DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini terdiri dari : BAB I : Ketebtuan Umum; BAB II : Maksud dan Tujuan; BAB III : Penetapan Hari Jadi; BAB IV : Peringatan Hari Jadi; Bab V : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATARAKAN dan WALIKOTATARAKAN Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 --------------~~~ ~ Pada waktu pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Tarakan, Walikota menyampaikan pidato tentang perkembangan pembangunan daerah dan sejarah Kota Tarakan dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.

Pasal 5

(1)Hari Jadi Kota Tarakan diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Desember. Hari Jadi Kota Tarakan diperingati setiap tahun dengan melibatkan dukungan peran serta masyarakat.
(2)Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Tarakan diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

BAB IV

PERINGATANHARi JADI

Pasal 4

(1)Hari Jadi Kota Tarakan ditetapkan pada tanggal 15 Desember 1997.
(2)Penetapan hari jadi Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada peristiwa yang ditandai dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dan dihapusnya Kota Administratif Tarakan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada tanggal 15 Desember 1997.

BAB III

PENETAPANHARIJADI

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Kota Tarakan adalah:

a.sebagai wujud jati diri dan menumbuhkan rasa cinta, bangga dan rasa memiliki terhadap Pemerintah Kota Tarakan;
b.menumbuhkan semangat melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan; dan
c.memberikan kepastian hukum mengenai mulai terbentuknya Kota Tarakan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. BABV Pasal 6 4 I. UMUM Tarakan dan Pulau Sadau. Memiliki luas wilayah 657 ,33 Km2 yakni wilayah daratan seluas 250,8 Km2 dan lautan seluas 406,53 Km2. Terdiri atas empat wilayah kecamatan dan 22 (dua puluh dua) wilayah administratif kelurahan. Cata tan sejarah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan awal Tarakan hingga tahun 1900-an lebih banyak dipengaruhi posisi georafis sebagai bagian pulau - pulau kecil dalam jaringan dagang jalur laut yang menghubungkan Laut Makassar dan Laut Sulu. Pulau - pulau kecil di wilayah pesisir Kalimantan Utara terutama Tarakan sekitar abad ke-15 Masehi telah menjadi alternatif pulau persinggahan pedagang. Tarakan telah menjadi tempat barter beberapa komoditi hasil hutan dari pedalaman Kalimantan seperti; gaharu, sagu, damar dan walet sebagai komoditas utama perdagangan. Aktivitas ini meski tidak terlalu ramai namun telah diperhitungkan sebagai daratan kecil yang sering disinggahi para pedagang. Pada 9 Agustus 1900, Tarakan bersama dengan Tanjung Selor, Salimbatu, Sekatak Buji, Sesayap, Malinau, dan Sembakung dinyatakan secara resmi sebagai wilayah administrasi Kesultanan Bulungan. Perkembangannya kemudian secara perlahan pusat aktivitas ekonomi dari Tanjung Selor tempat kedudukan Kesultanan Bulungan ke Tarakan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas eksploitasi minyak yang dilakukan oleh perusahaan swasta Belanda Bataavsche Petroleum Maathapij (BPM). Periode ini dianggap sebagai titik dasar permulaan perkembangan Tarakan menjadi sebuah permukiman kota tambang minyak. Sehubungan dengan peningkatan jumlah penduduk Tarakan, maka tahun 1926 Pemerintah Hindia Belanda menetapkan struktur organisasi pemerintahan di Tarakan ditetapkan sebagai kedudukan Hoofd ban Plaatselyk Bestuur dengan membawahi dua Asisten Wedana: Asisten Wedana Tarakan termasuk Bunyu, dan Asisten Wedana Nunukan mencakup Sebuku dan Sebatik. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1935 Pemerintah Hindia Belanda membentuk dan menetapkan Tarakan sebagai daerah kedudukan Asisten Residen yang setara dengan Kota Samarinda (dalam Staatsblad 1935 No. 248). Membawahi dua wilayah Afdeeling yaitu Afdeeling Bulongan en Tidoeng Landen (Tanjung Selor, Tarakan, Malinau, Apau Kayan) dan Afdeeling Berau. Disamping itu pihak Kesultanan Bulungan juga menempatkan perwakilan sultan di Tarakan yang bertindak sebagai pemimpin adat dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan adat. PERATURANDAERAHKOTATARAKAN NOMOR 3 TAHUN2019 TENTANG HARIJADIKOTATARAKAN ATAS PENJELASAN 5 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTATARAKANNOMOR 20 II. PASALDEMI PASAL

BAB II

MAKSUD DANTUJUAN Pasal 2 3 · -~engan Aslin ya ,...,,,..,,...;,, . N HUKUM, PRO VIN SITARAKANKOTANOREG PERATURAN DAERAH KALIMANTAN UTARA: (38/3/2019) LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 38 FIRMANANUR ttd SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, Diundangkan di Tarakan pada tanggal 24 Januari 2019 SOFIAN RAGA ttd WALIKOTA TARAKAN, Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 24 Januari 2019 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 - 1945 Tarakan di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Pemerintahan sipil dijalankan dengan membentuk Minseibu dan Gunseibu. Setelah Jepang menyerahkan kekuasaannya tahun 1945, kembali Tarakan dipimpin oleh seorang Wedana berkebangsaan Belanda bernama Commanderend Officier Vd. J.D. Emeis Gress major inf. Kemudian setelah Belanda memberi pengakuan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, Emeis mengalihkan kepemimpinannya kepada Wedana Tarakan, Haji Abdoellah dengan gelar Aji Amarsetia. Pasca kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia merubah status kewedanan Tarakan menjadi Kecamatan Tarakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 dengan Camat Pertama Dijabat oleh Soekirman. Letak dan posisi yang strategis telah mampu menjadikan Kecamatan Tarakan sebagai sentra dinamika pemerintahan di Wilayah Kalimantan Timur Bagian Utara. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan demografi Pemerintah meningkatkan status Kecamatan Tarakan menjadi Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 7 Tahun 1981. Dalam kedudukannya sebagai Kota Administratif Tarakan, maka pada tahun 1986 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk Pembantu Gubernur Kalimantan Timur Wilayah Utara yang berkedudukan di Tarakan, dengan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kota Administratif Tarakan, Pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau, dan Pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan. Status Kota Administratif Tarakan kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kota Tarakan. 6

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…