DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tasikmalaya

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global dengan memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, urusan kepariwisataan ditetapkan sebagai salah satu urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
d.bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan mengedepankan aspek ketertiban, kenyamanan, ketenteraman dan keamanan guna terwujudnya ketentraman masyarakat sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
10.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
12.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
13.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
15.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
16.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
17.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
19.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
20.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
21.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan TDUP dari Walikota yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
6.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
15.Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
16.Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
17.Usaha jasa makanan dan minum adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
18.Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang- undangan
19.Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
20.Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
21.Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
22.Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23.Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
24.Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
25.Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
26.Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
27.Usaha Solus Per Aqua yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
28.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
29.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
30.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tasikmalaya.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
1. a.meningkatkan kesejahteran rakyat;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
3. c.menghapus kemiskinan;
4. d.mengatasi pengangguran;
5. e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. f.memajukan kebudayaan;
7. g.mengangkat citra bangsa;
8. h.memupuk rasa cinta tanah air;
9. i.memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
10. j.mempererat persahabatan antar bangsa; dan
11. k.mewujudkan kepastian hukum bagi setiap orang berkenaan dengan penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN POTENSI 3.1. Letak Geografis dan Administrasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.prinsip dan fungsi penyelenggaraan kepariwisataan;
b.kewenangan pemerintah daerah;
c.pembangunan kepariwisataan;
d.rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2010-2025;
e.usaha pariwisata;
f.pendaftaran usaha pariwisata;
g.hak, kewajiban dan larangan;
h.badan promosi pariwisata daerah;
i.pelatihan sumber daya manusia, standardisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja ahli warga negara asing;
j.pendanaan;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.sanksi administratif;
m.penyidikan;
n.ketentuan pidana; dan
o.ketentuan peralihan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 4.1 VISI.

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
e.memberdayakan masyarakat setempat.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan melalui rekreasi dan perjalanan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang mengatur, memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
b.menetapkan destinasi pariwisata;
c.menetapkan daya tarik wisata;
d.melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
e.mengatur penyelenggaran dan pengelolaan kepariwisataan;
f.memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
g.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan.
i.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
j.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
k.mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan;
l.memelihara aset daerah yang menjadi daya tarik wisata; dan
m.mensosialisasikan produk-produk hukum daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
(2)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB VI

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 9

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

a.industri pariwisata;
b.destinasi pariwisata;
c.pemasaran; dan
d.kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

(1)Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(2)Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global dengan memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, urusan kepariwisataan ditetapkan sebagai salah satu urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
d.bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan mengedepankan aspek ketertiban, kenyamanan, ketenteraman dan keamanan guna terwujudnya ketentraman masyarakat sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
10.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
12.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
13.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
15.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
16.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
17.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
19.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
20.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
21.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan TDUP dari Walikota yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
6.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
15.Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
16.Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
17.Usaha jasa makanan dan minum adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
18.Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang- undangan
19.Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
20.Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
21.Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
22.Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23.Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
24.Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
25.Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
26.Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
27.Usaha Solus Per Aqua yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
28.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
29.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
30.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tasikmalaya.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
1. a.meningkatkan kesejahteran rakyat;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
3. c.menghapus kemiskinan;
4. d.mengatasi pengangguran;
5. e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. f.memajukan kebudayaan;
7. g.mengangkat citra bangsa;
8. h.memupuk rasa cinta tanah air;
9. i.memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
10. j.mempererat persahabatan antar bangsa; dan
11. k.mewujudkan kepastian hukum bagi setiap orang berkenaan dengan penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN POTENSI 3.1. Letak Geografis dan Administrasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.prinsip dan fungsi penyelenggaraan kepariwisataan;
b.kewenangan pemerintah daerah;
c.pembangunan kepariwisataan;
d.rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2010-2025;
e.usaha pariwisata;
f.pendaftaran usaha pariwisata;
g.hak, kewajiban dan larangan;
h.badan promosi pariwisata daerah;
i.pelatihan sumber daya manusia, standardisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja ahli warga negara asing;
j.pendanaan;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.sanksi administratif;
m.penyidikan;
n.ketentuan pidana; dan
o.ketentuan peralihan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 4.1 VISI.

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
e.memberdayakan masyarakat setempat.

Pasal 5

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang mengatur, memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
b.menetapkan destinasi pariwisata;
c.menetapkan daya tarik wisata;
d.melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
e.mengatur penyelenggaran dan pengelolaan kepariwisataan;
f.memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
g.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan.
i.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
j.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
k.mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan;
l.memelihara aset daerah yang menjadi daya tarik wisata; dan
m.mensosialisasikan produk-produk hukum daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
(2)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB VI

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

a.industri pariwisata;
b.destinasi pariwisata;
c.pemasaran; dan
d.kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

(1)Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(2)Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.