DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Program dan Kegiatan Prioriotas, Mekanisme Pengelolaan Keuangan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan2. Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
5.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN dan WALIKOTA TARAKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a.Pendapatan Daerah Rp 1.008.917.736.527,88
b.Belanja Daerah Rp 1.076.749.997.358,35 (-) Surplus/ (Defisit) Rp 67.832.260.830,47
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 83.832.260.830,47
2. 2.Pengeluaran Rp 16.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 67.832.260.830,47 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp -

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf aterdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 110.515.206.500,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 764.696.346.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 133.706.184.027,38
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 70.055.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 20.739.706.500,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 6.000.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 13.720.500.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 186.094.042.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 471.407.348.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 107.194.956.000,00
(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp 28.061.365.879,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp -
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 91.918.818.148,88
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp -
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah Rp 13.726.000.000,00
6. f.Pendapatan Lainnya Rp -

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 479.684.221.539,58
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 597.065.775.818,77
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 458.413.808.253,58
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp -
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp -
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp 19.640.169.113,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 1.130.244.173,00
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp -
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp -
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atasi jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 8.287.117.540,00
2. b.Belanja Barang Jasa sejumlah Rp 315.653.076.221,57
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 273.125.582.057,20

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 83.832.260.830,47
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 16.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 83.832.260.830,47
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp -
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp -
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp -
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp -
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp -
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp -
2. b.Penyertaan Modal sejumlah Rp 16.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp -
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
3.Lampiran II! Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan,
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan,
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
6.Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan,
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah,
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah,
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah,
10.Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain,
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini,
12.Lampiran XII '— Daftar dana cadangan daerah, dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan .Pada tanggal 26 Desember 2019 WALI KOTA TARAKAN, KHAIRUL Diundangkan di Tarakan pada tanggal 26 Desember 2019 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, SUPARLAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 48 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : 48/13/2019 Lampiran I Peraturan Daerah Nomor Tanggal 1 13 Tahun 2019 1 26 Desember 2019 PEMERINTAH KOTA TARAKAN RINGKASAN APBD AHUN NGGARAN 2020 PEMBIAYAAN NETTO URAIAN JUMAH 1 2 3 1 PENDAPATAN 1.00.917736.527,88 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 110.515.206.500,0 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah | 70.055.000.000,00 1.1,2 Hasil Retribusi Daerah 20.739.706.500,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.000.000.000,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 3 1 3.720.500.000,00 1.2 DANA PERIMBANGAN |. 764696.346.000,00 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak fo 186.094.042.000,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum 471.407.348.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 107.194.956.000,00 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH” | 133.706.184.027,88 1.3.1 Pendapatan Hibah Po 28.061.365.879,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 91.918.818.148,88 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 13.726.000.000,00 2 BELANJA 1.076.749.997.358,35 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 479.684.221.539,58 2.1.1 Belanja Pegawai 000 PT 4158.413.808.253,58 2.1.4 Belanja Hibah 19.640.169.113,00 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.130.244.173,00 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 2.2 BELANJA LANGSUNG 00000000 PS 597.065.775.818,77 2.2.1 Belanja Pegawai an 8.287.117.540,00 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 315.653.076.221,57 2.2.3 Belanja Modal 273.125.582.057,20 SURPLUS / (DEFISIT) (67.832.260.830,47) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 83.832.260.830,47 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya n In | — | 83.832.260.830,47 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH |... 16000.000.000,00. 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah” PS 1 6.000.000.000,00 67.832.260.830,47 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 TARAKAN,,26 Desember 2019 WALIK RAKAN SIRUL, M. Kes RINGKASAN APBD Halaman 1 Printed 4 Sial NOMOR URUT TA TAI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…