DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYERTAAN MODAL BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VII BAGI HASIL USAHA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, dan di dirikan dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu diberikan modal dasar dan penambahan modal untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tarakan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam; WALIKOTATARAKAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMKOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH KOTATARAKANPADA PERATURANDAERAH KOTA TARAKAN WALIKOTATARAKAN PROVINS! KALIMANTANUTARA Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana · telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor754);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor547);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
11.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota TarakanTahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1); 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3.Walikota adalah Walikota Tarakan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan yang selanjutnya disebut PDAMTirta Alam adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan yang memiliki lapangan usaha penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya di bidang air minum.
6.Modal Daerah adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh Daerah selaku penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAMTirta Alam yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
9.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau Barang Milik Daerah oleh pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalamjangka waktu tertentu.
10.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURANDAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN PADA PERUSAHAANDAERAHAIR MINUM TIRTA ALAM KOTA TARAKAN. Menetapkan WALIKOTATARAKAN MEMUTUSKAN: dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN Dengan Persetujuan Bersama 3 ( 1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Tarakan sebagai investasi Daerah kepada PDAMTirta Alam.

(2)Dalam hal APBD defisit, penyertaan modal dapat dialokasikan melalui anggaran pembiayaan Daerah.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka :
1. a.pengembangan dan peningkatan kinerja PDAMTirta Alam; dan/ atau
2. b.menghasilkan pendapatan Daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

BABII PENYERTAANMODAL Dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tarakan kepada PDAMTirta Alam dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a.efektif;
b.efisien;
c.transparan;
d.akuntabilitas; dan
e.saling menguntungkan.

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Tarakan kepada PDAMTirta Alam bertujuan untuk:

a.menambah, meningkatkan, memperluas prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
b.meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat;
c.memperluas skala usaha PDAMTirta Alam;
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
e.meningkatkan produktifitas kinerja PDAMTirta Alam yang efektif, efesien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah;
f.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian;
g.menyerap tenaga kerja; dan
h.memenuhi modal dasar.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tarakan kepada PDAMTirta Alam dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PDAMTirta Alam dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuhkembangkan potensi Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 2

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 4

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAMTirta Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

BABIV HAKDANKEWAJIBAN Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PDAMTirta Alam sebagai bentuk Investasi Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 95.850.860.000,- (sembilan puluh lima milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 16.806.760.000,- (enam belas milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 79.044.100.000,- (tujuh puluh sembilan milyar empat puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 7

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PDAMTirta Alam sampai dengan Tahun 2017 sebagai Modal Daerah sebesar Rp. 326.059.068.565,- (tiga ratus dua puluh enam milyar lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Modal Dasar PDAMTirta Alam sebesar Rp. 114.192.235.509,- (seratus empat belas milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah);
b.Tambahan Penyertaan Modal berupa barang milik daerah Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp. 205.308.667.020,- (dua ratus lima milyar tiga ratus delapan juta enam ratus enam puluh ribu dua puluh rupiah);
c.Tambahan Penyertaan Modal berupa pemanfaatan bagian laba bersih PDAM atau laba ditahan Tahun 2013 sebesar Rp. 2.409.026.036,- (dua milyar empat ratus sembilan juta dua puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah); dan
d.Tambahan Penyertaan Modal berupa barang milik daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 4.149.140.000,- (empat milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah)).

Pasal 6

BABIII BESARANPENYERTMNMODALDAERAH

(4)Penyertaan modal Daerah pada PDAMTirta Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.
(5)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa barang milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan. 5
(1)Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAMTirta Alam.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 12

(1)Pelaporan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAMTirta Alam, harus disampaikan oleh PDAMTirta Alam kepada Walikota secara periodik.
(2)Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana yang dikelola oleh PDAMTirta Alam selain dana penyertaan Modal Daerah.
(3)Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Akuntansi pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Tarakan dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…