BABI KETENTUAN UMUM WALi KOTATARAKAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKANAGROBISNIS MANDIRI. Menetapkan dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama
1.Daerah adalah Kota Tarakan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik Daerah.
7.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri.
9.Direksi adalah organ Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri serta mewakili Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Kerjasama adalah usaha bersama antara Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri dengan pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun diluar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
11.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Tarakan. Maksud dan tujuan pendirian Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri untuk:
a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan bahan atau produksi pangan, pertanian, kelautan dan perikanan yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
d.mendorong perluasan lapangan kerja;
e.mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah; dan
f.menjaga stabilisasi harga bahan pangan. BABIII MAKSUDDANTUJUAN