DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Adapun ketentuan yang diubah yaitu Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A; Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat perubahan kebijakan perencanaan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024, perubahan kebijakan nasional lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan perencanaan Provinsi Jawa Barat dan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
11.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
12.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
13.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
14.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
15.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKAMALAYA dan WALI KOTA TASIKAMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017-2022. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah, maka penyesuaian terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan mengelola program, diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(2)Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan setelah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah diundangan.

2.Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 24 September 2020 WALI KOTA TASIKMALAYA, ttd H. BUDI BUDIMAN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 24 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT: (3/115/2020). I - 1 Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan rencana pembangunan jangka menengah dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2017-2022 hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. Sehubungan dengan dilantiknya pasangan Drs. H. Budi Budiman dan Drs. H. Muhammad Yusuf sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya periode 2017-2022 pada tanggal 14 November 2017 oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32-2998 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32-2999 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Mei 2017. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 disusun melalui berbagai tahapan, analisis, uji publik, pembahasan bersama perangkat daerah dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang- undangan tentang perencanaan pembangunan daerah, RPJMD memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai-nilai strategis dan politis sebagai berikut:
1.RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2.RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun. I - 2
3.RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD).
4.RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
5.RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi.
6.RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran tahapan ke-3 dari 4 (empat) tahapan pencapaian visi jangka panjang dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya tahun 2005-2025. Tahap ke-3 ini disebut Tahap Menuju Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat. Pada tahap ke-3 ini pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang dititikberatkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa serta diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Pasca pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2017-2022 hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2017, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Walikota dan Wakil Walikota bersama dengan DPRD Kota Tasikmalaya telah menyepakati dan menetapkan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, kami telah melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada RPJMD dan secara umum telah menunjukkan capaian kinerja yang baik sesuai dengan arah dan target yang tertuang dalam RPJMD, baik dalam indikator tujuan, sasaran maupun program pembangunan daerah. Namun demikian, dari berbagai keberhasilan capaian terhadap target- target kinerja pembangunan, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian dan segera dilakukan penyesuaian serta percepatan dalam pencapaiannya kedepan. Mengacu kepada ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 tanpa mengubah visi utama pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD, terdapat beberapa indikator, target dan kinerja pembangunan daerah yang I - 3 perlu dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan. Apalagi dengan adanya bencana pandemic covid-19 yang terjadi sekarang ini telah menimbulkan dampak yang luas terhadap tatanan kehidupan baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tasikmalaya, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan social, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tentunya akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya. Oleh karena itu kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam penentuan target indikator-indikator kedepan seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Indeks Daya Beli, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, Indeks gini dan sebagainya sehingga perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu dasar Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila “terjadi perubahan yang mendasar” yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Adapun kebijakan nasional termasuk kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD diantaranya:
1.Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.Peraturan Pemerintah dan beberapa peraturan menteri terkait dengan pedoman teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
7.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8.Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu disesuaikan. Sedangkan tahapan penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berlaku mutatis mutandis sebagaimana tahapan penyusunan RPJMD, yaitu sebagai berikut :
1.Persiapan Penyusunan perubahan RPJMD; I - 4
2.Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD, yang terdiri dari:

a.Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD;
b.Konsultasi Publik;
c.Pembahasan dan kesepakatan bersama kepala daerah dengan DPRD;
d.Konsultasi ke Gubernur;
1. 3.Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD;
2. 4.Pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD;
3. 5.Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
4. 6.Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD; Adapun tahapan proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:
5. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
7. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD MUSRENBANG RPJMD PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RPJMD PENETAPAN RPJMD Rancangan Perda ttgRPJMD beserta Rancanganakhir RPJMD Kabupaten/Kota Perda tentang RPJMD Persiapan Penyusunan RPJMD Kab/ Kota PenelaahanRJPMN, RPJMDProvinsi danRPJMD kab/kota lainnya PerumusanStrategi danarah kebijakan Telaahan terhadapRPJPD Kabupaten/kota Perumusan Kebijakanumum dan programpembangunan daerahKabupaten/Kota Analisis isu-isustrategisPembangunanjangka menengahKabupaten/Kota VISI, MISI danProgram KDH Pengolahandata daninformasi PerumusanPenjelasanvisi dan misi PerumusanTujuan danSasaran PerumusanPermasalahanPembangunanDaerahKabupaten/Kota HasilevaluasicapaianRPJMDPembahasandengan SKPDkabupaten/kota PelaksanaanForum KonsultasiPublik PerumusanIndikasi rencanaprogramprioritas yangdisertai kebutuhanpendanaan Rancangan RPJMD · Pendahuluan · Gambaran umum kondisi daerah · Gambaran pengelolan keuangandaerah serta kerangkapendanaan· Analisis isu-isu srategis,visi, misi,tujuan dan sasaran· Strategi dan arah kebijakan · Kebijakan umum dan programpembangunan daerah · Indikasi rencana programprioritas yang disertai kebutuhanpendanan · Penetapan indikator kinerjaDaerah · Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. NaskahKesepakatanMusrenbangRPJMD Penyiapandata dankegiatan PerumusanhasilMusrenbang PelaksanaanMusrenbangRPJMD Penyusunan SEKDH ttgPenyusunanRancanganRenstra-SKPD Penyajian Rancangan RPJMD VerifikasiRancanganRENSTRASKPD PersetujuanRancangan akhirRPJMD olehBupati/Walikota PenetapanPerda tentangRPJMDkabupaten/kota Konsultasirancanganakhir RPJMDke PemProv Rancangan Awal Renstra SKPD RPJMD · Pendahuluan· Gambaran umum kondisi daerah· Gambaran pengelolan keuangandaerah serta kerangka pendanaan· Analisis isu-isu srategis,· visi, misi, tujuan dan sasaran· Strategi dan arah kebijakan· Kebijakan umum dan programpembangunan daerah· Indikasi rencana programprioritas yang disertai kebutuhanpendanan· Penetapan indikator kinerjaDaerah· Pedoman transisi dan kaidahpelaksanaan Rancangan Akhir RPJMD · Pendahuluan · Gambaran umum kondisi daerah · Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan · Analisis isu-isu srategis, · visi, misi, tujuan dan sasaran · Strategi dan arah kebijakan · Kebijakan umum dan program pembangunan daerah · Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan · Penetapan indikator kinerja Daerah · Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan PerumusanRancanganAkhir RPJMD PenyampaianRancanganAkhir RPJMD PembahasanRancanganAkhir RPJMD Konsultasirancangan akhirRPJMD Penyempurnaanrancangan akhirRPJMD PenyelarasanProgram Prioritasdan KebutuhanPendanaan PenelaahanRTRW Kab/Kota & RTRWKab/Kotalainnya AnalisisGambaranumum kondisidaerahkabupaten/kota Analisispengelolaankeuangandaerah sertakerangkapendanaan Pembahasan denganDPRD utkmemperolehmasukan dan saran Rancangan Awal RPJMD · Pendahuluan · Gambaran umum kondisi daerah · Gambaran pengelolan keuangandaerah serta kerangkapendanaan · Analisis isu-isu srategis,visi, misi,tujuan dan sasaran · Strategi dan arah kebijakan · Kebijakan umum dan programpembangunan daerah · Indikasi rencana programprioritas yang disertai kebutuhanpendanan · Penetapan indikator kinerjaDaerah · Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. PenetapanIndikator KinerjaDaerah I - 5 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
14. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
15. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. 12.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. 13.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. 14.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana I - 6 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
23. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. 22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
27. 23.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
28. 24.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
29. 25.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
30. 26.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
31. 27.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
32. 28.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);
33. 29.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11). I - 7 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi dan RPJMN. RPJMD berperan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sebagai bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 tidak lepas dan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 serta RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011- 2031. Untuk itu agar terjadi keterkaitan dan keselarasan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya, maka perlu dilakukan telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Keselarasan tersebut meliputi visi, misi, tujuan, isu strategis, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pemangku pembangunan yang selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain keterkaitan dan keselarasan tersebut, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 juga harus menjadi pedoman dan selaras dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan rencana tahunan RKPD Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini: I - 8 Gambar 1.2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya 1.4. Maksud dan Tujuan Perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pembangunan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah. Tujuan dari penyusunan Perubahan Atas RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 adalah:
34. 1.Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
35. 2.Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
36. 3.Memberikan instrumen dan indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;
37. 4.Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Tasikmalaya;
38. 5.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan RPJPN DIPERHATIKAN PEDOMAN 5 T PEDOMAN PEDOMAN DIJABARKAN DIJABARKAN 20 T DIACU RENSTRA PD PROV RENJA PD PROV DIACU DIACU DAN DISERASIKAN DIPERHATIKAN PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN 1 TAHUN DIACU RPJPD KOTA DIACU RENSTRA PD KOTA RENJA PD KOTA RENSTRA K/L PEDOMAN PEDOMAN DIACU DAN DISERASIKAN PEDOMAN DIACU PEDOMAN RAPBN RAPBD KOTA PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN RPJPD PROV RKPD PROV RPJMD PROV RPJMN RKP RKPD KOTA RPJMD KOTA RENJA K/L RAPBD PROV I - 9 Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 9 bab, dengan uraian sebagai berikut: Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
a.Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Cikoneng dan Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, dengan batas fisik Sungai Citanduy;
b.Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas fisik Sungai Ciwulan;
c.Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
d.Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Leuwisari dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas fisik Sungai Ciwulan. Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang seluas 17.156,20 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini. Gambar 2.1. Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Tasikmalaya II - 2 2.1.1.2. Topografi Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl. Sumber : Data BIG (diolah), 2017. Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Tasikmalaya Sumber : Data BIG (diolah), 2017. Gambar 2.3. Peta Morfologi Kota Tasikmalaya Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota II - 3 Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran. Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota Tasikmalaya (lihat Gambar 1.2). Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.1 memperlihatkan kondisi kemiringan lahan di Kota Tasikmalaya. Tabel 2.1. Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya Kelas Lereng Luas (Hektar) % Luas 0 – 2 % 5.372,15 29,16 2 – 5 % 4.574,18 24,83 5 – 15 % 4.882,58 26,50 15 – 25 % 1.543,24 8,38 25 – 40 % 1.799,53 9,77 >40 % 250,36 1,36 Total 18.422,04 100,00 Sumber : Data BIG dan Hasil Pengolahan, 2017. 2.1.1.3. Geologi Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisna, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin. Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlapisan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan. 2.1.1.4. Hidrologi dan Hidrogeologi Potensi sumber daya air dari air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ). Di wilayah Kota Tasikmalaya mengalir 51 Daerah Irigasi yang termasuk dalam 2 (dua) II - 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar 17 m3/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m3/detik, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m3/detik. Jumlah kedua limpasan adalah 1.658.880 m3/hari. Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar 1.646.750 m3. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi (6.000 m3/detik), Situ Cibeureum, Situ Cibanjaran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari (6.000 m3/detik). Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00-10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50-7,00 m. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, Kawalu dan Tamansari. Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik, sistem akuifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping. 2.1.1.5. Klimatologi Pada tahun 2019 suhu udara rata-rata terendah sebesar 22,3C terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi sebesar 25,8C terjadi pada bulan November dan Desember dengan kelembaban udara rata-rata terendah 75% pada bulan September dan Okotober dan tertinggi 86% pada bulan Februari. Rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.2. Rata-rata suhu dan kelembaban udara Bulan/Month Temperatur/ Temperature (0C) Kelembaban Udara Rata- rata / Average Air Humidity (%) Minimum Absolut /Absolute Minimum Rata-rata /Average Maksimum /Absolute Maximum 1 2 3 4 5 Januari/January 16,0 25,5 33,0 85 Februari/February 16,0 25,3 32,0 86 Maret/March 14,6 24,9 32,0 83 April/April 16,0 25,6 32,2 81 Mei/May 15,0 25,5 31,6 84 Juni/June 15,0 25,5 32,4 81 Juli/July 11,0 23,0 29,4 82 Agustus/August 9,0 22,3 30,0 82 September/September 9,8 23,9 31,0 75 Oktober/October 9,4 25,4 33,4 75 November/November 8,0 25,8 34,0 78 Desember/December 10,0 25,8 33,4 82 Rata-rata/average 12,4 24,8 32,0 81 Sumber : BPS, Kota Tasikmalaya Dalam Angka, 2020. II - 5 Curah hujan paling tinggi selama tahun 2019 terjadi pada bulan Maret yaitu 16,7 mm dan paling rendah terjadi pada bulan September yaitu 0.1 mm. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 21 hari, dan hari hujan paling sedikit sebanyak 16 hari pada bulan April, Juni, Juli dan Oktober. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.3. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Bulan Curah Hujan (mm) Hari Hujan Januari 10,9 17 Februari 8,6 21 Maret 16,7 20 April 12,6 16 Mei 4,0 17 Juni 0,9 16 Juli 0,5 16 Agustus 0,03 19 September 0,1 17 Oktober 16 November 1,6 17 Desember 12,2 19 4,9 17,6 Sumber : BPS, Kota Tasikmalaya Dalam Angka, 2020. 2.1.1.6. Penggunaan Lahan Dari Citra Satelit Kota Tasikmalaya tahun 2016, penggunaan lahan Kota tasikmalaya (berdasarkan SNI 7645:2010 mengenai klasifikasi penggunaan lahan skala 1:25.000) dengan persentase tertinggi pada penggunaan lahan sawah sebesar 34,73%, permukiman sebesar 27,19% dan hutan sebesar 19,85%. Tabel 2.4. Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya Penggunaan Lahan Luas Hektar % Badan jalan 32,18 0,17 Bandar Udara 89,66 0,49 Bangunan Industri 93,18 0,51 Bangunan Pemerintahan 10,70 0,06 Danau/Situ 45,75 0,25 Empang 258,38 1,40 Fasilitas Peribadatan 0,84 0,00 Hutan 3657,52 19,85 Kawasan Pariwisata 8,94 0,05 Ladang 226,42 1,23 Lahan Tidak Terbangun 699,47 3,80 Lapangan 22,38 0,12 Pasar 14,18 0,08 Pemakaman 24,88 0,14 II - 6 Penggunaan Lahan Luas Hektar % Permukiman 5008,58 27,19 Sawah 6397,30 34,73 Semak Belukar 1743,49 9,46 Sungai 80,57 0,44 Terminal 7,64 0,04 Jumlah 18.422,04 100,00 Sumber: Bappelitbangda, 2017. 2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana Di Kota Tasikmalaya terdapat beberapa potensi rawan bencana, diantaranya bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah. Intensitas suatu guncangan gempa bumi pada suatu peristiwa gempa bumi pada suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras. Kajian tentang potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada beberapa zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:
1. 1.Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan I, meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Bawah G. Galunggung dan Kipas Lahar Gunungapi Tua berupa lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa sawah, kolam, semak belukar, perkebunan campuran, bangunan, pekarangan, jalan, jalur hijau, ladang, dan sebagian landasan pacu. Potensi bencana gempa bumi dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,68 g. Tingkat risiko yang dapat terjadi setara intensitas VIII-IX MMI;
2. 2.Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan II, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 65% wilayah Kecamatan Cipedes, 60% wilayah Kecamatan Tawang, 75% wilayah Kecamatan Cihideung, 45 % wilayah Kecamatan Cibeureum dan 50% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Tengah G. Galunggung dan Lereng Kipas Bawah G. Galunggung serta Perbukitan Bergelombang berupa kaki gunung berlereng 10º-15º hingga landai. Pengunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, danau, hutan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan Galian C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman, tegalan dan sebagian landasan pacu (bagian selatan). Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif sedang dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,49 g;
3. 3.Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan III, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 35% wilayah Kecamatan Cipedes, 40% wilayah Kecamatan Tawang, 25% wilayah Kecamatan Cihideung, 40% II - 7 wilayah Kecamatan Cibeureum dan 25% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lembah Gunung Cibeureum dan Kipas tengah G. Galunggung berupa lereng perbukitan dan lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, lahan terbuka, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan golongan C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman dan tegalan. Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif rendah dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,35 g. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk ketiga zona tersebut adalah rekayasa lahan sebelum dilakukan pembangunan (pengerasan dan pengeringan lahan dll), menghindari lereng sungai dan tebing yang terjal berpotensi longsor (pembangunan diluar zona sepadan gawir sungai dan gawir tebing minimal 3-5 meter), pembuatan tanggul/terasering pada tebing dan tepi sungai yang terjal sebagai penahan longsor. Selain itu bangunan harus berkontruksi tahan gempa (anti seismik) dan di desain tata letaknya yang aman terhadap bencana gempa. Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal >45°. Sungai-Sungai yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, menunjukan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuhan tanah penutup, jatuhan bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di kota ini dapat juga terjadi di bukit-bukit/gunung-gunung yang telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik, sangat besar potensi terjadinya gerakan tanah jenis jatuhan atau runtuhan bongkah breksi dan lava. Potensi bencana gunungapi sebagai potensi bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Galunggung, Jawa Barat berskala 1 : 50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983). Potensi bencana gunungapi tersebut diantaranya berupa potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi. Potensi terlanda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi dan potensi terlanda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu gunungapi ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun (arsir kotak-kotak), zona potensi terlanda aliran awan panas (arsir tegak), lava dan lahar hujan srta daerah potensi terlanda aliran lahar hujan (arsir mendatar). 2.1.2. Kondisi Kependudukan
4. 1.Jumlah Penduduk Setiap tahun jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Tasikmalaya adalah 651.676 jiwa, dan terus meningkat menjadi 663.517 jiwa pada tahun 2019. Adapun pertumbuhan penduduknya setiap tahun selama kurun waktu 2013-2019 berkisar antara 0,12 % sampai dengan 0,54 % per tahun. Tabel II - 8 2.6 berikut ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya dari tahun 2013-2019. Tabel 2.5. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2019 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019. Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2013-2019 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini: Sumber : BPS, data diolah, 2019. yang dikelola dalam SIPD. Gambar 2.4. Perkembangan Demografi Kota Tasikmalaya 2013-2019 Penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2019 sebanyak 663.517 jiwa, dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 662.723 jiwa, penduduk Kota Tasikmalaya mengalami pertumbuhan sebesar 0,12 persen. 651,676 654,794 657,477 659,606 661,404 662,723 663,517 0.54 0.48 0.41 0.32 0.27 0.2 0.12 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 645,000 650,000 655,000 660,000 665,000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2019 Jumlah Penduduk Pertumbuhan (%) Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Pertumbuhan (%) 2013 651.676 0,54 2014 654.794 0,48 2015 657.477 0,41 2016 659.606 0,32 2017 661.404 0,27 2018 662.723 0,20 2019 663.517 0,12 II - 9 Tabel 2.6. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan, 2010, 2017 dan 2019 Kecamatan (Subdistrict) Penduduk (ribu) /Population (thousand) Laju Pertumbuhan Penduduk Growth Rate (%) 20101 20172 20182 2019 2017-2018 2018-2019 Kawalu 84.930 88.418 88.599 96.942 0,20 0,14 Tamansari 63.073 65.677 65.812 75.970 0,21 1.58 Cibeureum 61.238 63.744 63.872 68.604 0,20 1.58 Purbaratu 38.130 39.670 39.747 45.048 0,19 0,77 Tawang 62.641 65.658 65.781 64.114 0,19 0,87 Cihideung 71.507 74.399 74.540 73.372 0,19 - 0,20 Mangkubumi 85.193 88.714 88.897 96.834 0,21 1,16 Indihiang 47.554 49.518 49.619 57.826 0,20 1,78 Bungursari 45.733 47.610 47.707 59.064 0,20 2,86 Cipedes 74.949 77.996 78.149 82.108 0,20 - 0,68 Kota Tasikmalaya 634.948 661.404 662.723 663.517 0,20 0,89 Sumber : BPS, Kota Tasikmalaya dalam Angka, 2020, yang dikelola dalam SIPD. Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada kurun waktu tahun 2010-2018 berada di Kecamatan Mangkubumi kemudian Kecamatan Kawalu. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya tahun 2018 mencapai 3.605 jiwa/km2 dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Cihideung sebesar 13.577 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tamansari sebesar 1.829 jiwa/km2. Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mangkubumi dengan penduduk sebanyak 88.897 jiwa pada tahun 2018 atau sekitar 13,41 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya, diikuti oleh Kecamatan Kawalu yang hampir setara yaitu sebanyak 88.599 jiwa 13,37 persen dan Kecamatan Cipedes 78.149 jiwa 11,79 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Purbaratu yaitu sebanyak 39.747 jiwa, atau 6,00 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya. Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Tasikmalaya terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Tawang 9.291 jiwa/km² pada tahun 2018, Kecamatan Cihideung 13.577 jiwa/km2 dan Kecamatan Cipedes 8.712 jiwa/km2. Sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 1.829 jiwa/km² hingga 4.494 jiwa/km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan pusat kota dan 7 kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: II - 10 Tabel 2.7 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2018 Per-Kecamatan Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, Data diolah, 2020. yang dikelola dalam SIPD Adapun jumlah penduduk yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya pada Tahun 2019 berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebagai berikut: Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Per-Kecamatan (berdasarkan Kepemilikan NIK) Sumber : Open Data Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD Apabila melihat data tersebut di atas, terdapat perbedaan jumlah penduduk berdasarkan data BPS dan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. Data BPS menggunakan pendekatan secara de facto yaitu penduduk yang tinggal di Kota Tasikmalaya dalam 6 (enam) No Kecamatan Luas Wilayah Kepadatan ( jiwa/km² ) (km2) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5. 1.Kawalu 42,77 2.048 2.057 2.063 2.067 2.071 2.267
6. 2.Tamansari 35,99 1.814 1.822 1.830 1.825 1.829 2.111
7. 3.Cibeureum 19,04 3.307 3.320 3.328 3.348 3.355 3.603
8. 4.Purbaratu 12,01 3.258 3.272 3.274 3.303 3.307 3.751
9. 5.Tawang 7,07 9.160 9.198 9.244 9.287 9.291 9.068
10. 6.Cihideung 5,49 13.412 13.467 13.510 13.552 13.577 13.365
11. 7.Mangkubumi 24,53 3.587 3.602 3.612 3.617 3.624 3.948
12. 8.Indihiang 11,09 4.421 4.460 4.454 4.465 4.494 5.238
13. 9.Bungursari 16,9 2.279 2.805 2.816 2.817 2.821 3.495
14. 10.Cipedes 8,96 8.610 8.646 8.671 8.705 8.712 9.164 Kota Tasikmalaya 183,85 3.562 3.577 3.588 3.598 3.605 3.917 No Kecamatan Jumlah Penduduk % Luas (Km) Kepadatan (%) 1 Cihideung 73.372 10,19 5,49 13.365 2 Cipedes 82.108 11,41 8,96 9.164 3 Tawang 64.114 8,91 7,07 9.068 4 Indihiang 57.826 8,03 11,04 5.238 5 Kawalu 96.942 13,47 42,77 2.267 6 Cibeureum 68.604 9,53 19,04 3.603 7 Tamansari 75.970 10,55 35,99 2.111 8 Mangkubumi 96.834 13,45 24,53 3.948 9 Bungursari 59.064 8,20 16,90 3.495 10 Purbaratu 45.048 6,26 12,00 3.754 Kota Tasikmalaya 719.882 100,00 184,00 3.917 II - 11 bulan terakhir dengan tidak memperhatikan kepemilikan NIK dan KTP elektronik sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan pada kepemilikan NIK dan KTP Elektronik dengan tidak memperhatikan apakah yang bersangkutan bertempattinggal di Kota Tasikmalaya atau tidak. Data yang digunakan dalam proses perencanaan menggunakan data BPS dikarenakan Data BPS berdasarkan fakta keberadaan seseorang di Kota Tasikmalaya.
15. 2.Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 100,95 sampai dengan 101,58 untuk kurun waktu tahun 2013-2019. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 101 penduduk laki- laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya menurut jenis kelamin. Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019. yang dikelola dalam SIPD Melihat tingginya angka sex ratio di beberapa kecamatan yang merupakan sentra bisnis, ditengarai kaum migran yang masuk ke Kota Tasikmalaya lebih didominasi oleh penduduk laki-laki berusia produktif (usia 15-64 tahun) yang bertujuan mencari nafkah/bekerja. Analisa ini didukung oleh lebih tingginya jumlah penduduk usia produktif laki-laki dibandingkan perempuan. Tidak dapat dipungkiri, tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya telah menjadi magnet bagi penduduk dari daerah lain untuk tinggal dan mencari nafkah di Kota Tasikmalaya. Penduduk usia produktif merupakan suatu modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala sektor, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi didukung pula dengan sarana dan prasarana pembangunan, dimana manusia merupakan tujuan dan pelaksana pembangunan. Keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya secara kumulatif tentu akan mendorong naiknya angka IPM. Tahun Jenis Kelamin Laki-laki +Perempuan Sex Ratio Laki-laki Perempuan Jumlah % Jumlah % 2014 329.821 50,37 324.973 49,63 654.794 101,49 2015 330.996 50,34 326.481 49,66 657.477 101,38 2016 331.885 50,32 327.721 49,68 659.606 101,27 2017 332.579 50,28 328.825 49,72 661.404 101,14 2018 333.102 50,26 329.621 49,74 662.723 101,05 2019 333.321 50,24 330.196 49,76 663.517 100,95 II - 12 2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah, dapat teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu : a) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa; b) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum. Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:  peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;  pelestarian kawasan cagar budaya; dan  penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota. b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:  pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan  pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut : a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi, meliputi:  kawasan pusat kota;  kawasan peruntukan industri dan pergudangan;  kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari;  kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari; b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan, meliputi :  kawasan Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi; dan  kawasan Wisata Alam Urug di Kecamatan Kawalu. c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata. Potensi pengembangan wilayah Kota Tasikmalaya semakin tinggi dengan adanya rencana pembangunan jalan tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap. Jalan Tol tersebut direncanakan melintasi wilayah bagian selatan Kota Tasikmalaya dengan pintu keluar (exit) tol terintegrasi dengan Jalan Gubernur Sewaka. Jalan Gubernur Sewaka merupakan jalan kolektor primer 2 terkoneksi dengan jalan kolektor primer 2 lainnya dan jalan nasional. Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap mendukung fungsi Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di Priangan Timur. Dengan demikian, akses menuju Kota Tasikmalaya menjadi lebih mudah. Hal ini menjadi peluang perkembangan ekonomi Kota Tasikmalaya yang menjadi tujuan masyarakat Priangan Timur, dimana tersedia sarana II - 13 prasarana seperti Bandara Wiriadinata, Terminal Type A Indihiang, Stasiun Kereta Api, Pendidikan Tinggi Negeri yaitu Universitas Siliwangi serta Rumah Sakit rujukan type B (RS. Dr. Soekardjo). 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
16. 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :
17. 1.Umur panjang dan hidup sehat
18. 2.Pengetahuan
19. 3.Standar hidup layak Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2019 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.5. Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2019 Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa IPM Kota Tasikmalaya terus mengalami kenaikan yaitu 68,63 poin pada tahun 2013 meningkat menjadi 72,84 poin pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan 4,21 poin. Adapun untuk masing-masing unsur IPM, Indeks Kesehatan dari 78,35 poin pada tahun 2013 menjadi 79,89 poin pada tahun 2019, Indeks Pendidikan 64,55 poin pada tahun 2013 menjadi 67,77 poin pada tahun 2019, serta Indeks Daya Beli dari 63,91 poin pada tahun 2013 menjadi 71,37 poin pada tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2019, pencapaian pembangunan manusia antar kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 65,38 poin (Kab. Cianjur) hingga 81,62 poin (Kota Bandung). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 69,21 tahun (Kab. Tasikmalaya) hingga 74,89 tahun (Kota Bekasi), Kota Tasikmalaya mencapai 71,93 tahun. Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,69 tahun 68.63 69.04 69.99 70.58 71.51 72.03 72.84 78.35 78.4 79.03 79.03 79.20 79.54 79.89 64.55 65.48 65.67 65.99 67.35 67.41 67.77 63.91 64.11 66.18 67.40 68.56 69.69 71.37 60 65 70 75 80 85 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 IPM Indeks kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Daya Beli II - 14 (Subang) hingga 14,19 tahun (Kota Bandung), Kota Tasikmalaya telah mencapai 13,44 tahun. Adapun Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 5,99 tahun (Indramayu) hingga 11,10 tahun (Kota Bekasi) dan Kota Tasikmalaya telah bersekolah selama 9,13 tahun. Jumlah kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “tinggi” sebanyak 13 (tiga belas) kabupaten/kota, yaitu Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Ciamis, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Sedangkan yang mencapai status pembangunan manusia “sangat tinggi” yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok. Dan 11 kabupaten/kota yang lain tetap berstatus “sedang”.
