DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Prinsip – Prinsip 5. Kewenangan 6. Jenis Usaha 7. Bentuk 8. Kriteria 9. Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 10. Dasar Penilaian 11. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab 12. Pelaporan dan Evaluasi 13. Pembinaan dan Pengawasan 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kota Tasikmalaya agar terwujud peningkatan pendapatan masyarakat, dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Tasikmalaya;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal dalam batas kewenangannya;
d.bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
8.Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
9.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
10.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12.Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14.Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
15.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
16.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
17.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
18.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
19.Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
20.Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Daerah.
21.Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
22.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
23.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
24.Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
1. a.meningkatkan penanaman modal di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.prinsip-prinsip;
b.kewenangan;
c.jenis usaha;
d.bentuk;
e.kriteria;
f.tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
g.dasar penilaian;
h.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
i.pelaporan dan evaluasi; dan
j.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a.kepastian hukum, yang mengandung pengertian meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
b.kesetaraan, yang mengandung pengertian perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
c.transparansi, yang mengandung pengertian keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas;
d.akuntabilitas, yang mengandung pengertian bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal; dan
e.efektif dan efisien, yang mengandung pengertian pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dimuat dalam Berita Daerah.

BAB VI

JENIS USAHA

Pasal 6

(1)Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain :
1. a.usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.sektor perdagangan, jasa dan industri, diprioritaskan pada yang mendukung ekspor;
2. b.sektor industri kreatif;
3. c.sektor industri ramah lingkungan;
4. d.sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
5. e.sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
6. f.sektor kesehatan (Sarana dan prasarana pendukung pelayanan);
7. g.sektor pertanian diprioritaskan pada budidaya dan jasa pertanian;
8. h.sektor energi baru terbarukan;
9. i.sektor persampahan;
10. j.sektor penyediaan air bersih;
11. k.sektor infrastruktur perumahan dan permukiman; dan
12. l.sektor perhubungan dan telekomunikasi.

BAB VII

BENTUK

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; dan
3. c.penyertaan modal.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis; dan/atau
5. e.percepatan pemberian perizinan.

Pasal 8

Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Pemberian insentif dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat berupa uang atau barang.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Walikota mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai klasifikasi dan batasan pemberian insentif dengan memperhatikan :

a.kemampuan keuangan daerah;
b.jumlah dan jenis kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal;
c.besaran insentif; dan
d.jangka waktu pemberian insentif.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…