menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Mengingat DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA TARAKAN, PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMTARAKAN WALi KOTA TARAKAN PROVINS! KALIMANTANUTARA Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN dan WALIKOTATARAKAN MEMUTUSKAN :
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533); PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMTARAKAN. Menetapkan
7.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik Daerah.
8.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Diteksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan untuk kepentingan nan tujuan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Tarakan.