BABX KETENTUANPERALIHAN Pasal 16
(1)Terhadap bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan yang telah ada.
(2)Terhadap bangunan baru dan/ atau perubahan bangunan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
I. UMUM Kegiatan pembangunan khususnya pembangunan fisik seperti misalnya pembangunan sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang sehingga terjadi keseimbangan dan kesesuaian fungsi kawasan baik budidaya maupun lindung. Meningkatnya jumlah penduduk secara cepat khususnya dikawasan perkotaan berdampak pada meningkatnya fungsi penggunaan lahan. Sebagai fungsi lahan bergeser sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penduduk. Bahkan banyak diketahui bangunan yang didirikan di tempat -tempat yang dilarang karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti di tepi sungai, saluran, mata air maupun tanah lereng yang cukup berbahaya serta pertumbuhan bangunan pada ruas-ruas jalan yang strategis. Selanjutnya dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana dan terarah dengan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkunganyang sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan regional / nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jalan adalah salah satu unsur penting dalam pembangunan kota karena sebagai salah satu prasarana infrastruktur transportasi yang merupakan unsur sentral dalam membentuk struktur ruang dan mengarahkan pola pengembangan wilayah atau kawasan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, jaringan jalan harus mampu mengedepankan fungsi pelayanan ekonomi yang meperharikan dengan seksama secara seimbang baik aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BATAS RUANG MANFAAT JALAN, RUANG MILIK JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.
5.Pasa15 Cukup jelas.
6.Pasal 6 Ayat (1) Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.
Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.
4.Pasal 4 Cukup jelas.
3.Pasa13 Cukup jelas.
II. PASALDEMI PASAL
1.Pasal 1 Cukup jelas.
2.Pasal 2 Rencana tata ruang meliputi seluruh rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota.
Bagi pusat-pusat kegiatan berlaku satu hierarki, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lingkungan (PKLing) dan seterusnya sampai ke persil. Yang dimaksud dengan "PKN","PKW",dan "PKL"adalah kawasan- kawasan perkotaan yang masing-masing mempunyai jangkauan pelayanan berskala nasional, wilayah, dan lokal. Makin tinggi hierarki suatu pusat kegiatan menggambarkan makin besar fungsi dan manfaat ruang pusat kegiatannya. Penyusunan sistem jaringan jalan primer dimaksudkan untuk mendukung layanan angkutan nasional yang terintegrasi, menerus, dan mempunyai hierarki sehingga dapat diwujudkan sistem transportasi nasional yang sinergis, terpadu, dan efisien. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 40 Cukup jelas.
13.Pasal 13 Cukup jelas.
14.Pasal 14 Cukup jelas.
15.Pasal 15 Cukup jelas.
16.Pasal 16 Cukup jelas.
17.Pasal 17 Cukup jelas.
18.Pasal 18 Cukup jelas.
12.Pasal 12 Cukup jelas.
10.Pasal 10 Cukup jelas.
11.Pasal 11 Ayat (1) Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.
Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
7.Pasal 7 Cukup jelas.
8.Pasal 8 Cukup jelas.
9.Pasal 9 Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. .1 l ..=: OJ ;:::;::J c:: 3 OJ.._. OJ II ;:::;::J c:: 3 ID ~ t""" ........ ~ ~ ::c: 0 > r-t- ~........ r-t- :::0 0.. c::: ~ t""" ~ ~ ~ c..n = ..=: OJ ;:::u c::: 3 OJ "-. OJ II ;:::u c::: 3 \\1 rt r+ c, r+ r+ 0.. :- U\ D to i:.n D U\ = r ~" , r I -e ?O 0 ~ 0 ~ ~ ;:;u c:: -e ~ 3 tn D -.=: D OJ C1 :s:: ::;:: tr: ::;' S' to 3' 3' m Cl \0 CJ1 pl = Cl 'I Cl VI S (t) ~ (t) ""'i