DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tasikmalaya

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya didirikan dalam rangka melaksanakan pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, berperan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, sebagai penyeimbang kekuatan pasar dan sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta serta dapat berkontribusi bagi penerimaan Daerah;
b.bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi menunjukkan investasi pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya sudah tidak layak, dinyatakan tidak sehat berdasarkan penilaian terhadap tingkat kesehatan dari perspektif keuangan dan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya dinyatakan tidak dapat dipertahankan, sehingga untuk menghindari dampak yang lebih buruk baik dari aspek tata kelola, keuangan maupun pelayanan publik maka perlu mengambil alih pengelolaan pasar dengan membubarkan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 49 ayat ( 1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, pembubaran badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya; WALIKOTATASIKMALAYA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEMBUBARANPERUSAHAANDAERAHPASARRESIKKOTATASIKMALAYA TENTANG PERATURANDAERAHKOTATASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN2019 ~~~ VrouintJi Ja,u/Q/ {9$(Ud ·,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAANDAERAHPASARRESIKKOTATASIKMALAYA. Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTATASIKMALAYA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATASIKMALAYA Dengan Persetujuan Bersama
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Pembubaran PD. Pasar Resik yang meliputi:

a.pembubaran;
b.kewajiban dan larangan Direksi;
c.pengalihan kewenangan pengelolaan Pasar; dan
d.keten tuan peralihan.
d.mewujudkan daya saing Pasar.

BAB III

RUANGLINGKUP ketertibandanc. mewujudkan ketenteraman masyarakat; dan

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan keberlangsungan tata kelola pelayanan publik, khususnya pelayanan Pasar.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.mewujudkan tertib tata kelola investasi Daerah;
2. b.mewujudkan pengamanan dan optimalisasi kekayaan Daerah;
  1. 2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wall Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  2. 3.W ali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
  3. 4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
  4. 5.Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PD. Pasar Resik adalah Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
  5. 6.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
  6. 7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
  7. 8.Pasar adalah pasar rak:yatyang dikelola oleh PD. Pasar Resik.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 5

Setelah PD. Pasar Resik dinyatakan dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka kepada Direksi dikenakan kewajiban dan larangan sebagai berikut:

a.kewajiban:
1. 1.melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya berkenaan dengan pelayanan Pasar sampai dengan serah terima pengelolaan Pasar kepada Pemerintah Daerah;
2. 2.melaksanakan pengamanan kekayaan PD. Pasar Resik sampai dengan diserahterimakannya kepada Pemerintah Daerah;
3. 3.memberhentikan karyawan PD. Pasar Resik sebelum serah terima pengelolaan Pasar dilaksanakan;
4. 4.menyerahkan seluruh aset PD. Pasar Resik kepada Wali Kota setelah PD. Pasar Resik dibubarkan;
5. 5.bertanggungjawab atas seluruh kewajiban PD. Pasar Resik kepada pihak lain yang berdasarkan audit tidak dapat dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
b.larangan:
1. 1.memindahtangankan aset milik PD. Pasar Resik; dan
2. 2.melaksanakan perikatan dengan pihak lain tanpa persetujuan Badan Pengawas dan izin dari Wali Kota. BABV KEWAJIBANDANLARANGANDIREKSI

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, membubarkan PD. Pasar Resik.
(2)Wali Kota sesuai kewenangannya, melaksanakan pembubaran PD. Pasar Resik berdasarkan Peraturan Daerah ini, yang paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. a.melaksanakan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menyatakan saat mulai berlakunya pembubaran PD. Pasar Resik;
3. c.memberhentikan Badan Pengawas dan Direksi;
4. d.melaksanakan serah terima pengelolaan Pasar;
5. e.menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai pengelola Pasar; dan
6. f.membentuk Unit Pelaksana Teknis yang menangani pelayanan Pasar.

BAB IV

PEMBUBARAN

Pasal 8

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
1. a.Direksi tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola PD. Pasar Resik sampai dengan dinyatakan diberhentikan oleh Wali Kota; dan
2. b.tarif pelayanan Pasar yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan pembubaran PD. Pasar Resik, Wali Kota membentuk Tim atau menunjuk Perangkat Daerah untuk melaksanakan pendampingan pengelolaan PD. Pasar Resik.
(3)Tim atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

( 1) Wali Kota melaksanakan proses pengalihan kewenangan pengelolaan Pasar dari PD. Pasar Resik kepada Pemerintah Daerah.

(2)Pengelolaan Pasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 6

( 1) Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pengelolaan Pasar setelah pembubaran PD. Pasar Resik, maka dilaksanakan audit terhadap kekayaan yang dikelola oleh PD. Pasar Resik.

(2)Selain terhadap kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), audit dilaksanakan juga terhadap besaran hak- hak karyawan PD. Pasar Resik yang diberhentikan.
(3)Audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Audit dilaksanakan sebelum kewenangan pengelolaan Pasar dialihkan kepada Pemerintah Daerah. (1/41/2019). LEMBARANDAERAHKOTATASIKMALAYATAHUN2019 NOMOR 1 Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 8 Maret 2 01 9 N ______ _.....___ J Kabag Hukum An.Adm.Pem clan Kesra di Tasikmalaya al A !"1 ret 2019 Sekda memerintahkan ini dengan Daerah Kota orang mengetahuinya, Peraturan Daerah dalam Lembaran Agar setiap pengundangan penempatannya Tasikmalaya.

