DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Lampiran

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 27 November 2021; Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTATARAKAN, ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2022 TENTANG PERATURANDAERAHKOTATARAKAN NOMOR 6 TAHUN 2021 WALIKOTATARAKAN PROVINSI KALIMANTANUTARA
1. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)darr/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional darr/utau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6485);
6. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nom or 6041);
8. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. 23.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
15. 22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 ten tang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. 20.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. 18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.073.404.980.452,OO (satu triliun tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
a.Pendapatan Daerah Rp.1.013.404.980.452,OO
b.Belanja Daerah Rp.l.073.404.980.452,OO (-) Surplus/ (Defisit) (Rp.60.000.000.000,OO) Pasal 2
1. 1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2. 2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. 3.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. 4.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. 5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2022. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA TARAKAN dan WALl KOTA TARAKAN Dengan Persetujuan Bersama Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp163.211.337.919,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri dari atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.485.640.040,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.617.847.000,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.302.500.000,00 (delapan miliar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rpl.013.404.980.452,00 (satu triliun tiga belas miliar empat ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:
1. a.Pendapatan asli daerah;
2. b.Pendapatan transfer; dan
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

Rp. 68.000.000.000,00 Rp. 8.000.000.000,00(-) Pembiayaan Netto Rp.60.000.000.000,00(-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp.

c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.264.000.000,OO(enam miliar dua ratus enam puluh empatjuta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lainpendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.OOO.OOO.OOO,OO(enam miliar rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO(nolrupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp264.000.000,OO(dua ratus enam puluh empatjuta rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp843.929.642.533,OO(delapan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilanjuta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp780.430.324.881,OO(tujuh ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.499.317.652,OO(enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.805.350.879,OO(empat puluh delapan miliar delapan ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operas! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp778.193.832.567,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp425.768.901.865,00 (empat ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp267.298.175.793,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO(nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpO(nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.914.958.309,00 (delapan puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah). Pasa17 Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.073.404.980.452,00 (satu triliun tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja operasi;
2. b.Belanja modal;
3. c.Belanja tidak terduga; dan
4. d.Belanja transfer.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp279.461.147.885,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpI9.456.240.975,00 (sembilan belas miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.614.464.649,00 (dua puluh empat miliar enam ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpI17.783.502.187,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl07.228.512.709,OO (seratus tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl0.378.427.365,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
(7)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.21 1.796.600,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 13

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.Pencairan dana cadangan;
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.Penerimaan pinjaman daerah;
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
6. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar RpO(noIrupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpO(nolrupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO(noIrupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar RpI5.750.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 15

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp60.000.000.000,OO)(enam puluh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…