DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Laporan Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013.
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTATARAKAN, TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2013 NOMOR 8 TAHUN 2014 PROVINSI KALIMANTANUTARA PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN WALIKOTA TARAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2013.

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN dan WALIKOTATARAKAN MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 11);
8.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 7); Selisih lebihj (kurang) Rp. (500.113.920.612,20) Rp. (823.106.672.296,53) Rp. (322.992.751.684,33)_

a.Surplusj defisit setelah perubahan
b.Realisasi sejumlah(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplusj defisit Rp. (500.113.920.612,20) dengan rincian sebagai berikut : Selisih lebihj(kurang) Rp. 480.283.240.984,92, Rp. 2.269.000.000.000,00 Rp. 1.788.716.759.015,08 _
a.Anggaran belanja setelah perubahan
b.Realisasi sejumlah(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp. 480.283.240.984,92 dengan rincian sebagai berikut : Rp. 1.465.724.007.330,75_ Selisih lebihj(kurang) Rp. (19.830.679.627,2S)
b.Realisasi Rp. 1.445.893.327.703,47a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Pasa13 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (19.830.679.627,28) dengan rincian sebagai berikut : Rp. 854.153.669.296,53 Rp. 859.297.869.296,53 Rp. 5.144.200.000,00 _
1. c.Pembiayaan: Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan neto Rp. (322.992.751.684,33) Rp. 1.465.724.007.330,75 Rp. 1.788.716.759.015,08_
2. a.Pendapatan
3. b.Belanja Surplus j defisit Pasa12 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut :
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahj perusahaan daerah.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan atas laporan keuangan. Pasa16 Rp. 859.299.117.297,53 Rp. 520.235.844.319,67 Rp. (843.228.596.004,00) Rp. (5.144.200.000,00) Rp. (1.248.001,00) Rp. 531.160.917.612,20 Pasa15 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut:
5. a.Saldo kas awal per 1 Januari 2013
6. b.Arus kas dari aktivitas operasi
7. c.Arus Kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan
8. d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan
9. e.Arus kas dari aktivitas nonanggaran
10. f.Saldo kas akhir per 31 Desember 2013 Rp. 7.081.455.587.749,51 Rp 6.787.614.704,00 Rp. 7.074.667.973.045,51
11. a.Jumlah aset
12. b.Jumlah kewajiban
13. c.J umlah ekui tas dana Pasa14 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember ' tahun 2013 sebagai berikut :
14. b.Realisasi 823.106.672.296,53 854.153.669.296,53 _ (31.046.997.000,00) Rp. Rp. Selisih lebihj (kurang) Rp.
15. a.Anggaran perubahan setelahnetopembiayaan
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (31.046.997.000,00) dengan rincian sebagai berikut : Selisih lebihj(kurang) Rp. 31.046.997.000,00 5.144.200.000,00Rp.b. Realisasi 36.191.197.000,00Rp. sejumlah(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp. 31.046.997.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 859.297.869.296,53 Selisih lebihj (kurang) Rp. 0,00
2. b.Realisasi 859.297.869.296,53Rp.
3. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah ' . Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerab /perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Lampiran 1.10 Lampiran 1.11
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV Lampiran I.8 Lampiran 1.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.2
a.Lampiran I Lampiran 1.1 Pasal 7 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Tahun Anggaran 2013 yang tertuang dalam Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari: Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut : urusan pemerintahan daerah, orgarusasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerin tahan daerah dan fungsi dalam kerangka ' pengelolaan keuangan negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tah un anggaran beriku tnya; Daftar dana cadangan daerah, dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan Lampiran 1.9 NOMOR 09/REG.TRK/2014 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA -..... - ~~~."' .... -.- •• < ... ,1\TO. .' .;~- NAfffA JABATAN ~ ~ .. i !t 1'· .. 'I. -.... _..... -r:... ,,;...,o;,.. 1 dJr - \.t. K-~~ I fM, [ltf ~t'lc:.-\l)A - 'j;'"" 2 &-h.W~~ A&'rci<f-.- h9w1 ;;,' ~t-k~'-o I !.Me h" \J_(;I,I.AL'I'- ~-m' -.:.,:,_~ I 3 \J'M~tNL. (~ f-{(AA~.(MilA, ~T, <;;K, V\A < l-{I)AIV\ '/11_ 4 tks- ' K A;I-. VV\£A.-Sl-- l~ \{) V Q \e6I,- IV"~ V\II.iN\ ."':~"p '7 '_.w_ LEMBARANDAERAH KOTATARAKAN TAHUN 2014 NOMOR 8 Diundangkan di Tarakan pada tanggal 5 September 2014 TARAKAN, 2014

