DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang menjadi pedoman pembangunan daerah Kota Tarakan selama 20 tahun, meliputi: BAB I Ketentuan Umum; BAB II RPJPD; BAB III Pengendalian dan Evaluasi; BAB IV Perubahan RPJPD; BAB V Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856); S A L I N A N
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN dan WALI KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, Provinsi Kalimantan Utara, dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 bertujuan untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
b.menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
c.menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
d.menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai berikut :
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
4. d.BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
5. e.BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
6. f.BAB VI : Penutup.
(2)Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD Tahun 2025- 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
2. b.pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJPD.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya:
  1. 1.bencana alam;
  2. 2.goncangan politik;
  3. 3.krisis ekonomi;
  4. 4.konflik sosial budaya;
  5. 5.gangguan keamanan;
  6. 6.pemekaran Daerah; dan/atau
  7. 7.perubahan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RPJMD dan RKPD.
(4)Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 30 Desember 2024 Pj. WALI KOTA TARAKAN, ttd BUSTAN Diundangkan di Tarakan pada tanggal 30 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd JAMALUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 81 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (81/4/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BASRIADI, S.STP NIP 197909091998101001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua undang-undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top down dan buttom-up. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh stakeholders. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dokumen RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJPD Kota Tarakan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun di Kota Tarakan. RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…