(1)Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Bagian Kedua TipologiPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (3)Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
a.Alat Pemadam Api Ringan (APAR);dan
b.mobil tangga sesuai kebutuhan.
9 Pasal 17 (1)Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizman dan standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2)dilakukan untuk menjamin bahwa hasil perencanaan perumahan dan permukiman sesuai dengan perizinan yang diperoleh dan standar teknis prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengkaji hasil perencanaan perumahan dan permukimanyang disusun oleh Pelaku Pembangunan. (3)Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas. (4)Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis menurut kriteria:
a.bangunan gedung;
b.jalan lingkungan;
c.penyediaanair minum;
d.drainase lingkungan;
e.pengelolaanair limbah;
f.pengelolaanpersampahan; dan
g.proteksi kebakaran.
Paragraf2 Bentuk Pengawasandan Pengendalian
a.perizman;
b.standar teknis; dan
c.kelaikan fungsi.
(2)Kesesuaian terhadap perizman dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman. (3)Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan. (1)Pengawasandan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap: Bagian Kedua Pengawasandan Pengendalian Umum Pasal 16 10 (12)Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizman dan standar teknis pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat
(3)dilakukan untuk menjamin pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan hasil perencanaan perumahan dan permukiman.
(13)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara langsung maupun oleh Penyedia Jasa Pengawas dengan mengawasi proses pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan. (5)Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf a, meliputi:
a.keteraturan bangunan;
b.tingkat kepadatan bangunan yang rendah dan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/ atau
c.kualitas bangunan yang memenuhi syarat.
(6)Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b, meliputi:
a.jaringan jalan lingkungan melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/ atau
b.kualitas permukaan jalan lingkungan baik.
(7)Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c, meliputi:
a.akses aman air minum tersedia; darr/atau
b.terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
(8)Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf d, meliputi:
a.drainase lingkungan tersedia;
b.drainase lingkungan mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan; dan/ atau
c.kualitas konstruksi drainase lingkungan baik.
(9)Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf e, meliputi:
a.sistem pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis; dan/ atau
b.Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
(lO)Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf f, meliputi:
a.Prasarana dan Sarana persampahan memenuhi persyaratan teknis;
darr/atau
b.sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
(U)Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, meliputi ketersediaan:
a.prasarana proteksi kebakaran; dan/ atau
b.sarana proteksi kebakaran.
11 Pasal 21 (1)Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
a.langsung; dan/ atau
b.tidak langsung.
(2)Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan Perumahan dan Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat. Paragraf 3 Tata Cara Pengawasandan Pengendalian Pasal 20 Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara:
a.pemantauan;
b.evaluasi; dan
c.pelaporan.
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan secara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.