DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Sistem Jaringan Jalan BAB III Fungsi Jalan BAB IV Bagian-Bagian Jalan BAB V Garis Sempadan Bangunan BAB VI Bangunan Utilitas BAB VII Larangan BAB VIII Ketentuan Penyidikan BAB IX Ketentuan Pidana BAB X Ketentuan Peralihan BAB XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 7

(1)Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
(2)Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
(3)Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
(4)Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
(3)Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu.
(4)Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
(5)Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
(6)Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagijalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.
(7)Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

(1)Pada tempat tertentu di RUMAJA dan RUMIJA dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
(1)GSB diperuntukan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang memuat ketentuan RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA.
(2)Setiap bangunan gedung yang didirikan harus sesuai dengan ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang, danj atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dengan memperhatikan aspek pemanfaatan ruang.
(3)Penetapan jarak antara bangunan gedung dapat dihitung dari as jalan danjatau tepijalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
(4)Pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV GARISSEMPADANBANGUNAN Pasal 9
(1)RUWASJA diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
(2)RUWASJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar RUMIJA yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
(1)Setiap orang dilarang menggunakan RUMAJAuntuk keperluan yang dapat menggangguperuntukan jalan;

BAB VI

BANGUNANUTILITAS Pasal 10

Pasal 12

(1)Dalam hal pembangunan utilitas menyebabkan kerusakan danZatau kondisi yang mengakibatkan terganggunya fungsi dari RUMAJAatau RUMIJA, pemilik bangunan utilitas bertanggungjawab kepada penyelenggarajalan untuk memperbaiki dan/ atau mengembalikan pada kondisi yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi dari RUMAJAatau RUMIJA.
(2)Pemilik bangunan utilitas tidak dibebani tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat kesepakatan antara penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas bahwa yang melakukan perbaikan dan /atau pengembalian pada kondisi yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi dari RUMAJA atau RUMIJA dilaksanakan oleh PenyelenggaraJalan atau Pihak lain.
(2)Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam RUMAJAdi luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
(3)Penempatan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan timbulnya hambatan samping bagi pemakai jalan untuk utilitas yang ditempatkan di atas tanah dan tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan untuk utilitas yang ditempatkan di bawah tanah.
(4)Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh penyelenggara jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5). Dalam hal RUMAJAdarr/atau RUMIJA bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggarajalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.
(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasa18, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasa112 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran.

BAB VII

LARANGAN Pasal 15

Pasal 14

(1)PPNStertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
(2)PPNSsebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah PegawaiNegeriSipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)PPNSsebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat PenyidikPolisiNegara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang dilarang menggunakan RUMIJAuntuk keperluan yang dapat mengganggupermukaan jalan;
(3)Setiap orang dilarang menggunakan RUWASJAuntuk keperluan yang dapat menggangguperuntukan jalan;
(4)Setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan atau sejenisnya yang terletak pada sisi kiri dan kanan jalan wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
(5)Terhadap bangunan yang berdiri di atas RUWASJA yang dibongkar/ dipotong sebagian atau seluruhnya untuk pelebaran jalan, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BABIX KETENTUANPIDANA A.HAMID LEMBARANDAERAH KOTATARAKANTAHUN 2022 NOMOR 69 NOREG PERATURANDAERAHKOTATARAKANPROVINSI KALIMANTANUTARA : (69/2/2022) ttd Diundangkan di Tarakan pada tanggal 21 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTATARAKAN, KHAIRUL ttd WALl KOTATARAKAN Ditetapkan di Tarakan pad a tanggal 21 Maret 2022 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VIII

KETENTUANPENYIDIKAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penetapan Batas Daerah Manfaat Jalan (Damaja) Daerah Milik Jalan (Damija) Dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 08 Seri D-04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

BABX KETENTUANPERALIHAN Pasal 16

(1)Terhadap bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan yang telah ada.
(2)Terhadap bangunan baru dan/ atau perubahan bangunan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. I. UMUM Kegiatan pembangunan khususnya pembangunan fisik seperti misalnya pembangunan sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang sehingga terjadi keseimbangan dan kesesuaian fungsi kawasan baik budidaya maupun lindung. Meningkatnya jumlah penduduk secara cepat khususnya dikawasan perkotaan berdampak pada meningkatnya fungsi penggunaan lahan. Sebagai fungsi lahan bergeser sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penduduk. Bahkan banyak diketahui bangunan yang didirikan di tempat -tempat yang dilarang karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti di tepi sungai, saluran, mata air maupun tanah lereng yang cukup berbahaya serta pertumbuhan bangunan pada ruas-ruas jalan yang strategis. Selanjutnya dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana dan terarah dengan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkunganyang sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan regional / nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jalan adalah salah satu unsur penting dalam pembangunan kota karena sebagai salah satu prasarana infrastruktur transportasi yang merupakan unsur sentral dalam membentuk struktur ruang dan mengarahkan pola pengembangan wilayah atau kawasan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, jaringan jalan harus mampu mengedepankan fungsi pelayanan ekonomi yang meperharikan dengan seksama secara seimbang baik aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BATAS RUANG MANFAAT JALAN, RUANG MILIK JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

5.Pasa15 Cukup jelas.
6.Pasal 6 Ayat (1) Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.
4.Pasal 4 Cukup jelas.
3.Pasa13 Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL
1.Pasal 1 Cukup jelas.
2.Pasal 2 Rencana tata ruang meliputi seluruh rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota. Bagi pusat-pusat kegiatan berlaku satu hierarki, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lingkungan (PKLing) dan seterusnya sampai ke persil. Yang dimaksud dengan "PKN","PKW",dan "PKL"adalah kawasan- kawasan perkotaan yang masing-masing mempunyai jangkauan pelayanan berskala nasional, wilayah, dan lokal. Makin tinggi hierarki suatu pusat kegiatan menggambarkan makin besar fungsi dan manfaat ruang pusat kegiatannya. Penyusunan sistem jaringan jalan primer dimaksudkan untuk mendukung layanan angkutan nasional yang terintegrasi, menerus, dan mempunyai hierarki sehingga dapat diwujudkan sistem transportasi nasional yang sinergis, terpadu, dan efisien. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 40 Cukup jelas.
13.Pasal 13 Cukup jelas.
14.Pasal 14 Cukup jelas.
15.Pasal 15 Cukup jelas.
16.Pasal 16 Cukup jelas.
17.Pasal 17 Cukup jelas.
18.Pasal 18 Cukup jelas.
12.Pasal 12 Cukup jelas.
10.Pasal 10 Cukup jelas.
11.Pasal 11 Ayat (1) Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
7.Pasal 7 Cukup jelas.
8.Pasal 8 Cukup jelas.
9.Pasal 9 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. .1 l ..=: OJ ;:::;::J c:: 3 OJ.._. OJ II ;:::;::J c:: 3 ID ~ t""" ........ ~ ~ ::c: 0 > r-t- ~........ r-t- :::0 0.. c::: ~ t""" ~ ~ ~ c..n = ..=: OJ ;:::u c::: 3 OJ "-. OJ II ;:::u c::: 3 \\1 rt r+ c, r+ r+ 0.. :- U\ D to i:.n D U\ = r ~" , r I -e ?O 0 ~ 0 ~ ~ ;:;u c:: -e ~ 3 tn D -.=: D OJ C1 :s:: ::;:: tr: ::;' S' to 3' 3' m Cl \0 CJ1 pl = Cl 'I Cl VI S (t) ~ (t) ""'i

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…