DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tarakan

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal-Pasal Perubahan Lampiran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Tarakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . WALIKOTATARAKAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2021 PERATURANDAERAHKOTATARAKAN NOMOR4 TAHUN2021 PROVINSIKALIMANTANUTARA WALIKOTATARAKAN TENTANG
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Zatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 ten tang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)dan Zatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Zatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Zatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional darr/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 134, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7.Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor6057);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) ;

b.Bertambahf{berkurang) Rp. 73.104.794.357,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 1.077.661.979.553,00 Rp.1.004.557.185.196,00a. Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 949.815.138.791,00 Rp. 69.144.368.839,00
a.Semula

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 1.004.557.185.196,00.- bertambah sebesar Rp. 73.104.794.357,00 sehingga menjadi Rp. 1.077.661.979.553,00.- dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021. DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA TARAKAN dan WALlKOTA TARAKAN MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama
20.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
23.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3); Rp. 1.018.959.507.630,00Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan
2.Belanja Daerah

b.Retribusi daerah; 1) Semula Rp. 9.790.755.000,00 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 1.126.242.000,00 Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 10.916.997.000,00
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 1) Semula Rp. 8.300.000.000,00 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 2.500.000,00 Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 8.302.500.000,00

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah; 1) Semula Rp. 54.472.097.012,00 2) Bertambahf (berkurang) =R=p.:._.__ -=2::..:0::....;:1:..::...0=2=-4.:....:...:::...9=88=,=0-=0 Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 54.673.122.000,00 Pasa13 Pasa12 Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bersumber dari:
2. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 90.293.602.012,00 2) Bertambahf{berkurang) Rp. 21.932.569.988,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 112.226.172.000,00
3. b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp. 824.605.836.779,00 2) Bertambahf{berkurang) Rp. 40.308.278.851,00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp.864.914.115.630,00
4. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rp. 58.702.471.923,00 Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 18.114.669.000,00 16.000.000.000,00 2.114.669.000,00 Rp. Rp.
5. b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 76.817.140.923,00 70.742.046.405,00 6.075.094.518,00 Rp. Rp.
  1. 3.Pembiayaan Daerah
6. a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 41.819.220.000,00 1) Semula Rp. 34.915.700.000,00 2) Bertambahf{berkurang) Rp. 6.903.520.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 807.466.894.103,00Jumlah Belanja operasional setelah perubahan Rp. 756.866.938.693,00 Rp. 50.599.955.410,00
7. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 1) Semula Rp. 28.915.700.000,00 2) Bertambah/{berkurang) Rp. 6.903.520.000,00 Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp. 35.819.220.000,00 Pasal 4 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
8. a.Belanja operasi; 1) Semula 2) Bertambab / (berkurang) Rp. 6.000.000.000,00Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan
9. b.Dana darurat; 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) =R=pc.:..._. °:::...,1.::0:..=0 Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp. Rp. 6.000.000.000,00 0,00 Rp. 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
10. a.Pendapatan hibah; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 80.563.415.006,00 Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 64.107.094.598,00 16.456.320.408,00Rp. Rp. 784.350.700.624,00Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan
11. b.Pendapatan transfer antar daerah. 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 38.333.553.000,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp. 760.498.742.181,00 2) Bertambah/{berkurang) Rp. 23.851.958.443,00
2. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula Rp. 17.730.750.000,00 2) Bertambah / (berkurang) ~R:.t:::p.!,_._-=2:..::::0..:...::.6::..::0=2:.=..;.8=0::..::3:::..:..=0 0,00 Rp. 74.183.739.071,00Jumlah Belanja hibah setelah perubahan 64.861.415.762,00 9.597.323.309,00 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) 0,00Rp.Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan
3. e.Belanja hibah 0,00 0,00 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf(berkurang) 0,00Rp.Jumlah Belanja bunga setelah perubahan
4. d.Belanja subsidi 0,00 0,00 Rp. Rp. Rp.300.714.173.263,00 Rp 239.751.938.541,00 Rp. 60.962.234.722,00 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan
5. c.Belanja bunga 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 430.238.454.082,00Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan
6. b.Belanja barang dan jasa Rp 449.979.221.703,00 Rp. (19.740.767.621,00) 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang)
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 0,00Rp.
2. d.Belanja transfer. 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambahf (berkurang) ~R~p-=-. 0=,=0'-=0 Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Pasal 5 Rp. 15.000.000.000,00Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan 15.000.000.000,00 0,00 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 255.195.085.450,00Jumlah Belanja modal setelah peru bah an
3. c.Belanja tidak terduga; dan Rp. 232.690.246.503,00 Rp. 22.504.838.947,00
4. b.Belanja modal; 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) 0,00Rp. 0,00 0.00 Rp. 232.000.000,00 335.000.000,00 (103.000.000.00) Rp. 118.261.818.228,00 Rp. 79.510.450.746,00 Jumlah Be1anja modal aset tidak berwujud setelah perubahan setelah perubahan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan 1) Semula Rp. 2) Bertambah f (berkurang) Rp. Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud. I) Semula Rp. 2) Bertambahf (berkurang) Rp. Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
7. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 1) Semula Rp. 113.100.030.412,00 2) Bertambahf (berkurang) =-:R=p..::....._---=5....:...;.1=-.::6::....::1:....:...7.:.....8=-7:......:...:::.8-=-16.:::.;.z....::0..=0 77.733.316.746,00 1.777.134.000.00 Rp. 51.027.079.298,00 36.588.962.167,00 14.438.117.131.00 6.163.737.178,00Rp. 4.932.937.178,00 1.230.800.000.00 Rp. 2.330.527.687,00 2.274.362.687,00 56.165.000.00 Rp. Rp. I} Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
8. c.Belanja modal bangunan dan gedung; Rp. Rp. Rp. Rp. I) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan
9. b.Belanja modal peralatan dan mesin; I} Semula 2} Bertambahf (berkurang) Rp. Rp.
10. f.Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan 2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari atas:
11. a.Belanja modal tanah; Rp. 76.817.140.923,00 Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan 70.742.046.405,00 6.075.094.518100 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang)

