DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Parkir, Jenis-Jenis Parkir, Perizinan dan Pengawasan, Tarif Parkir, Hak dan Kewajiban Pengguna Parkir, Sanksi Administratif dan Pidana, Peran Serta Mayarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Wilayah Kota Tarakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan serta adanya perubahan peraturan perundang-undangan bidang ruang lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penggantian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

a.bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, .sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah khususnya penyelenggaraan perparkiran baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan aeli daerah; Menimbang WALIKOTATARAKAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPERPARKIRAN NOMOR 1 TAHUN2017 PERATURANDAERAHKOTATARAKAN PROVINSIKALIMANTANUTARA WALIKOTATARAKAN TENTANG
1. 1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Ipenyelenggara Pemerintahan Daerah \..y~g memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Walikota adalah Walikota Tarakan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: BASI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTATARAKAN DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); dan 2
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinyadi bidang lalu lintas dan angkutan jalan di KotaTarakan.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di KotaTarakan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.
7.Penyelenggara parkir adalah Perangkat Daerah dan/ at au Badan Usaha serta orang yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
8.Pengelola parkir adalah Perangkat Daerah yang bertugas meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perparkiran
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah darr/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10.Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya.
11.Ruang MilikJalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milikjalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
12.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milikjalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggarajalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milikjalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsijalan
13.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkanpengemudinya.
14.Tempat parkir adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan pada lokasi yang ditentukan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu, yaitu di tepi jalan umum atau badan jalan serta fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir atau fasilitas parkir di luar badan jalan.
15.Kawasan parkir adalah kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk. 3 Maksud dan tujuan penyelenggaraan perparkiran adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, mewujudkan pelayanan parkir yang baik serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 2

16.Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.
17.Pelataran parkir adalah pelataran terbuka di luar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir dengan memungut bayaran.
18.Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri yang menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
19.Tempat khusus parkir adalah tempat khusus yang secara khusus disediakan, dimiliki darr/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, orang pribadi atau badan yang me1iputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran.
20.Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir, taman parkir dan atau gedung parkir.
21.Fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung, gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk penunjang kegiatan pada bangunan utama.
22.Marka parkir adalah tempat garis putih yang dibuat untuk membatasi petak parkir.
23.Rambu parkir adalah tanda yang dipasang di tempat parkir yang merupakan petunjuk peringatan dan larangan.
24.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP, adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
25.Juru parkir adalah orang yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengelolatempat parkir di tepijalan umum.
26.Petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagaijuru parkir pada tempat khusus parkir.
27.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memilikiSurat Izin Mengemudi.
28.Parkir progresifadalah parkir yang ditetapkan berdasarkan waktu.
29.Parkir zona adalah parkir yang ditetapkan berdasarkan zona tempat parkir.
30.Gedung parkir mumi adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
31.Gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
32.Taman parkir/Pelataran parkir adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir. 4

a.rencana tata ruang wilayah;
b.keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
c.keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
d.penataan dan kelestarian lingkungan;
e.kemudahan bagi pengguna tempat parkir;

(2)Penetapan penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.parkir di tepi jalan umum; dan
2. b.parkir di tempat khusus parkir.
(1)Penyelenggaraantempat parkir dilaksanakan dalam bentuk:

Pasal 5

(1)Penyelenggaraantempat parkir merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
(2)Kegiatan penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan danj'atau pembangunan, serta pengelolaan dan atau pemeliharaan tempat parkir.
(3)Kegiatan penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas kesepakatan bersama dengan pihak ketiga baik orang pribadi ataupun badan. Pasa14 Tempat Parkir
(1)Penyelenggaraan perparkiran merupakan usaha dan tindakan yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi terkait kegiatan perparkiran.
(2)Tempat parkir dapat diadakan dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Walikota.
(3)Pemerintah Daerah memiliki tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan perparkiran sebagai kegiatan pelayanan umum.
(4)Dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat menunjuk dan atau menugaskan Perangkat Daerah.
(5)Perangkat Daerah yang ditunjuk dan atau ditugaskan dalam penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga baik orang pribadi ataupun badan.
(6)Penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memiliki ijin dari Walikota.
(10)Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
1. a.Parkir zona; dan
2. b.Parkir progresif;
(5)Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum disediakan dengan memperhatikan SRP yang disesuaikan dengan kapasitas ruang jalan.
(6)Fasilitas parkir di tepi jalan umum harus dilengkapi dengan rambu- rambu lalu lintas dan Iatau marka jalan.
(7)Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat diberlakukan pembatasan berdasar pada waktu dan I atau hari dengan rambu parkir.
(8)Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan oleh juru parkir yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Perangkat Daerah.
(9)Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan cara:
1. a.rencana umum tata ruang;
2. b.analisis dampak lalu lintas;
3. c.kemudahan bagi pengguna jasa; dan
4. d.kelestarian fungsi lingkungan hidup.
(1)Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a hanya dapat diselenggarakan pada ruas jalan kota.
(2)Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta dapat dikerjasamakan dengan orang pribadi atau badan.
(3)Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum hanya dapat diselenggarakan di dalam Ruang MilikJalan.
(4)Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, harus memperhatikan:

BAB II

PENYELENGGARAAN PERPARKlRAN Pasal 3 5

Pasal 7

Bagian Kedua Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum Setiap bangunan wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir untuk tiap jenis bangunan.