20. 2.Kemiskinan Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan. Tabel 2.10. Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2015-2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Tingkat Kemiskinan (%) (P0) 16.28 15.60 14.80 12,71 11,60 Penduduk Miskin (ribu orang) 106,78 102,79 97,85 84,22 76,98 Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita) 367,673 397,215 416,837 447,008 457.899 Kedalaman Kemiskinan (P1) 2.85 2.37 2.01 1,52 1,98 Keparahan Kemiskinan (P2) 0.69 0.57 0.42 0,31 0,53 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 11,60% pada tahun 2019. Dengan tingkat kemiskinan tersebut tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat dari tahun 2012 tingkat kemiskinan berada pada 18,92%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukan hasil yang positif, dimana rata-rata penurunan sekitar 0,8% pertahun.
21. 3.PDRB Menurut Lapangan Usaha Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga- harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (kategorial) maupun dari sisi penggunaan. II - 15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp15.237,18 Milyar pada tahun 2015 menjadi Rp16.751,15 milyar pada tahun 2016 dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga menjadi Rp.21.754,94 Milyar pada tahun 2019. Begitu pula dengan PDRB Kota Tasikmalaya atas dasar harga konstan tahun 2010 meningkat dari Rp.12.370,61 Milyar pada tahun 2015 menjadi Rp.13.225,26 Milyar pada tahun 2016 dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya sehingga mencapai Rp. 15.746,11 Milyar pada tahun 2019. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.11. dan tabel 2.12. Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Milyar Rupiah) Kategori 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 I Primer 857,61 932,85 961,3 1.013,06 1.056,55 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 855,91 931,14 959,66 1.011,37 1.054,81 B Pertambangan dan Penggalian 1,7 1,71 1,64 1,69 1,74 II Sekunder 4.549,14 5.025,94 5.506,28 6.142,33 6.626,34 C Industri Pengolahan 2.194,57 2.359,69 2.523,81 2.758,67 3.066,05 D Pengadaan Listrik dan Gas 1,76 2,11 2,52 2,69 2,96 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 54,2 60,99 68,22 76,63 82,83 F Konstruksi 2.298,61 2.603,15 2.911,73 3.304,34 3.474,50 III Tersier 9.830,43 10.792,36 11.850,40 12.938,94 14.072,05 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.570,34 3.819,26 4.148,79 4.493,49 4.950,57 H Transportasi dan Pergudangan 1.427,98 1.610,34 1.764,33 1.926,94 2.082,78 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 709,61 782,09 887,04 1.008,50 1.150,64 J Informasi dan Komunikasi 451,21 510,77 576,59 624,41 685,16 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.664,49 1.835,25 2.005,45 2.165,53 2.245,97 L Real Estate 232,83 254,08 283,61 317,73 351,66 M, N Jasa Perusahaan 149,06 159,63 178,02 201,39 250,68 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 710,4 791,15 826,1 895,03 897,82 P Jasa Pendidikan 263,69 301,13 347,99 389,01 444,86 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 292,24 330,42 372,54 414,12 468,23 R, S, T, U Jasa lainnya 358,57 398,24 459,94 502,79 543,68 PDRB 15.237,18 16.751,15 18.317,98 20.094,33 21.754,94 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD II - 16 Selain PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga dilakukan penghitungan PDRB berdasarkan Harga Konstan sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 2.12. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2015-2019 (Milyar Rupiah) Kategori 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 I Primer 619,53 642,54 647,01 646,05 645,74 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 618,25 641,27 645,76 644,77 644,45 B Pertambangan dan Penggalian 1,28 1,27 1,25 1,28 1,29 II Sekunder 3.585,30 3.851,53 4.098,41 4.392,94 4.689,25 C Industri Pengolahan 1.749 1.830 1.908,66 2.027,23 2.196,03 D Pengadaan Listrik dan Gas 1,32 1,41 1,46 1,52 1,66 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 44,81 46,63 49,36 51,47 54,66 F Konstruksi 1.790,47 1.973,91 2.138,93 2.312,72 2.436,90 III Tersier 8.165,78 8.731,19 9.282,36 9.822,55 10.411,12 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.060,15 3.217,51 3.411,49 3.567,88 3.812,41 H Transportasi dan Pergudangan 1.172,82 1.275,34 1.352,49 1.448,50 1.543,23 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 576,39 613,72 667,54 724,78 781,52 J Informasi dan Komunikasi 440,61 497,98 552,01 596,84 651,21 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.273,63 1.365,76 1.418,85 1.483,49 1.499,55 L Real Estate 200,87 216,07 237,16 261,44 285,16 M,N Jasa Perusahaan 130,48 138,33 151,07 165,08 182,17 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 520,5 557,13 560,91 573,79 585,44 P Jasa Pendidikan 220,82 239,22 261,88 280,01 293,95 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 245,61 266,11 290,75 314,94 347,72 R,S,T,U Jasa lainnya 323,9 344,02 378,21 405,8 428,76 PDRB 12.370,61 13.225,26 14.027,78 14.861,54 15.746,11 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD
22. 4.Struktur Perekonomian Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu II - 17 pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.13. Tabel 2.13. Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Persen) Kategori 2015 2016 2017 2018 2019 I. Primer 5,63 5,57 5,25 5,07 4,86 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,62 5,56 5,24 5,06 4,85 B Pertambangan dan Penggalian 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 II. Sekunder 29,86 29,98 29,82 30,21 30,45 C Industri Pengolahan 14,4 14,07 13,78 13,93 14,09 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,36 0,36 0,37 0,38 0,38 F Konstruksi 15,09 15,54 15,66 15,89 15,97 III. Tersier 64,51 64,44 64,88 64,71 64,68 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 23,43 22,8 22,71 22,49 22,76 H Transportasi dan Pergudangan 9,37 9,62 9,66 9,72 9,57 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,66 4,67 4,86 5,05 5,29 J Informasi dan Komunikasi 2,96 3,05 3,16 3,13 3,15 K Jasa Keuangan dan Asuransi 10,92 10,96 10,98 10,84 10,32 L Real Estate 1,53 1,52 1,55 1,59 1,62 M,N Jasa Perusahaan 0,98 0,95 0,97 1,02 1,15 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,66 4,72 4,52 4,33 4,13 P Jasa Pendidikan 1,73 1,8 1,91 1,95 2,04 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,92 1,97 2,04 2,07 2,15 R,S,T,U Jasa lainnya 2,35 2,38 2,52 2,52 2,5 PDRB 100 100 100 100 100 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD. Dari tabel 2.12, selama tahun 2015-2019 kategori yang paling besar kontribusinya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kemudian kategori Konstruksi sebesar 16,44. Berdasarkan kelompok kategori, maka kategori-kategori yang produksinya bukan dalam bentuk fisik (Tersier) berkontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota Tasikmalaya, disusul kategori- kategori yang mengolah bahan baku menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya (Sekunder). Sedangkan kategori-kategori yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam (Primer) kontribusinya semakin kecil. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh kategori lapangan usaha; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada periode lima tahun terakhir. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2015 s.d. 2019 menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap PDRB Kota Tasikmalaya. II - 18 Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2015 s.d 2019 dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.6. Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2015-2019 (Persen) Tiga besar kontribusi kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2019, antara lain Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 22,76 persen, kemudian disusul oleh Kategori Konstruksi sebesar 15,97 persen, dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 14,09 persen. Peranan setiap kategori lapangan usaha dalam kurun waktu 2015- 2019 memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Peningkatan peranan terlihat pada ketiga Kategori tersebut yang jika diamati selama tahun 2015-2019 kontribusinya terhadap PDRB semakin meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
23. 5.Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana tahun 2015- 2019, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berada pada pertumbuhan diatas 6% namun pada tahun 2018 mengalami perlambatan dengan mencapai angka 5,94% namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 5,97%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut: 23.43 22.8 22.71 22.49 22.76 15.09 15.54 15.66 15.89 15.97 14.4 14.07 13.78 13.93 14.09 10.92 10.96 10.98 10.84 10.3210 12 14 16 18 20 22 24 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Konstruksi Industri Pengolahan Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020 II - 19 Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya Apabila dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.14 LPE Kota Tasikmalaya Tahun 2015-2019 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2015 2016 2017 2018 2019 Kota Tasikmalaya 6,3 6,91 6,07 5,94 5,97 Provinsi Jawa Barat 5,04 5,67 5,29 5,66 5,07 Nasional 4,79 5,02 5,07 5,17 5,03 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. yang dikelola dalam SIPD. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota disekitar, perbandingannya adalah sebagai berikut: Tabel 2.15 Persentase Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya Tahun 2015-2019 Persentase Penduduk Miskin 2015 2016 2017 2018 2019 Kota Tasikmalaya 16.28 15.60 14.80 12,71 11,60 Kabupaten Tasikmalaya 11,99 11,24 10,84 9,85 9.12 Kabupaten Ciamis 8,98 8,42 8,2 7,22 6.65 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. yang dikelola dalam SIPD.
24. 6.PDRB Menurut Penggunaan PDRB Kota Tasikmalaya dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2015-2019, menyumbang lebih dari 70 persen dari total PDRB (2019 = 72,22 persen). Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik atas dasar 6.3 6.91 6.07 5.94 5.97 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 2015 2016 2017 2018 2019 Laju Pertumbuhan Ekonomi II - 20 harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015, setiap rumah tangga di Kota Tasikmalaya menghabiskan dana sekitar 11.337,42 milyar rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 12.330,74 miliar rupiah (2016), 13.354,04 miliar rupiah (2017), 14.502,89 miliar rupiah

(2018), dan 15.710,37 miliar rupiah (2019). Sementara itu, atas dasar harga konstan (2010), konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 4,71 persen s.d. 5,27 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 5,27 persen. Sedangkan konsumsi per kapita penduduk Kota Tasikmalaya tumbuh antara 4,39 persen s.d. 4,48 persen. Pertumbuhan konsumsi per kapita tertinggi yaitu sebesar 4,84 persen terjadi pada tahun 2015. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.16. berikut: Tabel 2.16. Persentase Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 No. Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

1.Total Konsumsi Rumah Tangga (milyar rupiah)

a.ADHB 11.337,42 12.330,74 13.354,04 14.502,89 15.710,37
b.ADHK 2010 8.595,05 9.001,68 9.435,73 9.879,99 10.361,74
1. 2.Proporsi terhadap PDRB (persen ADHB) 74,41 73,61 73,11 72,60 72,22
2. 3.Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga per kapita (Juta Rp.)
a.ADHB 17,24 18,69 20,19 21,88 23,68
b.ADHK 13,07 13,65 14,27 14,91 15,62
1. 4.Pertumbuhan
a.Total Konsumsi RT 5,27 4,73 4,82 4,71 4,88
b.Total Konsumsi Perkapita 4,84 4,39 4,54 4,50 4,75
1. 5.Jumlah penduduk (orang) 657.477 659.606 661.404 662.723 663.517 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD. Selain pertumbuhan penduduk peningkatan konsumsi rumah tangga ini dipengaruhi tingkat harga (inflasi) serta pendapatan rumah tangga. Proporsi yang disumbangkan komponen ini selama tahun 2015- 2019 berangsur-angsur mengecil, jika pada tahun 2015 sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap PDRB sebesar 74,41 persen, pada tahun 2016 menjadi 73,61 persen, tahun 2017 menjadi 73,11 persen, tahun 2018 menjadi 72,60 persen, dan tahun 2019 menjadi 72,22 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya memiliki kecenderungan yang meningkat. Hal ini bisa terlihat juga dari persentase untuk pengeluaran PMTB yang meningkat setiap II - 21 tahunnya, dari 31,39 persen di tahun 2015 menjadi 32,73 persen di tahun 2019. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi di Kota Tasikmalaya dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat. Berdasar Tabel 2.15, PMTB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp4.78 trilyun pada tahun 2015, menjadi Rp5.37 trilyun tahun 2016, menjadi Rp5.90 trilyun tahun 2017, menjadi Rp6.52 trilyun tahun 2018 dan menjadi Rp7.12 tahun
2. 2019.Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur. Tabel 2.17. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Total PMTB ADHB (Milyar rupiah) 4.782,96 5.378,87 5.901,59 6.519,97 7.121,01 ADHK (Milyar rupiah) 3.733,02 4.098,37 4.433,46 4.749,10 5.029,51 Proporsi terhadap PDRB (persen ADHB) 31,39 32,11 32,31 32,64 32,73 Struktur PMTB
a.Bangunan (%) 96,29 96,30 96,41 96,59 96,76
b.Non Bangunan (%) 3,71 3,70 3,59 3,41 3.24 Pertumbuhan PMTB (persen) 6,69 9,79 8,18 7,12 5,90 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD. Selama tahun 2015-2019, konsumsi pemerintah terus mengalami peningkatan. Proporsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 sebesar 9,98%, tahun 2016 sebesar 12,06%, tahun 2017 sebesar 12,21%, tahun 2018 sebesar 11,37% dan tahun 2019 sebesar 19,19%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pemerintah dalam tiga tahun terakhir menurun proporsinya terhadap penggunaan dari dalam daerah dan penggunaan yang bersumber dari luar daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.18. Tabel 2.18. Persentase Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2015-2019 No. Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
1. 1.Total Konsumsi Pemerintah ADHB (milyar rupiah) 1.520,48 2.020,21 2.229,88 2.270,74 2.435,33 II - 22 No. Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 ADHK (milyar rupiah) 1.074,88 1.349,51 1.439,57 1.429,28 1.515,98
2. 2.Proporsi terhadap PDRB (persen ADHB) 9,98 12,06 12,21 11,37 11,19
3. 3.Pertumbuhan 9,19 25,55 6,67 (0,71) 6,07 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD.
4. 7.PDRB Perkapita PDRB perkapita Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi., PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun sebesar Rp.25,39 juta mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp.23,17juta pada tahun 2015; dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga tahun 2019 menjadi Rp.32,79 juta. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Tasikmalaya karena masih tergantung pada faktor inflasi. Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat bisa digunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Tahun 2015 sebesar Rp18,81 juta menjadi sebesar Rp20,05 juta pada tahun 2016; sedangkan tahun 2019 sudah mencapai Rp23,73 juta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.19. Tabel 2.19. Pendapatan Perkapita Kota Tasikmalaya dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2015-2019 No. Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Pertumbuhan (%) Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rp) Pertumbuhan (%)
5. 1.2015 23,17 11,45 18,81 5,88
6. 2.2016 25,39 9,58 20,05 6,59
7. 3.2017 27,70 9,10 21,22 5,84
8. 4.2018 30,32 9,46 22,44 5,75
9. 5.2019 32,79 8,15 23,73 5,84 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2020. yang dikelola dalam SIPD.
10. 8.Inflasi Angka inflasi dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan kontrak bisnis oleh suatu perusahaan. Sedangkan pada konteks makro, angka inflasi dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah. Faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi antara lain karena terjadi peningkatan permintaan pasar maupun adanya kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga jual barang dan jasa yang diproduksinya. Inflasi yang rendah akan dapat menggairahkan kondisi perbankan, karena akan mampu menurunkan suku bunga, kemudian dapat II - 23 merangsang sektor riil untuk berproduksi yang akhirnya akan berdampak baik pada penanaman modal untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Inflasi ideal untuk ukuran Indonesia saat ini berkisar antara 4 sampai 6 persen. Angka inflasi tersebut cukup ideal untuk pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas moneter serta stabilitas daya beli masyarakat dan peningkatan investasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen secara konsisten untuk menjaga angka inflasi agar tetap ideal dengan dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas secara rutin setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi fenomena perubahan harga, baik inflasi maupun deflasi yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Setelah mengevaluasi fluktuasi perubahan harga, TPID melakukan berbagai program untuk dapat menjaga kestabilan harga komoditi yang ada di pasar, sehingga angka inflasi dapat terkendali. Untuk tahun 2013 dan 2014 laju inflasi Kota Tasikmalaya berada di angka 6,89 dan 8,09 yang dipicu oleh kenaikan Bahan bakar Minyak (BBM). Adapun untuk Tahun 2015 angka inflasi mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 3,53, capaian ini salah satunya oleh pernurunan harga BBM pada awal tahun 2015 yang berdampak pada menurunnya harga barang dan jasa dikarenakan biaya transportasi orang dan barang menjadi lebih murah. Angka inflasi Kota Tasikmalaya tahun 2016 berada pada angka 2,75 selanjutya pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 3,98 dan turun lagi pada tahun 2018 menjadi 2,30 dan tahun 2019 sebesar 1,72. Capaian Inflasi tahun 2019 ini merupakan inflasi terendah sepulau Jawa dan Bali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.20. Tabel 2.20. Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2019 (Year on year) Tahun Kalender Laju Inflasi (%) 2013 6,89 2014 8,09 2015 3,53 2016 2,75 2017 3,98 2018 2,30 2019 1,72 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019. yang dikelola dalam SIPD.
11. 9.Indeks Gini Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini (Indeks Gini). Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius. II - 24 Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Tasikmalaya Tahun 2016 mencapai 0,416. yang berarti pemerataan pendapatannya kategori sedang. Keadaan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Tasikmalaya belum mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah. Selanjutnya pada tahun 2017 Indeks Gini meningkat menjadi 0,422 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,390 sehingga dapat dikatakan bahwa pemerataan pendapatannya dengan tingkat kesenjangan rendah. Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020. Gambar 2.8. Perkembangan Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2019 Dapat di lihat dari kurva di atas Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya dari tahun 2012-2019 mengalami penurunan. Koefisiensi Gini pada tahun 2019 mencapai 0,360 yang berarti pemerataan pendapatannya kategori sedang. Keadaan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Tasikmalaya belum mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah. 2.2.2. Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1. Pendidikan
12. 1.Angka Rata-Rata Lama Sekolah Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan meskipun relatif sedikit. Pada tahun 2015 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya sebesar 8,51 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga mencapai 9,13 tahun pada tahun 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Tasikmalaya yang lebih baik. Pada tahun 2019, secara rata- rata penduduk Kota Tasikmalaya usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,13 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas I SMA. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada gambar berikut: 0.4 0.394 0.371 0.485 0.416 0.422 0.39 0.36 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Gini Rasio II - 25 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019. yang dikelola dalam SIPD. Gambar 2.9. Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah
13. 2.Harapan Lama Sekolah Berdasarkan metode penghitungan baru IPM pada Tahun 2010, ada pergantian indikator bidang pendidikan yang semula Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Mengamati angka HLS yang diperoleh Kota Tasikmalaya tahun 2014-2019, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Angka HLS Kota Tasikmalaya berkisar pada 13,36 tahun sampai 13,44 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut: Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019. yang dikelola dalam SIPD. Gambar 2.10. Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2014-2019 8.51 8.56 8.63 9.03 9.04 9.13 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 13.36 13.37 13.4 13.41 13.42 13.44 13.32 13.34 13.36 13.38 13.4 13.42 13.44 13.46 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 II - 26 2.2.2.2. Kesehatan Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2014-2018 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.21. Gambaran Umum Kesehatan No. Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.1. Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000) Registrasi 989,05 991,45 990,8 - - - 2.2. Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000) Survai 971,99 972,37 973,59 - - - 2.3. Angka Usia Harapan Hidup(thn) 70,96 71,26 71,37 71,48 71,70 71,93 2.4. Persentase balita gizi buruk (%) 0,45 0,32 0,26 0,21 0,38 0,545 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD. 2.2.2.3. Ketenagakerjaan Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. Capaian rasio penduduk yang bekerja di Kota Tasikmalaya tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD. Gambar 2.11. Indikator Ketenagakerjaan 2.2.2.4. Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah. Tabel 2.22. Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya Tahun 2014-2019 Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah grup kesenian (buah) 177 188 188 189 173 173 Jumlah gedung (unit) 1 1 1 1 1 1 Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisat dan Kebudayaan, 2020. 5.46 4.22 6.89 6.85 6.75 66.21 62.69 63.88 62.75 65.38 94.54 95.78 93.11 93.15 93.25 0 50 100 150 200 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Tingkat Pengangguran Terbuka Partisipasi Angkatan Kerja Rasio Penduduk yang Bekerja II - 27 Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari tahun 2014 sampai dengan 2018, jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sekitar 2 sampai 3 klub. Sementara jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk hanya sekitar 0,6 gedung, artinya gedung olahraga masih kurang. Tabel 2.23. Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2019 Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah klub olahraga (buah) 220 220 260 260 260 260 Jumlah gedung olahraga (unit) 54 54 71 71 71 71 Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisat dan Kebudayaan, 2020. Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah. 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.3.1.1. Urusan Pendidikan
14. 1.Angka Partisipasi Kasar Indikator lain dari pendidikan adalah angka partispasi kasar (APK) yang menggambarkan partisipasi peserta didik untuk masing-masing tingkatan pendidikan sesuai dengan usianya. Capaian APK Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Gambar berikut: Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019. Gambar 2.12. Angka Partisipasi Kasar Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2018 Persentase angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK adalah jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang II - 28 tertentu. Persentase APK di Kota Tasikmalaya terhitung cukup tinggi secara umum. Pada tingkat SMP, APK di tingkat SMP cenderung meningkat tahun 2019 pada angka 96,12, namun jika dilihat sejak tahun 2015 mengalami peningkatan pada angka 95,36. Dengan angka capaian APK Kota Tasikmalaya di tiap tingkatan, dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di Kota Tasikmalaya termasuk tinggi.
15. 2.Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu. Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019. Gambar 2.13. Angka Partisipasi Murni Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2018 Angka Partisipasi Murni atau APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu, SD, SMP maupun SMA terhadap kelompok usia yang bersesuaian. APM SD/MI Sederajat menunjukkan angka 94,63 persen, yang berarti bahwa terdapat 94,63 persen penduduk usia SD/MI Sederajat yang mengenyam pendidikan SD/MI Sederajat.
16. 3.Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 dan13-15 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7-12) dan usia SMP (13-15). Realisasi APS yang dicapai pada tahun 2018 untuk usia SD/MI sebesar 98,29 persen, artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 98,29 persen, sisanya 0,71 persen ada yang tidak/belum sekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Sementara itu, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 98,01 persen. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari tahun 2014 mengalami kenaikan yang relatif stabil. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk II - 29 sekolah di Kota Tasikmalaya termasuk tinggi. Semakin tinggi tingkatan sekolahnya semakin turun tingkat partisipasi sekolahnya. Berbagai alasan yang melatarbelakangi antara lain kekurangan biaya, keterbatasan akses ke sekolah, keharusan untuk mencari nafkah, menikah dan lain-lain. Tabel 2.24. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2018 Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
17. 1.APS usia 7-12 99,78 99,83 99,85 94,80 98,29
18. 2.APS usia 13-15 93,70 93,79 93,82 92,73 98,01 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019. yang dikelola dalam SIPD.
19. 4.Ketersediaan Sekolah Pada tabel 2.25 berikut menunjukkan perkembangan jumlah SD Negeri atau Swasta dan SMP Negeri atau Swasta serta MI dan MTs di Kota Tasikmalaya Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan akan tetapi tidak signifikan terutama di SMP/MTs. Tabel 2.25. Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2015-2019 No Tahun SD/MI SMP/MTs SD MI Jumlah SD dan MI SMP MTs Jumlah SMP dan MTs N S N S 1 2015 211 20 51 282 21 42 49 112 2 2016 209 24 53 286 21 46 53 120 3 2017 199 27 53 279 21 52 52 125 4 2018 199 30 53 282 21 53 55 129 5 2019 199 30 53 282 21 54 55 130 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD. Sebaran sekolah per kecamatan dapat terlihat pada tabel 2.26, untuk tingkat SD, MI, SMP dan MTs sebarannya antar kecamatan cukup merata. Tabel 2.26. Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Tahun 2019 No. Kecamatan SD MI SMP MTs Jumlah SD+SMP Jumlah MI+MTs N S N+S N S N+S N S N+S 1 Kawalu 31 1 32 8 2 9 9 8 33 10 72 16 2 Tamansari 17 4 21 8 2 5 7 15 19 9 66 23 3 Cibereum 18 - 18 9 1 8 9 5 19 8 51 14 4 Purbaratu 12 2 14 5 1 1 2 4 13 3 30 9 5 Tawang 20 9 29 1 6 6 12 1 26 15 60 2 6 Cihideung 20 5 25 5 2 8 10 6 22 13 41 11 7 Mangkubumi 29 2 31 6 1 7 8 5 30 9 28 11 8 Indihiang 15 2 17 1 3 1 4 3 18 3 27 4 9 Bungursari 15 2 17 7 1 6 7 4 16 8 16 11 II - 30 No. Kecamatan SD MI SMP MTs Jumlah SD+SMP Jumlah MI+MTs N S N+S N S N+S N S N+S 10 Cipedes 22 3 25 3 2 3 5 4 24 6 41 7 Kota Tasikmalaya 199 30 229 53 21 54 75 55 220 84 302 108 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD. Kondisi ruang kelas SD/SDLB di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : Tabel 2.27. Kondisi Ruang Kelas SD Tahun 2019 No. Kecamatan Ruang kelas SD Baik Rusak Ringan Rusak Berat Jumlah 1 Bungursari 98 28 13 139 2 Cibeureum 78 60 4 142 3 Cihideung 136 40 11 187 4 Cipedes 159 67 14 240 5 Indihiang 117 42 3 162 6 Kawalu 159 102 15 276 7 Mangkubumi 177 70 10 257 8 Purbaratu 66 32 4 102 9 Tamansari 140 44 13 197 10 Tawang 246 52 - 298 Jumlah 1.376 537 87 2.000 Sumber : Dinas Pendidikan, data diolah, 2020. yang dikelola dalam SIPD. Sedangkan untuk kondisi ruang kelas SMP Negeri adalah sebagai berikut : Tabel 2.28. Kondisi Ruang Kelas SMP Negeri Tahun 2019 No. Kecamatan Ruang kelas SMP Baik Rusak Ringan Rusak Berat Jumlah 1 Bungursari 20 12 - 32 2 Cibeureum 93 25 2 120 3 Cihideung 79 - 2 81 4 Cipedes 86 15 8 109 5 Indihiang 61 14 17 92 6 Kawalu 100 35 10 145 7 Mangkubumi 58 9 - 67 8 Purbaratu 12 10 - 22 9 Tamansari 58 9 - 67 10 Tawang 192 44 1 225 Jumlah 759 182 41 982 Sumber : Dinas Pendidikan, data diolah, 2020. yang dikelola dalam SIPD.
20. 5.Rasio Guru-Murid Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang II - 31 mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan. Tabel 2.29. Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2019 Tingkatan Sekolah Jumlah Guru Jumlah Murid Jumlah Rombel Rasio Guru-Murid Rasio Rombel- Murid

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 2016 3.273 64.688 2.271 1 : 19,8 1 : 28,5 2017 2.975 64.278 2.299 1 : 21,6 1 : 28 2018 2.991 64.276 2.367 1 : 21,5 1 : 27,1 2019 2.982 63.715 2.392 1 : 21,36 1 : 26,6 Sumber: : Data Pokok Pendidikan, 2020. yang dikelola dalam SIPD. Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan dapat diketahui dengan gambaran spesifik tentang jumlah guru dan jumlah murid dengan indikator yang terukur seperti : Rasio Murid dengan Guru yang menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar yang terindikasi positif dengan melihat mutu pengajaran di kelas, hal tersebut menunjukan semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Pada tabel 2.29. diatas menunjukan bahwa untuk tingkat Sekolah Dasar selama periode tiga tahun di Kota Tasikmalaya mengalami perbaikan yang cukup berarti yang ditunjukan dengan jumlah guru yang bertambah sehingga rasio murid dengan guru selama periode tersebut mengalami penurunan. Demikian juga dengan jenjang pendidikan lanjutan (SMP), data yang tersaji secara series (3 tahun) menunjukan kecenderungan lebih baik dibandingkan dengan sekolah tingkat dasar. Hal tersebut ditunjukan dengan rasio guru dengan murid menunjukan penurunan yaitu : 1:16,7. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru SMP/MTs di Kota Tasikmalaya melayani 16 atau 17 orang murid SMP/MTs. Hal tersebut dapat berpengaruh positif pada proses pembelajaran dengan harapan bahwa setiap murid dapat diperhatikan secara lebih rinci pada proses pelaksanaan pendidikan dilingkungan sekolah. II - 32 Tabel 2.30. Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2019 Tingkatan Sekolah Jumlah Guru Jumlah Rombel Jumlah Murid Rasio Guru-Murid Rasio Rombel-Murid
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 2016 1.709 951 29.131 1:17 1:30,6 2017 1.628 964 28.755 1 : 17,7 1 : 29,8 2018 1.685 974 28.116 1 : 16,7 1 : 28,9 2019 1.665 976 28.080 1 : 16,8 1 : 28,7 Sumber: : Data Pokok Pendidikan, 2020. yang dikelola dalam SIPD. Berdasarkan data tersebut diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa ketersediaan jumlah guru dan kelas dibandingkan dengan jumlah murid yang ada untuk seluruh jenjang pendidikan cukup memadai, tetapi kurang ideal untuk rasio kelas-murid walaupun cenderung menurun. Upaya kedepan yang perlu dilakukan adalah penambahan fasilitas ruang kelas/rombel atau bahkan penambahan jumlah sekolah, penataan guru dalam rangka pemerataan penyebaran dan peningkatan kualitas/kompetensi guru, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta regulasi pendidikan sehingga pendidikan dapat dinikmati atau dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika diamati secara rinci, semakin tinggi jenjang/tingkat pendidikan maka rasio murid-guru dan murid-kelas juga semakin menurun. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat partisipasi sekolah penduduk yang juga semakin menurun seiring dengan kenaikan jenjang/tingkat pendidikan. Dengan memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, maka kesempatan untuk memperoleh pendidikan, terutama pendidikan dasar, semakin terbuka karena pemerintah telah banyak menyediakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah juga harus ditingkatkan.

