DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB III Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BAB IV Pengadaan BAB V penggunaan BAB VI Pemanfaatan BAB VII Pengamanan dan Pemeliharaan BAB VIII Penilaian BAB IX Pemindahtanganan BAB X Pemusnahan BAB XI Penghapusan BAB XII Penatausahaan BAB XIII Pengawasan dan Pengendalian BAB XIV Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Layanan Umum BAB XV Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara BAB XVI Ganti Rugi dan Sanksi BAB XVII Ketentuan Lain-Lain BAB XVIII Ketentuan Peralihan BAB XIX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah: WALlKOTATARAKAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERATURANDAERAHKOTATARAKAN NOMOR 1 TAHUN2022 TENTANG WALlKOTATARAKAN PROv1NSI KALIMANTAN UTARA

9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
10.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
12.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
13.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang Milik Daerah yang selanjutnya disebut adalah pejabat yang berwenang dan melakukan koordinasi pengelolaan barang
1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Pengelola Barang Pengelola Barang bertanggung jawab milik daerah. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH. WALlKOTATARAKAN Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN dan MEMUTUSKAN: berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

14.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangku tan.
15.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan un tuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD danj atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu terten'tu dan menerima imbalan uang tunai.
17.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Wali Kota
18.Kerja Sarna Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
19.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danj atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan danj atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danj atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
21.Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama an tara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan keten tuan pera turan perundang -undangan.
22.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
23.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggan tian dalam ben tuk uang.
24.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan an tara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah PusatjPemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
25.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, an tar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah PusatjPemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

(1)Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pasa13
(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejems;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah Daerah.
  1. 26.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham/ aset neto / kekayaan bersih milik Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
  2. 27.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dany atau kegunaan Barang Milik Daerah.
  3. 28.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
  4. 29.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 30.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
  5. 31.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
  6. 32.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
  7. 33.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementeriarr/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  8. 34.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)Wali Kota adalah pernegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pernegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.rnenetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.rnenetapkan Penggunaan, Pernanfaatan, atau Pernindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah danjatau bangunan;
3. c.rnenetapkan kebijakan pengarnanan dan perneliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.rnenetapkan pejabat yang rnengurus dan rnenyirnpan Barang Milik Daerah;
5. e.rnengajukan usul Pernindahtanganan Barang Milik Daerah yang rnernerlukan persetujuan DPRD;
6. f.rnenyetujui usul Pernindahtanganan, Pernusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.rnenyetujui usul Pernanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah danj atau bangunan dan selain tanah danjatau bangunan; dan
8. h.rnenyetujui usul Pernanfaatan Barang Milik Daerah dalarn bentuk Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur.
(2)Pengelolaan Barang Milik Daerah rneliputi:
1. a.perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. b.pengadaan;
3. c.penggunaan;
4. d.pernanfaatan;
5. e.pengarnanan dan perneliharaan;
6. f.penilaian;
7. g.pernindahtanganan;
8. h.pernusnahan;
9. i.penghapusan;
10. j.penatausahaan; dan
11. k.pernbinaan, pengawasan dan pengendalian. kebutuhan
(1)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
(2)Pengelola Barang sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.rneneliti dan rnenyetujui RKBMD;
2. b.rneneliti dan rnenyetujui rencana perneliharaanjperawatan Barang Milik Daerah;
(1)Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Wali Kota;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Wali Kota atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. g.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan un tuk kepen tingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  1. 1.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan J. menyusun laporan Barang Milik Daerah.
9. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Wali Kota;
10. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
11. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Wali Kota atau DPRD;
12. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
13. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
(2)Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPDyang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPDyang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah darr/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah danl atau bangunan;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah darr/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  1. 1.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
(3)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(4)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Pengguna Barang.
(5)Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, danl atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan Zperawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Wali Kota;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan un tuk kepen tingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
7. g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
8. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah; dan
  1. 1.merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan un tuk kepen tingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  1. 1.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; J. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
9. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
10. m.memberi label Barang Milik Daerah;
11. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
12. o.melakukan stock opname barang persediaan;
13. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/ salin an dokumen penatausahaan;
14. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
15. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(1)Wali Kota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan / atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan.' atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  1. 1.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; J. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.
(4)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(5)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatany pekerjaarr/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAANBARANGMILIKDAERAH

Pasal 10

(1)Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(3)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(4)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan; danj atau
3. c.standar harga.
(5)Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Wali Kota, untuk Barang Milik Daerah setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait.
(6)Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota.
1. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
2. m.memberi label Barang Milik Daerah;
3. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
4. o.melakukan stock opname barang persediaan;
5. p.menyimpan dokumen, an tara lain: fotokopij salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan aslijfotokopij salinan dokumen penatausahaan;
6. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
7. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
(4)Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatanjpekerjaanjpenjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 11

Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a.Barang Milik Daerah berupa:
1. 1.barang persediaan;
2. 2.konstruksi dalam pengerjaan; atau
3. 3.barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
b.Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota. Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Wali Kota. BABV PENGGUNAAN

Pasal 16

Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. BABIV PENGADAAN

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

(1)Pengguna Barang menghimpun usul RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.
(2)Pengguna Barang menyampaikan usul RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
(3)Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang darr/ atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai RKBMD.
(4)RKBMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Pasal 17

(1)Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/ atau bangunan terse but diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(2)Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang. Pasa123
(1)Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Wali Kota.
(2)Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Wali Kota, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang. Pasa122 Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Wali Kota. Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPDyang bersangkutan. Pasa120 Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan
2. b.Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul Penggunaan kepada Wali Kota untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 19

Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.

Pasal 18

Pasa121

(1)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:
1. a.Pengelola Barang dengan persetujuan Wali Kota, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; atau

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…