DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa APBD Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.370.399.401.725 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 387.267.082.920 sehingga menjadi Rp. 1.757.666.484.645.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapakali diubah, terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
31.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
32.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
33.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
34.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
43.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 26 Seri A);
44.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 22 Seri A);
45.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri A);
46.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 42 Seri A);
47.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1090- Keu/2015 Tanggal 21 September 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
48.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
49.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
50.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
51.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
52.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
53.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.370.399.401.725,00 bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 387.267.082.920,00 sehingga menjadi Rp. 1.757.666.484.645,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp. 1.328.333.030.369,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 209.790.362.305,74 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.538.123.392.674,74
b.Belanja
1. 1.Semula Rp. 1.370.399.401.725,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 387.267.082.919,99 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.757.666.484.644,99
c.Transfer
1. 1.Semula Rp. 1.005.411.000,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Transfer Setelah Perubahan Rp. 1.005.411.000,00 Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (220.548.502.970,25)
d.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) Semula Rp. 44.778.451.356,00 b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 194.627.561.214,25 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 239.406.012.570,25
2. 2.2. Pengeluaran Pembiayaan c) Semula Rp. 1.706.669.000,00 d) Bertambah/(Berkurang) Rp. 17.150.840.600,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Peubahan Rp. 18.857.509.600,00 Pembiayaan Nettto Setelah Perubahan Rp. 220.548.502.970,25 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.Semula Rp. 217.674.782.747,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 16.916.431.105,54 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 234.591.213.852,54
2. b.Pendapatan Transfer
  1. 1.Semula Rp. 1.110.658.247.622,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 192.873.931.200,20 Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp. 1.303.532.178.822,20
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp. 69.290.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 6.245.750.000,00 Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 75.535.750.000,00
2. b.Pendapatan Retribusi Daerah
  1. 1.Semula Rp. 10.223.938.747,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 464.426.374,54 Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 10.688.365.121,54
3. c.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  1. 1.Semula Rp. 4.686.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. (140.000.000,00) Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 4.546.000.000,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
  1. 1.Semula Rp. 133.474.844.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.346.254.731,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 143.821.098.731,00
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
  1. 1.Semula Rp. 836.980.794.466,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.629.482.534,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 858.610.277.000,00
2. b.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 226.978.265.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 376.500.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Setelah Perubahan Rp. 227.354.765.000,00
3. c.Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 46.699.188.156,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 35.040.033.566,20 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 81.739.221.722,20

Pasal 3

(1)Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Operasi
  1. 1.Semula Rp. 1.263.266.816.627,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 159.782.577.529,55 Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp. 1.423.049.394.156,55
2. b.Belanja Modal
  1. 1.Semula Rp. 97.433.178.325,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 203.592.515.246,00 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 301.025.693.571,00
3. c.Belanja Tak Terduga
  1. 1.Semula Rp. 9.699.406.773,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 23.891.990.144,44 Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan Rp. 33.591.396.917,44
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp. 857.087.539.086,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 57.516.712.689,10 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 914.604.251.775,10
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp. 356.075.026.783,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 101.340.873.162,45 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 457.415.899.945,45
3. c.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp. 42.374.630.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.175.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 44.549.630.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp. 7.729.620.758,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.250.008.322,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 6.479.612.436,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Modal Tanah
  1. 1.Semula Rp. 2.608.212.325,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 32.819.000.000,00 Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan Rp. 35.427.212.325,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  1. 1.Semula Rp. 37.374.268.200,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 50.208.772.261,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan Rp. 87.583.040.461,00
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  1. 1.Semula Rp. 22.332.107.750,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 42.170.556.105,00 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan Rp. 64.502.663.855,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
  1. 1.Semula Rp. 34.276.640.550,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 75.485.832.991,00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Setelah Perubahan Rp. 109.762.473.541,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 841.949.500,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.908.353.889,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan Rp. 3.750.303.389,00
(4)Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Belanja Tak Terduga
  1. 1.Semula Rp. 9.699.406.773,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 23.891.990.144,44 Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan Rp. 33.591.396.917,44

Pasal 4

Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:

a.Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
1. 1.Semula Rp. 1.005.411.000,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Setelah Perubahan Rp. 1.005.411.000,00

Pasal 5

(1)Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.
(3)Pendanaan Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(4)Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan Uang Kas yang tersedia dari Selisih Lebih Realisasi Pendapatan atau Selisih Lebih Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 6

(1)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(2)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3)Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA/DPPA-SKPD.
(4)Pendanaan Keadaan Darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(5)Dalam hal Keadaan Darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan
  1. 1.Semula Rp. 44.778.451.356,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 194.627.561.214,25 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 239.406.012.570,25
2. b.Pengeluaran Pembiayaan
  1. 1.Semula Rp. 1.706.669.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 17.150.840.600,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Peubahan Rp. 18.857.509.600,00
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, terdiri dari:
1. a.Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
  1. 1.Semula Rp. 44.778.451.356,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 194.627.561.214,25 Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Setelah Perubahan Rp. 239.406.012.570,25
2. b.Pencairan Dana Cadangan
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0,00
4. d.Pinjaman Dalam Negeri
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pinjaman Dalam Negeri Setelah Perubahan Rp. 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Piutang
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Piutang Setelah Perubahan Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Setelah Perubahan Rp. 0,00
7. g.Pinjaman Luar Negeri
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pinjaman Luar Negeri Setelah Perubahan Rp. 0,00
8. h.Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya Setelah Perubahan Rp. 0,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, terdiri dari:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 16.874.049.000,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 16.874.049.000,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi)
  1. 1.Semula Rp. 1.706.669.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Setelah Perubahan Rp. 1.706.669.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Setelah Perubahan Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00
5. e.Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Setelah Perubahan Rp. 0,00
6. f.Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Setelah Perubahan Rp. 0,00
7. g.Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga
  1. 1.Semula Rp. 0,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 276.791.600,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga Setelah Perubahan Rp. 276.791.600,00

Pasal 8

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diuraikan dalam bentuk Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Lampiran I Ringkasan APBD;
2. b.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. c.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. k.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; dan
13. m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

(1)Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Dalam hal terdapat Alokasi Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Bantuan Keuangan tersebut dengan mencantumkannya dalam LRA melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 1 Oktober 2015 Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 1 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd H.I.S. HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 169 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT : ( 188 /2015)

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. WALIKOTA TASIKMALAYA, ttd H. BUDI BUDIMAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…