Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);
b.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 8);
c.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 2);
d.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 9);
e.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 131);
f.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132); dan
g.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dan Fasilitas Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Soekardjo Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11.Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13.Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 10 Maret 2025 WALI KOTA TASIKMALAYA, ttd VIMAN ALFARIZI RAMADHAN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 10 maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd ASEP GOPARULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT : (1/22/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah salah satunya adalah pemberian kewenangan terhadap pengelolaan sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD). Demikian halnya dengan Kota Tasikmalaya yang memiliki Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan maupun ketika sudah disahkan, Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mendapatkan masukan dan evaluasi dari Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Wali Kota Tasikmalaya untuk melakukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat
(5)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah berdasarkan hasil masukan dan evaluasi yaitu:
a.Pengaturan tarif PBB P-2 dalam Pasal 10 agar dicantumkan nilai paling tinggi, untuk rincian tarif PBB P-2 diatur dalam Peraturan Wali Kota;
b.perbaikan dalam penulisan Pasal 13 ayat (6);
c.perbaikan dalam penulisan Pasal 17 ayat (1);
d.nilai peredaran usaha dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a agar ditinjau ulang sesuai harga keekonomian yang mendukung Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Daerah;
e.penghapusan Pasal 79 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) karena terdapat duplikasi dengan Pasal 80;
f.perbaikan dalam penulisan Pasal 88 ayat (5);
g.perbaikan dalam penulisan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3);
h.perbaikan dalam penulisan Pasal 111 ayat (3);
i.perbaikan dalam penulisan Pasal 114;
j.perbaikan dalam penulisan Pasal 115;
k.penyesuaian pengaturan dalam Lampiran I;
l.penyesuaian pengaturan dalam Lampiran II; dan
m.penyesuaian pengaturan dalam Lampiran III.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1