DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

materi pokok sebagai berikut: Perubahan Kedua: Mengatur perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur tentang retribusi jasa usaha. Ini mencakup revisi ketentuan yang telah ada sebelumnya terkait dengan retribusi. Penyesuaian Tarif Retribusi: Mengatur perubahan tarif atau biaya retribusi untuk berbagai jenis jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penyesuaian ini mungkin meliputi perubahan tarif retribusi untuk pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jenis Jasa Usaha: Menjelaskan jenis-jenis jasa usaha yang dikenakan retribusi, termasuk perubahan atau penambahan jenis jasa usaha yang dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan baru. Prosedur Pembayaran: Menguraikan prosedur pembayaran retribusi, termasuk kewajiban, cara pembayaran, dan batas waktu yang ditetapkan untuk pembayaran retribusi jasa usaha. Kewajiban dan Hak Pengusaha: Menetapkan kewajiban bagi pengusaha atau penyedia jasa yang dikenakan retribusi, serta hak-hak yang berkaitan dengan retribusi jasa usaha. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Mengatur ketentuan mengenai pengawasan dan penegakan hukum terkait retribusi jasa usaha, termasuk sanksi bagi pelanggaran ketentuan retribusi. Dasar Hukum dan Pertimbangan: Menyebutkan dasar hukum yang mendasari perubahan ini dan pertimbangan yang menjadi alasan perubahan pada peraturan sebelumnya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi dan adanya potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;
b.bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap perubahan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Tarakan dan mengubah dalam pemungutan Retribusi Daerah di antaranya terkait urusan kepe la buhanan;
c.bahwa semakin meningkatkannya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi dan dalam upaya pelayanan, pelestarian dan pengembangan terhadap tempat rekreasi dan atau olah raga, perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan tern pat rekreasi dan atau fasilitas/ sarana olah raga agar kunjungan ke tempat rekreasi dan tempat olah raga meningkat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Menimbang: WALi KOTATARAKAN PROVINS! KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KOTATARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang WALIKOTATARAKAN MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATARAKAN dan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 30); Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 2 Menetapkan : Mengingat
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Walikota adalah Walikota Tarakan.
8.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), a tau badan usaha milik daerah (BUMD) Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota TarakanTahun 2017Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 23, angka 33, angka 37, angka 38, angka 43, angka 44, angka 46 diubah dan angka 24, angka 30, angka 31, angka 32 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 Tarakan. termasuk dikuasai
20.Gedung adalah keseluruan bangunan halaman yang disediakan dan olehPemerintah Kota Tarakan.
21.Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota
14.Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
15.Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
16.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tarakan yang bersangkutan. 1 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
18.Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
19.Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerin tah Kota Tarakan. dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13.Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a.Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
b.Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 4
1. 22.Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.
2. 23.Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
3. 24.Dihapus.
4. 25.Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.
5. 26.Laboratorium adalah saran dan prasarana untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan.
6. 27.Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- masmg digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
7. 28.Bangunan Ruang Pendinginan adalah bangunan penyimpanan ikan berisolasi dengan mesin pendingin dengan suhu kisaran 0° (25)°C guna mempertahankan kesegaran ikan.
8. 29.Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/ a tau jasa Pusat Kesehatan Hewan/Klinik Hewan.
9. 30.Dihapus.
10. 31.Dihapus.
11. 32.Dihapus.
12. 33.Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
13. 34.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
14. 35.Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. 5
15. 36.Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerin tah Kota Tarakan un tuk menyelenggarakan pelelangan.
16. 37.Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola pemerintah Kota Tarakan.
17. 38.Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola olehPemerintah Kota Tarakan.
18. 39.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
19. 40.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/ atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
20. 41.Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan semdiri sesuai usaha pokoknya.
