DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Asas, Kewenangan, Klasifikasi Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern,Pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Moden, Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Kemitraan, Pelapora , Pembinaan Dan Pengawasn , Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan visi Kota Tasikmalaya yaitu “Dengan Iman dan Takwa, Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, maka Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya, perlu diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang secara sinergis, adil dan saling mendukung;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Tasikmalaya dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Tasikmalaya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perkembangan kondisi serta situasi, baik perekonomian maupun kemasyarakatan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2015

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
14.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
15.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan izin dari Walikota yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
6.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
7.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
8.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang Ekonomi.
9.Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
10.Pasar adalah area tempat jual-beli barang dengan jumlah Penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
11.Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, Swadaya Masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
12.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu Penjual.
14.Toko Modern adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
15.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
17.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
18.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
19.Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
20.Persyaratan Perdagangan (Trading Terms) adalah syarat- syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
21.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam Rencana Rinci Tata Ruang.
22.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
23.Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan Primer dengan Kawasan Sekunder Kesatu, Kawasan Sekunder Kesatu dengan Kawasan Sekunder Kesatu atau Kawasan Sekunder Kesatu dengan Kawasan Sekunder Kedua.
24.Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungakan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar Pusat Kegiatan Wilayah atau antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
25.Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
26.Jam Operasional adalah suatu pedoman atau batasan waktu untuk melakukan kegiatan operasional usaha bagi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberdayakan UMKM dan Koperasi serta Pasar Tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
b.mengatur keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan UMKM dan Koperasi serta Pasar Tradisional yang telah ada yang mempunyai nilai historis dan menjadi aset Daerah;
c.mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik dan swasta dalam penyelenggaraan perdagangan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip pemberdayaan terhadap kelompok Usaha, Kecil dan Menengah;
d.mewujudkan sinergi yang saling memperkuat dan menguntungkan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan UMKM dan Koperasi serta Pasar Tradisional agar dapat tumbuh berkembang menuju tata niaga dan pola distribusi yang bersifat efisien dan berkelanjutan; dan
e.menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan prinsip keserasian dan keselarasan dengan tata ruang wilayah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.Asas;
b.Kewenangan;
c.Klasifikasi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
d.Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
e.Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
f.Kemitraan;
g.Pelaporan; dan
h.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

ASAS

Pasal 5

Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

a.Asas Kesempatan Berusaha, mengandung pengertian prinsip yang memberikan kesempatan bagi setiap Pelaku Usaha untuk berusaha dalam sistem perekonomian Daerah yang berkelanjutan, berwawasan pelestarian fungsi lingkungan dan mengacu pada Asas Keadilan;
b.Asas Kemitraan, mengandung pengertian prinsip kebersamaan dan sinergi antar Pelaku UMKM dan Usaha Besar secara serasi dalam rangka mendukung sistem perekonomian Daerah yang berkesinambungan dan berkeadilan;
c.Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, mengandung pengertian prinsip yang meletakkan landasan perekonomian Daerah yang memperhatikan keteraturan, ketaatan pada norma hukum dan persaingan usaha yang jujur dan berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum;
d.Asas Kejujuran Usaha, mengandung pengertian prinsip dalam usaha yang diletakkan atas dasar komitmen bersama antar Pelaku Usaha untuk menegakkan iklim usaha yang didasarkan atas itikad baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Konsumen berdasarkan prinsip etika usaha; dan
e.Asas Persaingan Sehat, mengandung pengertian prinsip kompetisi dalam usaha yang diletakkan di atas landasan nilai-nilai kejujuran, etika usaha, transparansi, tata kelola usaha yang sehat dan berkeadilan.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penataan;
2. b.pemberian Izin Usaha; dan
3. c.pembinaan dan pengawasan.

BAB VI

KLASIFIKASI PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 7

Berdasarkan status kepemilikan dan pengelolaannya, Pasar Tradisional diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a.Pemerintah;
b.Pemerintah Daerah;
c.Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
d.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
e.Swasta, termasuk Koperasi.

Pasal 8

Pusat Perbelanjaan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a.Pertokoan;
b.Mall;
c.Plasa;
d.Pusat Perdagangan; dan
e.Istilah lain yang sejenis.

Pasal 9

Berdasarkan luas lantai penjualan, sistem penjualan dan jenis barang dagangan, Toko Modern diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a.Minimarket;
b.Supermarket;
c.Hypermarket;
d.Departement Store;
e.Perkulakan; dan
f.Istilah lain yang sejenis.

BAB VII

PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 10

Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasi.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2009