Pasal 7

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; Rp. 18.114.669.000,00 16.000.000.000,00 2.114.669.000100 Rp. 76.817.140.923,00 70.742.046.405,00 6.075.094.518100 Rp. Rp. Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah peru bahan
2. b.Pengeluaran pembiayaan. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
3. a.Penerimaan pembiayaan
4. a.Belanja bagi hasil; dan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah f (berkurang) Rp. 0100 Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00
5. b.Belanja bantuan keuangan. 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 0100 Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 0,00 Pasal 6 4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas: Rp. 15.000.000.000,00Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) 3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 15.000.000.000,00 0,00 Rp. 18.114.669.000,00 16.000.000.000,00 2.114.669.000200 Rp RQ. 0,00Rp. Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan
6. b.Penyertaan modal daerah; 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan RQ. 0,00 0200 Rp. Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00
(2)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan; 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) 0,00 0200 Rp. RQ. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang)
2. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
3. b.Pencairan dana cadangan; 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambahf (berkurang) RQ. 0200 Jumlah Pencairan dana cadangan setelah peru bahan Rp. 0,00
4. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambahf (berkurang) RQ. 0200 Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah peru bah an Rp. 0,00
5. d.Penerimaan pinjaman daerah; 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah f (berkurang) RQ. 0200 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
6. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambahf (berkurang) RQ. 0200 0,00Rp.setelah perubahan
(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
3. c.Kerusakan sarana Zprasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dany atau Pasal 8 0,00 0200 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)
4. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jumlah Pembayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah peru bahan Rp. 0,00
5. d.Pemberian pinjaman daerah; 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambab / (berkurang) Rp. 0200 Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00 0,00 0,00 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)
6. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 0,00Rp. Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPDdan Perubahan PPASdengan Rancangan Perubahan APBD; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah;11. Lampiran XI
  1. 9.Lampiran IX
  2. 10.Lampiran X
  3. 8.Lampiran VIII
  4. 6.Lampiran VI
  5. 7.Lampiran VII
  6. 5.Lampiran V
  7. 4.Lampiran IV
  8. 3.Lampiran III
  9. 2.Lampiran II
  10. 1.Lampiran I Pasal 9 Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tarakan ini terdiri dari:
7. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah darr/ atau masyarakat. LEMBARANDAERAHKOTATARAKANTAHUN2021 NOMOR 65 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (65/4/2021) A. HAMID SEKRETARIS DAERAHKOTATARAKAN,

