DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 164

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mencakup beberapa hal penting berikut: Tujuan Penanggulangan Bencana, Tanggung Jawab dan Kewenangan, Pengelolaan Resiko Bencana, Tanggung Jawab dan Kewenangan, Kesiapsiagaan dan peringatan dini, Tanggap Darurat, Pemulihan Pasca Bencana, Pendanaan Penanggulangan Bencana, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa wilayah Kota Tarakan memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
b.bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu, serta menyeluruh;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melindungi segenap masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan .Bencana Daerah; WALIKOTATARAKAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang WALIKOTATARAKAN PROVINS! KALIMANTANUTARA PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA DAERAH PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATARAKAN dan WALIKOTATARAKAN Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 ten tang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPBadalah lembaga pemerintah non-kernenterian yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBDadalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9.PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan rehabilitasi pascabencana.
10.RisikoBencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
11.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13.Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. BABI KETENTUANUMUM 3 ( 1) Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
h.ilmu pengetahuan dan teknologi;dan
1. 1.kearifan lokal.

Pasal 2

14.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.

15.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana. 1 7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
18.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19.Rencana Kontinjensi Bencana adalah suatu rencana ke depan untuk menangani keadaan bencana yang tidak menentu, yang berisi skenario dan tujuan yang disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
20.Sarana dan Prasarana Vital adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/ atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan daerah yang bersifat strategis.
21.Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/ atau pascabencana. 4 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara tuntas;
b.menggalang kerjasama antara pemerintah daerah, instansi vertikal, masyarakat, dan dunia usaha di daerah;
c.menyelaraskan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
d.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
e.menghargai dan mengadopsi budaya lokal yang relevan dengan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
f.membangun partisipasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat serta dunia usaha;
g.mendorong semangat gotong royong, kerelawanan, kesetiakawanan dan kedermawanan;
h.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
i.mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan oleh bencana; J. mengelola pengetahuan penanggulangan bencana agar dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini dan depan daerah;
k.meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;dan
1. 1.meningkatkan citra positif pembangunan Daerah.

Pasal 3

(2)Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:
1. a.cepat dan tepat;
2. b.prioritas;
3. c.koordinasi dan keterpaduan;
4. d.berdaya guna dan berhasil guna;
5. e.transparansi dan akuntabilitas;
6. f.kemitraan;
7. g.pemberdayaan;
8. h.non diskriminasi; I. non proletisi; J. partisipatif;
9. k.teritorial;
  1. 1.peduli hukum adat;
10. m.berkelanjutan; dan
11. n.berorientasi kepada pembangunan masyarakat yang lebih am.an. 5
12. c.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
13. d.pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah;
14. e.pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. f.pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
16. g.pemeliharaan arsip / dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. PenyelenggaraandalamDaerahTanggung jawab Pemerintah Penanggulangan Bencana meliputi:
17. a.pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana melalui program pembangunan;
18. b.perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

Pasal 6

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 5

BABIII TANGGUNGJAWABDANWEWENANGPEMERINTAHDAERAH

d.peran serta dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
e.forum pengurangan resiko Bencana;
f.penyelenggaraan penanggulangan bencana;
g.pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
h.pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
i.penyelesaian sengketa; J. ketentuan pidana. penyelenggaraandalam Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a.tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c.hak dan Kewajiban masyarakat Penanggulangan Bencana;

Pasal 4

(1)Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk BPBD.
(2)Tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja BPBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, BPBD dapat membentuk dan mengelola posko di tingkat kecamatan, kelurahan, sektor dan/ atau wilayah tertentu yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan.

BAB IV

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 8

( 1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memadukan unsur- unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c.menetapkan status bencana daerah;
d.pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/ a tau Kabupaten/ Kota lainnya;
e.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah; [ perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah;
g.pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang;
h.mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
1. 1.berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dalam hal diperlukan keputusan strategis yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2)Penetapan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
1. a.jumlah korban;
2. b.kerugian harta benda;
3. c.kerusakan prasarana dan sarana;
4. d.cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
5. e.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 7

7 Setiap orang berkewajiban:

a.menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b.melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c.memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Pasal 10

( 1) Setiap orang berhak:

a.mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
b.mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilandalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c.mendapatkan informasi secara tertulis dan/ atau lisantentang kebijakan penanggulangan bencana.
d.berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e.berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
f.melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2)Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3)Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. BABV HAKDANKEWAJIBANMASYARAKAT

Pasal 9

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. 8

Isi peraturan

Teks164PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008