6.Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Capaian indikator kinerja urusan pendidikan pada tahun 2019 dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.31. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2019 No. Indikator Satuan Target Realisasi 1 Jumlah Wirausaha baru sektor Pendidikan Orang 100,00 100,00 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini % 89,00 55,82 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 102,94 95,29 4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B % 112,93 105,28 II - 33 No. Indikator Satuan Target Realisasi 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 94,64 89,40 6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 89,76 82,88 7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) % 94,82 89,40 8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) % 107,80 85,99 9 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD/MI (per 10.000) % 39,81 36,05 10 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP/MTs (per 10.000) % 36,26 33,87 11 Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000) Poin 510,67 490,14 12 Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000) Poin 723,80 686,57 13 Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI/Paket A (per 1.000) Poin 0,22 0,20 14 Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs/Paket B (per 1.000) poin 0,57 0,48 15 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 96,06 69,85 16 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 96,57 78,78 17 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 98,09 100,00 18 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 99,93 100,00 19 Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus % 100,00 100,00 20 Persentase Wirausaha Baru sektor pendidikan yang dibina % 100,00 100,00 21 Persentase Lulusan Kesetaraan Paket A, B dan C % 99,00 100,00 22 Persentase Capaian Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan % 90,44 88,94 23 Persentase pelayanan pendidikan yang dihitung % 90,00 90,00 24 Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang SD dan SMP % 7,70 16,67 25 Persentase Siswa SDN dan SMPN yang terlayani BOS % 100,00 100,00 26 Persentase Kegiatan UPTD Pendidikan SKB yang dilaksanakan % 100,00 100,00 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD. 2.3.1.2. Urusan Kesehatan Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2018-2019 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.32. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kesehatan Tahun 2018-2019 No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 1 Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan % 42 40 80,00 42,3 2 Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH 6 6,72 5,29 5,29 3 Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH 101 151,6 83,89 93,94 4 Prevalensi Stunting % 11 10,8 10,50 10,95 5 Persentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular % 100 100 100,00 100 6 Persentase Puskesmas Terakreditasi % 100 100 100,00 100 II - 34 No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 7 Persentase layanan jaminan kesehatan nasional masyarakat miskin % 80 99,01 85,00 99,06 8 Persentase ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar % 60 79,3 70,00 85,20 9 Cakupan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja % 100 94,9 100,00 97,9 10 Persentase Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat % 34 59,44 36,00 39,47 11 Persentase balita gizi buruk % 0 0,37 0,00 0,545 12 Capaian Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga yang memenuhi standar % 43 65,6 48,00 67 13 Persentase Puskesmas sesuai standar permenkes 75 % 70 66 80,00 81 14 Persentase pemenuhan sarana dan prasaran kesehatan sesuai standar % 25 24,9 40,00 42,5 15 Persentase pelayanan kesehatan keluarga % 50 70,75 65,00 72,5 16 Persentase Penyakit menular ditangani sesuai tatalaksana standar % 100 100 100,00 100 17 Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar % 100 100 100,00 100 19 Capaian fasilitas kesehatan tahapan pertama yang terakreditasi % 100 100 100,00 100 20 Persentase Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya % 100 94,25 100,00 88,05 21 Capaian Penyelenggaraan Operasional Pelayanan terhadap jumlah lab dan gudang farmasi % 100 96,31 100,00 100 22 Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja sesuai standar % 80 80 95,00 95 23 Persentase implementasi sistem informasi kesehatan % 100 100 100,00 100 24 Persentase standar pelayanan minimal rumah sakit % 80 82,09 82,00 82,13 25 Akreditasi Rumah Sakit Kategori 5 5 5,00 Paripurna 26 Cost Recovery Ratio (CRR) % 100 80,79 100,00 80,77 27 Persentase capaian Mutu dan Keselamatan Pasien % 0 63,85 81,00 66,15 28 Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit % 0 82,05 75,00 82,05 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2020. yang dikelola dalam SIPD. 2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perkembangan urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat selama kurun waktu tahun 2018-2019 dijabarkan berdasarkan beberapa indikator yang ditunjukkan pada tabel berikut: II - 35 Tabel 2.33. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 1 Persentase infrastruktur fisik daerah dalam kondisi baik (%) % 28 36,9 36 39,93 2 Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik % 93 89,61 91,58 91,25 3 Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang yang ditangani % 78 80 81 82 4 Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik % 53,47 58 60,2 68,49 5 Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target % 3,3 10,93 14,83 14,05 6 Capaian jumlah jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target % 6 14,55 25 18,74 7 Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin % 20 21,91 20 26,81 8 Capaian pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan % 79,25 71,7 89,62 80,93 9 Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik KM 108,01 117,15 121,61 138,36 10 Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya 20 13,9 20 27,2 11 Capaian ijin pemanfaatan ruang % 85 86 87 88 12 Capaian pengawasan ijin pemanfaatan ruang % 94 95 95 96 13 Capaian dokumen rencana detail tata ruang yang disusun Dokumen 0 0 2 6 14 Capaian realisasi bangunan sesuai ijin % 99,2 100 99,3 100 15 Capaian pengawasan rekomendasi teknis bangunan % 94 100 95 95,99 16 Capaian pengurangan titik genangan Lokasi 2 n/a 2 5 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020. yang dikelola dalam SIPD. Pada tahun 2017 terdapat perubahan Keputusan Walikota Nomor 541.3/Kep.282-DBMPPE/2015 dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota menyebutkan bahwa panjang jalan kota adalah 450,742 km. II - 36 2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.34. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2020. Tabel 2.35. Capaian Layanan Air Minum Dan Sanitasi Kota Tasikmalaya URAIAN SEKTOR SATUAN CAPAIAN KETERANGAN 2018 2019 AIR MINUM Total Akses Air Minum % 53.33 55.51 Akses Air Minum Jaringan Perpipaan % 29.76 16.79 Akses Air Minum Jaringan Non Perpipaan % 23.57 38.72 Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Air Kel 41 61 AIR LIMBAH DOMESTIK Akses Layak % 58.65 60.42 Akses Aman % n/a 6.33 n/a belum ada data BABS % 41.35 39.58 No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 1 Capaian penanganan rumah tidak layak huni % 8,60 26,66 16,60 35,25 2 Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau % 28 44,44 50 50,00 3 Persentase penanganan kawasan kumuh % 39,63 61,65 59,81 97,78 4 Jumlah PSU yang diserahterimakan dan Jumlah PSU yang diverifikasi unit 20 5 / 31 20 19 / 20 5 Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani unit 1075 3333 1000 1075 6 Capaian realisasi penataan pertanahan (realisasi pendataan pertanahan terhadap target) % 10 10 20 20 7 Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik % 35,00 25,16 35,00 109,58 8 Capaian drainase pemukiman dalam kondisi baik % 20,00 20,77 20,00 20,92 9 Capaian realisasi KK yang berakses SPAL terhadap total KK % 41,17 58,65 41,30 60,42 10 Cakupan penduduk berakses air bersih % 53,27 53,33 53,77 55,51 11 Persentase pertamanan dan pemakaman yang representatif % 41,03 61,54 73,08 73,08 12 Jumlah area pemakaman yang refresentatif lokasi 2 2 3 3 13 Jumlah Lokasi yang didekorasi yang ditangani titik lokasi 3 4 2 6 II - 37 PERSAMPAHAN Timbulan Sampah Ton/hari 291.598 291.947 Sampah yang dikelola TPA Ton/hari 165.5 170.022 Penanganan Sampah % 59.35 71.04 Pengurangan Sampah % 2.59 12.05 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2019. Target Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 5.000 rumah. Adapun pencapaian penanganan RTLH pada tahun 2018 adalah sebanyak 3.333 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.36. Tabel 2.36. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kegiatan Satuan Jumlah Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni Unit 1.810 1.486 270 626 3.333 1.075 8.600 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2019. Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2017, jumlah RTLH yang tersisa saat ini sebanyak 12.504 unit. Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya pada Tahun 2014 terdiri dari 18 (delapan belas) lokasi dengan luas total 276,17 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh menjadi 206,24 hektar berdasarkan identifikasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kota Tasikmalaya yang dilakukan pada Tahun 2016. Dan pada tahun 2018 hasil Updating RP2KP-KP Program KOTAKU, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 105,92 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.37. Kawasan Kumuh di Kota Tasikmalaya Berdasarkan SK Walikota No. Nama Kelurahan Kriteria Kekumuhan Luas Kawasan Kumuh (Ha) Sisa Luas (Ha) 2017 Sisa Luas (Ha) 2018 Sisa Luas (Ha) 20191 Talagasari Kumuh Ringan 15,95 8,26 0 0 2 Mulyasari Kumuh Ringan 33,18 3,57 0 0 3 Cipedes Kumuh Ringan 20,16 13,45 8,72 0,97 4 Gunung Tandala Kumuh Ringan 5,27 3,17 0 0 5 Panglayungan Kumuh Ringan 9,83 11,84 6,64 0 6 Kahuripan Kumuh Ringan 12,04 11,49 7,5 0 7 Lengkongsari Kumuh Ringan 23,98 4,2 4,14 2,13 8 Panyingkiran Kumuh Sedang 11,73 7,92 5,15 0 9 Sukamaju Kaler Kumuh Ringan 3,62 2,53 1,53 1,53 II - 38 No. Nama Kelurahan Kriteria Kekumuhan Luas Kawasan Kumuh (Ha) Sisa Luas (Ha) 2017 Sisa Luas (Ha) 2018 Sisa Luas (Ha) 201910 Sukamaju Kidul Kumuh Ringan 20,15 17,25 16,67 0 11 Cilembang Kumuh Ringan 35,77 32,06 22,32 0 12 Argasari Kumuh Ringan 3,78 3,78 2,94 1,51 13 Nagarawangi Kumuh Ringan 22,76 10,36 5,8 0 14 Mangkubumi Kumuh Ringan 20,17 3,64 4,26 0 15 Linggajaya Kumuh Ringan 22,7 7,05 8,26 0 16 Bantarsari Kumuh Sedang 7,32 6,58 6,43 0 17 Cipari Kumuh Ringan 2,78 1,9 1,46 0 18 Cipawitra Kumuh Ringan 4,98 3,94 4,1 0 JUMLAH 276,17 152,99 105,92 6,14 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2020. 2.3.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas Urusan keamanan, ketertiban umum dan Linmas dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar), dan Kantor Kesatuan Bangsa. Data capaian indikator urusan keamanan, ketertiban umum dan linmas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.38. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 1 Capaian kualitas pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara % 100 100 100 100 2 Persentase capaian koordinasi trantibmas dan pencegahan tindak criminal % 100 100 100 100 3 Persentase penyelesaian potensi konflik kerukunan umat beragama % 100 100 100 100 4 Persentase capaian pembinaan kerukunan umat beragama % 100 100 100 100 5 Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan % 100 100 100 100 6 Persentase capaian pendidikan politik bagi masyarakat % 100 100 100 100 7 Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu % 83 80 84 86 8 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (per 10.000) point 1,13 1,018 1,14 1,02 9 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (per 10.000) point 55,8 54,66 56,1 60,49 10 Persentase Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (%) % 27 49,26 28 22,95 11 Persentase penanganan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 80 86 85 84 12 Cakupan patroli petugas Satpol PP (%) % 65 75 70 100 13 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%) % 100 100 100 100 14 Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Wilayah Kota (%) % 0,558 0,547 0,0056 1 0,604 II - 39 No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 15 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%) % 80 96,1 85 95,87 16 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) % 84 84,8 84,5 84 17 Persentase penegakan perda dan perkada % 80 86 85 84,84 18 Persentase pembinaan dalam penegakan peraturan daerah % 70 100 75 100 19 Persentase rekomendasi penindakan yang ditangani % 80 81,75 85 20 Angka Kriminalitas Point 3,7 5,11 3,2 5,51 21 Persentase penyelesaian pelanggaran K3 % 88 100 90 100 22 Persentase penanganan perlindungan masyarakat % 80 94 85 100 23 Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani % 100 100 100 100 24 Cakupan patroli petugas Satpol PP % 0,9 9,52 1,2 1,26 25 Persentase ketersediaan anggota linmas per kelurahan sesuai standar (Permendagri) % 100 100 100 100 26 Capaian pelatihan anggota linmas % 18 10 28 65,22 27 Capaian pos siskamling aktif per RW % 50 25 60 94,85 28 Capaian penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan % 80 94 85 100 29 Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi % 23 24 25 75 30 Persentase aktifitas pencegahan rawan kebakaran yang dilakukan % 20 6 30 100 31 Persentase pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang ditangani % 100 100 100 100 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,KesbangPol , 2020. 2.3.1.6. Urusan Sosial Capaian layanan urusan sosial dapat diihat pada tabel berikut: Tabel 2.39. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Sosial No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 1 Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial % 67 66,88 70 79,89 2 Capaian Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial % 100 100 100 100 3 Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan SosiaL (PMKS) Lainnya % 14 13,95 15 13,95 4 Capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Komunitas Binaan % 100 100 100 100 5 Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan % 100 100 100 100 Sumber : Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2020. II - 40 2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2.3.2.1. Tenaga Kerja Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara ekonomi maupun sosial. Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Tahun 2019, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 493.863 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 322.887 orang atau 65,38%, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 170.976 orang atau 34,62 %. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.40. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2019 Kategori Tahun 2017 2018 2019 Angkatan Kerja 311.874 301.619 322.887
1.Bekerja 290.396 280.959 301.081
2.Pengangguran Terbuka 21.478 20.660 21.806 Bukan Angkatan Kerja 176.317 179.049 170.976 Jumlah 488.191 480.668 493.863 Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja 93,11 93,15 93,25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja 63,88 62,75 65,38 Tingkat Pengangguran Terbuka 6,89 6,85 6,75 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: 1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. 2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. 3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Merujuk pada Data SAKERNAS Tahun 2019 di atas, total angkatan kerja di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 322.887 orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 301.081 orang atau 93,25 persen merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 21.806 orang merupakan pengangguran, yang artinya bahwa Tingkat pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya tahun 2019 sebesar 6,75 persen. Sumber : Data Sakernas BPS, 2020 II - 41 Tabel 2.41. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2019 Kategori 2017 2018 2019 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Bekerja 290.396 93,11 280.959 93,15 301.081 93,25 Pengangguran 21.478 6.89 20.660 6,85 21.806 6,75 Angkatan Kerja 311.874 100,00 301.619 100,00 322.887 100 Sumber : Data Sakernas BPS, 2020. Penduduk yang bekerja di Kota Tasikmalaya, terbagi dalam beberapa sektor. Dari gambar di bawah ini, terlihat bahwa sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di tahun 2019 yaitu sebanyak 84.227 orang (29,32 %). Sumber : Data Sakernas BPS Gambar 2.14. Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Pada tahun 2019 terdapat 779 perusahaan berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan dan telah mempunyai 75 lembaga ketenagakerjaan. Sementara itu terdapat pencari kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 5699 orang yang didominasi lulusan SMA/SMK sebanyak 4.362 (77 persen). Sampai tahun 2019, terdapat permintaan tenaga kerja sebanyak 2332 orang sementara yang berhasil ditempatkan sebanyak 2.339 orang. Dan untuk melatih calon tenaga kerja dilaksanakan sendiri (swakelola) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan (LPK) yang berjumlah 46 LPK. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut: 12,746 84,227 83,764 48,820 57,676 Pertanian, Kehutanan,Perburuan dan Perikanan Industri Pengolahan Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel Jasa Kemasyarakatan Lainnya II - 42 Tabel 2.42. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,20 6,85 5,6 6,75 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 65,69 62,75 65.90 65,38 3 Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten % 40 45,83 45 57,55 4 Jumlah Wirausaha Baru Orang 100 87 100 100 5 Persentase kesempatan kerja yang terpenuhi terhadap permintaan % 15% n/a 17,30 17,75 6 Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan % 85,70% n/a 85,7 100 7 Persentase implementasi hubungan industrial dan jaminan sosial terhadap total perusahaan % 21,40% n/a 10 10,71 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, 2020. 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Gambaran umum pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.43. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 1 Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak % 100 100 100 100 2 Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA) SKOR 500 n/a 700 699.7 Sumber : DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2019. 2.3.2.3. Pangan Tugas pemerintah daerah di bidang pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, penanganan kerawanan pangan, menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis, dan penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Berikut capaian pelayanan urusan pangan. Tabel 2.44. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pangan No. Indikator Sasaran Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita % 75 104,35 80 110,5 2 Penguatan Cadangan Pangan Ton 92 98 95 100,6 II - 43 No. Indikator Sasaran Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 3 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah % 86 86,11 87 75 4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % 78 33,07 81 82,09 5 Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan % 68 65,17 69 43,39 6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 76 80 77 80 7 Penanganan Daerah Rawan Pangan % 47 6,25 48 81,25 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2019. Tercapainya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Berdasarkan hasil kajian MWA Training dan Consulting tahun 2019, PPH Kota Tasikmalaya tahun 2018 mencapai 89,2 masih belum mencapai nilai optimal yaitu nilai skor PPH ideal minimal 90. Kajian ini menyimpulkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kota Tasikmalaya sudah cukup tapi belum berkualitas. Hal ini sejalan dengan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kota Tasikmalaya yang masih rendah 43,39 persen. 2.3.2.4. Pertanahan Capaian layanan urusan pertanahan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.45. Pelayanan Umum Urusan Pertanahan No. Indikator Sasaran Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Persentase luas lahan bersertifikat % 30 58,17 32 62,68 2 Capaian pengelolaan data pertanahan (realisasi pendataan pertanahan terhadap target) % 10 10 20 20 3 Penyelesaian kasus tanah Negara % 100 100 100 100 4 Penyelesaian izin lokasi % 100 93,33 100 93,33 Sumber : Dinas Perawaskim, 2020. 2.3.2.5. Lingkungan Hidup Perkembangan pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut: II - 44 Tabel 2.46. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup No. Indikator Sasaran Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Penambahan ruang terbuka hijau (Ha) Ha 7,94 8,56 9,44 10,3 2 Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani % 61,8 59,35 64,8 71,04 3 Capaian Indeks Kualitas Air dan Udara Point (IKA = 45 - 65, Sedikit 4Memen uhi), (IKU = 74<x<82 , Cukup) / Baik (IKA=49,0 3, Sedikit Memenuh i), (IKU=71.3 85, Cukup)) 45-64 (cukup/ baik) (IKA = 51,83 Sedikit Memenuh i), (IKU = 81,32, Cukup) / Baik 4 Cakupan Pengendalian Lingkungan Hidup % 100 100 100 100 5 Persentase Pengelolaan Sampah % 70,46 62,34 73,46 71,04 6 Capaian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun % 27,78 22,22 50 27,78 7 Persentase Luas Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam % 13,56 23,99 38,98 46,24 8 Capaian Pemantauan Kualitas Lingkungan % 26,04 34,38 100 35,18 9 Capaian UKM Berpotensi Pencemaran yang Ditangani % 17,39 21,74 39,13 0 10 Capaian Volume Sampah yang terangkut ke TPA % 57,93 56,76 59,43 58,98 11 Capaian Pengurangan Sampah % 12.53 2,59 14,03 12,05 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020. Penanganan sampah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan asumsi volume timbulan sampah sebesar 2,5 lt/orang/hari. Volume sampah yang masuk ke TPA Ciangir sama dengan volume sampah terangkut, rata-rata pada tahun 2017 sebesar 163 Ton/hari. Upaya untuk melindungi sumber mata air, menciptakan iklim mikro yang sejuk dan menambah luas Ruang Terbuka Hijau (RTH), telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya salah satunya dengan membebaskan gunung/bukit yang menjadi sumber mata air. Berikut ini merupakan gunung/bukit yang sudah dibebaskan. Tabel 2.47. Pembebasan Gunung No. Nama Gunung Lokasi Luas (m2) Tahun Pembebasan Ket. Kelurahan Kecamatan 1 Gunung Kokosan Cibunigeulis Bungursari 35.796 2008, 2009, 2011, 2015 Setda, KPLH 2 Gunung Kiara Bungursari Bungursari 10.162 2011 KPLH 3 Gunung Tengah Bungursari Bungursari 4.555 2013 KPLH 4 Gunung Pondok Bungursari Bungursari 5.410 2013, 2014 KPLH 5 Gunung Hanjuang Cibunigeulis Bungursari 6.707 2013 KPLH 6 Gunung Bondan Sukajaya Bungursari 1.027 2014 KLH 7 Gunung Jambore Sukalaksana Bungursari 3.965 2014 KLH 8 Gunung Bubut Cipawitra Mangkubumi 2.200 2017 DLH II - 45 No. Nama Gunung Lokasi Luas (m2) Tahun Pembebasan Ket. Kelurahan Kecamatan 9 Gunung Cilamajang Cipawitra Mangkubumi 7.323 2017 DLH 10 Gunung Putri Cibunigeulis Bungursari 12.677 2018 DLH 11 Gunung Cilamajang Cipawitra Mangkubumi 13.130 2018, 2019 DLH Jumlah 102.952 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Tasikmalaya berada di nilai 45-64 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Parameter pencemar yang yang tertinggi untuk air adalah E.Choli yang berasal dari limbah domestik. Sedangkan kriteria Indeks Kualitas Udara (IKU) masih Baik dengan nilai 74 < X  82. Tabel 2.48. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) No. Indikator Kinerja Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Indeks Kualitas Air 40 50 50 45 50 45,83 51,38 2 Indeks Kualitas Udara 67,97 104,35 79,23 77,98 79,6 71,85 81,32 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020. 2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2013-2016 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.49. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No. Indikator Kinerja Daerah Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) % 96 98,43 96,50 99,47 2 Rasio bayi berakte kelahiran (%) % 60 78,43 65,00 99,6 3 Jumlah pasangan yang membuat akte nikah non muslim (buah) Lembar 178 261 190,00 331 4 Kepemilikan KTP (orang) Orang 477.099 510.564 486.641 636.570 5 Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (per 1.000) Poin 373,2 317,3 385,70 226,108 6 Ketersediaan database kependudukan skala kota ada Ada ada Ada 7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah sudah Sudah 8 Capaian IKM Perangkat Daerah Kategori Baik Baik baik Baik 9 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan % 75 88,43 76,00 97,94 10 Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil % 65 78,43 66,00 99,80 II - 46 No. Indikator Kinerja Daerah Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 11 Persentase Akurasi Database Kependudukan % - 82,29 80,00 91,16 12 Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk % 20 27,32 40,00 100 13 Persentase Penerbitan Akte Pencatatan Sipil % 20 21,34 40,00 100 14 Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan % 20 20 40,00 100 15 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kependudukan % 20 20 40,00 40,00 16 Persentase Kerjasama Administrasi Kependudukan % 0 2 25,00 66,67 17 Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan % 2 25,00 100 - 18 Persentase Lembaga Pemanfaat Data Kependudukan % 2 25,00 100 - Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020. 2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari data capaian berikut: Tabel 2.50. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat No. Uraian Satuan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Buah 69 69 69 69 69 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Buah 308 308 308 308 308 3 Jumlah LSM (buah) Buah 218 218 218 218 218 4 LPM Berprestasi Persen 50 50 50 50 50 5 PKK aktif Persen 100 100 100 100 100 6 Posyandu aktif Unit 819 819 819 819 848 7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Persen 30 30 30 30 30 8 Penerima Manfaat dari Program Gema Madani :

a.Bidang Infrastruktur Kelompok 502 430 398
b.Bidang Ekonomi Kelompok 2.274 2.175 1.598
