DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPALD, Hak dan Kewajiban, Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat dan Swasta, Kerjasama, Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi, Pembiayaan, Perizinan Berusaha, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Penghargaan, Larangan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 182); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6.Air limbah domestik adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan ekonomi/usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perhotelan, perniagaan, apartemen, asrama, sosial dan rumah tangga.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
8.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengelolaan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
11.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari suatu kawasan/wilayah sehingga`memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
12.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
13.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
14.Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayananan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15.Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Operator PALD adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
16.Tangki Septik Individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
17.Tangki Septik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
18.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
19.Media lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
20.Perencanaan adalah proses kegiatan untk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
21.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22.Operasional adalah pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
24.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan pembangunan operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
25.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
1. a.mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. b.mewujudkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
3. c.mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan terhadap kualitas air tanah dan air permukaan;
4. d.membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan serta kelestarian sumber daya air;
5. e.meningkatkan kualitas lingkungan, perilaku hidup sehat dan kesehatan masyarakat; dan
6. f.melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.pengelolaan air limbah domestik;
c.sistem pengelolaan air limbah domestik;
d.penyelenggaraan SPALD;
e.hak dan kewajiban;
f.kelembagaan;
g.peran serta masyarakat dan swasta;
h.kerjasama;
i.sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi;
j.pembiayaan;
k.perizinan berusaha;
l.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m.penghargaan;
n.larangan;
o.sanksi administratif;
p.penyidikan;
q.ketentuan pidana; dan
r.ketentuan peralihan.

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat;
h.kelestarian lingkungan;
i.perlindungan sumber daya air; dan
j.kesehatan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan terintegrasi;
2. b.membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
3. c.melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
4. d.memfasilitasi, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan pengolahan dan pemanfaatan pengelolaan air limbah domestik;
5. e.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengelola air limbah domestik dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik; dan
6. f.mengupayakan pencapaian target standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. c.menerbitkan izin dan rekomendasi berkenaan dengan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
4. d.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan oleh masyarakat atau operator penyelenggara pengelolaan air limbah domestik;
5. e.melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).
(3)Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
(4)Setiap orang yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkannya.
(5)Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPALD.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 7

(1)SPALD diselenggarakan secara terpisah dengan sistem drainase.
(2)SPALD terdiri dari:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(3)Pemilihan SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.cakupan pelayanan;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.kemiringan tanah;
6. f.permeabilitas tanah; dan
7. g.kemampuan pembiayaan.
(4)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam zonasi layanan.
(5)Zonasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas komponen sebagai berikut:

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

(1)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang menghasilkan lumpur tinja, seperti :
1. a.tangki septik dengan resapan;
2. b.biofilter; dan
3. c.unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Berdasarkan kapasitas pengolahan, Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi :
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.Mandi cuci kakus (MCK).

Pasal 10

(1)Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus disedot, diangkut dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…