Pasal 6

f.aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
g.memenuhi satuan ruang parkir minimal.

(2)Penetapan lokasi penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. 6
1. a.dapat menjamin keselamatan dan ke1ancaranlalu lintas;dan
2. b.mudah dijangkau oleh penggunajasa.
(5)Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan:
1. a.tempat khusus parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan di sekitarnya;
2. b.lokasi tempat khusus parkir harus memilikiakses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan kota;
3. c.apabila berupa gedung parkir maka harus memenuhi persyaratan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
4. d.satuan ruang parkir diberi penanda atau tengaran yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomorjalur serta marka jalan.
(2)Parkir di tempat khusus parkir diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan.
(3)Dalam penyediaan tempat khusus parkir berupa gedung parkir murni dan/ atau pelatararr/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraanparkir.
(4)Penyelenggaraanparkir di tempat khusus parkir dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.gedung parkir murni;
2. b.gedung parkir pendukung;
3. c.pelatararr/faman parkir murni; darr/atau
4. d.pelataran/ taman parkir pendukung.
(1)Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

Pasal 9

a.pada suatu ruas jalan terganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintasnya; dan
b.pada suatu ruas jalan telah tersedia gedung parkir darr/atau taman parkir sesuai denganjangkauan dan kapasitas SRPyang memadai;

(1)Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dievaluasi sekurang- kurangnya 2 (dua)tahun.
(2)Walikotadapat meniadakan penyelenggaraanparkir di tepi jalan umum berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Peniadaan penyelenggaraanparkir di tepi jalan umum dapat dilakukan, apabila memenuhi persyaratan: Pasa18 7
1. a.terletak pada lintasan terdekat menuju bangunarr/fasilitas yang dituju danI atau pintu parkir utama;
2. b.mempunyai ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan ke1uarkursi roda dari kendaraan;
3. c.disediakanjalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
4. d.parkir khusus ditandai dengan simbol atau kode tanda parkir tertentu.
(2)Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memenuhi persyaratan sebagai berikut: paSal@;
(1)Penyelenggaraan tempat parkir wajib menyediakan fasilitas parkir khusus untuk:
1. a.penyandang disabilitas atau nama lain;
2. b.orang lanjut usia;
3. c.ibu hami1;dan
4. d.sepeda. Fasilitas Parkir Khusus
(1)Lokasi penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir ditetapkan Walikota.
(2)Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat khusus parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal apabila fasilitas parkir jauh dari pusat kegiatan kota.
(3)Penyelenggaraanparkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7)huruf b, dapat dilakukan melalui kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(8)Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir dapat dilakukan dengan cara parkir progresif.
1. a.tempat khusus parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; atau
2. b.tempat khusus parkir yang disediakan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan.
(6)Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, fasilitas kebersihan.
(7)Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dibedakan menjadi: 8
1. a.memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izm penyelenggaraan parkir;
(1)Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib:

Pasal 13

(4)Permohonan izin penyelenggaraan fasilitas parkir diajukan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah.
(5)Perangkat Daerah wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.
(6)Tata cara dan syarat perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
1. a.izin penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum;
2. b.izin penyelenggaraan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pihak ketiga baik orang pribadi dan atau badan;
3. c.izin penyelenggaraan tempat parkir tidak tetap;
4. d.izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
5. e.izin penyelenggaraan tempat khusus parkir milik orang pribadi dan atau badan.
(3)Izin penyelenggaraan fasilitas perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.memiliki nomor pokok wajib pajak;
2. b.memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon Warga Negara Indonesia;
3. c.memiliki surat izin gangguan;
4. d.memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan kapasitas rencana parkir kendaraan yang akan disediakan;
5. e.memiliki izin mendirikan bangunan khusus untuk penyelenggaraan parkir pada gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung;
6. f.memiliki izin pemanfaatan lahan untuk pengembangan tempat parkir.
(1)Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan izin Walikota.
(2)Untuk memperoleh izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pasal 12

IZIN PENYELENGGARAANFASILITAS PARKIR BABII! 9

(1)Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perparkiran, Walikota melalui Perangkat Daerah menugaskan juru parkir dengan surat tugas.
(2)Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Walikotamelalui Perangkat Daerah dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabkepada pihak lain.

Pasal 15

Juru Parkir

(2)Izin penyelenggaraan fasilitas parkir dicabut apabila tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyelenggaratempat parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.
(4)Penyelenggaramembuat tata tertib yang berlaku di dalam tempat khusus parkir yang dikelolanya untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
1. a.bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penye1enggaraantempat parkir termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
2. b.bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
3. c.menyiapkan tempat parkir yang aman dari ancaman bahaya berupa pohon tumbang, angin kencang, tanah longsor, banjir serta bahaya kebakaran;
4. d.memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah berupa pajak dan retribusi.
(1)Penyelenggaratempat parkir wajib: Pasa! 14 PenyelenggaraTempat Parkir
1. a.pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. b.dalam penyelenggaraan parkir mengakibatkan pencemaran lingkungan.
(2)Tata cara persyaratan dan pencabutan perizinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
1. b.menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan parkir; dan
2. c.melaporkan secara tertulis kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggungjawab.
(2)Izin penye1enggaraanfasilitas parkir dicabut apabila: 10
(1)Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat memungut tarif parkir kepada pengguna parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…