21. 42.Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepen tingan sendiri sesuai dengan usaha pokonya
22. 43.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
23. 44.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola olehPemerintah Kota Tarakan. 6
24. 45.Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
25. 46.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota Tarakan. 4 7. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
26. 48.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. 49.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. 50.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
29. 51.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
30. 52.Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai oenghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
31. 53.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. 54.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 7 LEMBARANDAERAH KOTA TARAKANTAHUN 2020 NOMOR 54 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINS! KALIMANTAN UTARA: ( 54/ 3/2020) A. HAMID, SE. Diundangkan di Tarakan padatanggal 2 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, Ditetapkan di Tarakan padatanggal 2 Januari 2020 WALIKO A~N, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Pasal II
33. 3.Ketentuan dalam Lampiran VII struktur dan besarnya tarif retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
34. 2.Ketentuan dalam Lampiran VI struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTATARAKANNOMOR 32 Pasal II Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL Pasall Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan bertambahnya objek baru pada golongan retribusi jasa usaha dan dengan terjadinya perubahan nomenklatur pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan perlu adanya penyesuaian dengan konsidi saat ini. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yangpenting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.Salah satu retribusi yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan namun dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan mempengaruhi pembentukan produk hukum daerah sehingga harus dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan beberapa urusan pemerintahan tidak lagi menjadi urusan pemerintahan Kota Tarakan. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTATARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 9 No. J enis Pelayanan Besarnya Tarif (Rp.) 1 Pas Masuk
35. 1.Orang 2. 000, - / sekali masuk;
36. 2.Sepada motor roda dua dan tiga 3. 000, - / sekali masuk;
37. 3.Taxi, sedan, angkutan kota dan 5.000,- / sekali masuk; sejenisnya
38. 4.Mini bus, Pick Up dan sejenisnya 6. 000, - / sekali masuk;
39. 5.Truck, Bus Tangki dan sejenisnya 7 .000,- / sekali masuk; 6.Truck Gandengan Dan sejenisnya 15.000,- / sekali masuk; 7 .Kendaraan Alat Berat 50.000,- / sekali masuk; 2 Pelayanan Dermaga Pelabuahan: - Jasa dermaga Umum Beton
40. 1.Hewan
a.Kambing, Babi dan sejenisnya 10.000,- / ekor b.Kerbau, Sapi, Koda dan sejenisnya 35.000,- / ekor J asa Dermaga Gerak Pelabuhan penyeberangan Kendaraan golongan I (Sepeda) 5000,-/unit
1. 1.Kendaraan golongan II (sepeda Motor) 10.000,-/Unit
2. 2.Kendaraan golongan II (Kendaraan roda 20.000,-/Unit Tiga dan diatas 500cc)
3. 3.Kendaraan golongan IV (taxi, sedan mikrolet, pick up, angku tan Kota dan 25.000,-/Unit sejenisnya)
4. 4.Kendaraan golongan V (bus, truck, 70.000,-/Unit truck tangki dan sejenisnya)