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam berita daerah. Wali kota menetapkan peraturan ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasall0 N, Diundangkan di Tarakan padatanggal 29 Oktober 2021 '"o N LIi o o o ci g N IYl N co ~ 00 CiCi :0 N 00 C to ~ :;) o o o o ci o o ci o o <D o o o ci o '"N o IYl 00 o o o r-: '" '"<D a; ci § § d M o 0 '" CO N ~ ID ci N o o o LIi ID <D '" o ~ '" ~ o ~ N ~ N ;j: ;31. ;j: ;j: ;31. ;j: ;j: #. '" '" '" ~ ~ ~ " a ;j: ~ 0:0 00 00 00 0 a 0 00 e;n ~ ;n 8 a 0 ;nc: II> a 0 C! "i. <i <i a\ a\ a\ ui :::J '" en '" '" '" ~to C! a C! '" '" '"01 II> ui II> "1- <i "1- d '" B ..... ..... '"::::- a a en s: .,; .,; .,; N N N r<i jg aE eo. ~ 01 '" :::J (Y) :::J 0 a ~ :::J a N ~ 0 ~ en en a ~ ~ d ~ $ .,.; ~ ~ \D \D \D \D \D c: ,..; ,..; ,..; "1- <i "1- Nra 00 00 00 0s: ;;;j ~ r-, ra .,; .,; .,; 00 00 ~n 2 r-, r-, ..... ~ ~ <II 0- s: ..!!! ~ VI a eo. s: ." II> II> II> § a 8 II> a E ~ a ~ 0 ; ~ ~ 0 C! ~ .,; ~ a d §~ 8 0 c: 0 C! ra N N ~ g 0 § N s: r!; ~ 0 t'!ra ..... 0 0 n a d d .,; .,; .,; 'j, ~ r-, r-, r-, ~ ~ ~ a.. E :::J 0; n 01 VI c: c: ~"' ra ~ ~ :S :5 z c: E E ra CII 01 ~ a.. e, .!!l c: c: I:J ra C! E." E ra CII :::J c, ~ 0; 00c: c:01 CIIa.. a.. s: s:ra ." E E ~ ~ c ra ~ ::;) ... c:>. "'c: "'E c: :::J ~OJ I:J 01 <II '"VI c: c: :::J :::J s: s: ~ ~ s: c: C! ~ ., gfi .. Cl c: s: c: c( Z ~ C! z c: ~ Q) .. ~ :,0" "' , c: ~ 0 ~ :::J '" n; '" ~ :::E " c: :::E w 0 i w Q) 0- ::; 0- 0- ~ c ~ .c .. n :c "' E :§ t:: Z CII <II Q) ~ ::;: ...J ...J ~ 0- ii: :Jl w Q) s: ~ w iii .., 0- :c Z Z ., '" w W ...J ::;: a.. 0- ra w VI 0- iii .. N " Cis 0 :6 :6 "! N "l '" '" .,; '" c: ~ N ~ N a N ~ a ~N <II "' c: I:J 15 :::J ~ '" s: s: ~ 0 e ~ '"<II 0 N "'0 c: e ~ n; ~ 0 gg E c:<II 0 ~0- Z c: ~ '5. E "' ...J

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Tarakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . WALIKOTATARAKAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2021 PERATURANDAERAHKOTATARAKAN NOMOR4 TAHUN2021 PROVINSIKALIMANTANUTARA WALIKOTATARAKAN TENTANG
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Zatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 ten tang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)dan Zatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Zatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Zatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional darr/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 134, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7.Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor6057);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) ;

b.Bertambahf{berkurang) Rp. 73.104.794.357,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 1.077.661.979.553,00 Rp.1.004.557.185.196,00a. Semula
b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 949.815.138.791,00 Rp. 69.144.368.839,00
a.Semula