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. , , , .... :,8 ~ '8 ~, , , , , 1 ...... I""" :JS :J§ :8:8 , , , .... ,0 " ..... ,~ , .... °.... W -..J , , , , , .... , :f3 : I~ I , , ID °W ~ .... IN .... ~ .... ~ VI ~ VI N ~ .... 00 1'.1 "'0 o .... , 0' ~: \0, ~, ~: :-"" .... 'I"J , 1'.1, 101 ,0, , , , , , , , , , , , , :::: 10)1 .-~ • I· Ii .. ~:~: ~ ~:81: 8 -..J ,-..J, ° t:s: ~ ...........,.!"J 1 .!'J O,VI, VI ° ,W, W , , , , , , , , , , , ~ ~, 8 8: ~ ~, cs cs:,p 10,0,0 ,0,0,0 ID ~ o tj o VI ,p ,0 ,0 , , , .... ,0 " ..... :~ 'I, , , , , , , , ,00 , 1"''-1 I : ;; : , ,~ :~, , , ..... ,!"' ,IN ,01 :::r OJ sr 3 OJ ::l ,_. , , , , , , , , , , , , ,1'.1 ,:-'" ,IN :~ ,~ , .... '0 '0 ,0 ,"'0 ,0 , ,1'.1 ':-'" ,W ,~ !:.._. '01 ' .... '0 '0,,p '0 ,0 , , , , , , , , ' ,, , I~ I ,. , :~ : I (l'\ I 'IN , ,01 , I in I , VI , 1 ...° I ,-..J , I~I , , , , , , , 'f' ;P: , ID , I~ I :~: ,~ , IW', ID , I ...(X) I '1'.1 , ,00 , , , , , , , , , , , , , 'N',. , : el : I~ I :~ : I .....I :..~: , ..... , , VI , , , , ' ........ '0 N '-..J .... ~ 10 :" ~ I W ,...... t.J ,IN ID 1'.1 , !" .....IN , g: i:: Rl '0 01 ° :t:: = g '~:I~lb -..J' -..J 0 .... '1'.1 , ..... 'W, VI ,;I>- ,IN ,~ :8 '0 '0 '0, 1'.1 ..... W ~ W 0\ .... o ° °''0 '0 , , , , ' .... ' ...., ID 'u, ,0 ,:-0 ,ID 'Vi :g '0 o ° .... °IN o .... o W ° ° § 8 • , , , , , , :;f ,0 :~ ,e '01 ' ..... I ,~ , ,00 , I".J I , VI , ' .... ID: :t .... , VI \0, Co VI, ID 0, IN N I W C3' t::l 8:' ~ ,~ I~ '0 -..J , , , , , , "CI m Z ~ !i,.. z .... 1'.1 1'.1 ............1'.11'.1 ~ z .... W ° ~ 8 °o ° °o ° ID ~ 01 er. VI ° 8 °o ° .... 1'.1 1'.1 1'.11'.11'.1 .... .... ............ -t ill ~., ~ :::1- ~ sr ::T ~ S. ~ !D. .... ID ~ o tj o VI °,0 ,0 .... ~ o .... 01 ,~ '00 '0, VI ,0 :"8 , , , , ' ...., .... , ID 'u, :~ , ID :~ ,8 '0 '8 'I, , , , , , ' .... ~::~ ~,:~ ~~ ,VI ~i~ jl:'~ ~I,8 ! , , , , .... , 0' ~ ~ u, ..... ° ,~ : \0 '0 '0 , , , , , , ' , 1 I 'oo'W I .- 1 c..n '""v,,W,OO I~I? IAIA :~:~ ,~ ",~ ! """"'" ....,1 8:8 , \ i III ... III > ,.. m CIII ... ::z: " m ~ CIII ~ t z " > m Z ~ G'l CIII G'l e > ~ z ...... Z III Z... ~ ~ ...... I I I I I I W N ... N N NNNNNN W W NNNNNN ... o\V1~WN'" 'I , , co , co 'co t.:l ... N 'w V1 , V1 ... V1 ,0\ ID,ID ;... ;... 8:::0 ;VI;"'" II ~ ID ID,ID ... ~I!'"'*' :'"""I~(7\ ;... §, ... ~,~....., ID ,~N ....., ID'ID N 8§:§ N:N:ID ~ C'I o I ~ I~ II V, b b '''0 IV, ,1_n W 0 OIQIWIW I , I I I , I I , .

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 8 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008