DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penyelenggaraan TJSL dan PKBL dilaksanakan berdasarkan asas: deklarasi diri; kesepakatan; kemandirian; keseimbangan; kemanfaatan umum; kebersamaan; keserasian; keterpaduan; keadilan; transparansi; akuntabilitas; berwawasan lingkungan. Pelaksana TJSL dan PKBL adalah setiap perusahaan yang diwajibkan melaksanakan TJSL atau PKBL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama perusahaan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di Kota Tasikmalaya, baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Mitra TJSL dan PKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sekretariat Tim Fasilitasi menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang memuat data dan informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL. Walikota berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL di Daerah. Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL, dibebankan pada APBD pada dana TJSL dan PKBL.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kota Tasikmalaya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan harus berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Tasikmalaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4.Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan yang dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6.Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
7.Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
8.Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
9.Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kota Tasikmalaya.
10.Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kota Tasikmalaya.
11.Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan keselarasan dan keharmonisan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL sebagai salah satu kewajiban perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Daerah demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL dan PKBL secara terpadu dan berdaya guna;
b.terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha;
c.terarahnya penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
d.terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL dan PKBL; dan
e.terwujudnya hasil yang optimal dari TJSL dan PKBL Perusahaan dalam pembangunan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.asas;
b.penyelenggaraan;
c.penghargaan;
d.sistem informasi;
e.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
f.pembiayaan; dan
g.ketentuan penutup.

BAB IV

ASAS

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSL dan PKBL dilaksanakan berdasarkan asas:

a.deklarasi diri, yaitu menyampaikan data dan informasi lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan pada tahun berikutnya;
b.kesepakatan, yaitu komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;
c.kemandirian, yaitu pelaksanaan TJSL dan PKBL merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan secara mandiri;
d.keseimbangan, yaitu sasaran kegiatan TJSL dan PKBL dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang;
e.kemanfaatan umum, yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (stake holder) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan;
f.kebersamaan, yaitu TJSL dan PKBL dilaksanakan oleh perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) lainnya;
g.keserasian, yaitu program dan kegiatan TJSL dan PKBL dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
h.keterpaduan, yaitu program dan kegiatan TJSL dan PKBL dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
i.keadilan, yaitu TJSL dan PKBL dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran tanpa membeda- bedakan sasaran dan pelaksananya;
j.transparansi, yaitu TJSL dan PKBL dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilakukan;
k.akuntabilitas, yaitu TJSL dan PKBL dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
l.berwawasan lingkungan, yaitu kegiatan TJSL dan PKBL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Pelaksana TJSL dan PKBL adalah setiap perusahaan yang diwajibkan melaksanakan TJSL atau PKBL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama perusahaan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di Kota Tasikmalaya, baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana.

Pasal 7

Dalam rangka TJSL dan PKBL, perusahaan menyelenggarakan:

a.penyusunan, penataan, perancangan dan pelaksanaan kegiatan TJSL atau PKBL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
b.penumbuhan, pemantapan dan pengembangan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL atau PKBL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
c.penetapan TJSL atau PKBL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan TJSL dan PKBL, Pemerintah Daerah dan Mitra TJSL dan PKBL menyusun perencanaan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
c.kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

Pasal 10

(1)Walikota membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL.
(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, unsur Perusahaan, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…