DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tasikmalaya

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hutan kota sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, sehingga penyelenggaraan hutan kota dilaksanakan secara terpadu dengan mengikutsertakan peran masyarakat berdasarkan prinsip pemberdayaan dan kemanfaatan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan hutan kota di Kota Tasikmalaya, perlu mengatur pedoman dan arahan penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hutan kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut- II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
11.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
12.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
13.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmlaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
6.Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
7.Iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfir yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi radiasi surya.
8.Nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.
9.Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
10.Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
11.Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
12.Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi di Kota Tasikmalaya.
15.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur, membina dan mengendalikan penyelenggaraan hutan kota di Kota Tasikmalaya.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kelestarian, keharmonisan, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.Fungsi dan Manfaat;
b.Penyelenggaraan Hutan Kota;
c.Peran Serta Masyarakat;
d.Pembiayaan;
e.Sanksi Administratif;
f.Penyidikan; dan
g.Ketentuan Pidana.

BAB IV

FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 4

Hutan kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.memperbaiki dan menjaga iklim mikro;
b.memperluas daerah resapan air;
c.menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
d.mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan memberikan dampak penghijauan lingkungan; dan
e.meningkatkan nilai estetika kawasan.

Pasal 5

(1)Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk kegiatan antara lain :
1. a.pariwisata alam perkotaan;
2. b.olah raga;
3. c.penelitian dan pengembangan;
4. d.pendidikan;
5. e.pelestarian plasma nutfah; dan
6. f.budidaya dan konservasi tanaman hutan kota.
(2)Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan sepanjang tujuan dan fungsi hutan kota tidak terganggu.

BAB V

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Pasal 6

Penyelenggaraan hutan kota meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :

a.penunjukan;
b.pembangunan;
c.penetapan; dan
d.pengelolaan.

Pasal 7

(1)Penunjukan hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada RTRW.
(2)Penunjukan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup lokasi dan luas.
(3)Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari RTH.

Pasal 8

(1)Lokasi hutan kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
(2)Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai, dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan.
(3)Tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian ganti rugi atau pemberian tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.
(5)Kompensasi ditetapkan setelah tanah hak yang ditunjuk memperoleh penetapan dari Walikota sebagai hutan kota.
(6)Pengaturan kompensasi dituangkan dalam perjanjian yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah yang ditunjuk sebagai hutan kota.
(7)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
1. a.identitas para pihak;
2. b.kedudukan para pihak;
3. c.obyek perjanjian;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.status tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota;
6. f.status tanah pengganti, apabila diperlukan;
7. g.jangka waktu; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

(1)Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
1. a.luas wilayah;
2. b.jumlah penduduk;
3. c.tingkat pencemaran; dan
4. d.kondisi fisik kota.
(2)Luas hutan kota dalam satu hamparan yang menyatu paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.
(3)Kondisi fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

Pasal 10

Dalam rangka penunjukan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala SKPD melaksanakan kegiatan persiapan penunjukan hutan kota yang meliputi :

a.identifikasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai hutan kota dengan memperhatikan RTRW dan RDTR;
b.inventarisasi potensi yang akan ditunjuk sebagai hutan kota baik di atas tanah negara maupun tanah hak;
c.analisis data potensi calon hutan kota;
d.menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan; dan
e.menyusun rancangan kesepakatan awal antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah ( untuk hutan kota di atas tanah hak ), yang mencakup kompensasi dan rencana pengelolaannya yang dituangkan dalam berita acara.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hutan kota sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, sehingga penyelenggaraan hutan kota dilaksanakan secara terpadu dengan mengikutsertakan peran masyarakat berdasarkan prinsip pemberdayaan dan kemanfaatan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan hutan kota di Kota Tasikmalaya, perlu mengatur pedoman dan arahan penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hutan kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut- II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
11.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
12.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
13.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmlaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
6.Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
7.Iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfir yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi radiasi surya.
8.Nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.
9.Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
10.Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
11.Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
12.Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi di Kota Tasikmalaya.
15.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur, membina dan mengendalikan penyelenggaraan hutan kota di Kota Tasikmalaya.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kelestarian, keharmonisan, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.Fungsi dan Manfaat;
b.Penyelenggaraan Hutan Kota;
c.Peran Serta Masyarakat;
d.Pembiayaan;
e.Sanksi Administratif;
f.Penyidikan; dan
g.Ketentuan Pidana.

BAB IV

FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 4

Hutan kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.memperbaiki dan menjaga iklim mikro;
b.memperluas daerah resapan air;
c.menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
d.mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan memberikan dampak penghijauan lingkungan; dan
e.meningkatkan nilai estetika kawasan.

Pasal 5

(1)Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk kegiatan antara lain :
1. a.pariwisata alam perkotaan;
2. b.olah raga;
3. c.penelitian dan pengembangan;
4. d.pendidikan;
5. e.pelestarian plasma nutfah; dan
6. f.budidaya dan konservasi tanaman hutan kota.
(2)Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan sepanjang tujuan dan fungsi hutan kota tidak terganggu.

BAB V

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Pasal 6

Penyelenggaraan hutan kota meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :

a.penunjukan;
b.pembangunan;
c.penetapan; dan
d.pengelolaan.

Pasal 7

(1)Penunjukan hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada RTRW.
(2)Penunjukan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup lokasi dan luas.
(3)Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari RTH.

Pasal 8

(1)Lokasi hutan kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
(2)Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai, dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan.
(3)Tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian ganti rugi atau pemberian tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.
(5)Kompensasi ditetapkan setelah tanah hak yang ditunjuk memperoleh penetapan dari Walikota sebagai hutan kota.
(6)Pengaturan kompensasi dituangkan dalam perjanjian yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah yang ditunjuk sebagai hutan kota.
(7)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
1. a.identitas para pihak;
2. b.kedudukan para pihak;
3. c.obyek perjanjian;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.status tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota;
6. f.status tanah pengganti, apabila diperlukan;
7. g.jangka waktu; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

(1)Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
1. a.luas wilayah;
2. b.jumlah penduduk;
3. c.tingkat pencemaran; dan
4. d.kondisi fisik kota.
(2)Luas hutan kota dalam satu hamparan yang menyatu paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.
(3)Kondisi fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

Pasal 10

Dalam rangka penunjukan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala SKPD melaksanakan kegiatan persiapan penunjukan hutan kota yang meliputi :

a.identifikasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai hutan kota dengan memperhatikan RTRW dan RDTR;
b.inventarisasi potensi yang akan ditunjuk sebagai hutan kota baik di atas tanah negara maupun tanah hak;
c.analisis data potensi calon hutan kota;
d.menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan; dan
e.menyusun rancangan kesepakatan awal antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah ( untuk hutan kota di atas tanah hak ), yang mencakup kompensasi dan rencana pengelolaannya yang dituangkan dalam berita acara.