DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dari peraturan ini mencakup: Penyertaan Modal Daerah: Menetapkan besaran dan bentuk penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada perusahaan-perusahaan milik daerah, seperti Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Tarakan Agrobisnis Mandiri, Tarakan Aneka Usaha, dan Tarakan Mediatelekomunikasi. Tujuan Penyertaan Modal: Menjelaskan tujuan dari penyertaan modal tersebut, seperti untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja perusahaan-perusahaan milik daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Rincian Modal: Menguraikan jenis dan jumlah modal yang akan disertakan dalam masing-masing perusahaan. Pengelolaan dan Pengawasan: Menetapkan ketentuan tentang pengelolaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal tersebut untuk memastikan bahwa modal digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kewajiban Perusahaan: Menjelaskan kewajiban perusahaan-perusahaan yang menerima penyertaan modal, termasuk kewajiban laporan dan akuntabilitas.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah serta kesejahteraan masyarakat, dan didirikan dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu diberikan modal dasar untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha dan Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi, b. c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Tarakan pada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha dan Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724): 6. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 7. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 8. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115), Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 22), Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 23): Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 24), Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 25): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN dan WALI KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA TARAKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ENERGI MANDIRI, PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN AGROBISNIS MANDIRI, PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ANEKA USAHA DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN MEDIA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan. Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri. 5. . Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri yang selanjutnya 6. disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri. Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha. Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Perusahaan Umum Daerah, selanjutnya disebut Perumda Tarakan Energi Mandiri, Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perumda Tarakan Aneka Usaha dan Perumda Tarakan Media Telekomunikasi adalah Badan Usaha Milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal Daerah adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh Daerah selaku penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Perumda Tarakan Energi Mandiri, Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perumda Tarakan Aneka Usaha dan Perumda Tarakan Media Telekomunikasi yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau Barang Milik Daerah oleh pemerintah Daerah dalam jangka Panjang untk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha dan Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perumda Tarakan Energi Mandiri, Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri, Perumda Tarakan Aneka Usaha dan Perumda Tarakan Media Telekomunikasi serta menumbuh kembangkan potensi Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal Daerah pada kepada Perumda bertujuan untuk:

a.memenuhi modal disetor: b. mengembangkan investasi daerah: c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat: dan
d.memberikan kontribusi kepada peningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk: a. uang, dan b. barang milik Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebagai Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri sebagai berikut:
1. a.Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri sebesar Rp. 16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah), terdiri dari: 1. berupa uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah), dan 2. berupa barang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), yaitu berupa tanah pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di halaman parker Terminal Boom Panjang Kelurahan Pamusian.
2. b.porsi kepemilikan modal pada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri adalah sebesar 100 Y6 (seratus persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a,
3. c.untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah akan menyetor dan menempatkan modal kepada perumda pertama kali sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) melalui APBD tahun anggaran 2020.
(2)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebagai Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri sebagai berikut:
1. a.Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri sebesar Rp. 69.888.013.011,- (enam puluh Sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga belas ribu sebelas rupiah), terdiri dari:
  1. 1.berupa uang sebesar Rp. 5.439.909.501,- (lima miliar empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan ribu lima ratus satu rupiah): dan 2. berupa barang sebesar Rp. 64.448.103.510,- (enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah), terdiri atas : a) tanah, gedung dan peralatan dan mesin pada Pabrik Rumput Laut di Kelurahan Pantai Amal Rp.15.410.694.610,- (lima belas miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah), b) tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin pada Unit Pembenihan Udang dan Kepiting di Kelurahan Pantai Amal senilai Rp. 14.299.528.600.,- (empat belas miliar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah): c) tanah Unit Budidaya Kepiting di Kelurahan Karang Harapan dan Kelurahan Pamusian senilai Rp. 20.994.200.000,- (dua puluh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), d) tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin pada Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Unggas dan Rumah Potong Babi di Kelurahan Karang Harapan senilai Rp. 5.729.277.200,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), e) tanah, gedung dan bangunan pada Kawasan Usaha Pertanian di Kelurahan Karang Harapan senilai Rp. 5.313.983.000,- (lima miliar tiga ratus tiga belas juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah): f gedung dan bangunan, peralatan dan mesin pada Cool Room, di Kelurahan Pamusian dan Kelurahan Juata Laut senilai Rp. 1.200.420.100,- (satu miliar dua ratus juta empat ratus dua puluh ribu seratus rupiah): dan g) tanah pada Integrad Cold Storage di Kelurahan Karang Harapan senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. b.porsi kepemilikan modal pada Perusahaan Umum daerah Tarakan Agrobisis Mandiri adalah sebesar 100 Yo (seratus persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a: dan Cc. untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah akan menyetor dan menempatkan modal kepada perumda pertama kali sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) melalui APBD tahun anggaran 2020.
(3)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebagai Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha sebagai berikut:
1. a.Modal Dasar Perumda Tarakan Aneka Usaha sebesar Rp. 23.617.032.195,- (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh belas juta tiga puluh dua ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah), terdiri dari: 1. berupa uang sebesar Rp. 325.100.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah): dan b.
  1. 2.berupa barang sebesar Rp. 23.291.932.195,- (dua puluh tiga miliar dua ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas: a) peralatan dan mesin pada Unit Usaha Kemasan Produk senilai Rp. 909.801.860,- (sembilan ratus semabilan juta delapan ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dan b tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin pada Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di Kelurahan Karang Harapan senilai Rp. 22.382.130.335,- (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). porsi kepemilikan modal pada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha adalah sebesar 100 Yo (seratus persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah akan menyetor dan menempatkan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha pertama kali sebesar Rp. 325.100.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) melalui APBD tahun anggaran 2020.
(4)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebagai Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi sebagai berikut:
1. a.Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi sebesar Rp. 6.415.600.000,- (enam miliar empat ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah), terdiri dari:
  1. 1.berupa uang sebesar Rp. 6.215.600.000,- (enam miliar dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah), dan
  2. 2.berupa barang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yaitu berupa peralatan dan mesin pada eks. LPP Tarakan. porsi kepemilikan modal pada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi adalah sebesar 100 Yo (seratus persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah akan menyetor dan menempatkan modal kepada perumda pertama kali sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) melalui APBD tahun anggaran 2020. b.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah sebagai bentuk Investasi Daerah dalam APBD mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 33.155.509.501,- (tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan ribu lima ratus satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1.Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri: a. b. tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), tahun 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), tahun 2022 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), tahun 2023 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), dan d.

e.tahun 2024 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1. 2.Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri: a. b. tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tahun 2021 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),
c.tahun 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), d. e. tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan tahun 2024 sebesar Rp. 689.909.501,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus satu rupiah).
1. 3.Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha: a. b. Cc. d. e. tahun 2020 sebesar Rp. 325.100.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), tahun 2021 sebesar Rp. 3.674.900.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), tahun 2022 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. 4.Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi: a. b. tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), tahun 2021 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tahun 2022 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), tahun 2023 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan tahun 2024 sebesar Rp. 465.600.000,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). d. e.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

() Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Perusahaan Umum Daerah berhak mendapat dukungan Modal Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Laba usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dimasukan pada pendapatan/penerimaan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penyetoran laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)@& Kg)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sumber pendanaan lainnya. Perusahaan Umum Daerah wajib melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Perusahaan Umum Daerah wajib menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Direksi Perusahaan Umum Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal Daerah tahun berkenaan kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas. Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD. Bentuk Laporan Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Perusahaan Umum Daerah tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.peringatan tertulis: b. penangguhan pencairan penyertaan modal: atau c. penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.
(7)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direksi dikenakan
(1)sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…