DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok mencakup: Pembentukan dan Status Hukum, Tujuan dan fungsi, Struktur Organisasi, Modal dan Sumber Dana, Tugas dan Wewenang Direksi, Pengawasan, Laporan dan Pertanggungjawaban, Sanksi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA TARAKAN, PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMTARAKAN WALi KOTA TARAKAN PROVINS! KALIMANTANUTARA Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN dan WALIKOTATARAKAN MEMUTUSKAN :
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700). telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMTARAKAN. Menetapkan
7.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik Daerah.
8.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Diteksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan untuk kepentingan nan tujuan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Tarakan.

Pasal 1

l3AB I KETENTUANUMUM

(1)Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tarakan.
(2)Wilayah kerja Perurnda Air Minum Tirta Alam Tarakan berada di Kota Tarakan dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan beralih menjadi Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.

(2)Dengan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, pegawai, perizinan, seluruh atribut, serta visi dan misi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
(3)Ketentuan mengenai nama dan lambang Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan keputusan w ali Kota.

11.Kerjasama adalah usaha bersama antara Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dengan pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun diluar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Tarakan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(3)Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan
1. a.Kerjasama dengan badan atau instansi lain meliputi:
  1. 1.Pemerintah;
  2. 2.Pemerintah Daerah;
  3. 3.Badan Usaha MilikNegara;
  4. 4.Badan Usaha MilikDaerah;
  5. 5.Badan Hukum;
  6. 6.Badan Usaha; dan/atau
  7. 7.Swasta.
2. b.pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
3. c.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
4. d.investasi lain di bidang air minum.
(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
1. a.penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat; dan
2. b.usaha lain di bidang air minum.
(2)Dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dapat melakukan: BABIV KEGIATAN USAHA Maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. c.memperoleh laba dan/ atau keuntungan;
4. d.mendorong perluasan lapangan kerja;
5. e.mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah. BAB 111 MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 5

(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/ atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(1)Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya. Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan didirikan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan bidang usaha dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. BABV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan persetujuan KPM.
(5)Dalam pelaksanaan Diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan persetujuan KPM;
(6)Dalam pelaksanaan investasi lain di bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan persetujuan KPM.
(7)Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan mengupayakan pencapaian target cakupan pelayanan air minum perpipaan sebanyak 80 °/o (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk melalui penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum.
(8)Untuk mempercepat pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (7) perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum secara berkala setiap tahun sebesar antara 5 °/o (lima persen) sampai dengan 15 o/o (lima belas persen).

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(2)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah ( 1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta AlamTarakan dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah. ( 1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan berasal dari penyertaan modal pemerintah Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan ditetapkan sebesar Rp. 326.059.068.565,- (tiga ratus dua puluh enam milyar lima puluh Sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 8

(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
3. a.Pemerintah Pusat;
4. b.Daerah;
5. c.BUMD lainnya; dan/ atau
6. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMDIainnya; dan/ a tau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

a.perubahan anggaran dasar;
b.pengalihan aset tetap;
c.kerja sama;
d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
g.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
h.penetapan besaran penggunaan laba;
i.pengesahan laporan tahunan; J. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan; dan
k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dalam 1 ( satu) transaksi atau lebih.

(1)KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai kewenangan mengambil keputusan untuk:

Pasal 11

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 10

(3)Penambahan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan selanjutnya ditetapkan dengan Perda. Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
(1)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya yang diangkat oleh KPMsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan pu blik.
(3)Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

MODAL

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

MODAL

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017