Pasal 1

1.Pendapatan Daerah Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021. DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA TARAKAN dan WALlKOTA TARAKAN MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama
20.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
23.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3); Rp. 1.018.959.507.630,00Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan
2.Belanja Daerah

b.Retribusi daerah; 1) Semula Rp. 9.790.755.000,00 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 1.126.242.000,00 Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 10.916.997.000,00
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 1) Semula Rp. 8.300.000.000,00 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 2.500.000,00 Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 8.302.500.000,00

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah; 1) Semula Rp. 54.472.097.012,00 2) Bertambahf (berkurang) =R=p.:._.__ -=2::..:0::....;:1:..::...0=2=-4.:....:...:::...9=88=,=0-=0 Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 54.673.122.000,00 Pasa13 Pasa12 Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bersumber dari:
2. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 90.293.602.012,00 2) Bertambahf{berkurang) Rp. 21.932.569.988,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 112.226.172.000,00
3. b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp. 824.605.836.779,00 2) Bertambahf{berkurang) Rp. 40.308.278.851,00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp.864.914.115.630,00
4. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rp. 58.702.471.923,00 Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 18.114.669.000,00 16.000.000.000,00 2.114.669.000,00 Rp. Rp.
5. b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 76.817.140.923,00 70.742.046.405,00 6.075.094.518,00 Rp. Rp.
  1. 3.Pembiayaan Daerah
6. a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 41.819.220.000,00 1) Semula Rp. 34.915.700.000,00 2) Bertambahf{berkurang) Rp. 6.903.520.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 807.466.894.103,00Jumlah Belanja operasional setelah perubahan Rp. 756.866.938.693,00 Rp. 50.599.955.410,00
7. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 1) Semula Rp. 28.915.700.000,00 2) Bertambah/{berkurang) Rp. 6.903.520.000,00 Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp. 35.819.220.000,00 Pasal 4 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
8. a.Belanja operasi; 1) Semula 2) Bertambab / (berkurang) Rp. 6.000.000.000,00Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan
9. b.Dana darurat; 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) =R=pc.:..._. °:::...,1.::0:..=0 Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp. Rp. 6.000.000.000,00 0,00 Rp. 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:
10. a.Pendapatan hibah; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 80.563.415.006,00 Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 64.107.094.598,00 16.456.320.408,00Rp. Rp. 784.350.700.624,00Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan
11. b.Pendapatan transfer antar daerah. 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 38.333.553.000,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp. 760.498.742.181,00 2) Bertambah/{berkurang) Rp. 23.851.958.443,00
2. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula Rp. 17.730.750.000,00 2) Bertambah / (berkurang) ~R:.t:::p.!,_._-=2:..::::0..:...::.6::..::0=2:.=..;.8=0::..::3:::..:..=0 0,00 Rp. 74.183.739.071,00Jumlah Belanja hibah setelah perubahan 64.861.415.762,00 9.597.323.309,00 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) 0,00Rp.Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan
3. e.Belanja hibah 0,00 0,00 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf(berkurang) 0,00Rp.Jumlah Belanja bunga setelah perubahan
4. d.Belanja subsidi 0,00 0,00 Rp. Rp. Rp.300.714.173.263,00 Rp 239.751.938.541,00 Rp. 60.962.234.722,00 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan
5. c.Belanja bunga 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 430.238.454.082,00Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan
6. b.Belanja barang dan jasa Rp 449.979.221.703,00 Rp. (19.740.767.621,00) 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang)
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 0,00Rp.
2. d.Belanja transfer. 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambahf (berkurang) ~R~p-=-. 0=,=0'-=0 Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Pasal 5 Rp. 15.000.000.000,00Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan 15.000.000.000,00 0,00 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 255.195.085.450,00Jumlah Belanja modal setelah peru bah an
3. c.Belanja tidak terduga; dan Rp. 232.690.246.503,00 Rp. 22.504.838.947,00
4. b.Belanja modal; 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) 0,00Rp. 0,00 0.00 Rp. 232.000.000,00 335.000.000,00 (103.000.000.00) Rp. 118.261.818.228,00 Rp. 79.510.450.746,00 Jumlah Be1anja modal aset tidak berwujud setelah perubahan setelah perubahan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan 1) Semula Rp. 2) Bertambah f (berkurang) Rp. Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud. I) Semula Rp. 2) Bertambahf (berkurang) Rp. Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
7. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 1) Semula Rp. 113.100.030.412,00 2) Bertambahf (berkurang) =-:R=p..::....._---=5....:...;.1=-.::6::....::1:....:...7.:.....8=-7:......:...:::.8-=-16.:::.;.z....::0..=0 77.733.316.746,00 1.777.134.000.00 Rp. 51.027.079.298,00 36.588.962.167,00 14.438.117.131.00 6.163.737.178,00Rp. 4.932.937.178,00 1.230.800.000.00 Rp. 2.330.527.687,00 2.274.362.687,00 56.165.000.00 Rp. Rp. I} Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
8. c.Belanja modal bangunan dan gedung; Rp. Rp. Rp. Rp. I) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan
9. b.Belanja modal peralatan dan mesin; I} Semula 2} Bertambahf (berkurang) Rp. Rp.
10. f.Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan 2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari atas:
11. a.Belanja modal tanah; Rp. 76.817.140.923,00 Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan 70.742.046.405,00 6.075.094.518100 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang)

