DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.231.204.793.071,00, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.285.345.340.972,00, dan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp54.140.547.901,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disetujui bersama an tara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 November 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711); WALlKOTATARAKAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2024 TENTANG PERATURANDAERAHKOTATARAKAN NOMOR 4 TAHUN2023 WALlKOTATARAKAN PROVINSI KALIMANTANUTARA
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 ' Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); tentang Republik Lembaran
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2024. DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN dan WALlKOTATARAKAN Dengan Persetujuan Bersama 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 16.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41); MEMUTUSKAN: ----- --------------------

(1)Pendapatan AsH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.187.189.236.076,26 (seratus delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari atas:

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.231.204.793.071,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan as1i;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lainpendapatan daerah yang sah. Sisa LebihPembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp.
a.Pendapatan Daerah Rp. 1.231.204.793.071,00
b.Belanja Daerah RQ. 1.285.345.340.973200 (-) Surplus/ (Defisit) (Rp.54.140.547.901,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 56.140.547.901,00
2. 2.Pengeluaran RQ. 2.000.000.000200(-) Pembiayaan Netto RQ.54.140.547.901200 (+) APBDterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.1.285.345.340.973,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 2

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

Pasal 4

a.Pajak Daerah;
b.Retribusi Daerah;
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.911.161.903,OO (sembilan puluh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.476.389.000,OO (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.203.957.872,OO (enam belas miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.58.597.727.301,OO (lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.043.751.556.995,OO (satu triliun empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.951.692.027.917,OO (sembilan ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.059.529.078,OO (sembilan puluh dua miliar lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lainpendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empatjuta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.O,OO(nolrupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO,OO(nolrupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empatjuta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.285.345.340.972,00(satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operas! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.973.533.782.529,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Be1anjabantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpA79.152.987A34,OO (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.339.230.850.709,OO (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O,OO(noI rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.150.392.040.386,OO (seratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpA.757.904.000,OO (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.306.811.558A43,OO (tiga ratus enam miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri dari atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpA.673.392.640,OO (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Pasall0 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah), yang terdiri dari atas belanja tidak terduga.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.757.444.895,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.769.518.978,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.194.725.513.147,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.751.701.450,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.133.987.333,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.O,OO(noI rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.O,OO(noI rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.54.140.547.901,00 (lima puluh empat miliar seratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…