DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Asas 5. Bangunan Gedung 6. Prasarana Bangunan Gedung 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 8. Peran Serta Masyarakat 9. Sanksi Administratif 10. Penyidikan 11. Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerbitan izin mendirikan bangunan bertujuan untuk memberikan perlindungan, jaminan keamanan dan keandalan teknis bangunan bagi pemilik, penghuni dan pengguna bangunan serta masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya, ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dinamika masyarakat sehingga perlu diganti;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);
9.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 141 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5);
11.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5.Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
6.Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
7.Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
8.Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
9.Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
10.Prasarana Bangunan Gedung adalah konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kaveling atau persil.
11.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yan diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12.IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan gedung baru.
13.IMB Pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun konstruksi pondasi bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan dokumen IMB
14.Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB.
15.Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
16.Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
17.Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
18.Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.
19.Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah.
20.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
21.Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
22.Orang adalah orang perseorangan atau badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses penerbitan IMB.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung;
2. b.mewujudkan bangunan gedung yang aman dan serasi dengan lingkungann sekitarnya;
3. c.menjadi sarana pengendalian bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penataan bangunan gedung; dan
4. d.menjadi pedoman dalam pengaturan prasarana bangunan gedung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas;
b.bangunan gedung, meliputi :
1. 1.umum;
2. 2.fungsi dan klasifikasi;
3. 3.klasifikasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB;
4. 4.perizinan;
5. 5.IMB bertahap;
6. 6.IMB untuk bangunan gedung yang dibangun kolektif;
c.prasarana bangunan gedung;
d.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
e.peran serta masyarakat;
f.sanksi administratif;
g.penyidikan; dan
h.ketentuan pidana.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan IMB berasaskan:

a.kepentingan umum, yang mengandung pengertian bahwa pemberian pelayanan IMB tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
b.kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan IMB;
c.kesamaan hak, yang mengandung pengertian bahwa pemberian pelayanan IMB tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;
d.keseimbangan hak dan kewajiban, yang mengandung pengertian bahwa pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan IMB;
e.keprofesionalan, yang mengandung pengertian bahwa pelaksana pelayanan IMB harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
f.partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan IMB dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yang mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil dalam penerbitan IMB;
h.keterbukaan, yang mengandung pengertian bahwa setiap penerima pelayanan IMB dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang dibutuhkan;
i.akuntabilitas, yang mengandung pengertian bahwa proses penyelenggaraan pelayanan IMB harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.keberpihakan bagi kelompok rentan, yang mengandung pengertian bahwa pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan IMB;
k.ketepatan waktu, yang mengandung pengertian bahwa penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan
l.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yang mengandung pengertian bahwa setiap jenis pelayanan IMB dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

BAB V

BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

Setiap bangunan gedung yang didirikan harus sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL.

Pasal 6

(1)Bangunan gedung memiliki fungsi sebagai berikut:
1. a.fungsi hunian;
2. b.fungsi keagamaan;
3. c.fungsi usaha;
4. d.fungsi sosial budaya; dan
5. e.fungsi khusus.
(2)Bangunan Gedung dapat memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi.

Pasal 7

(1)Klasifikasi bangunan gedung ditentukan berdasarkan:
1. a.tingkat kompleksitas;
2. b.tingkat permanensi;
3. c.tingkat risiko kebakaran;
4. d.zonasi gempa;
5. e.lokasi;
6. f.ketinggian; dan
7. g.kepemilikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Klasifikasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB ditentukan berdasarkan kompleksitas bangunan gedung yang meliputi:
1. a.bangunan gedung sederhana;
2. b.bangunan gedung tidak sederhana; dan
3. c.bangunan gedung khusus.
(2)Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; dan
2. b.bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.
(3)Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum; dan
2. b.bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang mendirikan bangunan gedung terlebih dahulu wajib memiliki IMB yang diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)IMB berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum, antara lain penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.

Pasal 10

(1)Setiap orang yang mengajukan permohonan IMB, menyampaikan permohonanan secara tertulis kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.persyaratan administratif, meliputi :
  1. 1.data pemohon;
  2. 2.data tanah; dan
  3. 3.dokumen dan surat terkait.
2. b.persyaratan teknis, meliputi :
  1. 1.data umum bangunan gedung; dan
  2. 2.dokumen rencana teknis bangunan gedung.
(2)Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, terdiri dari :
1. a.dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai;
2. b.dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai; dan
3. c.dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus.
(3)Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat :
1. a.rencana arsitektur;
2. b.rencana struktur; dan
3. c.rencana utilitas.
(4)Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat rencana penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…