c.Bidang Sosial Kelompok 2.388 2.742 2.819 Sumber : Setda Kota Tasikmalaya, 2020. 2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan II - 47 penengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.51. Pelaksanaan Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indikator Satuan Tahun 2018 Tahun 2019 No. Target Realisasi Target Realisasi 1 Cakupan Layanan Keluarga Berencana % 65 72,34 66 72,37 2 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif % 65 72,34 66 72,37 3 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun % 1 1,26 1 1,17 4 Persentase Peran serta masyarakat dlm pembangunan kesejahteraan keluarga % 100 100 100 75,60 5 Cakupan data mikro keluarga yang akurat % 100 100 100 100 Sumber : DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2020. 2.3.2.9. Perhubungan Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.52. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Urusan Perhubungan No. Indikator Satuan Tahun 2018 Tahun 2019 Target Realisasi Target Realisasi 1 Persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota % 65,49 67,63 66,75 68,13 2 Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan % 52,76 56,69 63,45 69,27 3 Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan sesuai yang ditargetkan % 20 24 40 48,00 4 Cakupan terlayani angkutan umum % 85,51 89,37 86,9 90,54 5 Cakupan Manajemen Angkutan % 84,06 85,51 6 Cakupan Bina Usaha Angkutan % 83,72 81,05 7 Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan % 92,91 105,06 8 Penurunan waktu antrian kendaraan pada jaringan jalan pusat kota LoS <0,8 0,3 <0,8 0,3 9 Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas dan bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota % 75 91,67 10 Capaian kualitas layanan lalu lintas pada ruas jalan pusat kota % 75 91,67 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2020. II - 48 Hasil pembangunan urusan perhubungan selama kurun waktu tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.53. Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2015-2018 No. Uraian Satuan Capaian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Pemasangan Rambu Unit 1.751 1.775 1.840 1.867 1.877 2 Jumlah Pemasangan Marka Jalan Km 97,10 1.062,10 2.337,10 529.00 973 3 Jumlah Pemasangan Trafffic light Lokasi 17 17 18 19 20 4 Jumlah Pemasangan Warning Light Lokasi 47 48 50 0 49 5 Jumlah Pemasangan PJU Unit 5.617 6.645 7.865 8.900 9.749 6 Jumlah Halte/shelter Unit 29 30 31 27 33 7 Jumlah Pemasangan Guardrail m2 261 261 - - - 8 Jumlah Pemasangan ATCS Unit 11 16 17 19 23 9 Jumlah Terminal Buah 5 4 4 4 5 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2020. 2.3.2.10. Komunikasi & Informatika Pelaksanaan pelayanan umum urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2018-2019 dapat diihat pada tabel berikut: Tabel 2.54. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 1 Jumlah jaringan komunikasi Unit 209 107 300 300 2 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan % 100 100 100 100 3 Cakupan Layanan Telekomunikasi % 100 100 100 100 4 Web site milik pemerintah daerah (ada/tidak) Ada/tid ak Ada Ada Ada Ada 5 Capaian Implementasi E- Government % 20 25 35 Nilai Evaluasi Belum Ada 6 Capaian penyebarluasan informasi dan komunikasi publik % 10 20 20 33 7 Persentase pelayanan informasi/ dokumentasi dan pengaduan % 45 45 60 100 II - 49 No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Realisasi Target Realisasi 8 Capaian pembangunan infrastruktur TIK terhadap target % 45 54 60 65 9 Capaian implementasi smart city % 5 10 17 46 10 Capaian implementasi e- government perangkat daerah % 20 25 35 Nilai Evaluasi Belum Ada 11 Rasio ketersediaan tenaga TIK terhadap kebutuhan % 5 8 25 38 12 Persentase penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan % 100 100 100 100 13 Sistem Informasi Manajemen Pemda (buah) % 55 65 56 172 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020. 2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Tasikmalaya baik dari jumlah koperasi dan pelaku usaha mikro kecil maupun peredaran uang di sektor ini. Berikut adalah keragaan koperasi di Kota Tasikmalaya. Tabel 2.55. Keragaan Koperasi di Kota Tasikmalaya tahun 2019 No. Nama Koperasi Jml Koperasi RAT Jumlah (orang) Aktif Tdk Aktif Anggota Pengu -rus Penga- was Karya- wan Mana- jer I Koperasi Unit Desa (KUD) 11 9 2 4 4.445 26 20 23 1 II Koperasi Serba Usaha 107 61 46 31 8.969 341 276 155 4 III Kop. Pondok Pesantren 45 12 33 5 6.393 147 125 17 2 IV Koperasi Simpan Pinjam 4.1 KSP 92 76 16 59 20.104 301 236 147 12 4.2 KBMT 32 11 21 5 5.825 100 90 60 6 V Koperasi Konsumsi 5.1 KPRI 51 36 15 26 9.697 180 134 57 4 5.2 KOPKAR 39 17 22 11 4.988 117 94 22 5 5.3 Koperasi Angkatan Darat 2 2 2 1.856 10 6 4 5.4 Koperasi Angkatan Udara 1 1 1 117 4 2 3 5.5 Koperasi Kepolisian 1 1 1 911 3 3 2 5.6 Koperasi Wanita 10 6 4 3 1.309 32 25 9 1 5.7 Koperasi Wredatama 6 1 5 486 17 17 3 1 5.8 Koperasi Mahasiswa/Pem uda 2 1 1 1 759 8 6 1 5.9 Koperasi Lainnya 5.9.1 Koperasi Warga 102 22 80 9 7.050 286 258 38 2 II - 50 No. Nama Koperasi Jml Koperasi RAT Jumlah (orang) Aktif Tdk Aktif Anggota Pengu -rus Penga- was Karya- wan Mana- jer 5.9.2 POKMAS 41 4 37 2 3.225 127 114 18 5.9.3 PEPABRI 1 1 1 486 4 3 3 5.9.4 Kop. Veteran 1 1 1 1.422 4 2 2 VI Koperasi Produksi 6.1 KOPINKRA / INKRA 27 7 20 3 1.715 86 72 21 6.2 Koperasi Pertanian 9 1 8 637 27 27 3 VII Koperasi Pemasaran 7.1 Koperasi Pasar 16 8 8 3 1.923 47 33 21 VIII Koperasi Profesi 2 1 1 75 6 6 5 IX Koperasi Sekunder 6 3 3 2 15.813 20 18 11 X Koperasi Produsen 5 4 1 127 19 15 2 XI Koperasi Konsumen 15 10 5 5 1.330 49 37 5 Jumlah Total 624 296 328 175 99.662 1.961 1.619 631 39 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. Sampai dengan tahun 2019 jumlah koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 624 buah koperasi yang terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha, Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran, Koperasi Profesi, Koperasi Sekunder, Koperasi Produsen dan Koperasi Konsumen. Jumlah anggota koperasi dari seluruh koperasi yang ada berjumlah 99.662 orang yang telah menghimpun modal sendiri sebanyak Rp212,7 milyar, dan berhasil mendapat modal dari luar sebanyak Rp148,9 milyar. Sementara volume usaha koperasi ini berjumlah Rp255,9 milyar dengan total aset Rp362,7 milyar. Namun dari 624 buah koperasi yang ada di Kota Tasikmalaya, yang merupakan koperasi aktif berjumlah 296 koperasi (47%) sisanya sebanyak 328 koperasi merupakan koperasi tidak aktif. Kondisi koperasi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Gambar 2.15. Keragaan Koperasi di Kota Tasikmalaya - 100 200 300 400 500 600 700 koperasi aktif koperasi tidak aktif jumlah 296 328 624 Keragaan Koperasi di Kota Tasikmalaya II - 51 Sejak bulan Mei 2015, Kementerian Koperasi UKM memberlakukan Nomor Induk Koperasi (NIK) kepada Koperasi Aktif seluruh Indonesia. Sertifikat NIK dicetak melalui Aplikasi ODS setelah semua data Koperasi telah lengkap. Dari 296 koperasi aktif baru 174 koperasi (59%) yang telah berserifikat NIK. Sebaran koperasi yang telah bersertifikat NIK di setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.56. Data Koperasi Bersertifikat NIK Per-Kecamatan No. Kecamatan Jumlah 1 Indihiang 17 2 Bungursari 13 3 Mangkubumi 11 4 Cihideung 26 5 Cipedes 16 6 Tawang 32 7 Kawalu 17 8 Tamansari 12 9 Cibeureum 21 10 Purbaratu 9 Jumlah 174 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. Memperhatikan keragaan koperasi sebagaimana diuraikan di atas maka Pemerintah Kota Tasikmalaya terus melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada di wilayahnya. Koperasi aktif terus dibina sehingga mendapatkan sertifikat NIK dan menjadi koperasi yang sehat. Sementara koperasi tidak aktif terus direvitalisasi sehingga aktif. Namun demikian koperasi yang sudah tidak bisa direvitalisasi atau mati akan diajukan kepada Kementerian Koperasi UKM untuk dihapuskan. Pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian terhadap 150 koperasi. Hasil penilaian koperasi ini ada koperasi yang masuk kategori sehat, cukup sehat dan dalam pengawasan. Untuk lebih jelas hasil penilaian koperasi tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2.16. Hasil Penilaian Koperasi di Kota Tasikmalaya Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 ini diatur kriteria UMKM berdasarkan aset yang dimiliki serta omzet usaha sebagai berikut: 25 116 9 150 Sehat Cukup Sehat Dalam Pengawasan Jumlah Hasil Penilaian Koperasi Tahun 2019 II - 52 Tabel 2.57. Kriteria UMKM Berdasarkan Aset Yang Dimiliki serta Omzet Usaha No. Uraian Kriteria Asset Omzet 1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 2 Usaha Kecil > 50 Juta - 500 Juta > 300 Juta - 2,5 Miliar 3 Usaha Menengah > 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar Memperhatikan kriteria di atas, usaha ekonomi produktif di Kota Tasikmalaya didominasi oleh usaha mikro sebanyak 3.490 unit usaha, sementara usaha kecil hanya berjumlah 10 unit usaha. Data ini diperoleh berdasarkan Pengajuan Izin Usaha ke Dinas KUKM Perindustrian Perdagangan Kota Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.58. Data UMKM Kota Tasikmalaya berdasarkan Pengajuan Izin Usaha No. Nama Kecamatan Pengajuan Klasifikasi Sudah Mendapatkan Kartu Total Pengajuan Belum Diproses Ditolak Disetujui Kecil Mikro Sudah Belum 1 Bungursari 337 0 0 337 0 337 23 314 2 Cibeureum 226 0 0 226 1 225 19 207 3 Cihideung 129 77 0 52 0 129 1 128 4 Cipedes 327 0 0 327 1 326 22 305 5 Indihiang 848 0 1 847 2 846 45 803 6 Kawalu 136 0 0 136 0 136 13 123 7 Mangkubumi 382 4 0 378 4 378 14 368 8 Purbaratu 354 0 0 354 1 353 29 325 9 Tamansari 513 0 6 507 1 512 1 512 10 Tawang 248 68 0 180 0 248 12 236 Total 3500 149 7 3344 10 3490 179 3321 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. Pencapaian kinerja pelayanan umum urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana pada table berikut: Tabel 2.59. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah No Indikator Satuan 2018 2019 Target Capain Target Capaian 1 Persentase koperasi sehat % 4 3,14 2 8,45 2 Persentase usaha mikro yang bersertifikat % 2 4,13 2 4,39 3 Jumlah Koperasi yang dibina Buah 190 270 550 622 4 Persentase usaha mikro yang terakses dukungan usaha Buah 836 846 150 947 5 Persentase wirausaha baru yang dibina % 100 82 100 88,5 6 Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina % 100 100 100 200 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. II - 53 2.3.2.12. Penanaman modal Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Iklim investasi di Kota Tasikmalaya saat ini cukup kondusif, selama jenis investasinya tidak bertentangan dengan norma sosial di masyarakat dan cenderung pro rakyat seperti tidak mematikan usaha lokal, mengutamakan dan memberdayakan tenaga kerja lokal, serta jenis usahanya tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Tabel 2.60. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Penanaman Modal No Indikator Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) M/Rp 500 520 550 1.223 2 Capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP % 100 80,87 39 100 3 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak) Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : DPMPTSP Kota Tasikmalaya, 2020. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki regulasi terkait kemudahan penanaman modal yaitu dengan telah terbitnya Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Namun Kota Tasikmalaya belum memiliki Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai panduan kegiatan Penanaman Modal di Kota Tasikmalaya. Perkembangan penanaman modal di Kota Tasikmalaya menunjukkan kecenderungan meningkat. Total investasi berskala nasional di Kota Tasikmalaya tahun 2017 sebesar Rp452 milyar meningkat menjadi Rp520 milyar pada tahun 2018 dan menjadi Rp223 milyar pada tahun 2019. Dalam meningkatkan investasi atau penanaman modal perlu dukungan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian yang memadai. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Tasikmalaya, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan laju perekonomian sekaligus pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Berdasarkan hal ini di Kota Tasikmalaya terdapat kawasan yang strategis dari sudut perekonomian seperti kawasan perdagangan, hotel dan restoran di pusat kota, Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan, Kawasan Minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, dan Kawasan Pendidikan Terpadu di Kecamatan Tamansari. II - 54 Kegiatan promosi dan pameran-pameran potensi dan peluang investasi di Kota Tasikmalaya perlu lebih ditingkatkan, terutama di event-event besar lokal dan nasional. 2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga Pelaksanaan pelayanan umum urusan kepemudaan dan olahrgara di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.61. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga No Indikator Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Persentase Organisasi pemuda terbina % 40 42 42 57,14 2 Persentase peran serta organisasi kepemudaan yang dibina % 22 23 24 46,15 3 Persentase Pembinaan Cabor yang berprestasi propinsi % 77 81 79 83,33 4 Persentase peningkatan sarpras Olahraga % 0 52 54 58,33 Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2020. 2.3.2.14. Statistik Pelaksanaan urusan stasistik di Kota Tasikmalaya dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Tabel 2.62. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Statistik No. Indikator Satuan 2018 2018 Target Capaian Target Capaian 1 Persentase data dan informasi statistik sektoral % - - 100 100 2 Persentase pengelolaan basis data/Informasi dan statistik terpadu % - - 100 100 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020. 2.3.2.15. Persandian Pelaksanaan urusan persandian di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Urusan persandian ini berkaitan dengan keamanan informasi kedinasan. Tabel 2.63. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Persandian No. Indikator Kinerja Daerah Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi % 15 10 20 20 2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi % 15 10 20 21 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2020. II - 55 2.3.2.16. Kebudayaan Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.64. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kebudayaan No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah % 65 63 70 65,22 2 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 30 41 40 64 3 Persentase pembinaan dan pengembangan terhadap grup kesenian % 0 61 20 28,90 Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2020. 2.3.2.17. Perpustakaan Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.65. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perpustakaan No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Persentase Kesesuaian Layanan Perpustakaan Dengan Standar Nasional Perpustakaan % 3 3,14 4 66,67 2 Persentase peningkatan koleksi buku % 0 4,94 4 5,13 3 Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan % 0 52,07 8 20,14 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020. Jumlah perpustakaan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 adalah sebagai beirkut. Tabel 2.66. Jumlah perpustakaan No. Uraian Jumlah Perpustakaan 1 SD Negeri 199 2 SD Swasta 30 3 MI Negeri 2 4 MI Swasta 49 5 SLTP Negeri 21 6 SLTP Swasta 53 7 MTS Negeri 4 8 MTS Swasta 48 9 Perpustakaan Umum Daerah 1 10 Perpustakaan Khusus OPD 28 II - 56 No. Uraian Jumlah Perpustakaan 11 Perpustakaan Kecamatan 10 12 Perpustakaan kelurahan 69 Jumlah 514 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020. 2.3.2.18. Kearsipan Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.67. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kearsipan No. Indikator Satuan Tahun 2018 Tahun 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Terjaganya keutuhan dan keautentikan informasi arsip masing- masing OPD % - - 45% 46,98% 2 Terjaganya keutuhan dan keautentikan informasi arsip masing- masing OPD % - - 2 kali 5 kali 3 Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan % - - 25% 26,32% Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020. 2.3.3. Layanan Urusan Pilihan 2.3.3.1. Kelautan dan perikanan Potensi areal perikanan di Kota Tasikmalaya sebesar 692,27 Ha, terdiri dari kolam pembenihan 19,49 Ha, kolam pembesaran 621,23 Ha, sawah irigasi untuk pengembangan minapadi seluas 51,42 Ha dan kolam air deras 0,14 Ha. Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan namun tidak signifikan. Produksi ikan pada tahun 2013 sebesar 9.975,59 ton meningkat menjadi 9.982,62 ton pada tahun 2016, dengan komoditas ikan yang terbanyak adalah ikan Nila, ikan Mas, Lele, dan ikan Nilem. Tabel 2.68. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2015-2019 No. Komoditas 2015 (Ton) 2016 (Ton) 2017 (Ton) 2018 (Ton) 2019 (Ton) 1 Mas 1.954,97 1.979,07 1.981,35 1.983,37 1979,75 2 Nila 2.113,44 2.100,49 2.098,14 2.123,08 2.127,56 3 Nilem 1.227,07 1.227,23 1.227,39 1.227,61 1.252,75 4 Mujair 730,36 702,61 701,00 698,82 655,93 5 Lele 1.407,19 1.411,91 1.456,39 1.500,76 1.415,17 6 Gurame 839,12 835,59 834,76 723,66 809,34 7 Tawes 1.018,51 1.023,05 980,81 1.024,32 1.001,53 II - 57 No. Komoditas 2015 (Ton) 2016 (Ton) 2017 (Ton) 2018 (Ton) 2019 (Ton) 8 Udang Galah 3,03 - - - - 9 Tambakan 506,13 512,32 513,06 512,79 507,56 10 Ikan Lainnya 175,94 183,78 184,23 184,83 233,03 Jumlah 9.975,75 9.976,05 9.977,13 9.979,24 9.982,62 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian di Kota Tasikmalaya selama 7 tahun terakhir relatif kecil dengan rata-rata produksi 9.977 ton per tahun dengan rata-rata peningkatan produksi pertahun ada di kisaran 0,001-0,03 persen. Pertumbuhan produksi ikan ini terlihat lambat seperti pada gambar di bawah ini: Gambar 2.17. Produksi Ikan di Kota Tasikmalaya Pelaksanaan urusan perikanan di Kota Tasikmalaya menjadi wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Berikut disajikan data pelaksanaan pelayanan umum urusan Perikanan. Tabel 2.69. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perikanan No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan Orang 100 52 100,00 100 2 Capaian produksi perikanan budidaya Ton 10.100 9.979,24 10,20 9.982,62 3 Angka produksi hasil perikanan Ton 191 199,38 195,20 312,80 4 Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar % 25 24,74 30,00 32,65 5 Jumlah masyarakat miskin sektor perikanan yang dibina Orang 75 100 75,00 50,00 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. 9,974.22 9,975.59 9,975.75 9,976.05 9,977.13 9,979.24 9,982.62 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi Ikan di Kota Tasikmalaya (Ton) II - 58 Aktifitas ekonomi di sektor perikanan melibatkan SDM sektor perikanan sebanyak 209 RTP pembenih, 12.234 RTP pembesaran yang telah bergabung ke dalam 350 kelompok pembudidaya ikan dan 2 unit Pelaksana Teknis (BBI dan Depo Pasar Ikan). Produksi ikan di Kota Tasikmalaya terdiri dari benih ikan dan ikan konsumsi. Produksi benih ikan di Kota Tasikmalaya sebagian besar diperoleh dari Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang saat ini berjumlah 61 unit. Ikan konsumsi diperoleh dari para pembudidaya ikan. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dengan jumlah 350 pokdakan, saat ini telah teregister berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Nomor : 523/Kep.024/DKP3/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 520/Kep.217/DKPPP/2020 tanggal 17 Maret 2020. Sebagai wadah kegiatan pembudidayaan telah terbentuk 1 (satu) Unit Pelayanan Pengembangan (UPP). 2.3.3.2. Pariwisata Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya masuk kedalam Rencana Pembangunan untuk KPPP Kawasan Pariwisata Kriya dan Budaya. KPPP (Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi) adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan. Rencana Pembangunan pada KPPP untuk Kawasan Pariwisata Kriya dan Budaya Kota Tasikmalaya meliputi kriya kelom geulis, payung geulis, dan bordir. Untuk kriya payung geulis yang terletak di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang telah diresmikan oleh Walikota Tasikmalaya pada tanggal 4 Februari 2019 dengan payung hukum berlandaskan kepada Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata. Pariwisata di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar. Secara lebih detail data objek wisata dan daya tarik wisata di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.70. Data Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kota Tasikmalaya No. Kecamatan Nama Objek Wisata Klasifikasi Objek Wisata Lokasi Keterangan 1 Kawalu 1. Makam Syekh Abdul Ghorib Wisata Budaya Kel. Gunung Gede Kecamatan Kawalu Objek Wisata Sudah Dikembangkan
1. 2.Air Tanjung Wisata Alam Jl. Air Tanjung- Tasikmalaya Objek Wisata Sudah Dikembangkan
2. 3.Bordir Kawalu Wisata Minat Khusus Jl. Perintis Kemerdekaan, Karsamenak Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
3. 4.Kampung Salapan ( Hutan Urug) - Gua Sarongge - Curug Sawidak - Puncak Nangela - Cadas Ngampar Wisata Alam Jl. Syekh Abdul Muhyi Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan II - 59 No. Kecamatan Nama Objek Wisata Klasifikasi Objek Wisata Lokasi Keterangan
4. 5.Bukit Lestari Wisata Alam RT 03 RW 03 Kel. Leuwiliang Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
5. 6.Arung Jeram Sungai Ciwulan Wisata Alam Jl. Syekh Abdul Muhyi Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
6. 7.Dalem Patuakan Wisata Budaya Tanjung 02/04 Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
7. 8.Makam Guning Saena Wisata Budaya Citamiang 06/08 Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
8. 9.Tugu Istiwa Wisata Budaya Citamiang 02/08 Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
9. 10.Makam H.M. Bakri Wisata Budaya Citamiang 02/08 Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
10. 11.Makam Eyang Ciseeng/ Cakranungrat Wisata Budaya Babakan Arsi 03/06 Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
11. 12.Makam H. Hasan Wisata Budaya Babakan Peundeuy 007 Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
12. 13.Makam Gn. Subang Wisata Budaya Cilamajang, Kawalu Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
13. 14.Makam Eyang Patinggi Wisata Budaya Leuwiliang, Kawalu Obyek wisata potensial yang belum kembangankan 2 Tamansari 1. Situ Cibeureum Wisata Alam Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari Objek Wisata Sudah Dikembangkan
14. 2.Kelom Gelis Wisata Minat Khusus Kp. Gobras Kel. Sukahurip Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
15. 3.Curug Tonjong Wisata Alam Kel. Setiawargi Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
16. 4.Situ Malingping Wisata Alam Kel. Tamanjaya Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
17. 5.Situ Cipajaran Wisata Alam Kel.Murgasari Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
18. 6.Makam Situ Malingping Wisata Budaya Kel.Tamanjaya Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
19. 7.Makam Situ Kasindang Wisata Budaya Kel. Tamanjaya Obyek wisata potensial yang belum kembangankan 3 Cibeureum 1. Petilasan Purbasari Wisata Budaya Jl. Letkol Basir Surya Objek Wisata Sudah Dikembangkan
20. 2.Pasir Pataya Wisata Rekreasi Kel. Ciakar Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
21. 3.Perkebunan Salak Wisata Minat Khusus Peundeuy, Kel. Ciakar Obyek wisata potensial yang belum kembangankan 4 Purbaratu 1. Arum Jeram sungai Citanduy Wisata Alam Kel. Sukajaya Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
22. 2.Wisata Edukasi Bambu Wisata Minat Khusus Kel. Sukajaya Produk Wisata potensial yang belum kembangankan
23. 3.Makam Syekh Kusumayuda Wisata Budaya Kel. Sukajaya Obyek wisata potensial yang belum kembangankan II - 60 No. Kecamatan Nama Objek Wisata Klasifikasi Objek Wisata Lokasi Keterangan
24. 4.Makam Tubagus Abdulah Wisata Budaya Purbaratu Obyek wisata potensial yang belum kembangankan
25. 5.Makam Jiwa Raga Wisata Budaya Purbaratu Obyek wisata potensial yang belum kembangankan 5 Tawang 1. Kuliner Tawang Wisata Minat Khusus Jl. BKR, Jl. Kolektoran Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
26. 2.Bangunan/Arsitektur Kuno Wisata Minat Khusu Jl. Galunggung, Jl. Tawangsari Obyek wisata potensial yang belum kembangankan 6 Cihideung 1. Pasar Minggu Dadaha Wisata Minat Khusus Jl. Dadaha Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
27. 2.Teejay Waterpark Wisata Rekreasi Komp. Plaza Asia Jl. KHZ mustofa Objek Wisata Sudah Dikembangkan
28. 3.MICE Wisata Minat Khusus Jl. Dadaha 7 Mangkubumi 1. Situ Gede Wisata Alam Kel. Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Objek Wisata Sudah Dikembangkan
29. 2.Makam Eyang Prabudilaya Wisata Budaya Kel. Batarsari Kecamatan Bungursari Objek Wisata Sudah Dikembangkan
30. 3.Mangkubumi Water Park Wisata Rekreasi Jl.A.H. Nasution KM. 7 Objek Wisata Sudah Dikembangkan
31. 4.Kampung Ulin Wisata Alam Kel. Linggajaya Objek Wisata Sudah Dikembangkan
32. 5.Perkebunan Buah Naga Wisata Minat Khusus Jl. Cibeet Obyek wisata potensial yang belum kembangankan 8 Indihiang 1. Situs Linggayoni Wisata Budaya Kel. Sukamaju Kidul Objek Wisata Sudah Dikembangkan
33. 2.Payung Geulis Tasik Wisata Minat Khusus Kel. Payingkiran Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
34. 3.Wisata Ciloseh Wisata Alam Kel. Payingkiran Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
35. 4.Lapang Minisoccer (Indosoccernesia) Wisata Minat Khusus Kel. Sukamaju Kidul Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan 9 Bungursari 1. Makam Eyang Dalem Sakarembong Wisata Budaya Kel. Batarsari Objek Wisata Sudah Dikembangkan
36. 2.Ma’arif Garden Wisata Alam Jl. Sukarindik No.71, Sukarindik Objek Wisata Sudah Dikembangkan
37. 3.Gedong Cai Wisata Alam 10 Cipedes 1. Taman Rekreasi Karang Resik Wisata Rekreasi Jl. Mohamad Hatta, Sukamanah Objek Wisata Sudah Dikembangkan
38. 2.Sentra Batik Wisata Minat Khusus Jl. Ciroyom No.20, Nagarasari, Kec. Cipedes Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
39. 3.Pesantren Benda 67 Wisata Minat Khusus Jl. Cisalak No.15, Benda, Nagarasari Obyek wisata potensial yang belum kembangankan Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2020 Apabila dilihat dari capaian kinerja urusan pariwisata di Kota Tasikmalaya, jumlah kunjungan wisata pada tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 541.421 orang pada tahun 2016 menjadi 589.000 orang pada tahun 2017 dan 650,553 orang pada tahun 2018 dan terakhir pada tahun 2019 menjadi 615.988. Semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tasikmalaya mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas akomodasi, II - 61 penginapan dan hotel serta peningkatan daya saing dan daya tarik wisata, pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholder kepariwisataan serta kejelasan dalam perencanaan pengembangan pariwisata kedepan. Untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Tasikmalaya, maka dibutuhkan sarana pendukung berupa penginapan seperti hotel, guest house, hostel, dan lain sebagainya. Tabel berikut merupakan data sarana penginapan di Kota Tasikmalaya. Tabel 2.71. Data Hotel di Kota Tasikmalaya Tahun 2019 No. Nama Hotel Alamat Kecamatan 1 City Hotel Jl. Sukalaya Barat RT: Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung Tasikmalaya Cihideung 2 Hotel Abadi Jl. Empang RT:01/01 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tawang 3 Hotel Aden 1/ Fresh Jl. RE Martadinata RT:01/01 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Cipedes 4 Hotel Aden 2 Jl. RE Martadinata RT:01/01 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Cipedes 5 Hotel Asri Jl. HZ Mustofa RT:01/01 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Cihideung 6 Hotel Borobudur Jl. SL Tobing RT:01/01 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Cihideung 7 Hotel Daya Grand Jl. Brigjen Sutoko RT:01/01 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Mangkubumi 8 Hotel Harmoni Jl. Rd Ikik Wiradikarta RT:01/011 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tawang 9 Hotel Horison Jl. Yudanegara RT:01/01 Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Cihideung 10 Hotel Kencana Jl. Yudanegara RT:01/01 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Cihideung 11 Hotel Linggajaya Jl. Raya Singaparna Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Mangkubumi 12 Hotel Mahkota Graha Jl. RE Martadinata RT:01/01 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Cipedes 13 Hotel Mandalawangi Jl. RE Martadinata Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Cihideung 14 Hotel Mangkubumi Jl. Raya Singaparna RT:1/01 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Mangkubumi 15 Hotel Pajajaran Jl. IR H Juanda RT:01/1 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Mangkubumi 16 Hotel Plamboyan Jl.Galunggung RT:01/01 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tawang 17 Hotel Ramayana Jl. RE Martadinata RT:24/01 Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Indihiang 18 Hotel Santika Jl. Yudanegara RT:01/01 Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Cihideung 19 Hotel Santosa Jl.Gunung Sabelah RT:1/01 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Cihideung 20 Hotel Sartika Jl. Perintis Kemerdekaan RT:01/01 Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Kawalu II - 62 No. Nama Hotel Alamat Kecamatan 21 Hotel Sehat Jl. Mitra Batik RT:01/01 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Cipedes 22 Hotel Selamat Jl. Empang RT:01/01 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tawang 23 Hotel Setuju Jl. Cilembang RT:01/01 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Mangkubumi 24 Hotel Srikandi Jl. RE. Martadinata Tasikmalaya RT: Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Tasikmalaya Indihiang 25 Hotel Tasik Jl. Komalasari RT:01/01 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tawang 26 Hotel Wijaya Kusuma Jl. IR H Juanda RT: Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Cihideung Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2020. Dari potensi pariwisata yang ada ini dapat dilihat capaian kinerja urusan pariwisata di Kota Tasikmalaya seperti pada table berikut: Tabel 2.72. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pariwisata No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Capaian kunjungan wisata melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan Orang 591.000 650,553 614.000 615.988 2 Jumlah Wirausaha Baru Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Jasa Usaha Pariwisata yang dibina Orang 100 58 100 100 Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2020. 2.3.3.3. Pertanian Sektor pertanian meliputi sektor pertanian tanaman pangan, sektor tanaman hortikultura, sektor tanaman perkebunan dan sektor peternakan. Produktivitas sektor pertanian ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan. Luas lahan pertanian di Kota Tasikmalaya sejak tahun 2009 samapai dengan 2019 terus mengalami penurunan dimana terjadi alih fungsi lahan sawah dari tahun 2009 s.d tahun 2019 seluas 388 Ha. Berdasarkan Statistik Pertanian dan Perikanan Perkembangan data luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.73. Data Luas Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2019 Tahun Jumlah Berkurang (Ha) 2009 6.172 12 2010 6.088 84 2011 6.076 12 2012 6.017 59 2013 5.999 18 2014 5.993 6 2015 5.990 3 II - 63 2016 5.962 28 2017 5.826 136 2018 5.799 27 2019 5.796 3 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020 Potensi lahan pertanian di Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 seluas 12.168 Ha. Potensi lahan pertanian ini berkurang sekitar 13 ha dibandingkan dengan tahun 2018 dengan luas 12.181 Ha. Sementara luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 adalah 5.796 Ha, berkurang 3 ha dari tahun 2018. Secara total lahan sawah berkurang hanya 3 Ha, namun kalau diteliti lebih lanjut maka pengurangan lahan sawah irigasi di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 ada seluas 98 Ha. Luas sawah ini tergantikan dari sawah tadah hujan yang bertambah 95 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.74. Data Luas Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Dan 2019 No. Jenis Sawah Angka Tahun 2018 (Ha) Angka Tahun 2019 (Ha) Bertambah / (Berkurang) (Ha)
