DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Hak Keuangan, Hak Administratif, Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Tanggung Jawab dan Pengawasan, Sanksi dan Ketentuan Lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); TENTANG PELAKSANAAN HAKDAERAHPERATURAN KEUANGAN Menetapkan Pasa! 5 Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10%

(1)Tunjangan keluarga dan lunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sam a dengan tunjangan ke!uarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara ses uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ket ua DPRD scta ra dengan gaji pokok Walikota.
(3)Uang representasi wak il ket.ua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD. Pasa! 3
(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi :
  1. 1.Uang Representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.Tunjangan Beras;
  4. 4.Uang Paket;
  5. 5.Tunjangan Jabatan;
  6. 6.Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
  7. 7.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
  1. 1.Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
  2. 2.Tunjangan Reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG ,JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pasal 4

Pasal 7

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayaL (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersan gku tan.

Pasal 6

(sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bcntuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Juga termasuk suami atau istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)8elain jamirian ke se ha ta n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD discdiakan pcrncriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kcscha ta n di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 10

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan OPRO sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota OPRO sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan per!engkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pernakaian rumah negara dan perJengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ket.en tuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perJengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeJiharaan rumah negara dan perJengkapannya scbagaimana dimaksud pad a ayat (2) dibebankan pada APBO.
(5)Oalam hal Pimpinan OPRD bcrherui atau berakhir masa bakti, rumah
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimak sud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisie nsi, efektifitas, dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur daJam Peraturan Walikota.
(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota OPRO sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 9 ayat (1) huruf d terdiri alas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang da lam 1 (sa t u) Lahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalarn 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipillengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1(satu) pasang daJam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa! 1 1

(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami atau istri dan anak. Pasa! 13
(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(2)Dalam hal Perneriritah Daerah belum da pat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3)Tunjangan peru mahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah Zjanji.
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah Zjanji.
(5)Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan Zatau Anggota DPRD pada DPRD yang sarna hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(6)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
(7)Bagi Pirnpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan lunjangan transportasi.
(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/ atau diu bah status hukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 14

negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam kcadaa n baik kcpada Pemcrintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhen ti atau berakhirnya masa bakti.

(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

(1)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
(2)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rurnah langga dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
(3)Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
(4)Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Pcraturan Walikota.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.
(1)Besaran tunjangan perumahan sebagairnaria dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan a sa s kcpatuta n, kcwaja ra n, rasioria litas , standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku seSU81 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk staridar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pirnpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan d irias jaba tan.
(5)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pirnpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sccara bersamaan.

Pasal 16

(1)Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
1. a.program, yang terdiri atas:
  1. 1.penyelenggaraan rapat;
  2. 2.kunjungan kerja;
  3. 3.pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
  4. 4.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
  5. 5.koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
  6. 6.program lain sesuai dengan furigsi, tugas, dan wewenang DPRD;
2. b.dana operasional Pimpinan DPRD;
3. c.pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
4. d.penyediaan Lenaga ahli Irak si; dan
(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
(2)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan AnggoLa DPRD, dengan ketentuan:
1. a.masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
2. b.masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
3. c.masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang represen ta si;
4. d.masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
5. e.masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang represen Lasi.
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal d u n ia , uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli wansnya.
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Pimpinan dan AnggoLa DPRD dibe rhern ikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATANDPRD

Pasal 20

(1)Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan ke butuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
(2)Dana operasional sebagaimana pada ayat (I) di bcrikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4).
(3)Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD, dengan kelompok kernampuan kcuangan daerah:
  1. 1.tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
  2. 2.sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
  3. 3.rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD;
2. b.Wakil ketua DPRD, dengan kelornpok kcmampuan keuangan daerah:
  1. 1.tinggi, paling banyak 4 (empat) ka li;
  2. 2.sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
  3. 3.rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
(4)Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
1. a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
2. b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
(5)Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pernberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambal tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
(6)Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan y atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. P8sal22 Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. e.belanja sekretariat fraksi.

Pasal 21

(1)Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kernarnpuan keuangan daerah. Pasa125 Pasal 24
(1)Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisien si, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
(3)Ketentuan mengenai be saran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian se suar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d ilakukan sesuai dengan ke te n t.uan peraturan perundang-undangan.
(1)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yangsesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRDsesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pirnpinan alat kelengkapan DPRD.
(2)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
(3)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pembayaran kornperisasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
(5)Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian se suai dengan ketentuan peraturan perundang -un dangan.
(6)Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa123 Pada saat Peraturan Daerah iru mulai berlaku , Peraturan Daerah Nomor 03

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…