DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD 5. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD 6. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya.
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.
10.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja lembaga DPRD demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat;
b.menjamin terselenggaranya keterwakilan rakyat dalam pemerintahan daerah melalui lembaga DPRD untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.mewujudkan penguatan dan meningkatkan peran serta tanggung jawab lembaga DPRD dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
b.belanja penunjang kegiatan DPRD; dan
c.pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan; dan
7. g.tunjangan alat kelengkapan lain.
8. h.tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(3)Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 7

(1)Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang paket Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(3)Uang paket Wakil Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
(4)Uang paket Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Anggota DPRD.

Pasal 10

(1)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(3)Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
(4)Tunjangan Jabatan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Anggota DPRD.

Pasal 11

(1)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan dan komisi.
(2)Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen);dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…