40. 1.Irigasi 4.896 4.798 (-98)
41. 2.Tadah Hujan 903 998 95
42. 3.Rawa Pasang Surut - - -
43. 4.Rawa Lebak - - - Jumlah 5.799 5.796 (-3) Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020 Potensi sumberdaya pertanian berbentuk kelompok tani sebanyak 625 kelompok dengan jumlah anggota kelompok tani berjumlah 24.782 orang yang terdiri dari kelompok tani dewasa 452 kelompok, kelompok wanita tani (KWT) 129 kelompok, dan taruna tani 44 kelompok. Komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, palawija serta tanaman serealia lainnya. Padi merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya. Produksi padi periode 2012-2019 seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini: II - 64 Gambar 2.18. Produksi Padi Tahun 2012-2019 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. Jika konversi dari gabah ke beras sebesar 62,74 persen maka produksi beras di Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 sebanyak 42.690,18 ton atau 42.690.180 kg. Dengan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 sebanyak 663.517 orang, dan diasumsikan kebutuhan beras per kapita/tahun sebanyak 100 kg sehingga jumlah kebutuhan beras seluruh penduduk Kota Tasikmalaya selama satu tahun sebanyak 66.351,7 ton. Dengan demikian produksi beras di Kota Tasikmalaya belum dapat memenuhi kebutuhan makan penduduknya. Berdasarkan data tersebut produksi beras di Kota Tasikmalaya baru memenuhi 64 persen dari total kebutuhan. Terdapat defisit beras sebanyak 23.661,5 ton atau 36 persen. Tanaman palawija yang dominan di Kota Tasikmalaya adalah jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu, namun tren produksinya terus menurun sampai dengan 2018, namun terjadi peningkatan di tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 3,61. Total produksi tanaman palawija di Kota Tasikmalaya periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Gambar 2.19. Produksi Palawaija Tahun 2012-2019 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. 80,707.00 93,483.00 85,132.00 79,083.00 96,955.00 82,656 78,151 68,041 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi Padi (Ton) 8,751.00 6,487.00 6,937.00 5,369.00 3,865.00 4,488.00 3,569.00 3,698.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi Palawija (Ton) Series1 II - 65 Sektor tanaman hortikultura di Kota Tasikmalaya terdiri dari tanaman hortikulturan sayuran dan tanaman hortikultura buah-buahan. Komoditas tanaman hortikultura sayuran di Kota Tasikmalaya terdiri dari komoditas cabe besar, cabe rawit, tomat, ketimun, petsai/sawi, dan kacang panjang. Jumlah produksi tanaman hortikultura sayuran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari gambar terlihat bahwa dalam 2 tahun terakhir produksi sayuran di Kota Tasikmalaya cukup menggembirakan karena terdapat peningkatan dengan pertumbuhan yang bagus yaitu rata-rata 25,82 persen per tahun. Gambar 2.20. Produksi Komiditi Holitkultura Sayuran Tahun 2012-2019 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. Komoditas tanaman hortikultura buah-buahan di Kota Tasikmalaya terdiri dari komoditas salak, pisang, rambutan, mangga, pepaya, durian dan manggis. Produksi hortikultura buah-buahan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdapat peningkatan yang signifikan dengan pertumbuhan yang bagus yaitu rata-rata 26 per tahun. Jumlah produksi tanaman hortikultura buah-buahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 2.21. Produksi Komiditi Holitkultura Buah-buahan Tahun 2012-2019 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. 1,152.00 1,099.70 1,084.70 842.90 1,038.50 841.90 1,154.50 1,322.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi Komoditi Hortikultura Sayuran 4,169.40 2,930.30 2,946.63 2,480.12 2,104.20 3,181.40 3,959.20 5,692.20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi Komoditi Hortikultura Buah-Buahan II - 66 Komoditas tanaman perkebunan di Kota Tasikmalaya terdiri dari komoditas mendong, kelapa, lada, kakao, pala, kopi dan tembakau. Produksi tanaman perkebunan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir terus menurun. Jumlah produksi tanaman perkebunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2.22. Produksi Komiditi Perkebunan Tahun 2012-2019 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. Komoditas sektor peternakan terdiri dari ternak besar seperti sapi, kambing dan domba serta unggas seperti ayam dan itik. Selain itu terdapat produksi hasil peternakan seperti daging dan telur. Populasi ternak besar dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan walau dengan pertumbuhan yang lambat yaitu rata-rata 1,45 persen per tahun. Perkembangan populasi ternak besar di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 2.23. Populasi Ternak Tahun 2012-2019 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. 2,827.67 2,396.63 2,369.83 1,950.01 1,360.25 1,081.26 1,155.86 854.01 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi Komoditas Perkebunan (Ton) 18,655 18,060 17,784 18,921 19,414 19,812 20,160 20,311 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Populasi Ternak (Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba) (Ekor) II - 67 Populasi unggas dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dengan pertumbuhan yang lambat yaitu rata-rata 1,97 persen per tahun. Perkembangan populasi ternak besar di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 2.24. Populasi Unggas Tahun 2012-2019 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. Produksi daging dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Produksi daging sangat anjlok pada tahun 2017 kecuali daging ayam bukan ras (buras), daging ayam ras petelur dan itik yang terus mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal impor daging beku dan sapi potong. Kemudian produksi daging berangsur baik pada tahun 2018 dan 2019 dengan adanya tren peningkatan dengan pertumbuhan yang cukup cepat di kisaran 27 persen

(2019)dan 48 persen (2018). Perkembangan produksi daging di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2.25. Produksi Daging Tahun 2012-2019 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. 1,716,878 1,746,370 1,836,600 1,874,857 1,941,327 1,958,012 1,989,498 2,022,569 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Populasi Unggas (Ayam, Itik) (Ekor) 4,739,981.61 5,271,255.91 7,865,182.00 9,110,143.00 10,550,188.00 4,212,761.00 6,239,803.00 7,966,244.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi Daging (Kg) II - 68 Produksi telur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dengan pertumbuhan yang cukup bagus yaitu rata-rata 2,78 persen per tahun. Perkembangan produksi telur di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 2.26. Produksi Telur Tahun 2012-2019 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. Di sektor peternakan, sarana prasarana milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan. Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH dan Pasar Hewan. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan. Memperhatikan capaian produksi sektor pertanian di atas, maka kinerja sektor ini cukup menggembirakan khususnya pada komoditas palawija, hortikultura, ternak besar, unggas, daging dan telur. Namun sangat memprihatinkan untuk produksi padi dan tanaman perkebunan. Berhubung padi merupakan komoditas utama yang diusahakan oleh petani di Kota Tasikmalaya, maka bukanlah hal yang mengejutkan kalau penurunan produksi padi ini memberikan dampak buruk terhadap rendahnya angka PDRB sub kategori pertanian, kehutanan perikanan. Data menunjukan kontribusi sektor pertanian, kehutanan perikanan terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya semakin turun dari 5,62 pada tahun 2015 menjadi 4,85 pada tahun 2019. Selain berdampak terhadap capaian angka PDRB kategori pertanian, kehutanan perikanan, kondisi di atas sangat mempengaruhi terhadap capaian pelayanan umum pada urusan pertanian. Ada beberapa capaian target indikator urusan pertanian sampai dengan tahun 2019 tidak tercapai sebagaimana yang telah dicantumkan dalam RPJMD 2017-2022 khususnya 1,454,670.00 1,494,030.00 1,573,286.00 1,772,836.00 1,838,288.00 1,871,190.00 1,901,201.00 1,977,900.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Produksi Telur (Kg) II - 69 untuk sektor tanaman pangan. Untuk populasi ternak walaupun data di atas menunjukkan peningkatan, namun capaian ini masih berada di bawah target di RPJMD untuk tahun 2019. Berikut ini capaian pelayanan umum urusan pertanian tahun 2018 dan 2019: Tabel 2.75. Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Persentase produksi tanaman pangan % 1 -6,22 1,00 -11,93 2 Persentase produksi hortikultura dan perkebunan % 1 22,82 1,00 26,79 3 Persentase produksi peternakan % 4 33,81 4,00 21,44 4 Jumlah petani miskin yang dibina Orang 300 410 300,00 352 5 Jumlah Wirausaha Baru Sektor Pertanian dan Perikanan Yang Dibina Orang 300 187 300,00 300 6 Capaian Produksi Tanaman Pangan Ton 90.000 81.720 91800 71.970 7 Jumlah Gapoktan yang dibina Gapoktan 64 64 64,00 64 8 Capaian peningkatan omset hasil olahan tanaman pangan % 5 39,41 5,00 21,67 9 Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak % 100 100 100,00 100 10 Persentase peningkatan populasi ternak % 1 1,61 2,00 0,25 11 Persentase peningkatan hasil produksi peternakan % 4 33,81 4,00 21,44 12 Jumlah Wirausaha baru sektor pertanian Orang 200 135 200,00 200 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2020. 2.3.3.4. Perdagangan Perekonomian Kota Tasikmalaya banyak didorong dan didukung oleh kategori perdagangan. Berikut capaian layanan urusan perdagangan sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 2.76. Capaian Pelayanan Umum Urusan Perdagangan No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik % 100 100 100 100 2 Persentase alat UTTP yang bertera sah % 50 65,83 60 80,44 3 Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina Orang 400 328 400 354 4 Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina Orang 450 450 200 400 5 Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor % 2 - 2 3,21 6 Persentase Pelaku usaha yang dibina % 100 100 100 104 II - 70 No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 7 Persentase peningkatan omset pelaku usaha % 5 5 5 4,58 8 Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal % 100 100 100 343 9 Persentase Pasar yang dibina % 100 100 100 100 10 Nilai ekspor bersih US$ (ribuan) 38.000 34.000 39.000 14.993,52 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. Dalam urusan perdagangan ada hal yang sangat penting yatu pelayanan tera dan tera ulang UTTP. Pelayanan tera dan tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Tasikmalaya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang kewenangannya diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. UPTD Metrologi Legal sebagai UPTD pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, merupakan salah satu UPTD yang mengimplementasikan pelayanan publik. Pemerintah Daerah wajib untuk memfasilitasi pelaksanaan pengawasan metrologi legal untuk melindungi masyarakat dari penipuan/pemalsuan timbangan, diantaranya dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan apabila masyarakat sebagai wajib tera/tera ulang akan memeriksa atau menguji UTTP. Pada 2018 Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU). Jenis dan pemilik UTTP di Kota Tasikmalaya cukup banyak. Di lain pihak UPTD Metrologi Legal Kota Tasikmalaya juga masih melayani pemilik UTTP dari wilayah Kabupaten Ciamis karena UPTD Metrologi Legalnya belum operasional. Jenis dan jumlah UTTP yang dimiliki pedagang di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta yang dimiliki masyarakat di 10 kecamatan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Total ada 22.958 UTTP dari berbagai jenis yang dimiliki pelaku usaha di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta masyarakat di 10 kecamatan. Gambar 2.27. Jumlah UTTP Berdasarkan Jenis UTTP Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. 3,193 314 372 753 174 500 33 4 94 1 17,520 Jumlah UTTP Berdasarkan Jenis UTTP (Buah) II - 71 Pemilik UTTP juga tersebar di SPBU, SPBE, Perum Bulog, Perusahaan Ekspedisi, Kantor Pos, Tempat Pelayanan Kesehatan dan perusahaan lainnya dengan jumlah jenis UTTP sebanyak 30 jenis sebanyak 1.059 buah. Ada juga UTTP yang terpasang di Pelanggan Air dan Listrik di 10 kecamatan sebanyak 27.467 meter air dan 220.513 kWh meter. Namun kesadaran masyarakat atau pemilik UTTP untuk melakukan tera ulang UTTP belum optimal sehingga sosialisasi dan pelayanan tera ulang perlu lebih ditingkatkan, sehingga tidak ada konsumen yang dirugikan. Berikut adalah hasil pengawasan terhadap UTTP. Tabel 2.77. Hasil Pengawasan Terhadap UTTP Tahun Jumlah UTTP Satuan Ukuran yang Benar Jumlah BDKT yang Diawasi Produk BDKT Sesuai Ketentuan Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan 2018 230 77 15 (23%) 245 SU (80%) 2019 352 64 31 (50%) 295 SU (84%) Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2019. Kemajuan kategori perdagangan besar dan eceran sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian di Kota Tasikmalaya ditunjang dengan keberadaan sarana prasarana yang cukup memadai dan pelaku usaha perdagangan yang besar pula. Penataan pasar-pasar rakyat menjadi salah satu strategi yang diambil dalam rangka meningkatkan potensi di kategori perdagangan. Sampai tahun 2019 di Kota Tasikmalaya terdapat 10 (sepuluh) pasar rakyat dengan jumlah los 276 unit, kios 4141 unit dan 2324 dasaran. Pasar rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya semakin penting sebagai pusat lalu lintas perdagangan hasil pertanian dan hasil industri kecil menengah dari dan ke berbagai wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Saat ini, Pasar Cikurubuk menjadi pasar induk hasil bumi bagi masyarakat di wilayah Priangan Timur, yang mampu memasarkan berbagai produk hasil pertanian paling lengkap, seperti: beras, sayuran, daging, ikan, telur dan lainnya serta hasil industri kecil menengah seperti alas kaki dan bordir. Tabel 2.78. Jumlah Pasar Rakyat Tahun 2019 No. Nama Pasar Alamat Tahun Pemba- ngunan Luas Jumlah Tanah (m2) Bangu nan (m2) Lan tai Los Kios Dasaran 1 Pasar Cikurubuk Jl. Residen Ardiwinangun, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi 1994 43.120 25.650 1 50 2.772 1.867 2 Pasar Pancasila Jl. Pancasila, Kel. Lengkongsari Kec. Tawang 1995 6.540 4.656 1 60 249 300 3 Pasar Indihiang Jl. Letnan Harun, Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang 1997 10.622 743 1 0 402 50 II - 72 No. Nama Pasar Alamat Tahun Pemba- ngunan Luas Jumlah Tanah (m2) Bangu nan (m2) Lan tai Los Kios Dasaran 4 Pasar Padayungan Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tugujaya Kec. Cihideung 1995 9.000 1.968 1 0 261 20 5 Pasar Cibeuti Jl. Raya Cibeuti Kel. Cibeuti Kec. Kawalu 1990 696 691 1 12 44 0 6 Pasar Gegernoong Jl. Raya Tamansari Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari 1999 1.000 538 1 0 91 10 7 Pasar Burung dan Besi Jl. Kh. Ez. Mutaqien, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi 1997 6.407 444 1 0 244 40 8 Pasar Nyemplong/ Sindang Hayu Setiawargi Kel. Setiawargi Kec. Tamansari 2016 5.650 1.364 1 26 0 37 9 Pasar Cibeureum Jl. Kh. Khoer Affandi Kel. Margabakti Kec. Cibeuruem 2018 4.630 2.989 1 128 78 0 10 Pasar Purbaratu Belum beroperasi 2019 276 4141 2324 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. Meskipun kategori perdagangan sudah cukup baik tetapi masih perlu peningkatan pada sarana dan prasarananya. Pasar-pasar tersebut secara bertahap harus ditingkatkan kebersihan, ketertiban dan kenyamanannya untuk meningkatkan daya saing dengan pasar-pasar modern atau pusat perbelanjaan dan minimart yang ada. Tabel 2.79. Pusat Perbelanjaan di Kota Tasikmalaya No. Nama Pusat Perbelanjaan Alamat 1 Yogya HZ Jl. HZ Mustofa No. 124 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung 2 Asia Toserba Jl. HZ. Mustofa No. 72 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung 3 Yogya Mitrabatik Jl. Mitra Batik No. 81-83 Kel. Cipedes Kec. Cipedes 4 Plaza Asia (PT. Asia San Prima Jaya) Jl. HZ. Mustofa Kel. Tuguraja Kec. Cihideung 5 Agung Toserba Jl. HZ Mustofa Kel. Yudanegara Kec. Cihideung 6 Giant Jl. Pasar Wetan Komplek Mayasari Plaza Kel. Argasari Kec. Cihideung 7 Lotte Mart Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kersamenak Kec. Kawalu 8 Mega M (PT. Matahari Putra Prima) Jl. Veteran No. 10 Kel. Cilembang Kec. Cihideung 9 Transmart Jl. Ir. H, Juanda Kel. Panglayungan Kec. Cipedes 10 Mayasari Plaza Jl. Pasar Wetan Kel. Argasari Kec. Cihideung Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. Selain pasar rakyat dan pusat perbelanjaan sarana perdagangan di Kota Tasikmalaya juga didukung oleh 200 mini market yang tersebar di 10 kecamatan. Sebaran mini market di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: II - 73 Tabel 2.80. Jumlah Mini Market Tahun 2019 No. Nama Kecamatan Jenis Jumlah Lokal Francise Reguler 1 Bungursari 1 5 0 6 2 Cibeureum 14 1 3 18 3 Cihideung 17 3 5 25 4 Cipedes 19 6 7 32 5 Indihiang 15 2 2 19 6 Kawalu 20 4 0 24 7 Mangkubumi 8 4 4 16 8 Purbaratu 6 0 1 7 9 Tamansari 15 0 3 18 10 Tawang 31 1 3 35 146 26 28 200 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. Pelaku usaha di pusat perbelanjaan dikuasai oleh pelaku usaha menengah ke atas yang persentasenya kecil. Pelaku usaha perdagangan di Kota Tasikmalaya jumlahnya didominasi oleh pelaku usaha mikro. Sehingga masih sedikit pelaku usaha perdagangan yang berorientasi ekspor dengan omset yang masih rendah. Memperhatikan ekspor bersih perdagangan yaitu nilai ekspor dikurangi nilai impor, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2017- 2019) perkembangannya terus menurun. Pada tahun 2017 ekspor bersih Kota Tasikmalaya sebesar US$38.371.754,37 kemudian menjadi US$34.385.652,02 di tahun 2018 dan US$14.993.520,21 di tahun 2019. Data lebih lanjut mengenai pelaku usaha perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.81. Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan No. Jenis Jumlah 1 Usaha Mikro yang Sudah Terdaftar 120 2 Usaha Mikro Anggota Koperasi LPM 2.332 3 PKL Kojengkang 780 4 PKL sepanjang jalan Kota Tasikmalaya (21 ruas jalan) 1.371 5 PKL Selter Lingkar Dadaha 140 6 Peserta Program Kemiskinan 600 Jumlah 4.784 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. Sebagai daerah perkotaan, Kota Tasikmalaya sebagaimana kota-kota lainnya juga menghadapi permasalahan berkaitan dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL ini tersebar 21 ruas jalan serta di beberapa titik di pusat Kota Tasikmalaya. Diakui atau tidak keberadaan PKL dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. PKL di Kota Tasikmalaya belum tertata dengan baik, terkesan semrawut dan mengganggu fungsi jalan dan trotoar. Data menunjukkan bahwa PKL berdagang di badan jalan sebanyak 49 persen dan trotoar sebanyak 39 persen dan sebanyak 27 persen waktu berdagang antara pukul 6-21 wib waktu dan 49 persen merupakan PKL makanan siap saji. II - 74 Kota Tasikmalaya memiliki banyak potensi kerajinan dan industri kreatif yang tersebar di beberapa sentra-sentra industri Kota Tasikmalaya yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Seluruh potensi kerajinan ini perlus didukung dengan fasilitas sarana prasarana promosi dan pemasaran produk industri kreatif dengan membangun tempat pameran khususnya untuk produk industri kreatif sebagai salah satu dari pengembangan pasar melalui promosi. Peranan sarana prasarana promosi dan pemasaran produk industri kreatif menjadi hal yang sangat penting sebagai media paling efektif untuk membangun citra usaha dan pemasaran produk. Dengan adanya sarana prasarana produk tersebut, masyarakat bisa lebih mudah dalam mendapatkan produk-produk unggulan. Para pengusaha perajin dapat sekaligus mendapat pembinaan aspek pemasaran. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Tasikmalaya harus terus berupaya memfasilitasi kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Promosi dan Pemasaran yang terpusat di satu titik yang bisa menampung berbagai jenis produk unggulan Kota Tasikmalaya, berikut fasilitasnya yang memadai. Kegiatan ini diharapkan berpengaruh pada akselerasi sosialisasi dan promosi Kota Tasikmalaya termasuk produk unggulan, seperti mendong, kerajinan kayu/bambu, bordir, alas kaki meubel, payung geulis dan makanan olahan. 2.3.3.5. Perindustrian Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan. Namun demikian, IKM saat ini dihadapkan pada persaingan pasar yang lebih ketat lagi ketika telah berlakunya Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC), yang berlaku sejak Tahun

2015.Produk dari luar negeri terutama negara-negara ASEAN semakin deras masuk ke pasar Indonesia dengan harga dan kualitas yang cukup bersaing. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan produk IKM kita akan kalah bersaing dan tersingkir. Untuk menghadapi dampak negatif akibat adanya persaingan, perlu dilakukan langkah antisipatif dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing para IKM, yaitu dengan melakukan peningkatan desain, standardisasi mutu, peningkatan kualitas produk dan inovasi desain produk baik aspek sumber daya manusia, teknologi maupun peluang pasar. Berikut ini data potensi komoditi unggulan Kota Tasikmalaya : Tabel 2.82. Perkembangan Potensi Komoditi Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2018 No. Komoditi Unit Usaha Tenaga Kerja (Orang) Nilai Investasi (Rp.000) NILAI PRODUKSI 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 1 Bordir 1.387 1.401 1.416 1.424 13.981 14.071 14.097 240.726.442 243.329.416 244.404.416 1.052.097.876 1.066.657.116 1.067.757.116 2 Kerajinan Mendong 173 174 175 175 2.262 2.292 2.292 6.891.232 7.011.232 7.011.232 222.387 43.203.874 43.203.874 3 Kerajinan Bambu 75 75 75 75 660 660 660 1.200.036 1.200.038 1.200.038 5.466.606 5.466.606 5.466.606 II - 75 No. Komoditi Unit Usaha Tenaga Kerja (Orang) Nilai Investasi (Rp.000) NILAI PRODUKSI 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 4 Alas Kaki (Kelom Geulis & Sandal, sepatu) 519 525 544 551 6.132 6.202 6.213 48.385.612 49.019.562 50.586.562 389.531.430 393.146.430 395.566.430 5 Kayu Olahan 207 213 228 235 1.299 1.491 1.538 10.196.699 26.971.699 28.677.699 63.623.745 75.006.245 82.656.245 6 Batik 41 41 41 43 695 695 695 7.840.576 7.840.576 7.840.576 51.540.682 51.540.682 51.540.682 7 Payung Geulis 7 8 8 8 47 56 56 45.500 78.500 78.500 636.800 1.216.800 1.216.800 8 Makanan Olahan 534 560 772 880 4.789 5.049 5.143 42.107.960 51.790.460 52.860.460 708.296.238 947.719.830 950.004.830 9 Bahan Bangunan 319 321 323 324 4.124 4.132 4.152 216.419.677 216.619.677 216.770.677 560.310.403 561.840.403 561840403 10 Pakaian Jadi 104 108 226 288 1.658 1.691 1.711 23.629.800 24.085.800 24.188.800 164.960.350 167.605.350 167.930.350 11 Percetakan 39 43 55 56 362 375 387 9.021.000 9.566.000 9.566.000 29.039.462 31.521.862 31.521.862 12 Lain-Lain 126 127 220 231 3.079 3.081 3.099 68.773.084 68.925.084 69.590.084 417.897.576 418.522.576 419.972.576 JUMLAH 3.531 3.596 4.083 4.290 39.088 39.795 40.043 675.237.618 706.438.044 712.775.044 3.443.623.555 3.763.447.774 3.778.677.774 PERTUMBUHAN 1,84 13,54 5,07 1,81 0,62 4,62 0,90 9,29 0,40 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2019. Tabel 2.83. Perkembangan Jumlah Unit Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2019 No Komoditi dan Klasifikasi Industri Unit Usaha (UU) Ket. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 A. Komoditi Unggulan : 1 Bordir : 1.371 1.387 1.397 1.401 1.416 1.424

a.Mikro 642 642 650 652 651 659
b.Kecil 625 634 635 636 652 652
c.Menengah 104 111 112 113 113 113
d.Besar 0 0 0 0 0 0 2 Kerajinan Mendong : 173 173 174 174 175 175
a.Mikro 136 136 137 137 137 137
b.Kecil 36 36 36 36 37 37
c.Menengah 1 1 1 1 1 1
d.Besar 0 0 0 0 0 0 3 Kerajinan Bambu : 75 75 75 75 75 75
a.Mikro 71 71 71 71 66 66
b.Kecil 3 3 3 3 8 8
c.Menengah 1 1 1 1 1 1
d.Besar 0 0 0 0 0 0 4 Alas Kaki (Sandal, Sepatu, Kelom Geulis) : 513 519 523 525 544 551
a.Mikro 242 242 246 248 199 206
b.Kecil 260 266 266 266 323 323
c.Menengah 11 11 11 11 22 22
d.Besar 0 0 0 0 0 0 5 Kayu Olahan (Meubel) : 206 207 211 213 228 235
a.Mikro 147 147 149 149 158 165
b.Kecil 59 60 62 64 66 66
c.Menengah 0 0 0 0 3 3
d.Besar 0 0 0 0 1 1 6 Batik : 41 41 41 41 41 43
a.Mikro 20 20 20 20 20 22 II - 76 No Komoditi dan Klasifikasi Industri Unit Usaha (UU) Ket. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
b.Kecil 19 19 19 19 19 19
c.Menengah 2 2 2 2 2 2
d.Besar 0 0 0 0 0 0 7 Payung Geulis : 7 7 8 8 8 8
a.Mikro 7 7 8 8 0 0
b.Kecil 0 0 0 0 8 8
c.Menengah 0 0 0 0 0 0
d.Besar 0 0 0 0 0 0 8 Makanan Olahan : 534 545 552 560 772 880
a.Mikro 371 375 382 390 533 641
b.Kecil 149 156 156 156 222 222
c.Menengah 14 14 14 14 17 17
d.Besar 0 0 0 0 0 0 JUMLAH A 2.920 2.954 2.981 2.997 3.259 3.391
a.Mikro 1.636 1.640 1.663 1.675 1.764 1.896
b.Kecil 1.151 1.174 1.177 1.180 1.335 1.335
c.Menengah 133 140 141 142 159 159
d.Besar 0 0 0 0 1 1 B. Komoditi Lainnya : 1 Bahan Bangunan : 308 314 319 321 323 324
a.Mikro 213 215 220 220 217 218
b.Kecil 85 89 89 91 90 90
c.Menengah 7 7 7 7 13 13
d.Besar 3 3 3 3 3 3 2 Pakaian Jadi : 92 100 104 108 226 288
a.Mikro 22 23 27 31 149 211
b.Kecil 60 67 67 67 67 67
c.Menengah 10 10 10 10 10 10
d.Besar 0 0 0 0 0 0 3 Percetakan : 36 37 39 43 55 56
a.Mikro 8 8 10 14 15 16
b.Kecil 24 25 25 25 36 36
c.Menengah 4 4 4 4 4 4
d.Besar 0 0 0 0 0 0 4 Lain-lain : 116 121 126 127 220 231
a.Mikro 40 40 41 42 127 138
b.Kecil 60 65 69 69 73 73
c.Menengah 16 16 16 16 20 20
d.Besar 0 0 0 0 0 0 JUMLAH B 552 572 588 599 824 899
a.Mikro 283 286 298 307 508 583
b.Kecil 229 246 250 252 266 266
c.Menengah 37 37 37 37 47 47
d.Besar 3 3 3 3 3 3 TOTAL A+B 3.472 3.526 3.569 3.596 4.083 4.290 II - 77 No Komoditi dan Klasifikasi Industri Unit Usaha (UU) Ket. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
a.Mikro 1.919 1.926 1.961 1.982 2.272 2.479
b.Kecil 1.380 1.420 1.427 1.432 1.601 1.601
c.Menengah 170 177 178 179 206 206
d.Besar 3 3 3 3 4 4 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. Adapun capaian pelaksanaan urusan industri dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.84. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Industri No. Indikator Satuan 2018 2019 Target Capaian Target Capaian 1 Persentase pertumbuhan industri % 2 11,68 2 5,07 2 Jumlah sentra IKM yang dikembangkan Buah 4 4 3 3 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. Pengembangan perindustrian diarahkan dalam kategori kecil dan menengah. Pertumbuhan industri pada tahun 2019 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Pada Tahun 2019 pertumbuhan industry mencapai 5,07% sedangkan tahun 2018 mencapai 11,68%. Adapun snetra IKM yang dikembangkan sebanyak 3 sentra berkurang dari 4 sentra pada tahun 2019. Namun apabila dilihat dari target, kedua indikator tersebut tercapai bahkan ada yang terlampaui. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
1. 1.Pengeluaran Konsumsi Perkapita Angka konsumsi perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2015-2019 terus meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.85. Angka Konsumsi Perkapita di Kota Tasikmalaya Tahun 2015-2019 No Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
2. 1.Total Pengeluaran per kapita 11.323.770,0 12.412.387,8 13,348,35 14.459,94 15.710,37
3. 2.Jumlah Penduduk 657.477 659.606 661.404 662.723 663.517 3. Rata-rata Pengeluaran perkapita (juta) 17,24 18,69 20,18 21,82 23,68 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2020.
