DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini terdiri dari : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Sasaran dan Ruang Lingkup; Bab III : Kewenangan; Bab IV : Kebijakan Dasar Penanaman Modal di Daerah; Bab V : Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; Bab VI : Promosi Penanaman Modal; Bab VII : Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; Bab VII : Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab; Bab IX : Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Bab X : Peran Serta Masyarakat; Bab XI : Sistem Informasi; Bab XII : Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Bab XIII : Koordinasi Penanaman Modal; Bab XIV : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Bab XV : Satuan Tugas; Bab XVI : Penyelesaian Sengketa; Bab XVII : Sanksi Administratif; Bab XVIII : Ketentuan Peralihan; Bab XIX : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA WALIKOTATARAKAN, PENANAMANMODAL TENTANG NOMOR 1 TAHUN 2019 PERATURANDAERAH KOTATARAKAN PROVINS! KALIMANTANUTARA WALIKOTATARAKAN [ SALINAN l 2 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Tarakan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. PERATURANDAERAHTENTANGPENANAMANMODAL.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA TARAKAN dan WALIKOTATARAKAN MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terin tegrasi Secara Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang KerjaSama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 ten tang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 3
10.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis.
12.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
16.Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal.
17.Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam negeri.
18.Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
19.Pelayanan Terpadu Satu Pin tu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
20.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
21.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di Daerah wilayah Negara Repubik Indonesia.
8.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Repu bik Indonesia. 4
22.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih a tau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
25.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
26.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau komitmen.
27.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik a tau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada Pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
28.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh PTSP untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
29.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku usaha melakukan pendaftaran.
30.Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftarkan, mencatatkan nama, alamat, jenis kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal.
31.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
33.Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah. 5 Ruang lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

a.kebijakan dasar penanaman modal di daerah;
b.perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
c.promosi penanaman modal;
d.pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
e.hak, kewajiban dan tanggungjawab;
f.insentif dan kemudahan penanaman modal;
g.peran serta masyarakat;
h.sistem informasi penanaman modal;
1. 1.sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal; J. koordinasi penyelenggaraan penanaman modal;
k.pengendalian penanaman modal;
1. 1.satuan tugas; dan
m.penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Sasaran Penanaman Modal di Daerah, yaitu:

a.terciptanya iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatnya sarana dan prasaran pendukung penanaman modal;
c.meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatnya jumlah penanaman modal;
e.meningkatnya realisasi penanaman modal;
f.optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
g.meningkatnya potensial peluang penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 2

34.Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah. 6 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah meliputi:

a.penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan Penanaman Modal Daerah dalam bentuk rencana umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
b.perumusan dan penetapan pedoman pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan Penanaman Modal skala daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
c.koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal;
d.koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal meliputi:
1. 1.penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
2. 2.penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
3. 3.penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala kota;
4. 4.penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar; dan
5. 5.pengusulan dan pemberian insentif di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah.
e.dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitas kerja sama dunia usaha di bidang Penanaman Modal di tingkat daerah;
f.dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitas kerja sama International di bidang Penanaman Modal di tingkat daerah;
g.pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam promosi Penanaman Modal di tingkat daerah;
h.pelaksanaan promosi Penanaman Modal Daerah baik di dalam negeri maupun keluar negeri;
t.koordinasi, pengkajian dan penetapan materi promosi skala daerah; J. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan Penanaman Modal skala kota, berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
k.pemberian izin usaha kegiatan Penanaman Modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
1. 1.melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Penanaman Modal Daerah untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
3. c.mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

BAB IV

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 5

m.pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
n.pengkajian, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah;
o.melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
p.mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal skala daerah;
q.membangun dan mengembangkan sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
r.mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek Penanaman Modal skala daerah;
s.memutakhirkan data dan informasi Penanaman Modal Daerah.
t.membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi Penanaman Modal.
u.melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerja sama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan penzman, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal skala daerah kepada aparatur Pemerintah dan dunia usaha.
v.melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal skala daerah. 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun Peta Penanaman Modal daerah dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di daerah yang meliputi:
1. a.sumber daya alam;
2. b.sarana dan prasarana pendukung;
3. c.kelembagaan;
4. d.sumber daya manusia;
5. e.usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
6. f.usaha lainnya.
(2)Penyusunan Peta Penanaman Modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang Penanaman Modal.
(3)Peta Penanaman Modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dalam pengembangan Penanaman Modal.
(2)Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Program Pembangunan Daerah.
(3)Rencana Kerja Tahunan Penanaman Modal di daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.

Pasal 6

BABV PERENCANAANDAN PENGEMBANGANPENANAMANMODAL Bagian Kesatu Perencanaan 9 Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal, yang meliputi: BAB VII PELAYANANPENANAMANMODALDAN PELAYANANPERIZINAN Bagian Kesatu Pelayanan Penanaman Modal Paragraf 1 Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

BAB VII

PELAYANANPENANAMANMODALDAN PELAYANANPERIZINAN

Pasal 10

(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi daerah dan perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional.
(2)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara mandiri dan/ atau bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal di dalam negeri dan luar negeri.
(2)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.bimbingan dan konsultasi;
2. b.analisis minat penanaman modal;
3. c.pameran;
4. d.temu usaha;
5. e.seminar investasi;
6. f.fasilitasi misi investasi;dan
7. g.penyebarluasan informasi Penanaman Modal melaui media cetak dan elektronik.
(3)Dalam penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
(4)Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.

BAB VI

PROMOS! PENANAMANMODAL

Pasal 8

(1)PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, dan usaha perseorangan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

(1)PMDN yang akan melaksanakan penanaman modal dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Penanaman Modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
(2)PMAyang akan melaksanakan penanaman modal dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing dan/ atau penanam modal asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…