BAB VI

PENGALIHANKEWENANGANPENGELOLAANPASAR NOREGPERATURANDAERAHKOTATASIKMALAYA, PROVINS!JAWABARAT:

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya didirikan dalam rangka melaksanakan pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, berperan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, sebagai penyeimbang kekuatan pasar dan sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta serta dapat berkontribusi bagi penerimaan Daerah;
b.bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi menunjukkan investasi pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya sudah tidak layak, dinyatakan tidak sehat berdasarkan penilaian terhadap tingkat kesehatan dari perspektif keuangan dan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya dinyatakan tidak dapat dipertahankan, sehingga untuk menghindari dampak yang lebih buruk baik dari aspek tata kelola, keuangan maupun pelayanan publik maka perlu mengambil alih pengelolaan pasar dengan membubarkan Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 49 ayat ( 1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, pembubaran badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAANDAERAHPASARRESIKKOTATASIKMALAYA. Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTATASIKMALAYA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATASIKMALAYA Dengan Persetujuan Bersama
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Pembubaran PD. Pasar Resik yang meliputi:

a.pembubaran;
b.kewajiban dan larangan Direksi;
c.pengalihan kewenangan pengelolaan Pasar; dan
d.keten tuan peralihan.
d.mewujudkan daya saing Pasar.

BAB III

RUANGLINGKUP ketertibandanc. mewujudkan ketenteraman masyarakat; dan

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan keberlangsungan tata kelola pelayanan publik, khususnya pelayanan Pasar.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.mewujudkan tertib tata kelola investasi Daerah;
2. b.mewujudkan pengamanan dan optimalisasi kekayaan Daerah;
  1. 2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wall Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  2. 3.W ali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
  3. 4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
  4. 5.Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PD. Pasar Resik adalah Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
  5. 6.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
  6. 7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
  7. 8.Pasar adalah pasar rak:yatyang dikelola oleh PD. Pasar Resik.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 5

Setelah PD. Pasar Resik dinyatakan dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka kepada Direksi dikenakan kewajiban dan larangan sebagai berikut:

a.kewajiban:
1. 1.melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya berkenaan dengan pelayanan Pasar sampai dengan serah terima pengelolaan Pasar kepada Pemerintah Daerah;
2. 2.melaksanakan pengamanan kekayaan PD. Pasar Resik sampai dengan diserahterimakannya kepada Pemerintah Daerah;
3. 3.memberhentikan karyawan PD. Pasar Resik sebelum serah terima pengelolaan Pasar dilaksanakan;
4. 4.menyerahkan seluruh aset PD. Pasar Resik kepada Wali Kota setelah PD. Pasar Resik dibubarkan;
5. 5.bertanggungjawab atas seluruh kewajiban PD. Pasar Resik kepada pihak lain yang berdasarkan audit tidak dapat dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
b.larangan:
1. 1.memindahtangankan aset milik PD. Pasar Resik; dan
2. 2.melaksanakan perikatan dengan pihak lain tanpa persetujuan Badan Pengawas dan izin dari Wali Kota. BABV KEWAJIBANDANLARANGANDIREKSI

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, membubarkan PD. Pasar Resik.
(2)Wali Kota sesuai kewenangannya, melaksanakan pembubaran PD. Pasar Resik berdasarkan Peraturan Daerah ini, yang paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. a.melaksanakan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menyatakan saat mulai berlakunya pembubaran PD. Pasar Resik;
3. c.memberhentikan Badan Pengawas dan Direksi;
4. d.melaksanakan serah terima pengelolaan Pasar;
5. e.menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai pengelola Pasar; dan
6. f.membentuk Unit Pelaksana Teknis yang menangani pelayanan Pasar.

BAB IV

PEMBUBARAN

Pasal 8

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
1. a.Direksi tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola PD. Pasar Resik sampai dengan dinyatakan diberhentikan oleh Wali Kota; dan
2. b.tarif pelayanan Pasar yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan pembubaran PD. Pasar Resik, Wali Kota membentuk Tim atau menunjuk Perangkat Daerah untuk melaksanakan pendampingan pengelolaan PD. Pasar Resik.
(3)Tim atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

( 1) Wali Kota melaksanakan proses pengalihan kewenangan pengelolaan Pasar dari PD. Pasar Resik kepada Pemerintah Daerah.

(2)Pengelolaan Pasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 6

(2)Selain terhadap kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), audit dilaksanakan juga terhadap besaran hak- hak karyawan PD. Pasar Resik yang diberhentikan.
(3)Audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Audit dilaksanakan sebelum kewenangan pengelolaan Pasar dialihkan kepada Pemerintah Daerah. (1/41/2019). LEMBARANDAERAHKOTATASIKMALAYATAHUN2019 NOMOR 1 Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 8 Maret 2 01 9 N ______ _.....___ J Kabag Hukum An.Adm.Pem clan Kesra di Tasikmalaya al A !"1 ret 2019 Sekda memerintahkan ini dengan Daerah Kota orang mengetahuinya, Peraturan Daerah dalam Lembaran Agar setiap pengundangan penempatannya Tasikmalaya.

BAB VI

PENGALIHANKEWENANGANPENGELOLAANPASAR NOREGPERATURANDAERAHKOTATASIKMALAYA, PROVINS!JAWABARAT:

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.