4. 2.Persentase Konsumsi Non Pangan Perkapita Persentase konsumsi non pangan perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2014-2018 terus menurun, pada tahun 2014 rasio angka konsumsi perkapita sebesar 53,68%, menurun menjadi 51,97% pada tahun 2016 menurun lagi menjadi 51,21% pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: II - 78 Tabel 2.86. Persentase Konsumsi Non Pangan perkapita di Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2018 No. Kelompok Konsumsi Satuan 2014 2015 2016 2017 2018
5. 1.Makanan dan Minuman Selain Restoran (Pangan) Milyar Rp 4.721,75 5.301,37 5.922,66 6.400,16 7.054,52 Persentase % 46,32 46,76 48,03 47,95 48,79 Pengeluaran Pangan Perkapita Juta Rp 7,21 8,06 8,98 9,68 10,64
6. 2.Non Pangan 5.471,59 6.036,06 6.408,08 6.948,18 7.405,43 Persentase 53,68 53,24 51,97 52,05 51,21 Pengeluaran Non Pangan Perkapita Juta Rp 8,36 9,18 9,72 10,51 11,17 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019. 2.4.2. Iklim Berinvestasi
7. 1.Angka Kriminalitas Investasi dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum suatu daerah yang salah satu indikatornya adalah jumlah kriminalitas yang terjadi. Jumlah tindakan kriminalitas di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.87. Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2015-2019 No. Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Kasus Narkoba 57 49 59 0 0 2 Jumlah Kasus Pembunuhan 1 1 1 0 1 3 Jumlah Kejahatan Seksual 50 32 30 35 26 4 Jumlah Kasus Penganiayaan 57 41 31 57 43 5 Jumlah Kasus Pencurian 134 113 74 108 77 6 Jumlah Kasus Penipuan 157 114 84 132 96 7 Jumlah Kasus Pemalsuan Uang 0 0 0 0 1 8 Jumlah Pidana Lainnya - - - 98 122 9 Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun 568 406 319 430 366 Sumber : Polres Tasikmalaya Kota dan Kantor Satpol PP, 2020 (diolah)
8. 2.Jumlah Demonstrasi Selain tingkat kriminalitas, kondisi keamanan dan ketertiban yang dapat mempengaruhi investasi daerah adalah banyaknya demonstrasi yang terjadi disuatu daerah. Jumlah demonstrasi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini: II - 79 Tabel 2.88. Jumlah Demonstrasi di Kota Tasikmalaya Tahun 2015-2019 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
9. 1.Bidang Politik 3 0 3 1 9
10. 2.Ekonomi 7 5 12 3 7
11. 3.Lainnya 32 34 32 9 19 Jumlah 42 39 47 13 35 Sumber : Polres Tasikmalaya Kota dan Kantor Satpol PP, 2020 (diolah) 2.4.3. Kualitas Sumber Daya Manusia
12. 1.Tingkat Ketergantungan Tingkat ketergantungan penduduk ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan (Dependency Ratio). Angka ini menggambarkan berapa besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Selain itu, angka ini dijadikan pula sebagai indicator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, apakah tergolong daerah maju atau sedang berkembang. Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 sebesar 48,31. Hal ini berarti, bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 48 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas). Angka ini menyatakan bahwa masih banyak penduduk usia tidak produktif yang ditanggung penduduk usia produktif. Semakin besar angka beban ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2019. Gambar 2.28. Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Tasikmalaya 2016-2018 48.22 48.24 48.26 48.28 48.3 48.32 2016 2017 2018 48.26 48.29 48.31 Angka Beban Ketergantungan II - 80 2.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 Kinerja RPJMD tahun 2013-2017 dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana diuraikan di bawah ini : Tabel 2.89. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 No Misi Tujuan/sasaran/ Program Daerah Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Daerah Kondisi Awal 2017 Target Capaian 2018 2019 Target Capaian Relisasi Target Capaian Relisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal T1. Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius (%) - 63 70 65 86,92 S1. Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) 3 3 0 3 0 P1 : Program Magrib Mengaji Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti Program Magrib Mengaji (%) 65 70 100 75 89,56 P2 : Program Tasik Berkarakter Persentase siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti pendidikan karakter (%) 95 100 100 100 Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan berwawasan kebangsaan (%) 100 100 100 100 Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan hari besar keagamaan (%) 45,5 50 72,7 54,54 T2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%) 55 60 61 65 65,22 S2. Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah Persentase kelompok seni budaya aktif (%) 55 60 63 65 64,71 P3 : Program Tasik Berbudaya Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah (%) 60 63 65 65,22 Persentase pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah tingkat kota (%) 100 100 100 100 II - 81 No Misi Tujuan/sasaran/ Program Daerah Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Daerah Kondisi Awal 2017 Target Capaian 2018 2019 Target Capaian Relisasi Target Capaian Relisasi 2 Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat T3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Angka kemiskinan (%) 14,8 13,80 12,71 12.80 11,60 S3. Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Persentase Penanganan PMKS (%) 71.5 74.5 74,47 77.4 79,31 P4 : Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Persentase rumah tangga miskin yang terlayani program jaminan dan perlindungan sosial (%) 80 82 74,34 85 99,64 P5 : Program Tasik Bersedekah Jumlah sedekah yang terkumpul (milyar rupiah) 0,6 1 0,338 1,25 0,291 P6 : Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif) Jumlah sasaran penerima Program Gema Madani (kelompok/oran g) 4815 5.000 12.582 5.000 5.900 P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK) Jumlah keluarga miskin yang mendapat program P3KK 460 600 910 600 912 T4. Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,91 6,95 5,94 7,06 5,97 PDRB ADH Berlaku (triliyun rupiah) 18,44 20,33 20,09 22,44 21,75 PDRB Perkapita ADH Berlaku (juta rupiah) 27,8 30,6 30,32 33,7 32,78 Pengeluaran Perkapita (juta rupiah) 9,51 9,84 9,86 10,16 10,41 Inflasi daerah (%) 3.98 3,76 2,30 3,53 1,72 Indeks gini (point) 0.41 0,4 0,39 0,39 Data belum tersedia S4. Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa Indek daya beli (point) 68,6 69,64 69,69 70,64 71,37 Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan 4,65 4,67 6.21 4,69 7,72 Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran; 5,15 7,40 4,58 7,9 6,85 Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,5 5,35 8,57 5,08 7,83 II - 82 No Misi Tujuan/sasaran/ Program Daerah Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Daerah Kondisi Awal 2017 Target Capaian 2018 2019 Target Capaian Relisasi Target Capaian Relisasi Nilai investasi daerah (milyar rupiah) 305 325 520 350 1.223 Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 589.000 591.000 650.553 614.000 615.988 P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah Persentase Koperasi sehat (%) 0 4 3 8 8,45 Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil (%) 0 1 4,1 1 8,98 Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang meningkat omsetnya (%) 0 2 5,0 2 3,41 Persentase Industri Kecil Menengah berkualitas (%) 0 2 5,1 2 4,19 Capaian penerbitan Perijinan Terpadu tepat waktu sesuai SOP (%) 0 100 81 100 100 S5. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,89 6,2 6,85 5,6 6,75 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 64.58 65.69 62,75 65.90 65,38 P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru Jumlah Wirausaha Baru (orang) 0 1000 757 1.000 954 P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten (%) 0 40 45,83 45 57,55 S6 :Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,42 1,94 -0,15 1,9 -0,05 Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point) 67,6 70 73 74 76,5 P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian (%) 2,7 3 12,61 3,2 -5,96 Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point) 80 81 82,8 82 91,11 II - 83 No Misi Tujuan/sasaran/ Program Daerah Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Daerah Kondisi Awal 2017 Target Capaian 2018 2019 Target Capaian Relisasi Target Capaian Relisasi 3 Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan T5. Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan berkelanjutan Persentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%) 66,07 68,62 72,36 69,68 74,83 S7. Meningkatnya layanan jalan yang mantap, aman, nyaman dan inklusif Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%) 83 86 87,88 89 90,08 P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%) 86 87,88 89 90,08 Rasio Jaringan Irigasi (point) 0,044 0,047 0,053 0,05 0,063 S8. Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat Persentase rumah tangga bersanitasi (%) 41,04 41,17 58,65 41,3 60,42 P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya) Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%) 44,6 52,7 61,65 59,81 97,78 S9. Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan sesuai tata ruang wilayah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point) 73,52 70,56 73,72 73,99 P14 : Program Tasik Resik Penambahan ruang terbuka hijau (Ha) 7,14 7,94 8,56 9,44 10,30 Persentase Penanganan Sampah (%) 67,46 61,8 59,59 73.46 71,04 4 Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia T6. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Indek Pembangunan Manusia (point) 71.35 71.99 72,03 72.72 72,84 S10. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan Indeks Pendidikan (point) 66.75 67.22 67,41 67.97 67,77 P15 : Program Tasik Cerdas Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 9,03 8.73 9,04 8.87 9,13 Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,62 13.73 13,42 13.82 13,44 S11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indek Kesehatan (point) 79.33 79.70 79,54 80.11 79,89 P16 : Program Tasik Sehat Usia Harapan Hidup (tahun) 71.57 71.80 71,7 72.07 71,93 Angka Kematian Ibu (per 100.000) 116,75 100,98 151.6 83,89 93,94 Angka Kematian Bayi (per 1.000) 6,09 5,72 6.72 5,29 5,29 II - 84 No Misi Tujuan/sasaran/ Program Daerah Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Daerah Kondisi Awal 2017 Target Capaian 2018 2019 Target Capaian Relisasi Target Capaian Relisasi Prevalensi Stunting (%) 12,3 11 10,8 10,5 10,95 S12. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%) - 10 12 11 12 P17 : Program Tasik Muda Berprestasi Jumlah prestasi bidang kepemudaan (buah) 2 3 2 3 Persentase peningkatan nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat (%) 2 2 3 3 S13. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Angka Kriminalitas (point) 4,8 3,7 5,11 3,2 5,51 Persentase Penanganan Bencana Daerah (%) 100 100 100 100 100 P18 : Program Tasik Siaga (Siap, Aman Terjaga) Persentase penegakan Peraturan Daerah (%) 80 86 85 84,84 Persentase penanganan bencana daerah (%) 100 100 100 100 T7. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk Persentase Keluarga Sejahtera (%) 85,2 86,2 85,0 87,2 63,58 Indeks Pembangunan Genderr (point) 90,62 90,82 91,48 90,91 Data Belum tersedia Indeks Pemberdayaan Gender (point) 66 67 62,46 69 Data Belum tersedia S14. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (point) 2,14 2,12 2.11 2,1 2,10 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,27 0,25 0.20 0,23 0,12 P19 : Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang tertangani (%) 100 100 100 100 100 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%) 63.8 64.3 72,34 64.8 72,41 II - 85 No Misi Tujuan/sasaran/ Program Daerah Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Daerah Kondisi Awal 2017 Target Capaian 2018 2019 Target Capaian Relisasi Target Capaian Relisasi 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih T8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi (kategori) - 51-60 (CC) 54,40 (CC) 51-60 (CC) Data Belum tersedia S15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori) 77 77-88 (Baik) 79,35 (Baik) 77-88 (Baik) 79,17 (Baik) Capaian Implementasi e- government (point) 40 47 25 54 Data Belum tersedia P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel) Cakupan IKM Perangkat Daerah (%) 80 88 85 81,58 S16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini) 1 1 1 1 Data Belum tersedia(WTP) (WTP) WTP (WTP) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%) 4 4,5 -21,09 5.6 3,91 Hasil Evaluasi SAKIP (kategori) 62,85 (B) 61-70 (B) 70,21 71-80 (BB) 71,09 (BB) Hasil evaluasi LPPD (kategori) 3,2 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,2622 Sangat Tinggi 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) Data Belum tersedia Tingkat Maturitas SPIP (level) 1 2 2,9 3 2,5 P21 : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur Cakupan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (%) 40 74,19 50 44,73 Cakupan nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah (%) 40 34,21 50 100 III - 1 Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya. Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam :
13. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
15. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); III - 2
18. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. 7.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
20. 8.Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296). Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas. Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang. 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2013 – 2017 dan 2 tahun pertama pelaksanaan periode RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja dan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 tahun yang lalu dapat tercermin dari realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. III - 3 3.1.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dengan kekayaannya tersebut pemerintah daerah membuat program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan dan isu strategis baik jangka pendek/tahunan maupun jangka menengah dan jangka panjang. Struktur Pendapatan Daerah, berdasarkan peraturan yang berlaku terdiri dari:
21. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
22. 2.Dana Perimbangan, yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
23. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kinerja keuangan dari sisi pendapatan daerah telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah tahun 2015 yaitu sebesar 1,604 trilyun rupiah meningkat menjadi 1,930 triliun rupiah pada tahun 2019 atau secara keseluruhan meningkat sebesar 20,29 %. Selengkapnya rincian target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 3.1. Grafik 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. 0 500,000,000,000 1,000,000,000,000 1,500,000,000,000 2,000,000,000,000 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Target 1,610,754,442,675 1,693,032,810,785 1,876,134,476,304 1,895,918,355,721 1,995,374,734,281 Realisasi 1,604,649,868,226 1,607,112,092,959 1,823,753,712,196 1,837,915,314,476 1,930,257,962,702 III - 4
24. 1.Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya dari target sebesar Rp.234,591 milyar, dengan realisasinya sebesar Rp.242,979 milyar (103,58%), selanjutnya meningkat cukup signifikan pada tahun 2019 dari target sebesar Rp.297,684 milyar, realisasinya sebesar Rp.290,966 milyar (97,74%). Untuk lebih jelasnya lihat grafik 3.2. Grafik 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020.
25. 2.Dana Perimbangan Selama tahun 2015-2019, realisasi dana perimbangan mengalami peningkatan positif, hal ini terlihat dari target dana perimbangan tahun 2015 sebesar Rp.858,610 milyar realisasinya Rp.849,187 milyar (98,90%); dan tahun 2019 dari target sebesar Rp.1,173 triliun rupiah realisasinya Rp.1,140 triliun (97,22%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.3. Grafik 3.3. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. 0 100,000,000,000 200,000,000,000 300,000,000,000 400,000,000,000 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Target 234,591,213,853 267,931,854,808 375,124,446,997 297,318,979,796 297,684,061,430 Realisasi 242,979,820,518 254,532,699,376 354,838,322,489 280,014,887,927 290,966,425,997 0 200,000,000,000 400,000,000,000 600,000,000,000 800,000,000,000 1,000,000,000,000 1,200,000,000,000 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Target 858,610,277,000 1,141,558,786,600 1,142,635,006,890 1,181,183,286,781 1,173,403,099,000 Realisasi 849,187,546,730 1,077,545,283,278 1,114,721,743,585 1,145,172,887,845 1,140,745,750,458 III - 5
26. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada tahun 2015, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp.517,552 milyar realisasinya Rp.512,482 milyar (99,02%), tahun 2016 di targetkan Rp.283,542 milyar realisasinya Rp.275,034 milyar (97,00%), tahun 2017 ditargetkan Rp.358,375 milyar realisasinya Rp.354,193 milyar (98,83%), tahun 2018 ditargetkan Rp.65,790 milyar realisasinya Rp.65,437 milyar (99,46%), dan tahun 2019 ditargetkan Rp.66,114 milyar realisasinya Rp.65,901 milyar (99,68%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.4. Grafik 3.4. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. 3.1.1.2. Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dari tahun 2015-2019, total akumulasi realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar Rp.8,997 triliun dari rencana sebesar Rp.9,814 triliun (91,68%). Belanja daerah tersebut terbagi atas 2 jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan - 100,000,000,000 200,000,000,000 300,000,000,000 400,000,000,000 500,000,000,000 600,000,000,000 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Target 517,552,951,822 283,542,169,378 358,375,022,417 65,790,871,455 66,114,800,000 Realisasi 512,482,500,978 275,034,110,305 354,193,646,122 65,437,800,000 65,901,560,000 III - 6 terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.5. Grafik 3.5. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020.
27. 1.Belanja Tidak Langsung Realisasi belanja tidak langsung dari tahun 2015-2019 sebesar Rp.4,276 triliun dari rencana sebesar Rp.4,626 triliun. Rincian rencana dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada grafik 3.6. Grafik 3.6. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. 0 500,000,000,000 1,000,000,000,000 1,500,000,000,000 2,000,000,000,000 2,500,000,000,000 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Target 1,831,302,945,645 1,984,013,519,597 2,008,347,492,607 1,979,961,890,207 2,010,429,871,984 Realisasi 1,534,252,857,708 1,766,515,827,846 1,863,794,778,998 1,913,909,974,828 1,919,403,321,428 - 200,000,000,000 400,000,000,000 600,000,000,000 800,000,000,000 1,000,000,000,000 1,200,000,000,000 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Target 1,000,224,255,584 1,029,908,392,656 881,622,323,631 863,845,491,087 851,316,565,118 Realisasi 814,527,329,453 892,394,935,423 822,143,355,030 884,207,829,826 863,198,560,840 III - 7
28. 2.Belanja Langsung Realisasi Belanja Langsung dari Tahun 2015-2019 sebesar Rp.4,724 triliun. Rincian rencana dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada grafik 3.7. Grafik 3.7. Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. 3.1.1.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah dari Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut. Tabel 3.1. Defisit/Surplus Riil Anggaran Kota Tasikmalaya No Uraian 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.823.753.712.196 1.837.915.314.476 1.930.257.962.702 Dikurangi realisasi: 2 Belanja Daerah 1.864.791.056.609 1.913.909.974.828 1.919.403.321.428 3 Transfer 1.005.405.000 1.005.405.060 1.005.401.000,00 Defisit/Surplus Riil (41.044.590.447,60) (77.000.065.411,91) 9.849.240.274,47 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. 0 200,000,000,000 400,000,000,000 600,000,000,000 800,000,000,000 1,000,000,000,000 1,200,000,000,000 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Target 831,078,690,061 954,105,126,941 1,126,725,168,976 1,117,121,810,120 1,160,118,717,866 Realisasi 719,725,528,255 874,120,892,423 1,042,647,701,579 1,030,707,550,062 1,057,455,025,323 III - 8 3.1.1.4. Rata-rata Pertumbuhan APBD Berdasarkan data-data yang tersaji pada tabel dan grafik perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan APBD dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini: III - 9 Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata Pertumbuhan (%) A PENDAPATAN 1.604.649.868.225,50 1.607.112.092.958,00 1.823.755.593.550,40 1.837.915.314.476,09 1.930.257.962.702,47 4,86% 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 242.979.820.517,50 254.532.699.375,00 354.840.203.843,40 280.014.887.927,09 290.966.425.997,47 6,75% 1.1 Pendapatan Pajak Daerah 83.214.133.255,00 95.111.832.229,00 107.452.892.030,00 120.013.770.765,00 143.552.632.283,00 14,64% 1.2 Hasil Retribusi Daerah 11.870.577.973,50 12.262.891.303,00 12.004.394.854,46 11.665.110.328,00 11.153.194.801,00 -1,50% 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.593.606.400,00 5.438.840.887,00 5.573.086.951,00 5.418.000.000,00 5.921.762.644,00 6,85% 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 143.301.502.889,00 141.719.134.956,00 229.809.830.007,94 142.918.006.834,09 130.338.836.269,47 3,61% 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.361.670.047.708,00 1.352.579.393.583,00 1.468.915.389.707,00 1.492.462.626.549,00 1.573.389.976.705,00 3,74% 2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.076.542.311.730,00 1.077.545.283.278,00 1.159.420.562.585,00 1.145.172.887.845,00 1.162.971.853.458,00 2,00% 2.2 Dana Perimbangan 849.187.546.730,00 1.077.545.283.278,00 1.114.721.743.585,00 1.145.172.887.845,00 1.140.745.750.458,00 8,17% Dana Transfer Umum 794.344.366.730,00 864.253.416.416,00 855.669.608.911,00 845.240.117.969,00 883.495.134.029,00 2,78%
29. 1.Dana Bag Hasil 52.651.064.730,00 70.231.560.416,00 75.596.163.911,00 65.166.672.969,00 54.063.700.029,00 2,55%
30. 2.Dana Alokasi Umum 741.693.302.000,00 794.021.856.000,00 780.073.445.000,00 780.073.445.000,00 829.431.434.000,00 2,91% Dana Transfer Khusus 54.843.180.000,00 213.291.866.862,00 259.052.134.674,00 299.932.769.876,00 257.250.616.429,00 77,98% Dana Insentif Daerah 44.698.819.000,00 - 22.226.103.000,00 2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Penyesuaian 227.354.765.000,00 - - - - - 3.4 Transfer Antar Daerah 285.127.735.978,00 275.034.110.305,00 309.494.827.122,00 347.289.738.704,00 410.418.123.247,00 9,84% B Pendapatan Bagi Hasil 88.548.921.899,00 91.363.053.617,00 98.981.716.444,00 107.954.217.239,00 115.983.579.026,00 7,00% III - 10 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata Pertumbuhan (%) 1 Bantuan Keuangan 196.578.814.079,00 183.671.056.688,00 210.513.110.678,00 239.335.521.465,00 294.434.544.221,00 11,19% 1.1 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - 65.437.800.000,00 65.901.560.000,00 0,71% 1.2 Pendapatan Hibah - - 65.437.800.000,00 65.901.560.000,00 0,71% 1.3 Dana darurat - - - - 1.4 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan - - - - 1.6 BELANJA DAERAH 1.533.247.452.660,24 1.765.510.422.545,60 1.864.800.183.998,00 1.914.915.379.888,00 1.920.408.722.428,00 5,94% 2 BELANJA OPERASI 1.214.167.373.215,24 1.377.884.823.635,60 1.439.043.565.016,00 1.540.319.320.830,00 1.474.908.780.283,00 5,18% 2.1 Belanja Pegawai 764.933.952.727,00 802.726.741.956,00 819.612.484.380,00 806.445.197.344,00 800.475.508.832,00 1,17% 2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.645.448.810,24 486.495.293.512,60 546.525.701.966,00 636.559.897.304,00 608.851.914.843,00 11,47% 2.3 Belanja Bunga 0,00 96.229.167,00 1.517.869.330,00 1.255.205.122,00 999.564.108,00 Belanja Subsidi - - 30.520.000,00 62.240.000,00 C Belanja Hibah 42.259.880.000,00 86.077.059.000,00 67.789.559.340,00 80.672.851.060,00 61.681.013.500,00 19,48% 1 Belanja Bantuan Sosial 6.328.091.678,00 2.489.500.000,00 3.597.950.000,00 15.355.650.000,00 2.838.539.000,00 57,28% 1.1 BELANJA MODAL 319.080.079.445,00 387.625.598.910,00 425.367.687.732,00 374.596.059.058,00 445.499.942.145,00 9,55% 1.2 Belanja Tanah 34.382.667.491,00 28.532.820.145,00 4.142.796.054,00 4.941.486.325,00 2.296.713.172,00 -34,18% 1.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.990.688.557,00 72.774.602.255,00 121.933.014.590,00 71.873.847.318,00 67.330.515.560,00 2,51% 1.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 71.218.837.447,00 47.982.209.725,00 86.561.943.669,00 74.180.581.001,00 94.900.612.328,00 15,35% 2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 128.876.204.300,00 230.571.052.960,00 192.940.310.705,00 207.040.716.863,00 272.080.679.260,00 25,33% 2.1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.611.681.650,00 7.764.913.825,00 19.789.622.714,00 16.559.427.551,00 8.891.421.825,00 51,81% III - 11 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata Pertumbuhan (%) 2.2 BELANJA TIDAK TERDUGA 388.931.250,00 - - 2.3 Belanja Tidak Terduga 388.931.250,00 - - 2.4 BELANJA TRANSFER 1.005.405.048,00 1.005.405.300,00 E SURPLUS/DEFISIT 70.397.010.517,26 (159.403.734.887,60) (41.044.590.447,60) (77.000.065.411,91) 9.849.240.274,47 -106,47% (2,25) (4,19) 0,51 PEMBIAYAAN DAERAH 208.809.649.294,25 295.480.751.190,58 143.993.535.934,27 93.322.653.358,67 25.542.009.873,76 -29,40% PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 239.406.012.570,25 298.080.751.190,58 146.457.535.934,27 107.728.014.703,67 79.534.816.943,76 -19,74% Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 239.406.012.570,25 279.206.702.190,58 136.457.535.934,27 102.948.945.486,67 16.369.648.304,76 -35,79% Pencairan Dana Cadangan - 16.874.049.000,00 - - - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - - Penerimaan Pinjaman Daerah 2.000.000.000,00 10.000.000.000,00 4.779.069.217,00 63.165.168.639,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - - - Penerimaan Piutang Daerah - - - - - - Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - - - - - - PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 30.596.363.276,00 2.600.000.000,00 2.464.000.000,00 14.405.361.345,00 53.992.807.070,00 165,68% Pembayaran Cicilan 12.015.645.276,00 1.000.000.000,00 1.600.000.000,00 6.066.002.245,00 53.992.807.070,00 259,38% III - 12 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata Pertumbuhan (%) Pokok Utang yang Jatuh Tempo Penyertaan Modal Daerah 1.706.669.000,00 1.600.000.000,00 864.000.000,00 8.339.359.100,00 - 178,24% Pembentukan Dana Cadangan 16.874.049.000,00 - - - - Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - 0,00% Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - - - - - 0,00% 0,00% SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 279.206.659.811,51 136.077.016.302,98 102.948.945.486,67 16.322.587.946,76 35.391.250.148,23 -10,73% Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2020. III - 13 3.1.2. Neraca Daerah Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, dan Dana Investasi, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Untuk lebih mengetahui tentang perkembangan neraca daerah Kota Tasikmalaya tersaji pada tabel 3.3. berikut: III - 14 Tabel 3.3. Neraca Pemerintah Kota Tasikmalaya Per 31 Desember Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 A ASET 1 ASET LANCAR 337.450.180.352 194.976.511.317 170.490.574.729,55 103.292.895.888,70 126.168.549.573,97 1.1 Kas 281.475.099.218 137.298.826.085 103.015.979.899,67 16.356.675.978,76 35.450.316.597,23 1.2 Piutang 42.225.753.346 42.225.753.347 53.058.036.847,28 69.559.094.288,25 67.222.578.401,66 1.3 Persediaan 13.232.527.279 14.658.051.815 13.404.560.563,71 16.138.430.549,46 22.293.671.551,32 1.4 Biaya Dibayar di Muka 516.800.509 793.880.070 1.011.997.418,89 1.238.695.072,23 1.201.983.023,75 2 ASET TETAP 2.395.970.937.700 2.551.123.718.092 2.855.436.790.807,12 3.034.491.416.631,37 3.338.629.078.489,96 2.1 Tanah 1.008.536.874.369 1.188.428.324.791 1.184.539.826.520,24 1.196.505.756.920,04 1.298.656.796.240,04 2.2 Peralatan dan mesin 452.035.171.121 539.374.126.350 656.419.871.114,10 710.129.106.100,64 787.922.862.826,78 2.3 Gedung dan bangunan 640.488.169.996 686.200.633.542 662.799.358.878,95 712.316.949.169,78 909.320.854.334,39 2.4 Jalan, irigasi, dan jaringan 1.547.150.367.883 1.762.548.337.418 1.946.732.860.393,59 2.158.395.783.179,77 2.397.613.479.827,87 2.5 Aset tetap lainnya 75.308.673.232 89.775.513.415 74.468.173.529,67 99.397.437.197,11 33.313.822.101,30 2.6 Konstruksi dalam pengerjaan 35.206.240.047 13.312.330.036 52.130.037.969,82 72.455.600.412,28 125.993.282.216,81 2.7 Akumulasi Penyusutan (1.362.754.558.949) (1.728.515.547.461) (1.721.653.337.599,25) (1.914.709.216.348,25) (2.214.192.019.057,22) 3 ASET LAINNYA 63.374.858.560 45.171.227.356 37.986.826.691,02 45.539.567.800,32 3.544.157.788.466,66 3.1 Tagihan penjualan angsuran 3.2 Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 442.105.500 - III - 15 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 3.3 Kemitraan dengan pihak kedua - - 3.4 Aset tak berwujud 30.797.278.079 8.739.915.988 32.931.612.612,34 35.460.515.379,74 43.649.706.582,74 3.5 Tuntutan Perbendaharaan 326.900.000 - 3.6 Aset Lain-Lain 31.808.574.981 36.104.005.768 33.297.441.684,28 64.815.925.030,32 58.309.794.342,72 3.7 Tagihan Jangka Panjang - 327.305.600 320.099.000,00 3.125.000,00 12.850.000,00 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (28.562.326.605,60) (27.396.287.081,20) (37.181.916.622,00) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (27.343.710.528,54) (19.254.954.617,73) 4 INVESTASI JANGKA PANJANG 66.096.442.349 69.705.223.094 63.306.204.550,76 68.619.706.808,01 33.824.680.717,01 4.1 Dana Bergulir 2.181.320.182 6.590.963.990 13.394.925.000,00 13.394.925.000,00 13.394.925.000,00 4.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 63.915.122.166 63.114.259.104 60.344.129.906,40 65.886.291.861,95 31.081.001.152,56 (Dana Bergulir Diragukan Tertagih) (10.432.850.355,64) (10.661.510.053,94) (10.651.245.435,55) 5 DANA CADANGAN 16.874.049.000 - - - - 5 Dana Cadangan 16.874.049.000 - - - - JUMLAH ASET DAERAH 2.879.766.467.961 2.860.976.679.859 3.127.220.396.778,45 3.251.943.587.128,4 3.544.157.788.466,66 B KEWAJIBAN 40.109.048.599 41.610.333.349 81.767.461.166,80 102.479.679.047,58 132.229.865.556,08 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 40.109.048.599 41.610.333.349 81.767.461.166,80 102.479.679.047,58 132.229.865.556,08 1.1 Utang perhitungan pihak ketiga - 232.210.111 61.818.707,00 - 50.429.168,00 1.2 Uang muka dari kas daerah - - - - - III - 16 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1.3 Pendapatan diterima dimuka 935.263.334 943.992.629 1.111.204.624,67 1.451.786.392,58 1.715.622.761,08 1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya 13.783.508.765 6.303.736.720 28.619.694.561,00 41.614.638.370,00 63.353.552.325,00 1.5 Utang Belanja 25.390.276.500 - 1.6 Utang Beban - 34.130.393.889 51.974.743.274,13 59.413.254.285,00 67.070.958.266,00 C EKUITAS DANA 2.839.657.419.362 2.840.644.681.011 3.045.452.935.611,65 3.149.463.908.080,82 3.411.927.922.910,58 1 EKUITAS DANA LANCAR 1 SILPA - - - - 2 Cadangan piutang - - - - 3 Cadangan persediaan - - - - 4 Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek - - - - 2 EKUITAS DANA INVESTASI - - - - 1 Diinvestasikan dalam aset tetap - - - - 2 Diinvestasikan dalam aset lainnya - - - - 3 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang - - - - JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.879.766.467.961 2.882.255.014.360 3.127.220.396.778,45 3.251.943.587.128,40 3.544.157.788.466,66 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. III - 17 Dari tabel 3.3, rata-rata pertumbuhan aktiva atau aset Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2014-2018 sebesar -2,89% yang menandakan bahwa jumlah aktiva/aset Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami penurunan. Aset tersebut terdiri atas aset lancar, aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang, dan dana cadangan. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan di aset tetap dan investasi jangka panjang. Aset lancar yang terdiri atas kas, piutang, dan persediaan tetap selama periode tahun 2014-2018 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunannya -17,67%. Aset tetap yang terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan rata-rata penurunannya mencapai -1,25%. Aset lainnya berupa tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, tuntutan perbendaharaan dan aset lain-lain rata-rata pertumbuhannya mencapai 10,93%. Kemudian Investasi jangka panjang berupa dana bergulir dan penyertaan modal pemerintah daerah rata-rata turun sebesar -3,57%. Prinsip neraca menunjukkan angka-angka yang secara keseluruhan menunjukkan keseimbangan prinsip dari tiga unsur yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam rumus persamaan (aset = kewajiban + ekuitas dana) atau (aktiva = pasiva). Rata-rata pertumbuhan pasiva berupa kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2014-2018 sebesar -2,91%. Rata-rata pertumbuhan kewajiban Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 91,75% yang terdiri atas kewajiban/utang jangka pendek. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya yang terdiri atas ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi mencapai -3,59%%. Selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap III - 18 total aset (total debt to total asset ratio) dan rasio hutang terhadap ekuitas (total debt to equity ratio). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan persediaan berada di gudang dan sebaliknya. Cara menghitung rata-rata umur persediaan adalah 365 dibagi perputaran persediaan, dimana perputaran persediaan adalah nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi rata-rata nilai persediaan. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan adalah saldo awal persediaan ditambah saldo akhir persediaan lalu hasilnya dibagi dua. Tabel 3.4. Rasio Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2018 No. Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Rasio likuiditas ▪ Rasio lancar (current ratio) 23,26 8,41 4,69 2,09 1,01 0,95 ▪ Rasio cepat (quick ratio) 22,21 8,08 4,33 1,92 0,85 0,79 2 Rasio solvabilitas ▪ Rasio total hutang terhadap total aset 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 ▪ Rasio hutang terhadap modal 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 3 Rasio aktivitas ▪ Rata-rata umur piutang 10,15 7,77 12,01 11,66 12,18 16,86 ▪ Rata-rata umur persediaan 15,34 14,36 20,36 16,00 15,29 86,58 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2020. III - 19 Dari tabel 3.4 di atas menunjukan bahwa rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya berfluktuasi, dari 23,26 pada tahun 2014 menjadi 8,41 pada tahun 2015, turun menjadi 2,09 pada tahun 2018, kemudian turun menjadi 1,01 pada tahun 2018 dan menjadi 0,95 pada tahun 2019. Pada tahun 2019, rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 0,95 artinya setiap Rp.1 kewajiban jangka pendek/hutang lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya dijamin oleh aktiva lancarnya sebesar Rp.0,95. Fluktuasi rasio cepat Pemerintah Kota Tasikmalaya polanya sama dengan rasio lancar, yang secara implisit berarti Pemerintah Kota Tasikmalaya mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan rasio solvabilitas terutama untuk rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2014 sampai dengan 2018 berkisar maksimal pada 0,01. Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 sebesar 0,00 artinya sebesar Rp0,00 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Kota Tasikmalaya yang didanai oleh hutang sebesar 0,00%, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Untuk rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang sama dengan rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2019, rasio hutang terhadap modal sebesar 0,04 menunjukkan bahwa Rp0,04 dari setiap Rp1,00 modal sendiri menjadi jaminan hutang, dengan kata lain menunjukkan tingginya modal sendiri dari Pemerintah Kota Tasikmalaya (dibelanjai pihak sendiri). Adapun rasio aktivitas menunjukan bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup singkat, artinya Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo hanya 10,15 dan 7,77 hari pada tahun 2014 dan 2015, kemudian 12,01 dan 11,66 hari pada tahun 2016 dan 2017, 12,18 hari pada tahun 2018 serta 16,86 hari pada tahun 2019. Berdasar tabel 3.4 bahwa rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 15,34 hari pada tahun 2014; 14,36 hari pada tahun 2015; meningkat menjadi 20,36 hari pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, sebesar 16,00 hari,15,29 hari pada tahun 2018 dan 86,58 hari. Data tersebut bermakna bahwa dana tertanam dalam bentuk persediaan bertahan sekitar tiga bulanan. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
31. 1.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:
a.Perbaikan manajemen Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional III - 20 dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur.