5. 5.Kendaraan golongan VI (Kendaraan 200.000,-/Unit Roda Enam, tronton dan sejenisnya)
6. 5.Kendaraan golongan VII (Kendaraan alat 300.000,-/Unit berat dan sejenisnya) 3 Parkir Gerbang Elektronik (Electronic Gate)
7. 1.Sepeda motor roda dua dan tiga 1 Jam 3.000,- pertama 1 Jam berikutnya dan seterusnya 1.000,-
8. 2.Taxi, sedan, angkutan kota dan 5.000,- sejenisnya 1 Jam pertama 1 Jam berikutnya dan seterusnya 2.000,- 5.000,-
9. 3.Mini bus, Pick Up dan sejenisnya 1 Jam pertama STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN PELAYANAN KEPELABUHANAN A. PELABUHAN PENYEBERANGAN JUWATA LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 10 1 Jam berikutnya dan seterusnya 3.000,-
10. 4.Truck, Bus Tangki dan sejenisnya 1 7.000,- Jam pertama 1 Jam berikutnya dan seterusnya 4.000,- 5.Truck Besar Dan sejenisnya 1 Jam 15.000,- pertama 1 Jam berikutnya dan seterusnya 5.000,-
11. 6.Kendaraan Alat Berat 50.000,- 1 Jam berikutnya dan seterusnya 20.000,- 4 Jasa Tambat Kapal:
a.Kapal Rp 15 per GT per Etmal
b.Pinggiran / Tallud Rp 25 per GT per Etmal b . Dermaga beton Rp 50 per GT per Etmal 5 Pemakian MCK: - buang air kecil 2.000,-/sekali masuk - buang air besar 4.000,- / sekali masuk - mandi 7. 000 ,- / sekali masuk 6 Pengunaan Fasilitas pelabuhan : sewa aset lahan 15.000,-/m2/tahun sewa aset bangunan 75.000,-/m2/tahun sewa aset cool room 5.000.000,-/bulan Penggunaan Fasilitas crane 35.000,-/Jam Penggunaan Gedung Terminal dan parkir 2.500.000,-/ keg (maks 3 hari) 11 No Sarana Prasarana Penzzuna Waktu Tarif Pemerintahan, Sosial, Pagi/Sore/Malam Lapangan Tenis Latihan Olahraga Per Jam Rp. 100.000,-
1. 1.Indoor Telaga Per Lapangan Kram at Bisnis, Komersial, Pertunjukan Per hari Rp. 7.500.000,- Pagi/Sore Per Jam Rp. 1.000.000,- Pemerintahan, Sosial, (Max 3 Jam) Latihan Olahraga Malam Per Jam Rp. 1.000.000,- 2. Pagi/Sore Rp. 1.250.000,- Per Jam Lapangan Sepak Bisnis, Komersial Bola Datu Adil Malam Rp. 1.500.000,- Per Jam Pagi/Sore Per Kegiatan Rp. 5.000.000,- Pertunjukan, (Max 12 Jam) Komersial Malam Per Kegiatan Rp. 10.000.000,- (Max 12 Jam) Pemerintahan, Sosial, Sekali Pakai Rp. 750.000,- Latihan Olahraga (Max 3 Jam) Pagi/Sore Rp. 250.000,- Bisnis, Komersial, Per Jam
2. 3.Stadion Datu Adil Malam Rp. 400.000,- bagian luar Per Jam Penjual Per hari Rp. 15.000,- Asongan Per hari Rp. 20.000,- Rom bong Per hari Rp. 25.000,- PKL Per hari Rp. 30.000,-c Pemakaian Pemerintahan, Sosial, Per hari Rp. 25.000,- Latihan Olahraga Per Petak 4. Stand Pameran I Stadion Datu Adil Per hari I Bisnis, Komersial Per Petak Rp. 50.000,- i Lapangan Basket Pemerintahan, Sosial, Pagi/Sore Rp. 50.000,- Abdi Praja Kantor Latihan Olahraga Per jam A. PEMAKAIAN TEMPAT OLAHRAGA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 12 Walikota Tarakan Malam Rp. 75.000,- Per Jam
3. 5.Pertandingan, Per Hari Rp. 500.000,- Komersial (Max 24 Jam) 6. Gedung Wisma Bisnis, Pertunjukan, Per Hari Rp. 2.500.000,- .Patra Komersial Pemerintahan, Sosial, Per Jam Rp. 15.000,- 7. Lapangan Tenis Latihan Olahraza Wisma Patra Bisnis, Pertunjukan, Per Hari Rp. 3.000.000,- Komersial Dewasa Rp. 20.000,- Pemerintahan, Sosial, Sekali masuk Latihan Olahraga Anak-anak Kolam Renang Sekali Masuk Rp. 15.000,- 8. Wisma Patra Kota Latihan Selam Per Orang Rp. 50.000,- Tarakan Sekali masuk Bisnis,Pertunjukan, Per Orang Rp. 20.000,- Komersial Sekali masuk Dewasa Rp. 30.000,- Pemerintahan, Sosial, Sekali masuk Latihan Olahraga Anak-anak Rp. 15.000,- 9. Kolam Renang Sekali Masuk Sport Centre Bisnis, Pertunjukan, Sekali kegiatan Rp. 1.500.000,- Komersial (max 10 jam) Pertandingan Olahraga Sekali kegiatan Rp. 1.000.000,- Per hari Pameran, Sekali kegiatan Gelanggang Pertandingan (max 5 hari) Rp. 10.000.000,-
