DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Keuangan Daerah, Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Rekomendasi dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTATARAKAN, TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR 4 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN WALIKOTATARAKAN PROVINSI KALIMANTANUTARA

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATARAKAN dan WALIKOTATARAKAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2016. Menetapkan
  1. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  3. 6.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
  4. 7.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 16);
  5. 8.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 22); 898.793.594,00 _ 0,00 Rp. Rp. 2) Realisasi Selisih lebih / (kurang)
5. c.Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran transfer setelah Rp. 898.793.594,00 peru bah an Rp. 925.893.1,74.277,06 Rp. 418.983.901.926,94 2) Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
6. b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.418.983.901.926,94 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran belanja setelah Rp. 1.344.877.076.204,00 perubahan Rp. 1.014.484.790.552,962) Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai beriku t :
7. a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 21.352.887.714,29 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran Pendapatan setelah Rp. 1.035.837.678.267,25 perubahan Rp. 22.717.389.909,98 Rp 95.925.386.526,00 _ Rp. (73.207.996.616,02) Pengeluaran Pembiayaan Neto 898.793.594,00 _ 87.692.822.681,90 Rp. Rp. Rp. 1.014.484.790.552,96 Rp. 925.893.174.277,06
8. a.Pendapatan
9. b.Belanja
10. c.Transfer Surplus / Defisit
11. d.Pembiayaan: Penerimaan 21.352.887.714,29Rp.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
1. e.Laporan Arus Kas;
2. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
3. g.Catatan atas Laporan Keuangan. Rp. 5.983.778.805.703,61 Rp. 6.263.379.500.087,07 Rp 279.600.694.383,46b. Jumlah Kewajiban
4. c.Jumlah Ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut :
5. a.Jumlah Aset Pasa15 14.484.826.065,88Rp.d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Pasa14 Rp. (73.207.996.616,02) _ Rp. 383.146.188.146,77 2) Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
6. g.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 383. 146. 188. 146,77dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran pembiayaan neto setelah Rp. 309.938.191.530,75 peru bah an 95.925.386.526,00 _ 6.549.862,00 Rp. Rp. 2) Realisasi Selisih Iebih / (kurang)
7. f.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 6.549.862,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran pengeluaran Rp. 95.931. 936.388,00 pembiayaan setelah perubahan Rp. 22.717.389.909,98_ Rp. 383.152.738.008,77 2) Realisasi Selisih lebib / (kurang) 14.484.826.065,88 +Rp. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasall ayat (1) hurufb per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
8. a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 22.717.389.909,98
9. b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp. (22.717.389.909,98)
10. c.Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran
11. e.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 383.152.738.008,77 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 405.870.127.918,75 setelah perubahan Rp. 87.692.822.681,90_ Rp. (397.631.014.212,65) 2) Realisasi Selisih lebih / (kurang)
12. d.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. (397.631.014.212,65) dengan rincian sebagai berikut : 1) Surplus/ defisit setelah perubahan Rp. (309.938.191.530,75) Rp. 565.065.108.751,01 + Rp. 5.983.778.805.703,61 529.517.616,00Rp.c. Koreksi Nilai Persediaan
13. d.Lain-Lain
14. e.Ekuitas Akhir Pasa18 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf f per per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :
15. a.Ekuitas Awal Rp. 5.500.039.886.320,03
16. b.Surplus/(Defisit) - LO Rp. (81.855.706.983,43) 17.046.144,30 _ 22.155.379.620,70 Rp. Rp.1. Saldo Akhir Kas 8.541.122.707,81Rp.g. Saldo Akhir Kas Lainnya
17. h.Jasa Giro yang masih berada di Kas Bendahara Pengeluaran
18. f.Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp. Penerimaan 22.704.613.721,51 323.135.003.508,59 (236.459.236.991,98) (95.925.386.526,00) Rp. Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai beriku t :
19. a.Saldo Awal awal di BUD Pasal 7 (6.009.673,53) 148.226.730,00 Rp. Rp. Rp. Rp.
20. b.Arus kas dari aktivitas operasi
21. c.Arus Kas dari aktivitas investasi
22. d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
23. e.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. (74.000.000,00) + Rp. (81.855.706.983,43) Rp.(1.058.799.451.917,18) Kegiatan Non Rp. (843.581.963,00)
24. b.Beban Operasi
25. c.Surplus/ (Defisit) Dari Operasional Lainnya
26. d.Pos Luar Biasa
27. e.Surplus/ (Defisit) - LO Pasal 6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
28. a.Pendapatan - LO Rp. 977.861.326.896,75 Lampiran XXt.
29. b.Lampiran II
30. c.Lampiran III
31. d.Lampiran IV
32. e.Lampiran V
33. f.Lampiran VI
34. g.Lampiran VII
35. h.Lampiran VIII
  1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
36. k.Lampiran XI
  1. 1.Lampiran XII
37. m.Lampiran XIII
38. n.Lampiran XIV
39. o.Lampiran XV
40. p.Lampiran XVI
41. q.Lampiran XVII
42. r.Lampiran XVIII
43. s.Lampiran XIX Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran Menurut urusan pemerintah daerah dan orgamsasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. Lampiran 1.2
44. a.Lampiran I Lampiran 1.1

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos laporan keuangan. LEMBARANDAERAHKOTATARAKANTAHUN2017 NOMOR 27 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA ( 27 / 4 / 2017) FIRMANANUR PIt. SEKRETARIS DAERAHKOTATARAKAN, 't'---.. Diundangkan di Tarakan padatanggal 24 Agustus 2017 , 2._1Arl;,_a,~, SX. tv>. z:.. 4 iA9u~ fuSlto 12.c,Jv,.~I.J. j, e~', d ""'_"-\ , :, ~ bot!} H-o/t=u,." , , kr4 Ie, eplU\1:l ~l:., '01 AFvn htfl . 2 I DISon, ~'H TARAKAN,W Ditetapkan di Tarakan padatan gal 24 Agustus 2017

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.Catatan atas Laporan Keuangan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Zperusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…