DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Asas, Kawasan Tanp Rokok, Kewajiban Dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rokok dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia karena dapat membahayakan kesehatan manusia dan tercemarnya lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap penggunaannya, baik bagi manusia secara individu maupun manusia secara sosial;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah wajib

Menetapkan

menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5380);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerimah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1o9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
7.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
9.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
10.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
11.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
12.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
14.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
15.Pimpinan, pengelola atau penanggung jawab tempat adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk memberikan jaminan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk :
1. a.memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak buruk asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. b.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
3. c.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok; dan
4. d.mengurangi angka perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

a.asas;
b.Kawasan Tanpa Rokok;
c.kewajiban dan larangan;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.sanksi administratif;
g.penyidikan; dan
h.ketentuan pidana.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan :

a.Asas Kepentingan Kualitas Kesehatan Manusia, yang mengandung pengertian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya;
b.Asas Kemanfaatan Umum, yang mengandung pengertian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan individu dan masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok juga diarahkan untuk kepentingan petani tembakau dan cengkeh serta kepentingan pekerja pabrik produk tembakau terutama rokok;
c.Asas Keterpaduan dan Keserasian, yang mengandung pengertian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara seimbang dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait, seperti kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomis, dan kepentingan ketenagakerjaan;
d.Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, yang mengandung pengertian setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokok pemula;
e.Asas Partisipatif, yang mengandung pengertian setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
f.Asas Keseimbangan, yang mengandung pengertian asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya;
g.Asas Keadilan, yang mengandung pengertian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara merata ke semua lapisan masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender. Selain itu, penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan udara yang bersih dan sehat sebagai hak asasi manusia yang diatur dan diakui serta dilindungi dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
h.Asas Perlindungan Hukum, yang mengandung pengertian asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat;
i.Asas Keterbukaan dan Peran Serta, yang mengandung pengertian asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
j.Asas Akuntabilitas, yang mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB V

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis tempat dan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok dan dilarang menyediakan Tempat Khusus untuk Merokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang dapat disediakan Tempat Khusus untuk Merokok.
(3)Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas; dan
3. c.tidak berdekatan dengan pintu masuk dan pintu keluar.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap pengelola atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

a.menetapkan tata tertib di lingkungan kerjanya berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
b.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
c.memberikan peringatan untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d.menginformasikan larangan merokok dalam bentuk tulisan, gambar dan/atau suara yang mudah dilihat/dibaca/didengar di dalam Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok kecuali pada Tempat Khusus Untuk Merokok yang telah ditetapkan.
(2)Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok pada Kawasan Tanpa Rokok, kecuali:
1. a.pada tempat kerja yang digunakan untuk kegiatan memproduksi dan/atau menjual Rokok; dan
2. b.penjualan Rokok pada Kawasan Tanpa Rokok yang diperbolehkan disediakan Tempat Khusus untuk Merokok;
(3)Setiap orang yang menjual Rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang diperbolehkan disediakan Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang memajang Rokok secara langsung dan hanya berupa keterangan tertulis.
(4)Setiap orang yang menjual Rokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menjual Rokok :
1. a.menggunakan mesin layanan diri;
2. b.kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
3. c.kepada anak yang mengenakan seragam sekolah; dan/atau
4. d.kepada perempuan hamil.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap Rokok.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing;
2. b.penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
3. c.keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012