DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan reklame dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Asas 5. Kewenangan 6. Klasifikasi Reklame 7. Penyelenggara Reklame 8. Pola Penyebaran Peletakan Reklame 9. Penempatan Reklame 10. Pengendalian Reklame Rokok 11. Kewajiban dan Larangan 12. Perizinan 13. Pembongkaran 14. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 15. Sanksi Administratif 16. Penyidikan 17. Ketentuan Pidana 18. Ketentuan Peralihan 19. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan reklame pada tempat umum perlu dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika dan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius;
c.bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak sehingga penyelenggaraanya perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dinamika perkembangan masyarakat, pertumbuhan perekonomian dan perkembangan pembangunan, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
8.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125);
9.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
9.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dan/atau nirlaba yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang dan/atau jasa seseorang atau Badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
10.Papan Toko adalah Reklame yang merupakan identitas atau nama sebuah tempat usaha yang dipasang pada tempat usaha.
11.Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan Reklame.
12.Penyelenggara Reklame adalah setiap orang yang menyelenggarakan Reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13.Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk Peletakan Reklame.
14.Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana Titik Reklame ditempatkan atau ditempelkan.
15.Titik Reklame adalah tempat dimana Bidang Reklame ditempatkan.
16.Kawasan adalah batasan ruang geografis dengan dominasi fungsi tertentu.
17.Komplek adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian bangunan dan/atau ruang yang saling berhubungan dan saling tergantung yang dibatasi oleh batas tertentu, antara lain patok, pagar atau tanaman.
18.Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dan pesan-pesan Penyelenggaraan Reklame.
19.Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
20.Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah Bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
21.Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji Permohonan Izin yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD dan/atau Unit Kerja terkait yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian serta memberikan saran teknis dan rekomendasi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Izin.
22.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
23.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
24.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan dan ambang pengamannya.
25.Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
26.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
27.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
28.Penggunaan Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
29.Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Reklame dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
1. a.mewujudkan keharmonisan setiap penyelenggaraan reklame dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius;
2. b.mengendalikan setiap penyelenggaraan reklame agar terwujud keseimbangan antara aspek keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika dan estetika dengan akselerasi perkembangan wilayah perkotaan; dan
3. c.mengoptimalkan potensi sumber pendapatan asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.asas;
b.kewenangan;
c.klasifikasi Reklame;
d.penyelenggara reklame;
e.pola penyebaran peletakan reklame;
f.penempatan reklame;
g.pengendalian reklame rokok;
h.kewajiban dan larangan;
i.perizinan;
j.pembongkaran;
k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l.sanksi administratif;
m.penyidikan;
n.ketentuan pidana; dan
o.ketentuan peralihan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan asas :

a.religius dan berbudaya, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius dan kearifan budaya lokal dan nasional;
b.manfaat, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah;
c.keamanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memberikan jaminan keamanan dan kesalamatan bagi masyarakat;
d.ketertiban, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu ketertiban umum;
e.kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin dari pejabat yang berwenang; dan
f.kebersihan, keindahan dan keserasian lingkungan yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan kebersihan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan reklame di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Reklame.

BAB VI

KLASIFIKASI REKLAME

Pasal 6

(1)Reklame diklasifikasikan berdasarkan jenis dan ukuran.
(2)Jenis Reklame dapat berupa :
1. a.Reklame billboard, megatron, videotron dan light emitting diode (LED);
2. b.Reklame papan;
3. c.Reklame layar;
4. d.Reklame melekat (sticker, graffity dan mural);
5. e.Reklame selebaran/brosur;
6. f.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
7. g.Reklame udara;
8. h.Reklame film/slide;
9. i.Reklame running text;
10. j.Reklame neon box; dan
11. k.jenis reklame lainnya yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3)Klasifikasi Reklame berdasarkan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan ketertiban dan keharmonisan dengan kawasan sekitarnya.
(4)Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan Klasifikasi Reklame berdasarkan ukuran reklame.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Reklame, khususnya Papan Toko, Walikota mengatur lebih lanjut ketentuan teknis mengenai penempatan, jenis, ukuran dan bentuk Papan Toko.

BAB VII

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 8

(1)Reklame dapat diselenggarakan oleh:
1. a.Pemilik Reklame atau Produk; atau
2. b.Penyelenggara Usaha Jasa Periklanan.
(2)Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan atau perorangan.
(3)Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Reklame.

BAB VIII

POLA PENYEBARAN PELETAKAN REKLAME

Pasal 9

(1)Setiap penyebaran Peletakan Reklame harus memperhatikan aspek religius dan berbudaya, manfaat, keamanan, keselamatan, ketertiban, kepastian hukum, kebersihan, keindahan dan keserasian lingkungan.
(2)Pola Penyebaran Peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menjadi Titik Reklame.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola Penyebaran dan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Untuk mewujudkan keharmonisan antara Pola Penyebaran Peletakan Reklame dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan penataan kota, Walikota atau Kepala SKPD yang membidangi Reklame dapat melakukan evaluasi terhadap Pola Penyebaran Peletakan Reklame paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…