DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Tujuan dan Manfaat, Pengelolaan dan Pengawasan, Tanggung Jawab dan Kewajiban, Laporan dan Pertanggungjawaban

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Tarakan dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, dan didirikan dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu diberikan penambahan modal untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan; Menimbang WALiKOTATARAKAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAHPADA PERUSAHAANUMUM DAERAHAIR MINUMTIRTAALAMTARAKAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN WALI KOTA TARAKAN PROVINS! KALIMANTANUTARA Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: WALI KOTATARAKAN dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATARAKAN Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399) Dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda dilaksanakan berdasarkan prinsip:

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAANUMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMTARAKAN.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda bertujuan untuk:

a.menambah, meningkatkan, memperluas prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
b.meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat;
c.memperluas skala usaha Perumda;
d.meningkatkan produktifitas kinerja Perumda yang efektif, efesien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli Daerah;
e.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian; dan
f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perumda serta menumbuhkembangkan potensi Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah.

5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disebut Perumda adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6.Modal Daerah adalah aset dalam bentuk uang atau barang milik Daerah yang dimiliki oleh Daerah selaku penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
8.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau Barang Milik Daerah oleh pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada Perumda sebagai bentuk Investasi Pemerintah Daerah mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 241.773.624.500,- (dua ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh em pat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Tahun 2020 sebesar Rp. 112.073.624.500,- (seratus dua belas milyar tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Pasal 6

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal pada Perumda sampai dengan Tahun 2019 sebagai Modal Daerah sebesar Rp. 360.341.179.381,- (tiga ratus enam puluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 326.059.068.565,- (tiga ratus dua puluh enam milyar lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
b.tambahan Penyertaan Modal berupa barang milik daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 14.194.333.750,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
c.tambahan Penyertaan Modal berupa uang Tahun 2018 sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
d.tambahan Penyertaan Modal berupa barang milik daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 12.638. 777.066,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah); dan
e.tambahan Penyertaan Modal berupa uang Tahun 2019 sebesar Rp. 5.999.000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalamAPBD.
1. b.barang milik Daerah.
2. a.uang; dan

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.efektif;
2. b.efisien;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.saling menguntungkan. Akuntansi pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan standar akuntansi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BENTUKDANBESARANPENYERTAANMODAL

Pasal 11

BAB IV AKUNTANSI,PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN

BAB IV

AKUNTANSI,PELAPORANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

( 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sumber pendanaan lainnya.

(2)Perumda berkewajiban:
1. a.mengelola Modal Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku; dan
2. b.memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah apabila hasil audit akuntan publik terhadap laporan keuangan Perumda pada tahun yang berkenaan memperoleh laba.
(3)Apabila cakupan pelayanan air minum perpipaan belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk, maka laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) ditetapkan sebagai bentuk penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa laba ditahan.
(1)Laba usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), dimasukan pada pendapatan/penerimaan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penyetoran laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

( 1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perumda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Perumda berhak mendapat dukungan berupa Modal Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
1. b.Tahun 2021 sebesar Rp. 71.700.000.000,- (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
2. c.Tahun 2022 sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah);
3. d.Tahun 2023 sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
4. e.Tahun 2024 sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah). LEMBARANDAERAHKOTATARAKANTAHUN 2019 NOMOR 47 NOREG PERATURANDAERAHKOTATARAKANPROVINS! KALIMANTANUTARA: (47/12/2019) Diundangkan di Tarakan p tanggal 22 November 2019 1 S KRETARISDAERAHKOTATARAKAN, Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 22 November 2019

BAB III

HAKDANKEWAJIBAN

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 14

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 14

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016