DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Asas, Pengelolaan Kesehatan, Subsistem Upaya Kesehatan, Sistem Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Subsistem Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan, subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan, Subsistem Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan, Subsistem Manajemen Informasi Dan Regulasi Kesehatan, Subsistem Pemberdayaan Masyarakat, Kerasama Dan Kemitraan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kota Tasikmalaya; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Penjelasan dalam Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 14.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan di Daerah yang dilaksanakan secara serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
1. a.mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah yang setinggi-tingginya dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan sektor swasta secara sinergi, berhasil-guna dan berdaya-guna;
2. b.mewujudkan pelayanan kesehatan di Daerah yang bermutu, berkeadilan, merata, dan berperikemanusiaan; dan
3. c.mewujudkan pembangunan kesehatan di Daerah yang seimbang, bermanfaat dan nondiskriminatif berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.asas;
b.pengelolaan kesehatan;
c.subsistem upaya kesehatan;
d.subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan;
e.subsistem pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan;
f.subsistem sumber daya manusia kesehatan;
g.subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
h.subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan;
i.subsistem pemberdayaan masyarakat;
j.kerjasama dan kemitraan;
k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
l.sanksi administratif.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan:

a.perikemanusiaan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa;
b.keseimbangan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual;
c.manfaat, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara;
d.pelindungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban, berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum;
f.keadilan, berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau;
g.gender dan non-diskriminatif, berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki; dan
h.norma-norma agama, berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

BAB V

PENGELOLAAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Pengelolaan Kesehatan di Daerah diselenggarakan melalui pengelolaan:
1. a.administrasi kesehatan;
2. b.informasi kesehatan;
3. c.sumber daya kesehatan;
4. d.upaya Kesehatan;
5. e.pembiayaan kesehatan;
6. f.peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
7. g.ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan; dan
8. h.pengaturan hukum kesehatan.
(2)Komponen pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam subsistem:
1. a.upaya kesehatan;
2. b.penelitian dan pengembangan kesehatan;
3. c.pembiayaan kesehatan;
4. d.sumber daya manusia kesehatan;
5. e.sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan makanan;
6. f.manajemen, informasi, dan regulasi Kesehatan; dan
7. g.pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
(2)Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan.
(3)Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan sebagai berikut:
1. a.promotif, mencakup upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan individu atau masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya serta berperilaku sehat;
2. b.preventif, mencakup upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan, baik sejak sebelum terkena penyakit, deteksi dini terhadap adanya penyakit, maupun pencegahan terjadinya komplikasi buruk suatu penyakit;
3. c.kuratif, mencakup upaya penyembuhan, pengurangan penderitaan akibat penyakit, mengendalikan penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga secara optimal;
4. d.rehabilitatif, mencakup upaya pemulihan seseorang agar dapat kembali ke masyarakat dan mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.meningkatkan, mengembangkan dan membina upaya kesehatan; dan
2. b.bersama masyarakat dan swasta, menyelenggarakan upaya kesehatan.
(2)Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

Pasal 8

(1)Pelayanan kesehatan terdiri atas:
1. a.pelayanan perorangan; dan
2. b.pelayanan masyarakat.
(2)Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
(3)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas:
1. a.pelayanan kesehatan perorangan; dan
2. b.pelayanan kesehatan masyarakat
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan tingkat pertama;
2. b.pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
3. c.pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
(3)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

Pasal 10

Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:

a.memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; dan
b.menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib:

a.melaporkan penyelenggaraan kegiatannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.melaporkan kasus-kasus yang mempunyai potensi kejadian luar biasa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam waktu 1 (satu) kali 24 (duapuluh empat) jam.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2022