DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dari Perda ini yaitu: Pencabutan Izin Gangguan: Perda ini secara resmi mencabut Perda No. 10 Tahun 2002 yang mewajibkan masyarakat atau pelaku usaha untuk memiliki Ijin Gangguan. Penyelarasan dengan Aturan Nasional: Pencabutan ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang telah menghapus kewajiban Ijin Gangguan melalui pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang hal tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan usaha dan mempermudah investasi. Efisiensi dan Penyederhanaan Perizinan: Dengan dihapuskannya Ijin Gangguan, proses perizinan usaha di Kota Tarakan menjadi lebih sederhana dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Menimbang : a. WALIKOTATARAKAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENCABUTANPERATURANDAERAHKOTA TARAKAN NOMOR 10 TAHUN2002 TENTANGIJIN GANGGUAN WALIKOTATARAKAN PROVINS! KALIMANTANUTARA PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURANDAERAHKOTATARAKANNOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANGIJIN GANGGUAN. Menetapkan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN dan WALIKOTATARAKAN Dengan Persetujuan Bersama

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481); Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINS! KALIMANTANUTARANOMOR (50/15/2019) SUPARLAN LEMBARANDAERAHKOTATARAKANTAHUN 2019 NOMOR 50 Plt. SEKRETARISDA RAHKOTATARAKAN, Diundangkan di Tarakan padatanggal 26 Desernber 2019 Ditetapkan di Tarakan padatanggal 26 Desernber 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 3

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan, ketentuan yang berkaitan dengan syarat izin gangguan untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 10 Seri E-06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa12

Pasal 1

3 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTATARAKANNOMORZS Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

II. PASALDEMI PASAL Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha, sehingga perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan. I. UMUM ATAS PERATURANDAERAHKOTATARAKAN NOMOR15TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTANPERATURANDAERAHNOMOR10 TAHUN2002 TENTANGIJIN GANGGUAN PENJELASAN 4

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…