4. 10.Olahraga (GOR) Komersial Sport Center Pertunjukan Sekali kegiatan Rp. 15.000.000,- Resepsi Sekali kegiatan Rp. 2.500.000,- Rap at Sekali kegiatan Rp. 2.000.000,- Pagi/Sore Lapangan Tennis Per Jam/Per Rp. 35.000,- Pemerintahan, Sosial, Lapangan
5. 11.Outdoor Sport Latihan Olahraga Malam Center Per Jam/Per Rp. 100.000,- Lapangan 12. Driving Golf Sport Pemerintahan, Sosial, Per 100 Bola Golf Rp. 75.000,- Center Latihan Olahraza Pagi/Sore Rp. 35.000,- 13. Lapangan Volly Pemerintahan, Sosial, Per Jam Imbaya Latihan Olahraga Malam Rp. 50.000,- Per Jam 13 No. Tempat Rekreasi dan Pariwisata Besarnya Tarif (Rp.) Pantai Amal: 1 Karcis Masuk
6. 3.000, - /orang/ sekali masuk; Agrowisata Karoengan Karcis Masuk: a) Dewasa Rp3. 000 ,- /orang/ sekali masuk 2 b) Anak - anak ( dibawah usia 12 tahun) Rp2. 000 ,- /orang/ sekali masuk c) Wisatawan Mancanegara /Warga Negara Asing Rp 20. 000, - /orang/ sekali masuk Ruang Serbaguna Rp.200.000,-/per 3 jam Wisata Embung Kota Tarakan 3 Karcis Masuk: a) Dewasa Rp. 3.000,-/ orang sekali masuk b) Anak - anak (dibawah usia 12 tahun) Rp 2. 000 ,- /orang sekali masuk Rp 20. 000 ,- /orang/ sekali masuk c) Wisatawan Mancanegara /Warga Negara Asing Sepeda: a) Sepeda air Rp 15.000,-/ 30 menit b) Sepeda Santai Rp 10.000,-/ jam c) Odong -odong RpS.000,-/ set/ satu kali keliling Taman Berlabuh 4 Karci Masuk: a) Dewasa Rp.O 5 b) Anak- anak dibawah 90 cm Rp.O 6 Museum Flora & Fauna (MFF) Rp. 0 7 Hutan Kota Sawah Lunto (HKSL) Rp. 0 Ruang terbuka publik di kawasan sport 8 centre/Taman berkampung: Karcis Masuk Rp. 0 9 Taman Betuah: Karcis Masuk Rp. 0. B. TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATAATAU PARIWISATA ALAM 14 maxRp. 175.000/mobil orang) Rp .150. 000 /mo bil / sekali Putaran Rp. 2.000/orang Rp. 5.000 /orang Rp. 50.000 /orang Rp. 200.000 /event ( maksimal 10 orang) Rp .15. 000 /orang/ sekalimasuk Rp. 2000 /orang/ sekalimasuk Rp. 250.000/paket (max 4 jam) Rp.150.000/paket (Museum dan Rumah Bundar max 4 jam) Rp. 5000 /orang/ sekalimasuk Rp. 2000 /orang/ sekalimasuk Rp 300.000/hari/Kegiatan - Berkunjung ke Objek Peninggalan Sejarah Kawasan Kota Lama Tarakan (Tugu Perabuhan Jepang, Tugu Australia dan Loopgraf Kampung Satu) Mobil Taksi Kuno - Berkeliling Kawasan Kota Tua Tarakan (Kampung Baru, Markoni/Simpang Keramat, Komp. Wisma Patra, RSUD Tarakan, SawahLunto, Kampung Baru ). a) Anak-anak b) Dewasa c) Warga Negara Asing 5.2 Pemotretan Komersil Taman Wisata Sejarah Peningki Lama 5.1 Karcis Masuk - Foto Prewedding, Iklan produk, Model dll
b.Wisatawan Mancanegara/ Asing - Rombongan Wisata Sekolah - Pemotretan komersil Anak-Anak Dewasa 5. 4. 3.
1. 2.Museum Sejarah Perang Dunia II dan Perminyakan KarcisMasuk
a.Wisatawan Nusantara/Lokal
c.Rombongan Kunjungan Wisata Sekolah (Anak-anak/Remaja/ dewasa)
b.Pemotretan Komersil (Foto prawedding, iklan Rp. 300.000/hari/Kegiatan produk,model,dll) Rp. 5.000 /orang/ sekali masuk
1. 1.Balai Adat Tidung dan Budaya
a.Karcis Masuk Besarnya TarifTempat Rekreasi dan PariwisataNo. 5 15
1. 6.Jelajah objek sejarah 1 paket - Rp. 500.000 /paket/per hari ( Bagian Utara : Bunker, gardu listrik stelling, Meriam - Bagi an Bar at Bunker d Stelling - Bagian Tengah: perabuhan Jepang, Tugu Australia, Loopghraf. - Bagian Timur (Mamburungan): Bunker dan Meriam 16

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…