DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah kota, industri unggulan daerah kota, RPIK 2021-2041, pelaksanaan, pembiayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2041; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
15.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
16.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017– 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4.Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
9.Industri Unggulan Daerah adalah setiap bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industry yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
10.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
11.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
12.Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disingkat RPIK 2021-2041 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Tasikmalaya untuk periode 20 (dua puluh tahun).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan industri di Daerah Kota.
(2)Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah Kota;
2. b.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri unggulan Daerah Kota guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
3. c.mewujudkan industri Daerah Kota yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
4. d.menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan industri unggulan Daerah Kota;
5. e.mewadahi inovasi/invensi produk yang tumbuh, baik melalui forum penelitian atau masyarakat; dan
6. f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah Kota secara berkeadilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kota ini mengatur hal- hal sebagai berikut:

a.kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
b.industri unggulan Daerah Kota;
c.RPIK 2021-2041;
d.pelaksanaan;
e.pembiayaan;
f.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
g.pelaporan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Kota berwenang melaksanakan rencana pembangunan industri di Daerah Kota.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan pengembangan industri Daerah Kota;
2. b.penyediaan infrastruktur dan prasarana industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan/ pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri.
(3)Pemerintah Daerah Kota dapat membangun/ mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.infrastruktur industri; dan
b.infrastruktur penunjang.

BAB V

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH KOTA

Pasal 6

(1)Industri unggulan Daerah Kota yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah Kota dan merupakan produk unggulan Daerah Kota, sebagai berikut:
1. a.industri pakaian jadi sulaman/bordir;
2. b.industri makanan dan minuman;
3. c.industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil;
4. d.industri alas kaki, yaitu sendal, sepatu dan kelom geulis;
5. e.industri batik;
6. f.industri kayu dan furnitur dari kayu;
7. g.industri pengolahan lainnya, yaitu payung geulis;
8. h.industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu, yaitu mendong; dan
9. i.industri barang anyaman dari bambu.
(2)Selain industri unggulan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah Kota.
(3)Pengembangan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan menjadi produk unggulan Daerah Kota berdasarkan kriteria, hasil kajian dan pertimbangan secara komprehensif.
(4)Produk unggulan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Pengembangan industri unggulan Daerah Kota harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah Kota menyiapkan sumber daya manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah Kota.

BAB VI

RPIK 2021-2041

Pasal 8

(1)RPIK 2021-2041 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN :
  1. 1.Latar Belakang.
  2. 2.Dasar Hukum.
  3. 3.Sistematika Penulisan.
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH KOTA TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI :
  1. 1.Kondisi Daerah Kota.
  2. 2.Sumber Daya Industri.
  3. 3.Sarana dan Prasarana.
  4. 4.Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KOTA :
  1. 1.Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya.
  2. 2.Tujuan Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya.
  3. 3.Sasaran Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya.
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TASIKMALAYA :
  1. 1.Strategi Pembangunan Industri.
  2. 2.Program Pembangunan Industri. a) Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Tasikmalaya. b) Program Pengembangan Perwilayahan Industri. c) Program Pembangunan Sumber Daya Industri. d) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. e) Program Pemberdayaan Industri.
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)RPIK 2021-2041 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota ini.

Pasal 9

Program pembangunan Industri Unggulan Daerah Kota dikembangkan secara berkelanjutan melalui tahapan, sebagai berikut:

a.Tahap I periode Tahun 2021-2026, untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
b.Tahap II periode Tahun 2027-2031, untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
c.Tahap III periode Tahun 2032-2041, untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 10

(1)RPIK Tahun 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembangunan industri Daerah Kota dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…