MEMUTUSKAN:
5.Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
TENTANG PELAKSANAAN HAKDAERAHPERATURAN KEUANGAN Menetapkan Pasa! 5 Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10%
(1)Tunjangan keluarga dan lunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sam a dengan tunjangan ke!uarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara ses uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ket ua DPRD scta ra dengan gaji pokok Walikota.
(3)Uang representasi wak il ket.ua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
Pasa! 3
(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
a.APBD, meliputi :
1.Uang Representasi;
2.tunjangan keluarga;
3.Tunjangan Beras;
4.Uang Paket;
5.Tunjangan Jabatan;
6.Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
7.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain.
b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
1.Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
2.Tunjangan Reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 2