DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengatur mengenai: Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Evaluasi Kinerja Anggaran, Pengesahan dan Pengesahan Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Mengingat WALl KOTA TARAKAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2021 PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2022 PROVINSI KALIMANTANUTARA WALl KOTA TARAKAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60); Tahun berkenaan Pasa12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)Laporan Realisasi Anggaran huruf a sebagai berikut :

a.Pendapatan
b.Belanja
c.Transfer
d.Surplus /Defisit
e.Pembiayaan Neto:
f.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2021. Menetapkan MEMUTUSKAN: WALl KOTATARAKAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATARAKAN dan

13.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 61);
14.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 65). Rp 1.064.701.502.962,04 (Rp 971.765.198.844,15) (Rp 0,00) + Rp 92.936.304.117,89 Rp 61.762.571.923,45 + Rp 154.698.876.041,34 Pasal 4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufb per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a.SaldoAnggaranLebihAwal Rp 76.817.140.923,45
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (Rp 76.802.140.932,43)
1. 1.Anggaran SILPA Rp 0,00
2. 2.Realisasi Rp 154.698.876.041,34_ ~------------------- Selisih lebih/ (kurang) (Rp 154.698.876.041,34)
f.Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA sejumlah (Rp154.698.876.041,34) dengan rincian sebagai berikut: 3.060.100.000,45)Selisih lebih/ (kurang) (Rp 58.702.471.923,00 61.762.571.923,45 Rp Rp
1. 1.Anggaran pembiayaan neto
2. 2.Realisasi
e.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp3.060.100.000,45) dengan rincian sebagai berikut: (Rp 58.702.471.923,00) Rp 92.936.304.117.89 Selisih lebih/ (kurang) (Rp 151.638.776.040,89)
1. 1.Surplus/ defisit
2. 2.Realisasi sejumlahd. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit (Rp151.638.776.040,89) dengan rincian sebagai berikut: 0,00Selisih lebih/ (kurang) Rp
c.Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah RpO,OOdengan rincian sebagai berikut: Selisih lebih/(kurang) Rp 105.896.780.708,85 Rp 1.077.661.979.553,00 Rp 971.765.198.844,15_
1. 1.Anggaran belanja
2. 2.Realisasi sejumlahb. Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp105.896.780.708,85 dengan rincian sebagai berikut: Rp 1.064.701.502.962,04_ Selisih lebih/(kurang) (Rp 45.741.995.332,04) Rp 1.018.959.507.630,001. Anggaran Pendapatan
3. 2.Realisasi Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp45.741.995.332,04) dengan rincian sebagai berikut: 0,00 0,00 _ Rp Rp
1. 1.Anggaran Transfer
2. 2.Realisasi
a.Ekuitas Awal Rp 5.737.094.882.172,77
b.Surplus/ (Defisit) - LO Rp 2.615.999.481,54
c.Koreksi Nilai Persediaan Rp 28.486.709.929,42
d.Lain-Lain (Rp 169.481.753.849,68)+
e.Ekui tas Akhir Rp 5.598.715.837.734,05 Pasal 8 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut: 154.701.063.369,29 256.004.827.280,77) 00,00 12.398.001,47)+
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp
c.Arus Kas dari aktivitas investasi (Rp
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp
e.Arus kas dari aktivitas transitoris (Rp
f.Saldo Akhir Kas Rp 76.816.726.252,87 333.901.562.398,66 Rp Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:
a.Saldo Awal Kas di BUD Pasal 7 2.615.999.481,54Rp Rp1.028.998.696.839,36 (Rp1.0 12.499.645.877,77) (Rp 13.883.051.480,05)
a.Pendapatan - LO
b.Beban Operasi
c.Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional
d.Pos Luar Biasa
e.Surplus/ (Defisit) - LO Pasal 6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut: Rp 5.981.306.692.270,88 Rp 382.590.854.536,83 Rp 5.598.715.837.734,05
a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana Pasa15 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut: (Rp 15.000.000,00) Rp 0,00 + Rp 154.698.876.041,34 Rp 154.698.876.041,34
c.Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
e.Lain-Lain
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir 0,00) +(Rp
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII J. Lampiran X neraca; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan; daftar rekapitulasi piutang daerah; daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; daftar penyertaan modal (investasi) daerah; daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; daftar rekapitulasi aset tetap; daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; daftar rekapitulasi aset lainnya; daftar dana cadangan daerah; daftar kewajiban jangka pendek; daftar kewajiban jangka panjang;
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, orgarusasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 ringkasan menurut orgarusasi; ringkasan anggaran pendapatan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; nncian anggaran pendapatan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.2 laporan realisasi anggaran terdiri urusan pemerin tahan daerah dan laporan realisasi anggaran terdiri atas:a. Lampiran I Lampiran 1.1

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. LEMBARANDAERAH KOTATARAKANTAHUN 2022 NOMOR 7~ UTARA ~OREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTA (70/3/2022 ) SUPARLAN Diundangkan di Tarakan pada tanggal 11 Agus tus Plh. SEKRETARISDAERAHKOTATA KAN, Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 11 Agus t us 2022 PasalI2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Pasal L] Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lampiran XX.2 Lampiran XX.1

t.Lampiran XX daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas: ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah ikhtisar laporan keuangan (laporan Iaba Zrugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah
s.Lampiran XIX

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…