DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota yang mencakup sistematika: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Sistematika; BAB III Pengendalian dan Evaluasi; BAB IV Perubahan RPJMD; dan BAB V Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856); S A L I N A N
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN dan WALI KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencaan Pembangunan Daerah.
7.Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8.Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upayah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Wali Kota yang memuat Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
3. c.BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
4. d.BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD secara berkala.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya:
  1. 1.bencana alam;
  2. 2.goncangan politik;
  3. 3.krisis ekonomi;
  4. 4.konflik sosial budaya;
  5. 5.gangguan keamanan;
  6. 6.pemekaran Daerah; dan/atau
  7. 7.perubahan kebijakan Nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaskud pada ayat
(1)menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Startegis PD.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 20 Agustus 2025 WALI KOTA TARAKAN, ttd KHAIRUL Diundangkan di Tarakan pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd JAMALUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 84 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (84/2/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BASRIADI, S.STP NIP 197909091998101001 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Pembangunan adalah usaha untuk mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia. Hal ini termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dimana tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian yang abadi. Sebagai suatu bangsa yang bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan nasional harus diwujudkan oleh seluruh komponen bangsa tanpa pengecualian. Pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara negara merupakan penggerak (fasilitator dan dinamisator) dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan dari berbagai alternatif terkait sumber daya yang ada dan terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang harus disusun baik dari tingkat pusat maupun daerah yang terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selesainya periodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 serta ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD periode Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. RPJMD periode Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjelasan mengenai arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita serta target daerah yang selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang tercantum dalam pembangunan lima tahunan. Ini adalah amanat yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 pasal (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Tarakan yang merinci visi, misi, dan program kepala daerah, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup rentang waktu dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD adalah implementasi RPJPD yang terbagi dalam beberapa tahap periode pembangunan perencanaan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun. RPJMD yang berisi visi, misi, dan program Wali Kota akan didlaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini adalah rencana tahunan pembangunan yang mencakup kerangka ekonomi daerah, fokus pembangunan daerah, serta rencana kegiatan dan pembiayaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…