Pasal 7

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; Rp. 18.114.669.000,00 16.000.000.000,00 2.114.669.000100 Rp. 76.817.140.923,00 70.742.046.405,00 6.075.094.518100 Rp. Rp. Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah peru bahan
2. b.Pengeluaran pembiayaan. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
3. a.Penerimaan pembiayaan
4. a.Belanja bagi hasil; dan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah f (berkurang) Rp. 0100 Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00
5. b.Belanja bantuan keuangan. 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambahf (berkurang) Rp. 0100 Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 0,00 Pasal 6 4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas: Rp. 15.000.000.000,00Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) 3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 15.000.000.000,00 0,00 Rp. 18.114.669.000,00 16.000.000.000,00 2.114.669.000200 Rp RQ. 0,00Rp. Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan
6. b.Penyertaan modal daerah; 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan RQ. 0,00 0200 Rp. Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00
(2)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan; 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) 0,00 0200 Rp. RQ. 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang)
2. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
3. b.Pencairan dana cadangan; 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambahf (berkurang) RQ. 0200 Jumlah Pencairan dana cadangan setelah peru bahan Rp. 0,00
4. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambahf (berkurang) RQ. 0200 Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah peru bah an Rp. 0,00
5. d.Penerimaan pinjaman daerah; 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah f (berkurang) RQ. 0200 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
6. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambahf (berkurang) RQ. 0200 0,00Rp.setelah perubahan
(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
3. c.Kerusakan sarana Zprasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dany atau Pasal 8 0,00 0200 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)
4. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jumlah Pembayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah peru bahan Rp. 0,00
5. d.Pemberian pinjaman daerah; 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambab / (berkurang) Rp. 0200 Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00 0,00 0,00 Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)
6. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 0,00Rp. Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPDdan Perubahan PPASdengan Rancangan Perubahan APBD; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah;11. Lampiran XI
  1. 9.Lampiran IX
  2. 10.Lampiran X
  3. 8.Lampiran VIII
  4. 6.Lampiran VI
  5. 7.Lampiran VII
  6. 5.Lampiran V
  7. 4.Lampiran IV
  8. 3.Lampiran III
  9. 2.Lampiran II
  10. 1.Lampiran I Pasal 9 Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tarakan ini terdiri dari:
7. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah darr/ atau masyarakat. LEMBARANDAERAHKOTATARAKANTAHUN2021 NOMOR 65 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (65/4/2021) A. HAMID SEKRETARIS DAERAHKOTATARAKAN,