DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam kaitan pengoptimalan pengelelolaan Barang Milik Daerah dalam menunjang tugas-tugas Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah, dan kepastian hukum. Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, pejabat pngelolaan barang milik daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, ganti rugi dan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan barang milik daerah harus ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
12.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
13.Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
15.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
16.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
17.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
18.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
19.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
20.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menata usahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
21.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
22.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
23.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
24.Kerjasama Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
25.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
26.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
27.Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28.Tender adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
29.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang,dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
30.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
31.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
32.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
33.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
34.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah..
35.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
36.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
37.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
38.Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
39.Daftar barang kuasa pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
40.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
41.Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam menunjang tugas-tugas Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. c.mewujudkan kepastian hukum bagi setiap aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.asas;
b.pejabat pengelolaan barang milik daerah;
c.pengelolaan barang milik daerah, meliputi :
1. 1.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. 2.pengadaan;
3. 3.penggunaan;
4. 4.pemanfaatan;
5. 5.pengamanan dan pemeliharaan;
6. 6.penilaian;
7. 7.pemindahtanganan;
8. 8.pemusnahan;
9. 9.penghapusan;
10. 10.penatausahaan; dan
11. 11.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
d.pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum daerah;
e.barang milik daerah berupa rumah negara;
f.ganti rugi dan sanksi;
g.ketentuan lain-lain;
h.ketentuan peralihan; dan
i.ketentuan penutup.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

a.fungsional;
b.kepastian hukum;
c.transparansi;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai.

BAB V

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

(1)Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
2. b.Kepala SKPD selaku Pengguna Barang; dan
3. c.Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang.
(3)Untuk melaksanakan kewenangan pengelolaan barang milik daerah, Walikota dapat mengatur dan menetapkan jabatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tugas dan fungsinya berkenaan dengan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang milik daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
(2)Pengelola barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
(3)Pengguna Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
10. j.menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya; dan
11. k.menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
(4)Kuasa Pengguna Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. a.mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
3. c.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
4. d.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya; dan
7. g.menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

BAB VI

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 8

(1)Barang Milik Daerah meliputi :
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berwujud atau tidak berwujud.
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

Barang Milik Daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b.pengadaan;
c.penggunaan;
d.pemanfaatan;
e.pengamanan dan pemeliharaan;
f.penilaian;
g.pemindahtanganan;
h.pemusnahan;
i.penghapusan;
j.penatausahaan; dan
k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008