DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tarakan

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229); Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALlKOTATARAKAN, TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2020 PERATURANDAERAHKOTATARAKAN PROVINSIKALIMANTANUTARA WALlKOTA TARAKAN TAHUN 2021NOMOR 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 ten tang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60); Rp 924.448.557.055,66 (Rp 990.158.020.064,64)

a.Pendapatan
b.Belanja Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2020. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATARAKAN dan WALl KOTATARAKAN

13.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 48);
14.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 59). MEMUTUSKAN: 3.694.900.000,00)Selisih lebih/ (kurang) (Rp 138.831. 703.932,43 142.526.603.932,43 Rp Rp
1.Anggaran pembiayaan neto
2.Realisasi

e.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp3.694.900.000,00) dengan rincian sebagai berikut: 73.122.240.923,45) (Rp Selisih lebih/ (kurang) (Rp (Rp 138.831.703.932,43) 65.709.463.008,98) _
1. 1.Anggaran Surplus/ defisit
2. 2.Realisasi
d.Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah (Rp73.122.240.923,45) dengan rincian sebagai berikut: Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00 0,00 0,00 _ Rp Rp
1. 1.Anggaran Transfer
2. 2.Realisasi
c.Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah RpO,OOdengan rincian sebagai berikut: Selisih lebih/(kurang) Rp 106.555.145.897,19 Rp 1.096.713.165.961,83 Rp 990.158.020.064,64 _
1. 1.Anggaran belanja
2. 2.Realisasi
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp106.555.145.897,19 dengan rincian sebagai berikut: Rp Selisih lebih / (kurang) Rp 957.881.462.029,40 924.448.557.055,66 _ 33.432.904.973,74 Rp1. Anggaran Pendapatan
1. 2.Realisasi Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp33.432.904.973,74 dengan rincian sebagai berikut:
f.Sisa Lebih Pembiayaan Anggarari/ SILPA Tahun berkenaan Rp 0,00 + (Rp 65.709.463.008,98) Rp 142.526.603.932,43 + Rp 76.817.140.923,45 C. Transfer
d.Surplus /Defisit
e.Pembiayaan Neto Pasa17 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut: Rp 921.504.845.776,14 (Rp 975.447.438.493,43) (Rp 22.275.438.393,29) (Rp 0,00) + (Rp 76.218.031.110,58)
b.Beban Operasi
c.Surplus /Defiait dari Kegiatan Non Operasional
d.Pos Luar Biasa
e.Surplus/(Defisit) - LO Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:
a.Pendapatan - LO Pasa16 Rp 6.060.982.933.334,80 Rp 323.888.051.162,03 Rp 5.737.094.882.172,77
a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana Pasa15 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:
c.Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Rp 76.817.140.923,45 Anggaran
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp 0,00 Sebelumnya
e.Lain-Lain Rp 0,00 +
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 76.817.140.923,45 Pasa14 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 160.831.703.932,43
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (Rp 160.831.703.932,43) 76.817.140.923,45)Selisih lebih/ (kurang) (Rp
f.Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA sejumlah (Rp76.817.140.923,45) dengan rincian sebagai berikut: 0,00 76.817.140.923,45_ Rp Rp
1. 1.Anggaran SILPA
2. 2.Realisasi Lampiran 1.3
a.Lampiran I Lampiran 1.1 laporan realisasi anggaran terdiri atas: ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan orgamsast; rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan Lampiran 1.2 Pasal 10 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari: Pasa19 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. Pasa18 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf f per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:
1. a.Ekuitas Awal Rp 5.779.044.296.488,55
2. b.Surplusj(Defisit)-LO (Rp 76.218.031.110,58)
3. a.Saldo Awal Kas di BUD Rp 156.277.382.378,12
4. b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 169.680.801.994,12
5. c.Arus Kas dari aktivitas investasi (Rp 256.437.001.446,00)
6. d.Arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp 18.305.100.000,00)
7. e.Arus kas dari aktivitas transitoris (Rp 2.515.009.364,00)
8. f.Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 74.863.483,00
9. g.Saldo Akhir Kas Lainnya Rp 6.479.667.387,84
10. h.Saldo Akhir Kas BLUD Rp 21.561.121.819,79 +
  1. 1.Saldo Akhir Kas Rp 76.816.726.252,87 Rp 0,00 Rp 34.268.616.794,80 + Rp 5.737.094.882.172,77
11. c.Koreksi Nilai Persediaan
12. e.Lain-Lain
13. f.Ekuitas Akhir Pasalll Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. daftar rekapitulasi aset lainnya; daftar dana cadangan daerah; daftar kewajiban jangka pendek; daftar kewajiban jangka panjang; daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah; dan daftar jumlah pegawai per golongan dan jabatan. dalam neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; catatan atas laporan keuangan; daftar rekapitulasi piutang daerah; daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; daftar penyertaan modal (investasi) daerah; daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; daftar rekapitulasi aset tetap; daftar rekapitulasi konstruksi rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; laporan perubahan saldo anggaran lebih;
14. u.Lampiran XXI
15. t.Lampiran XX pengerjaan;
16. o.Lampiran XV
17. p.Lampiran XVI
18. q.Lampiran XVII
19. r.Lampiran XVIII
20. s.Lampiran XIX
21. b.Lampiran II
22. c.Lampiran III
23. d.Lampiran IV
24. e.Lampiran V
25. f.Lampiran VI
26. g.Lampiran VII
27. h.Lampiran VIII
  1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
28. k.Lampiran XI
  1. 1.Lampiran XII
29. m.Lampiran XIII
30. n.Lampiran XIV Lampiran 1.4 LEMBARANDAERAH KOTATARAKANTAHUN 2021 NOMOR 63" NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (63/2/2021) A. HAMID Ditetapkan di Tarakan padatanggal 6 Agustus 2021

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. N, Diundangkan di Tarakan padatanggal 6 Agustus 2021 SEKRETARISDAERAHKOTATARAKAN,

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…