DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Nama, Objek dan Subjek Retribusi. Bab 3: Golongan Retribusi. Bab 4: Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa. Bab 5: Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi. Bab 6: Besarnya Tarif Retribusi. Bab 7: Wilayah Pemungutan. Bab 8: Masa Retribusi. Bab 9: Penetapan Retribusi. Bab 10: Tata Cara Pemungutan. Bab 11: Tata Cara Pembayaran. Bab 12: Pemanfaatan. Bab 13: Insentif Pemungutan. Bab 14: Ketentuan Penyidikan. Bab 15: Kentetuan Pidana. Bab 16: Kententuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mernperkerjakan Tenaga Kerja Asing. DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTATARAKAN PROVINSI KALIMANTANUTARA PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING Mengingat Menirnbang

1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Pemerin tah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3.Walikota adalah Walikota Tarakan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tarakan.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tarakan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

RETRIBUSITENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTATARAKAN dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATARAKAN Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 16, Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5358);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana diu bah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599); 2 3
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dari ' atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTAkepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
10.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang VIsa dengan maksud bekerja di wilayah Kota Tarakan.
12.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15.Badan adalah sekumpulan orang darr/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi danl atau sanksi administratif berupa bunga dany atau denda. 4 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu Perpanjangan IMTA. Pasa16 BABIV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Perpanjangan IMTAdigolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Pasa15

(1)Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
(1)0 bjek Retri busi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melipu ti pemberian Perpanjangan IMTAkepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
(2)Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.perwakilan negara asing;
3. c.badan in ternasional;
4. d.lembaga sosial;
5. e.lembaga keagamaan; dan
6. f.jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Pasa13 Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi atas pemberian Perpanjangan IMTA. Pasa12 NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
(1)Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang per bulan dan dibayarkan dimuka.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
(4)Perpanjangan IMTA kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.
(5)Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(6)Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tariff penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian di Bidang Ketenagakerjaan.
(7)Ketentuan mengenai be saran tarif Retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.
(2)Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari izin tersebut. BABV PRINSIP DAN SASARANDALAMPENETAPANTARIF RETRIBUSI

BAB VI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 86

(1)Pembayaran Retribusi harus dibayar tunai dan sekaligus untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
(3)Retribusi yang terutang dilunasi paling lamb at 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Pembayaran retribusi dilakukan di rekening kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
(5)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat lx24 (satu kali dua puluh em pat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
(6)Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan dicatatkan dalam buku penerimaan retribusi.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1)Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BABX TATA CARA PEMUNGUTAN
(1)Besarnya jumlah pokok retribusi ditetapkan dengan SKRD.
(2)Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BABIX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang di berikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 12

(1)Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1)Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV

KETENTUANPENYIDIKAN

Pasal 15

(1)Pemanfaatan penenmaan Retribusi Perpanjangan IMTA untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan diutamakan untuk kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(7)Ketentuan mengenar tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran dan pengembalian Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
(8)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya at au kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(9)Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

PEMANFAATAN

Pasal 14

(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(4)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehu bungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
4. d.memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but;
6. f.memin ta ban tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
7. g.menyuruh berhenti dan ' atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dari ' atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
9. l.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan; dan zatau
10. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

9 LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 21 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 2/REG.TRK/2016 SEK ETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran 0 erah Kota Tarakan KETENTUAN PENUTUP November 2016

Pasal 1

Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan mengingat ketentuan Retribusi Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah be ban bagi masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa PNBP yang kemudian menjadi Retribusi Daerah. Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. I. UMUM Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTAditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KOTATARAKAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGANIZIN MEMPEKERJAKAN TENAGAKERJA ASING 10 Ayat (1) Cukup Jelas. Pasa18 Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. Pasa16 Cukup jelas. Pasa15 Cukup jelas. Pasa14 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dimaksud dalam ketentuan ini berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (1) Pasa13 Cukup jelas. Pasa12 11 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…