DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: LLPADS. Bab 3: Penganggaran. Bab 4: Pengelolaan LLPADS. Bab 5: Penerimaan dan Penyetoran. Bab 6: Penatausahaan dan Akuntansi. Bab 7: Pembinaan dan Pengawasan. Bab 8: Ketentuan Peralihan. Bab 9: Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. WALIKOTATARAKAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTATARAKAN PROVINSI KALIMANTANUTARA PERATURAN DAERAH KOTATARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG LAIN-LAINPENDAPATANASLIDAERAHYANGSAH Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Tarakan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGLAIN-LAINPENDAPATAN ASLIDAERAHYANGSAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN dan WALIKOTATARAKAN Dengan persetujuan bersama Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 2 Ruang lingkup LLPADSmeliputi:

a.hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b.hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
c.jasa giro;
d.pendapatan bunga;
e.tuntutan ganti rugi;
f.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
g.komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan Zatau pengadaan barang darr/atau jasa oleh Daerah;
h.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
i.pendapatan denda pajak; J. pendapatan denda retribusi;
k.pendapatan denda hasil pelanggaran peraturan daerah;
1. 1.fasilitas sosial dan fasilitas umum;
m.pendapatan dari penyelengaraan pendidikan dan pelatihan;
n.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; dan
o.pendapatan dari pengembalian;
1. 7.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik Daerah yang ditentukan oleh Walikotauntuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
2. 8.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada perangkat daerah.
3. 9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUDadalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum·daerah. 10.Lain-Lain Pendapatan AsHDaerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADSadalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 3

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan penatausahaan, pengelolaan, penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari LLPADS. BABVI PENATAUSAHAANDANAKUNTANSI Pasa16
(1)Penerimaan LLPADSdapat melalui Bendahara Penerimaan pada rnasing- rnasing satuan kerja perangkat daerah atau langsung ke Kas Urnurn Daerah.
(2)Penerimaan LLPADSyang melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke rekening Kas Urnurn Daerah.
(3)Penyetoran LLPADSsebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(4)Pengecualian penyetoran LLPADSsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. BABV PENERIMAANDANPENYETORAN Pasal 5
(1)Walikota selaku pernegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah:
1. a.rnenetapkan bentuk LLPADSpada setiap awal tahun anggaran; dan
2. b.rnenetapkan besaran penerimaan atas bentuk LLPADS.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan LLPADS sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BABIV PENGELOLAANLLPADS Pasa14
(1)LLPADSyang bersifat tetap dan /atau tidak tetap dianggarkan pada Perangkat Daerah atau satuan kerja perangkat daerah pernungut.
(2)Penganggaran LLPADSyang tidak dapat diduga dan tirnbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.
(3)Realisasi LLPADS yang belurn teranggarkan, diakuntansikan pada Perangkat Daerah. BABIII PENGANGGARAN Pasa13 4 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPADS sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan serta semua sumber LLPADSyang telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak daerah, bukan retribusi daerah, dan bukan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS. BABVIII KETENTUANPERALIHAN Pasal 9
(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADSoleh satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional dilaksanakan Perangkat Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADSoleh pejabat darr/atau pegawai pada satuan kerja perangkat daerah secara fungsional dilakukan Kepala Perangkat Daerah berkenaan.
(3)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan uang Daerah yang bersumber dari LLPADSoleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan satuan kerja perangkat daerah secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.
(4)Tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan LLPADSdilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABVII PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 8 Pejabat penatausahaan keuangan Perangkat Daerah dan satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADSsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

LLPADS Pasal 2

Pasal 7

(2)Kepala satuan kerja perangkat daerah melaksanakan penatausahaan pemungutan LLPADS.
(3)Bendahara penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Umum Daerah atas uang Daerah yang bersumber dari LLPADS. 5 r-,-- l J;~~'::'" NO NAMA JABATi\i\J, ,.'\ h .. 1 dr. H. ~ilUL- , M~ Se~OA .l~_;t- 2 D~.fi;M~'r\(A"L4r I M.C,'I As\s~n ... ~~~ ·1AdlY)'lljsfftl~ UmUM " 1/ '~ 3 Dl~' tjH. ~~'~fCUl'r'\ ~V ~ 4 >g I: 1 LEMBARANDAERAH KOTATARAKANTAHUN 2016 NOMOR 19 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 / REG.TRK / 2016 Diundangkan di Tarakan 2016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. BABIX PENUTUP Pasal 10 6 Hurufa Yang dimaksud dengan hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran. Contoh: penjualan bongkaran gedung dan jembatan, mesin, kendaraan bermotor. Hurufb Yang dimaksud dengan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, penjualan hasil perkebunan Zpertanian dari kebun milik daerah, sewa tempat pemasangan reklame, sewa tanah dan sewa bangunan. Hurufc Cukup jelas.

Pasal 2

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 286 ayat (3), perlu Adanya Peraturan Daerah Tentang Lain-Lain Pendapatan AsHdaerah yang sah. Pengaturan LLPADSdimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penerimaan LLPADS.Sedang tujuan pengaturan LLPADSadalah terwujudnya penerimaan LLPADSsecara tertib, berpedoman pada pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Guna memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penerimaan LLPADSdipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan AsHDaerah yang Sah. I. PENJELASANUMUM ATAS PERATURANDAERAHKOTATARAKAN NOMOR 3 TAHUN2016 TENTANG LAIN-LAINPENDAPATANASLIDAERAHYANGSAH PENJELASAN 7 Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. Pasa16 Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. Huruff Cukup jelas. Hurufg Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Hurufi Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Hurufk Cukup jelas. Hurufl Yang dimaksud dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah hasil pendapatan dari sewa pemakaian kekayaan Daerah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti hasil pendapatan sewa gedungjlapangan olah raga. Hurufm Cukup jelas. Hurufn Cukupjelas Hurufo 8 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 10 Pasa19 Cukup jelas. Pasa110 Cukup jelas. 9

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…