b.Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan : 1) Menjaga stabilitas ekonomi daerah; 2) Menyederhanakan prosedur perijinan; 3) Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota, maupun antar sektor; 4) Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha; 5) Menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja; 6) Meningkatkan keamanan dan ketertiban; 7) Meniadakan tumpang tindih pemungutan; 8) Menyederhanakan prosedurnya.
c.Optimalisasi Aset Daerah Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset dan peningkatan turn over. Optimalisasi aset juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan swasta. Selain itu, diperlukan perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru.
1. 2.Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak Provinsi dan Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. 3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:
2. 1.Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
3. 2.Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan- kegiatan di bidang infrastruktur, daya beli, kesehatan dan pendidikan, III - 21 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kota Tasikmalaya.
4. 3.Tolok Ukur dan Target Kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
5. 4.Optimalisasi Belanja Langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta bila memungkinkan.
6. 5.Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui publikasi masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasilnya. 3.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah, tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah. Selain itu, besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau Debt Services Coverage Ratio (DSCR) minimal sebesar 2,5 coverage. 3.2.4. Proporsi Anggaran Pendapatan Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2015-2019 Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai pembangunan di Kota Tasikmalaya. Ditinjau dari nilai atau besaran perolehannya masing-masing sumber pendapatan daerah mengalami peningkatan. Ditinjau dari proporsinya, pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan walaupun tetap di bawah dana perimbangan. Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 3.8. III - 22 Grafik 3.8. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2019 Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2015-2019, kontribusi keseluruhan pendapatan asli daerah sebesar 17,74%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 15,87%. Sementara itu dana perimbangan memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Tasikmalaya yakni 66,40%. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada grafik 3.9. Grafik 3.9. Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. 2015 2016 2017 2018 2019 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15.14% 15.84% 19.46% 18.79% 19.43% 52.92% 67.05% 61.12% 76.82% 76.17% 31.94% 17.11% 19.42% 4.39% 4.40% Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah 18% Dana Perimbangan 66% Lain-lain pendapatan daerah yang sah 16% III - 23 3.2.5. Proporsi Penggunaan Anggaran Realisasi belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2015- 2019 terus mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh makin meningkatnya pendapatan daerah. Walaupun proporsi belanja tidak langsung pada awalnya memiliki proporsi yang lebih besar dibanding belanja langsung, namun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.10. Grafik 3.10. Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2019 Selanjutnya jika dilihat proporsi belanja aparatur/pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut : Tabel 3.5 Proporsi Belanja Aparatur/Pegawai Terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019 Tahun Belanja Pegawai Total Belanja % 2015 892,536,317,605 1,534,252,857,708 58,17 2016 954,844,121,549 1,766,515,827,846 54,05 2017 835,302,464,726 1,777,140,998,720 47,00 2018 789.805.068.044 1.914.915.379.888 41,24 2019 800.475.508.832 1.919.403.321.428 41,70 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. Secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2015- 2019, proporsi belanja tidak langsung sebesar 47,78%. Sementara itu, proporsi realisasi belanja langsung sebesar 52,22%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang ada lebih banyak untuk belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara skematik proporsi belanja dapat dilihat pada grafik 3.11. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015 2016 2017 2018 2019 53.09% 50.52% 44.09% 46.17% 45.02% 46.91% 49.48% 55.91% 53.83% 54.98% Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung III - 24 Grafik 3.11. Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2015-2019 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. 3.2.6. Analisa Pembiayaan Daerah Tabel 3.6 Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Surplus (Defisit) 70.397.010.517 (159.403.734.887) (41.234.116.764) (77.000.065.411) 9.849.240.274,47
7. 3.PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan 239.406.012.570 298.080.751.191 146.077.016.303 107.728.014.703) 79.534.816.943,76 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 239.406.012.570 279.206.702.191 136.077.016.303 102.948.945.486,67 16.322.587.946,76 3.1.2 Pencairan dana cadangan - 16.874.049.000 - - - 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - - 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - 2.000.000.000 10.000.000.000 4.779.069.217,00 63.165.168.639,00 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - - - - 3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - - - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 30.596.363.276 2.600.000.000 2.464.000.000 14.405.361.345,00 53.992.807.070,00 3.2.1 Pembentukan dana cadangan 16.874.049.000 - - - - 3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 1.706.669.000 1.600.000.000 864.000.000 8.339.359.100,00 - 3.2.3 Pembayaran pokok utang 12.015.645.276 1.000.000.000 1.600.000.000 6.066.002.245,00 53.992.807.070,00 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - - - - - Belanja Langsung 52% Belanja Tidak Langsung 48% III - 25 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 3.2.5 Kegiatan lanjutan tahun lalu - - - - - 3.2.6 Pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu - - - - - Pembiayaan Neto 208.809.649.294 295.480.751.191 143.613.016.303,6 93.322.653.358,67 25.542.009.873,76 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 279.206.659.812 136.077.016.304 102.378.899.539,0 16.322.587.946,76 35.391.250.148,23 Ket : SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. Berdasarkan tabel 3.6 pada tahun 2015, APBD Kota Tasikmalaya mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah, yaitu sebesar Rp.70,397 milyar. Namun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami defisit artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah yakni sebesar Rp.159,403 milyar, Rp.41.234 milyar, dan Rp.77,000 Milyar, sedangkan pada Tahun 2019 kembali mengalami surplus sebesar Rp.9,849 Milyar. Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu. Dari tabel 3.6. terlihat bahwa pada tahun 2015-2019 Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada tahun tersebut surplus riilnya mencapai Rp.136,077 milyar, Rp.102,378 milyar, Rp.16,323 milyar dan Rp.35,391 milyar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsungnya. III - 26 3.3. Kerangka Pendanaan Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu dihitung dulu kemampuan riil anggaran untuk 5 tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berkenaan. 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Untuk kepentingan perencanaan diperlukan perkiraan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya. Seiring dengan adanya wabah Covid-19 pendapatan daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, untuk tahun 2021 dan 2022 meskipun diperkirakan akan ada kenaikan pendapatan, namun persentase kenaikannya yang kurang signifikan. Berdasarkan hasil forecasting menurut data eksisting dan asumsi, didapat proyeksi pendapatan daerah tahun 2018-2022 sebagai berikut: III - 27 Tabel 3.7. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020-2022 No. URAIAN APBD TAHUN 2020 % PROYEKSI TAHUN 2021 % PROYEKSI TAHUN 2022 % 4 PENDAPATAN DAERAH 1.767.317.433.894,00 (8,44) 1.891.166.806.223,23 7,01 1.936.055.030.647,89 2,37 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 256.659.406.218,00 (11,79) 312.596.280.384,43 21,79 323.231.827.259,09 3,40 4 1 1 Pendapatan Pajak Daerah 93.719.976.000,00 (34,71) 141.360.000.000,00 50,83 149.293.000.000,00 5,61 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 11.428.228.183,00 2,47 16.455.033.204,28 43,99 17.086.132.676,54 3,84 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.668.000.000,00 (4,29) 5.920.000.000,00 4,45 6.120.000.000,00 3,38 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 145.843.202.035,00 11,90 148.861.247.180,15 2,07 150.732.694.582,56 1,26 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.438.195.497.085,00 (8,59) 1.505.807.995.247,80 4,70 1.539.760.672.797,80 2,25 4 2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.046.411.144.000,00 (10,02) 1.100.886.429.000,00 5,21 1.119.839.106.550,00 1,72 4 2 1 01 Dana Perimbangan 1.038.690.262.000,00 (8,95) 1.091.784.653.000,00 5,11 1.105.737.330.550,00 1,28 4 2 1 01 01 Dana Transfer Umum 828.572.243.000,00 (6,22) 835.827.841.000,00 0,88 843.827.841.000,00 0,96 4 2 1 01 01 1. Dana Bag Hasil 69.511.089.000,00 28,57 72.511.089.000,00 4,32 75.511.089.000,00 4,14 4 2 1 01 01 2. Dana Alokasi Umum 759.061.154.000,00 (8,48) 763.316.752.000,00 0,56 768.316.752.000,00 0,66 4 2 1 01 02 Dana Transfer Khusus 210.118.019.000,00 (18,32) 255.956.812.000,00 21,82 261.909.489.550,00 2,33 4 2 1 02 Dana Insentif Daerah 7.720.882.000,00 (65,26) 9.101.776.000,00 17,89 14.101.776.000,00 54,93 4 2 2 Transfer Antar Daerah 391.784.353.085,00 (4,54) 404.921.566.247,80 3,35 419.921.566.247,80 3,70 4 2 2 01 Pendapatan Bagi Hasil 129.040.089.829,00 11,26 129.040.089.829,00 - 134.040.089.829,00 3,87 4 2 2 01 Bantuan Keuangan 262.744.263.256,00 (10,76) 275.881.476.418,80 5,00 285.881.476.418,80 3,62 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 72.462.530.591,00 9,96 72.762.530.591,00 0,41 73.062.530.591,00 0,41 4 3 1 Pendapatan Hibah 72.462.530.591,00 9,96 72.762.530.591,00 0,41 73.062.530.591,00 0,41 III - 28 No. URAIAN APBD TAHUN 2020 % PROYEKSI TAHUN 2021 % PROYEKSI TAHUN 2022 % 5 BELANJA DAERAH 1.808.431.712.905,34 (5,83) 1.891.166.806.223,23 4,57 1.956.555.030.647,89 3,46 5 1 BELANJA OPERASI 1.354.936.259.853,34 (8,13) 1.474.142.533.171,23 8,80 1.524.530.757.595,89 3,42 5 1 1 Belanja Pegawai 759.629.880.996,34 (5,10) 785.629.880.996,34 3,42 795.629.880.996,34 1,27 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 557.353.223.557,00 (8,46) 635.182.895.858,89 13,96 665.571.120.283,55 4,78 5 1 3 Belanja Bunga 600.000.000,00 (39,97) 1.000.000.000,00 66,67 1.000.000.000,00 - 5 1 4 Belanja Subsidi 250.000.000,00 301,67 250.000.000,00 - 250.000.000,00 - 5 1 5 Belanja Hibah 35.553.155.300,00 (42,36) 48.029.756.316,00 35,09 58.029.756.316,00 20,82 5 1 6 Belanja Bantuan Sosial 1.550.000.000,00 (45,39) 4.050.000.000,00 161,29 4.050.000.000,00 - 5 2 BELANJA MODAL 387.024.273.052,00 (13,13) 412.024.273.052,00 6,46 427.024.273.052,00 3,64 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 66.471.180.000,00 - 5.000.000.000,00 (92,48) 5.000.000.000,00 - 5 3 1 Belanja Tidak Terduga 66.471.180.000,00 - 5.000.000.000,00 (92,48) 5.000.000.000,00 - 5 4 BELANJA TRANSFER SURPLUS/DEFISIT (41.114.279.011,34) (517,44) - (100,00) (20.500.000.000,00) - (2,33) (555,92) - (100,00) -1,06 - 6 PEMBIAYAAN DAERAH 41.114.279.011,34 202,24 0,00 (100,00) 20.500.000.000,00 - 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 52.614.279.011,34 11,52 31.500.000.000,00 (64,49) 32.000.000.000,00 1,59 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 42.614.279.011,34 380,76 21.500.000.000,00 (72,68) 12.000.000.000,00 (44,19) 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - 10.000.000.000,00 - 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 10.000.000.000,00 (84,17) 10.000.000.000,00 - 10.000.000.000,00 - 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - 6 1 7 Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - - - III - 29 No. URAIAN APBD TAHUN 2020 % PROYEKSI TAHUN 2021 % PROYEKSI TAHUN 2022 % 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 11.500.000.000,00 (78,70) 31.500.000.000,00 173,91 11.500.000.000,00 - 6 2 1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 10.000.000.000,00 (81,48) 10.000.000.000,00 - 10.000.000.000,00 - 6 2 2 Penyertaan Modal Daerah 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 - 6 2 3 Pembentukan Dana Cadangan - 20.000.000.000,00 - - - 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - 6 2 5 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - - - - - - 6 3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN - (100,00) - - 0,00 - III - 30 Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi APBD tersebut diantaranya adalah : A. Pendapatan Daerah
8. 1.Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan :
a.Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi
b.Adanya peningkatan tarif untuk beberapa ayat pajak dan retribusi
c.Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB
d.Adanya peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain
1. 2.Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
a.Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara
b.Adanya kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai;
c.Adanya kenaikan DAK baik fisik maupun non fisik untuk membantu percepatan pembangunan daerah
1. 3.Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lain- lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun, diantaranya :
a.Adanya kenaikan bantuan hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seiring dengan meningkatnya jumlah siswa dan kenaikan harga satuan pendidikan dana BOS
b.Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi seiring peningkatan penerimaan provinsi
c.Adanya kenaikan bantuan keuangan untuk membantu percepatan pembangunan kabupaten/kota B. Belanja Daerah
1. 1.Belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji dan penambahan jumlah pegawai;
2. 2.Belanja subsidi untuk pembayaran jasa bagi hasil pinjaman modal kerja dari program pencetakan wirausaha baru
3. 3.Belanja hibah, bantuan social dan bantuan keuangan dialokasikan untuk membantu penyelenggaraan pembangunan daerah
4. 4.Kebutuhan belanja langsung/publik yang semakin meningkat untuk mendanai program-program daerah sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kota Tasikmalaya;
5. 5.Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja. C. Pembiayaan Daerah
6. 1.Penganggaran defisit sesuai peraturan perundang-undangan III - 31
7. 2.Penambahan penyertaan modal untuk PT. BPRS Al-Madinah dan Bank Jabar Banten
8. 3.Penyediaan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2022;
9. 4.Proyeksi penerimaan SiLPA dan pencairan dana cadangan. 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan di atas, maka dihitung kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini : III - 32 Tabel 3.8. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 NO. URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 Pendapatan 1,858,359,463,874 1,980,750,144,301 1.767.317.433.894 1.891.166.806.223 1.936.055.030.648 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 10.000.000.000 3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 72,394,074,942 94,075,783,330 52.614.279.011 21.500.000.000 12.000.000.000 Total Penerimaan 1,920,753,538,816 2,074,825,927,631 1.819.931.712.905 1.912.666.806.223 1.958.055.030.648 Dikurangi : 4 Belanja Tidak Langsung 898,325,927,631 921,825,927,631 864.054.216.296 58.329.756.316 68.329.756.317 5 Pengeluaran Pembiayaan - 5,000,000,000 11.500.000.000 21.500.000.000 1.500.000.000,00 Kapasitas riil kemampuan keuangan 1,022,427,611,185 1,148,000,000,000 944.377.496.609 1.832.837.049.907 1.888.225.274.330 III - 33 Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, maka dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program operasional pada program perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam rangka mememenuhi pelayanan perangkat daerah, memenuhi janji politik dan program unggulan kepala daerah serta pelaksanaan program prioritas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Alokasi dana yang tersedia dan didistribusikan kepada program pembangunan daerah dan program perangkat daerah masih bersifat indikatif dan dikelompokan kedalam prioritas pembangunan sebagai berikut:
10. 1.Prioritas I, merupakan kelompok program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dalam rangka untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanan operasional perangkat daerah;
11. 2.Prioritas II, merupakan kelompok program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dalam rangka untuk memenuhi janji politik kepala daerah;
12. 3.Prioritas III, merupakan kelompok program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dalam rangka untuk memenuhi program prioritas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efesiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang. Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.
13. 1.Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantarnya adalah: 1) Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial; 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil; 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah; 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan; 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden); III - 34 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah; Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah : 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya; 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan; 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain :
a.Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui: 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan; 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan; 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden); 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan; 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung; 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.
b.Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui: III - 35 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan; 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).
c.Strategi pencapain target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui : 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yag dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrorologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.
1. 2.Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti :
2. 1.Pemenuhan belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai
3. 2.Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. 3.Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah
5. 4.Pemenuhan alokasi anggaran untuk Penangangan Dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor kesehatan dan pangan
6. 5.Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (Maney Follow Programs, Holistik- Tematik, Integratif dan Spasial) dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah;
7. 6.Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
8. 7.Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses
9. 8.Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
10. 9.Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat. III - 36
11. 3.Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :
12. 1.Optimalilsasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
13. 2.Pembentukan dana cadangan secara bertahap dalam mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah tahun 2022
14. 3.Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah IV - 1 Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. 4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi yaitu:
15. 1.Perubahan tata guna lahan lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, meningkatnya perbedaan debit maksimum-minimum, erosi, dan juga sedimentasi;
16. 2.Daya tampung dan debit air situ kurang optimal, terutama pada musim kemarau beberapa situ berkurang debit airnya;
17. 3.Arus urbanisasi yang terus meningkat sebagai akibat perkembangan kota. 4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 4.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
18. 1.Bertambahnya angka kemiskinan;
19. 2.Melambatnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan melambatnya pertumbuhan nasional;
20. 3.Menurunnya daya beli masyarakat ;
21. 4.Belum optimalnya capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM);
22. 5.Meningkatnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang ditunjukan tingginya rasio gini.
23. 6.Kurang optimalnya kontribusi kategori unggulan terhadap pertumbuhan PDRB; IV - 2
24. 7.Masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi; 4.1.2.2. Kesejahteraan Sosial
25. 1.Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah;
26. 2.Masih rendahnya angka pendidikan yang ditamatkan;
27. 3.Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk;
28. 4.Meningkatnya pengangguran terbuka;
29. 5.Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja; 4.1.2.3. Seni Budaya dan Olahraga
30. 1.Masih kurangnya jumlah gedung kesenian dan olahraga dibandingkan dengan jumlah penduduk;
31. 2.Masih kurangnya event seni budaya dan olah raga. 4.1.3. Aspek Pelayanan Umum 4.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
32. 1.Pendidikan
a.Masih adanya ketimpangan sebaran dan kualitas sekolah;
b.Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini;
c.Rasio kelas dan murid belum sesuai standar;
d.Masih terdapat anak usia pendidikan dasar yang belum bersekolah;
e.Terbatasnya tenaga pendidik dan kependidikan;
f.Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama kondisi bangunan kelas.
1. 2.Kesehatan
a.Belum optimalnya Jaminan Kesehatan untuk rakyat miskin;
b.Belum optimalnya capaian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
c.Masih tingginya Pravelensi Stunting;
d.Meningkatnya penderita penyakit degeneratif;
e.Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang;
f.Masih rendahnya Persentase Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
g.Belum optimalnya pelayanan kesehatan keluarga;
h.Belum Optimalnya Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya;
i.Masih kurangnya Tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu antara lain Sub spesialis dan spesialis tertentu;
j.Masih tinginya tingkat penyebaran penyakit menular diantaranya penyakit TB, HIV Aids dan sebagainya;
k.Belum optimalnya pelayanan dan pengembangan RSUD dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya sebagai rumah sakit rujukan regional di Priangan Timur; l.
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Belum tersedianya saluran drainase dan atau trotoar pada sebagian jaringan jalan di Kota Tasikmalaya. Hal ini disebabkan IV - 3 antara lain oleh terbatasnya ruang milik jalan di beberapa ruas jalan;
b.Perlu peningkatan kualitas jalan terutama jalan poros dan jalan lingkungan;
c.Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian teknis;
d.Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum memiliki bangunan kantor yang representatif;
e.Ketersediaan data sektoral urusan Pekerjaan Umum belum lengkap
f.Belum optimalnya pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni;
b.Masih belum optimalnya capaian rumah tangga yang dapat mengakses air minum, dan memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik;
c.Masih kurangnya luas Ruang Terbuka Hijau publik;
d.Masih terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan formal yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
1. 5.Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
a.Belum optimal Penegakan Peraturan Daerah, hal tersebut dikarenakan kurangnya jumlah anggota Polisi Pamong Praja dan belum optimal pejabat PPNS;
b.Masih terjadinya gangguan kriminalitas, ketentraman dan ketertiban umum;
c.Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
d.Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah.
1. 6.Sosial
a.Belum optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
b.Belum optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS );
c.Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan PMKS;
d.Masih terbatasnya aksesibilitas sarana publik yang ramah untuk difabel dan lanjut usia;
e.Masih lemahnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 4.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. 1.Tenaga Kerja
a.Belum adanya sarana Balai Latihan Kerja (BLK);
b.Kurang optimalnya hubungan industrial, pengantar kerja dan instruktur pelatihan ketenagakerjaan;
c.Masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan;
d.Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja;
e.Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan; IV - 4
f.Belum optimalnya link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha;
g.Masih kurangnya penempatan angkatan kerja.
1. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Masih banyak terjadi kejadian kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
b.Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender;
c.Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
d.Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
e.Belum memadainya fasilitas umum yang ramah perempuan dan anak.
1. 3.Pangan
a.Belum Optimalnya ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah;
b.Belum Optimalnya Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan;
c.Belum optimalnya implementasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
d.Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan.
1. 4.Pertanahan
a.Masih rendahnya bukti kepemilikan lahan yang sah/bersetifikat;
b.Belum optimalnya pengelolaan data pertanahan.
1. 5.Lingkungan Hidup
a.Belum optimalnya pemantauan, pengendalian, dan penegakan hukum lingkungan untuk pelestarian lingkungan hidup;
b.Belum optimalnya penanganan persampahan;
c.Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengurangan sampah.
1. 6.Kependudukan dan Catatan Sipil
a.Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan;
b.Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan;
c.Belum semua penduduk wajib KTP-el dapat memiliki KTP-el
d.Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan sebagai akibat dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk;
e.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan;
f.Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan kependudukan.
1. 7.Pemberdayaan Masyarakat
a.Kurangnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
b.Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung. IV - 5
1. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Belum optimalnya layanan keluarga berencana;
b.Belum optimalnya capaian Total Fertility Rate ( TFR );
c.Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian kependudukan seperti POS KB dan dan sub pos KB;
d.Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB;
e.Kepesertaan KB pria masih rendah;
f.Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.
1. 9.Perhubungan
a.Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
b.Belum optimalnya ketersediaan ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
c.Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.
1. 10.Komunikasi dan Informatika
a.Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi belum memadai;
b.Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi;
c.Belum terintegrasinya sistem informasi instansi pemerintah (e- government);
d.Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi public;
e.Masih kurangnya SDM TIK.
1. 11.Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
a.Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;
b.Masih rendahnya pengembangan jenis koperasi;
c.Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;
d.Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro;
e.Masih kurangnya akses permodalan dan pemasaran ;
f.Rendahnya penggunaan iptek dalam pengelolaan dan pengembangan Usaha Mikro ;
g.Masih kurangnya dukungan regulasi terhadap Usaha Mikro dalam kepemilikan legalitas izin usaha;
h.Belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan, pengembangan sentra dan klaster Usaha Mikro;
i.Belum optimalnya pengelolaan data base dan informasi UMK.
1. 12.Penanaman Modal
a.Belum optimalnya pemetaan potensi dan peluang investasi;
b.Belum optimalnya promosi investasi daerah;
c.Belum Optimalnya insentif bagi investor;
1. 13.Kepemudaan dan Olahraga
a.Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; IV - 6
b.Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
c.Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan.
1. 14.Statistik
a.Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan;
b.Belum tersedianya satu basis data yang valid dan up to date.
1. 15.Persandian
a.Belum optimalnya pengamanan data dan informasi daerah;
b.Belum optimalnya koordinasi dalam pengamanan informasi.
1. 16.Kebudayaan
a.Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya lokal;
b.Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya daerah seperti pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya.
c.Masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya.
1. 17.Perpustakaan
a.Belum optimalnya layanan perpustakaan yang memenuhi standar Nasional Perpustakaan;
b.Masih rendahnya budaya literasi masyarakat;
c.Pergeseran paradigma dan budaya baca dari manual ke digital akibat kemajuan teknologi informasi;
d.Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.
1. 18.Kearsipan
a.Belum optimalnya pengelolaan kearsipan;
b.Belum optimalnya penerapan standar baku kearsipan pada perangkat daerah;
c.Belum tersedia gedung depo arsip daerah. 4.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
1. 1.Kelautan dan Perikanan
a.Belum optimalnya hasil produksi perikanan;
b.Belum berfungsinya kawasan minapolitan;
c.Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan.
1. 2.Pariwisata
a.Kurangnya objek dan daya tarik wisata unggulan;
b.Belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholder kepariwisataan;
c.Belum optimalnya promosi wisata.
1. 3.Pertanian
a.Infrastruktur pendukung pertanian khususnya penyediaan sumber air/irigasi masih kurang memadai;
b.Belum adanya regulasi daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan;
c.Penggunaan teknologi pertanian yang belum memadai;
d.SDM di sektor pertanian didominasi oleh petani penggarap dan buruh tani;
e.Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya dan penganekaragaman produk pengolahan hasil IV - 7 pertanian;
f.Produk pertanian kurang berdaya saing;
g.Diversifikasi pertanian belum optimal.
h.Belum optimalnya distribusi dan mekanisme pasar produk hasil pertanian;
1. 4.Perdagangan
a.Masih belum refresentatifnya dan terbatasnya jumlah pasar rakyat;
b.Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur;
c.Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
d.Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;
e.Belum tersedianya pusat pemasaran produk unggulan.
1. 5.Perindustrian
a.Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang industri;
b.Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM);
c.Terbatasnya inovasi dan pemanfaatan teknologi oleh IKM;
d.Daya saing produk IKM masih rendah;
e.Belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri. 4.1.3.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
1. 1.Administrasi Pemerintahan.
a.Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
b.Belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah;
c.Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada camat.
d.Belum optimalnya penegakan peraturan daerah;
1. 2.Pengawasan
a.Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
b.Belum optimalnya tindaklanjut temuan BPK dan pengaduan masyarakat.
1. 3.Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
a.Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data;
b.Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan;
c.Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (e-planning)
d.Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pembangunan. IV - 8
1. 4.Keuangan
a.Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah;
b.Masih tingginya rasio Dana Perimbangan dalam struktur APBD;
c.Masih cukup tingginya rasio belanja aparatur dalam komposisi belanja daerah;
d.Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah;
e.Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran , penatausahaan keuangan dan aset.
1. 5.Kepegawaian
a.Kurangnya jumlah sumber daya manusia ASN pada semua perangkat daerah;
b.Belum optimalnya kompetensi ASN;
c.Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN. 4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 4.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
1. 1.Masing tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terutama konsumsi bahan makanan;
2. 2.Masih rendahnya daya beli masyarakat. 4.1.4.2. Iklim Investasi
3. 1.Belum optimalnya implementasi regulasi yang mendukung iklim usaha;
4. 2.Belum optimalnya proses pelayanan perijinan;
5. 3.Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah, investor dan masyarakat. 4.1.4.3. Sumber Daya Manusia
6. 1.Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian;
7. 2.Masih tingginya angka beban ketergantungan (dependency ratio)
8. 3.Rendahnya rasio wirausahaan (enterpreneurship) Dengan terjadinya pandemik covid-19 atau virus corona yang membawa dampak pada perubahan tatanan kehidupan social, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:
9. 1.Bertambahnya angka kemiskinan;
10. 2.Melambatnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan melambatnya pertumbuhan nasional sebagai dampak pandemic covid 19;
11. 3.Menurunnya daya beli masyarakat ;
12. 4.Melambatnya capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM);
13. 5.Meningkatnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang ditunjukan tingginya rasio gini;
14. 6.Belum Optimalnya penanganan Wabah Covid-19;
15. 7.Belum optimalnya jarring pengaman social;
16. 8.Penurunan Investasi dan berimplikasi pada terhentinya usaha;
17. 9.peningkatan jumlah pengangguran IV - 9 4.2. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu memperhatikan isu strategis kota, provinsi, nasional bahkan dunia internasional dalam proses perumusannya. Fungsi keselarasan dan keterlibatan nasional dan provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia international, nasional maupun regional. 4.2.1. Isu Strategis Internasional 4.2.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :
18. 1.Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun; IV - 10
19. 2.Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
20. 3.Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
21. 4.Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
22. 5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
23. 6.Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
24. 7.Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
25. 8.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
26. 9.Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan;
27. 10.Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
28. 11.Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
29. 12.Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
30. 13.Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
31. 14.Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
32. 15.Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
33. 16.Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
34. 17.Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. 4.2.1.2. Tantangan Ekonomi Global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Bebas AFTA Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu, meski ketidakpastian pasar keuangan dunia membaik sejalan dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju, dampak risiko perekonomian Tiongkok perlu diwaspadai. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, namun masih terdapat risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan dengan perekonomian AS yang belum cukup solid dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Tantangan global lainnya yaitu mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memberikan peluang sekaligus tantangan ke depan. Para pemimpin negara-negara ASEAN telah sepakat untuk mentransformasi wilayah ASEAN menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, IV - 11 permodalan, dan tenaga kerja. MEA menggambarkan adanya perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan MEA dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mewujudkan kawasan ekonomi ASEAN tahun 2020. Sedangkan AFTA, sejatinya merupakan kesepakatan diantara negara- negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis ASEAN di kancah dunia. Harapannya, jika AFTA sukses, negara-negara ASEAN bisa menjadi basis produksi dunia, seperti Cina. Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas AFTA ini, nantinya tidak akan ada hambatan tarif, ataupun hambatan non-tarif untuk negara anggota ASEAN. Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi negara-negara ASEAN. Dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait AFTA, tentu akan menyusul tantangan serta peluang yang akan dihadapi negara Indonesia, khususnya di sisi bisnis dan ekonomi. Dalam kaitan ini, peluang Indonesia dan Kota Tasikmalaya khususnya untuk menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global cukup besar. Namun demikian, bila produk domestik tidak mampu bersaing, maka Indonesia dan Kota Tasikmalaya hanya akan menjadi pasar bagi produk negara MEA lainnya. Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh. 4.2.2. Isu Strategis Nasional Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:
35. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
36. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
37. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
38. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
39. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
40. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
41. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
42. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
43. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup : IV - 12
44. 1.Pembangunan Sumber Daya Manusia Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
45. 2.Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
46. 3.Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
47. 4.Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
48. 5.Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :
49. 1.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan : a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam; b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi; c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat; d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
50. 2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan : a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI); b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaaan; c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; d) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.
51. 3.Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing: a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan; b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk; c) Pemenuhan Layanan Dasar; d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; e) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. IV - 13
52. 4.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan : a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa; b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia; c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti; d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama; e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan; f) Belum Optimalnya Peran Keluarga; g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
53. 5.Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar : a) Infrastruktur Pelayanan Dasar; b) Infrastruktur Ekonomi; c) Infrastruktur Perkotaan; d) Energi dan Ketenagalistrikan; e) Transformasi Digital.
54. 6.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim : a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; c) Pembangunan Rendah Karbon.
55. 7.Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik : a) Konsolidasi Demokrasi; b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; c) Penegakan Hukum Nasional; d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Adapun agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut:
56. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
57. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
58. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
59. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
60. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
61. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
62. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 4.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018 adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Adapun misi untuk mencapai visi tersebut adalah : IV - 14
63. 1.Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa
64. 2.Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif
65. 3.Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan
66. 4.Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil
67. 5.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2013- 2018 adalah sebagai berikut :
68. 1.Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
69. 2.Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
70. 3.Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
71. 4.Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
72. 5.Reformasi birokrasi. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
73. 1.Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya;
74. 2.Desentralisasi pelayanan kesehatan;
75. 3.Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi;
76. 4.Pengembangan destinasi dan infrastrukur pariwisata;
77. 5.Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
78. 6.Insfrastruktur konektivitas wilayah;
79. 7.Gerakan bangun desa (Gerbang desa);
80. 8.Subsidi gratis golekmah;
81. 9.Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. 4.2.4. Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar Dalam pengembangan pembangunan di Kota Tasikmalaya tentunya tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari kabupaten/kota sekitar, terutama dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung Kota Tasikmalaya. 4.2.4.1. Kabupaten Tasikmalaya Visi, misi dan isu strategis dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : Visi : “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan”. Misi :
82. 1.Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah dan berkualitas;
83. 2.Mewujudkan pereokonian yang tangguh dibidang agribisnis dan pariwisata;
84. 3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ;
85. 4.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. IV - 15 Adapun isu strategis pembangunan daerahnya adalah sebagai berikut:
86. 1.Penanggulangan kemiskinan;
87. 2.Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya;
88. 3.Aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar;
89. 4.Ketahanan Pangan;
90. 5.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
91. 6.Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi;
92. 7.Penataan destinasi wisata;
93. 8.Nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
94. 9.Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak. 4.2.4.2. Kabupaten Ciamis Visi misi dan isu strategis dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut : Visi : “Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”. Misi :
95. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
96. 2.Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah;
97. 3.Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal;
98. 4.Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
99. 5.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
100. 6.Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa. Adapun isu strategis pembangunan daerahnya adalah sebagai berikut:
101. 1.Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan;
102. 2.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
103. 3.Peningkatan daya beli masyarakat;
104. 4.Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan;
105. 5.Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur;
106. 6.Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
107. 7.Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana alam;
108. 8.Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
109. 9.Pemberdayaan masyarakat dan desa;
110. 10.Peningkatan pengembangan kawasan pertumbuhan;
111. 11.Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan. 4.2.4.3. Kabupaten Garut Tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 yaitu tahap yang diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut dalam IV - 16 mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan melalui :
112. 1.Percepatan pembangunan di berbagai bidang;
113. 2.Menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh;
114. 3.Berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah;
115. 4.Meningkatnya keunggulan kompetitif daerah;
116. 5.Mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2019 -2024 yaitu : ”Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :
117. 1.Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
118. 2.Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
119. 3.Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
120. 4.Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Adapun isu strategis pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:
121. 1.Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
122. 2.Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
123. 3.Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
124. 4.Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru;
125. 5.Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
126. 6.Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana;
127. 7.Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;
128. 8.Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal. 4.2.4.4. Kota Banjar IV - 17 Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018- 2023 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjar, maka kondisi yang ingin dicapai pada periode 2018–2023 adalah: “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan” Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Banjar Semakin Berseri”, maka misi pembangunan Daerah Kota Banjar pada periode 2018- 2023 adalah sebagai berikut:
129. 1.Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel;
130. 2.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
131. 3.Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
132. 4.Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
133. 5.Meningkatkan Kualitas Lingkungan;
134. 6.Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di atas, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis daerah Kota Banjar berikut:
135. 1.Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Akuntabel;
136. 2.Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
137. 3.Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkualitas;
138. 4.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana;
139. 5.Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah. 4.2.4.5. Kabupaten Pangandaran Visi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus memberikan arah pembangunan atau clarity of direction. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Maka Visi Jangka Menengah (Tahun 2016-2021) Kabupaten Pangandaran adalah: “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”. Guna mencapai visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut:
140. 1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
141. 2.Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
142. 3.Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas; IV - 18
143. 4.Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal;
144. 5.Membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing;
145. 6.Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran 2016–2021 menghadapi beberapa permasalahan baik yang terkait dengan masalah sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan permasalahan pemerintahan secara umum. Adapun beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut:
146. 1.Belum optimalnya koordinasi kelembagaan di Kabupaten Pangandaran;
147. 2.Masih lemahnya penanganan limbah akibat aktivitas pariwisata ;
148. 3.Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
149. 4.Kurangnya Infrastruktur pengembangan wilayah ekonomi yang besar belum dapat termanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat;
150. 5.Belum optimalnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan daerah tujuan wisata;
151. 6.Belum efektifnya kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata;
152. 7.Kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
153. 8.Belum tergalinya potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran secara merata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 4.2.5. Isu Strategis Kota Tasikmalaya 4.2.5.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Visi pembangunan Kota Tasikmalaya jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 adalah : “Dengan Iman Dan Takwa Kota Tasikmalaya Sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju Di Jawa Barat”. Dalam mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya tersebut telah disepakati 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut: 1) Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum. 2) Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global. 3) Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat. 4) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya. 5) Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan pada prinsip government IV - 19 entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya. 6) Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan. 7) Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan. Arah pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Tasikmalaya tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : 1) Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat. 2) Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 3) Tewujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani. 4) Meningkatnya peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya. 5) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi. 6) Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam. 7) Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan tourism attractiveness yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju. Pada periode walikota tahun 2017-2022 merupakan tahapan ke-3 dari 4 tahapan pencapaian visi jangka panjang (RPJPD) Kota Tasikmalaya tahun 2005-2025. Tahap ke-3 ini disebut Tahap Menuju Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat. Tahap ke-3 ini diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang dititikberatkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa serta diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat dengan uraian sebagai berikut : 1) Peningkatan kualitas infrastruktur kota diarahkan ke sentra-sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa dalam upaya mempercepat dan lebih meningkatkan akses serta mobilisasi pelaku dan masyarakat, peningkatan pemerataan pembangunan diwilayah Kota Tasikmalaya dengan tetap mengikut serta peran serta masyarakat dan sektor swasta; 2) Kualitas sumber daya manusia semakin membaik, cerdas, berwawasan global yang berbasis keunggulan lokal dan bermoral berlandaskan iman dan taqwa, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien, efektif dan terjangkau oleh masyarakat. Teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan penuntasan program wajib belajar 12 tahun; 3) Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat semakin meningkat IV - 20 dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses dengan dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang semakin baik; 4) Masyarakat yang terus membaik tingkat kesejahteraannya sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lainnya di Indonesia yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas yang disertai dengan jaminan sosial dari pemerintah. Daya beli semakin meningkat, angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin semakin menurun; 5) Tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaannya serta kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah mendapat apresiasi dari masyarakat; 6) Perekonomian yang berdaya saing semakin kuat dan kompetitif perlu dukungan pengembangan sektor perdagangan dan industri kecil dan menengah serta sektor jasa dukungan investasi yang terus meningkat, semakin banyak berdirinya sentra industri kecil dan menengah, kawasan perdagangan serta sektor jasa sejalan dengan peningkatan pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai penopang ketahanan pangan; 7) Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang baik; 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta meningkatnya kesadaran mayarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Pelaksanaan dan pencapaian pada tahap ke-3 akan terus berlanjut pada tahap ke-4 yang disebut Tahap Pencapaian Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat. Tahap ke-4 ini merupakan tahap pencapaian pada visi dan misi yang diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan disektor lainnya, yang digambarkan sebagai berikut : 1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkualitas kota hampir menyentuh seluruh wilayah kota terutama pada jalur yang menuju ke pusat pelayanan publik, pusat perdagangan dan jasa, serta sentra industri kecil dan menengah; 2) Sumber daya manusia semakin berkualitas, cerdas, terampil, berwawasan global berbasis keunggulan lokal semakin kuat, bermoral berlandaskan iman dan taqwa semakin siap dalam menghadapi persaingan global. Kualitas dan relevansi pendidikan yang didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien, efektif dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan pemantapan program wajib belajar 12 tahun serta perintisan wajib belajar ke jenjang perguruan tinggi; 3) Kesehatan dan status gizi masyarakat semakin baik ditunjang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses; 4) Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat seiring dengan IV - 21 meningkatnya daya beli dan pendapatan perkapita yang menyebabkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional terus meningkat. Jaminan sosial dari pemerintah semakin nyata dirasakan oleh masyarakat sehingga angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin terus menurun; 5) Sruktur perekonomian kota semakin kuat dan kompetitif dalam era pasar global yang semakin nyata semakin mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan industri kecil, menengah dan besar serta sektor jasa dengan dukungan investasi yang terus meningkat, peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai pemantapan ketahanan pangan; 6) Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin baik karena tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaannya, kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat; 7) Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang modern; 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta kesadaran mayarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi semakin baik. 4.2.5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.
a.Tujuan Penataan Ruang Wilayah Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan : 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan: 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka IV - 22 perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah; 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat. Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu : periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Indutri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.
b.Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.
1. 1.Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:
a.peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
b.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
c.pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d.peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
e.peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; IV - 23
f.pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
g.penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
h.Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
1. 2.Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi: 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
a.Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
b.Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
c.Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan. 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
a.Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
b.Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
c.Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
d.Meningkatkan kualias jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;dan
e.Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan. 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
a.Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
b.Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
c.Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun. 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
a.Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
b.Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
c.Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
d.Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; IV - 24
e.Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
f.Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
g.Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana. 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:
a.Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
b.Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;dan
c.Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan. 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
a.Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
b.Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru;dan
c.Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.
1. 3.Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:
a.Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
b.Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi;dan
c.Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya. Pada tahun 2016, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Tasikmalaya Tahun 2011-2031 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, telah memasuki tahun ke-5 (lima). Selama kurun waktu tersebut, kebijakan nasional dan daerah telah mewarnai pembangunan di Jawa Barat, dan beberapa diantaranya tidak tercantum di dalam dokumen RTRW yang telah ditetapkan. Sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat spasial di Kota Tasikmalaya, Dokumen RTRW memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pedoman pembangunan seluruh sektor, dan harus mengakomodasi seluruh kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kota/Kabupaten sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RTRW mempertimbangkan kondisi perubahan lingkungan strategis atau perubahan kebijakan nasional IV - 25 yang mempengaruhi pembangunan/ pemanfaatan ruang provinsi dan/atau internal provinsi. Dengan dilakukannya revisi RTRW Provinsi Jawa Barat, perubahan RPJMN, serta terbitnya peraturan-peraturan sektoral yang berpengaruh pada rencana tata ruang, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu untuk melaksanakan peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya pada Tahun 2016 untuk mengetahui apakah substansi RTRW masih relevan dengan dinamika pembangunan yang terjadi, dan sejauh mana RTRW dimplementasikan. Peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 dilakukan melalui tahapan kajian, evaluasi dan penilaian dalam menghasilkan rekomendasi tentang penyempurnaan dalam hal apa saja yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 pada sisa masa berlakunya RTRW, yaitu 15 (lima belas) tahun ke depan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya. Berdasarkan penilaian peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa diperlukan perubahan materi sebanyak 19,47%, maka kesimpulan Peninjauan Kembali adalah RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 sesuai dengan PERLU DI REVISI. Hasil Peninjauan Kembali tersebut dituangkan dalam Keputusan Walikota No. 050.13/Kep.60- Bappelitbangda/2017 tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011- 2031, yang berisi:
a.Percepatan perwujuan struktur dan pola ruang terutama yang telah diprogramkan jangka menengah pertama akan dituangkan dalam program jangka menengah selanjutnya
b.Perlu dilakukan revisi yang mempertimbangkan arahan kebijakan antara lain:  RTRW Nasional Hasil Revisi  RTR Kawasan Strategis Priangan Timur  RTRW Provinsi Jawa Barat Hasil Revisi  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang – undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang  Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum  Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tatacara Peran serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah Permendagri No. 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Evaluasi Raperda Tata Ruang  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara IV - 26  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;  Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)  Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang pembangunan saluran kelistrikan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat  Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Kota Tasikmalaya  Kajian FS jalan lingkar dan fly over.  Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kota Tasikmalaya
c.Perlu dilakukan revisi yang mengamandemen pasal pada perda RTRW Kota Tasikmalaya yang terkait dengan perubahan kebijakan tingkat pusat dan propinsi, serta merespon dinamika perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya. 4.2.5.3. Isu Strategis RPJMD Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. 1.Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah Tata nilai kehidupan masyarakat yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam beragama, moral, akhlak, karakter dan kearifan lokal menjadi isu strategis yang menjadi prioritas, hal ini disebabkan dengan masih rendahnya implementasi perda tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, menurunnya moral, akhlak dan karakter masyarakat, rentannya kehidupan masyarakat akan konflik, toleransi beragama, berbangsa dan bernegara, masih adanya pelanggaran dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya, belum optimalnya pembinaan, apresiasi dan pelestarian terhadap seni dan budaya;
2. 2.Penanggulangan kemiskinan Penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu strategis yang perlu segera ditangani dan mendapat perhatian khusus. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dan masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja; IV - 27
3. 3.Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup, masih luasnya kawasan permukiman kumuh, masih banyaknya rumah tidak layah huni, belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi seperti kurangnya ketersediaan layanan air minum perpipaan, pengelolaan limbah, dan penanganan sampah, terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang-ruang publik/taman-taman kota, masih terdapat genangan air saat musim hujan, belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase, menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan, belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju daerah pertanian teknis, masih terbatasnya ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas, belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas, dan belum optimalnya cakupan layanan angkutan umum.
4. 4.Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat Pertumbuhan dan pemerataan perekonomian serta daya beli masyarakat menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan prioritas. Hal ini ditandai dengan masih kurang optimalnya kontribusi kategori unggulan terhadap pertumbuhan PDRB, masih rendahnya PDRB per kapita dan daya beli masyarakat dan masih tingginya kontribusi sandang dan bahan makanan terhadap laju inflasi, masih tingginya rasio gini atau kesenjangan pendapatan masyarakat, belum optimalnya nilai investasi daerah dan kunjungan wisatawan yang masuk, kurangnya jumlah pelaku wira usaha, kurangnya daya saing dan kemandirian para pelaku usaha mikro dan kecil, pemasaran dan akses terhadap permodalan, serta belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan.
5. 5.Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar menjadi isu strategis yang dititikberatkan pada kondisi kualitas hidup masyarakat terutama pada isu-isu yang menyangkut urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih belum optimalnya capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM), baik indeks pendidikan maupun indeks kesehatan yang ditandai dengan cukup rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, adanya ketimpangan sebaran dan kualitas pendidikan baik SDM maupun sarana prasarana. Belum optimalnya capaian angka harapan hidup, masih cukup tingginya angka kematian ibu dan bayi dan masih ditemukannya kasus balita gizi buruk, belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, belum optimalnya pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan, dan belum optimalnya pelayanan KB yang menyebabkan angka kelahiran total masih belum optimal, serta masih belum optimalnya penanganan PMKS terutama yang berada diluar panti.
6. 6.Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga IV - 28 Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga menjadi isu strategis yang mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, masih cukup tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, belum optimal dan memadainya perlindungan dan ketersediaan sarana prasarana publik yang ramah perempuan dan anak, serta optimalisasi pengendalian penduduk.
7. 7.Tata kelola tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel menjadi isu strategis, yang ditandai oleh masih kurangnya kualitas dan kuantitas ASN, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah, masih terdapat beberapa gedung kantor perangkat daerah yang belum representatif, masih belum optimalnya implementasi e-government pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik. IV - 29 Tabel 4.1. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah RPJMD Kota Tasikmalaya, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 -2022 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 RPJMN Tahun 2019-2024 1 Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah 1 Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan Belum Optimalnya Peran Keluarga Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas 2 Penanggulangan kemiskinan 2 Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5. Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaaan Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan IV - 30 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 -2022 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 RPJMN Tahun 2019-2024 3.2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk 3 Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat 4 Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Keberlanjutan Sumber Daya Alam Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi Transformasi Struktural Berjalan Lambat Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital 4 Infrastruktur dasar perkotaan, permukiman dan lingkungan hidup 3 Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Infrastruktur Pelayanan Dasar Infrastruktur Ekonomi Infrastruktur Perkotaan Energi dan Ketenagalistrikan Transformasi Digital 5 Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar 1 Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 3.3. 3.5. Pemenuhan Layanan Dasar Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing 6 Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga 1 Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 3.1. 3.4. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda 7 Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel 5 Reformasi birokrasi 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Konsolidasi Demokrasi Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri Penegakan Hukum Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional V - 1 5.1. Visi Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017-2022 adalah : “KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI” Visi tersebut mengandung makna : Religius : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal. Maju : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan Madani : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan prilaku yang V - 2 mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan. Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama bahu- membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan. 5.2. Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan intern al. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :
8. 1.Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
9. 2.Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
10. 3.Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
11. 4.Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
12. 5.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut : Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh pada tata nilai, norma, moral dan agama serta memililki akhlak dan karakter yang baik dan mulia. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur. V - 3 Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, pengurangan pengangguran memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata. Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan diseluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, aman, nyaman sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi terutama pada sentra – sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa, dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi dan sesuai dengan penataan ruang yang baik. Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal. Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan V - 4 dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome dan impact program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal Misi ke-1 mempunyai 2 tujuan dan 2 sasaran, yaitu : T1. Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius, dengan sasaran : S1. Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. T2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, dengan sasaran : S2. Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah. Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat Misi ke-2 mempunyai 2 tujuan dan 4 sasaran, yaitu : T.3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran: S3. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat. T.4. Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dengan sasaran : S4. Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa; S5. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha; S6. Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah. Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan Misi ke-3 mempunyai 1 tujuan dan 3 sasaran, yaitu : T5. Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran : S7. Meningkatnya layanan infratruktur jalan yang mantap, aman, nyaman dan inklusif; S8. Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat; S9. Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan sesuai tata ruang wilayah. Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi ke-4 mempunyai 2 tujuan dan 3 sasaran, yaitu : T6. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran : S10. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan; S11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; S12. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga; V - 5 S13. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. T7. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk, dengan sasaran : S14. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender. Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan dan 2 sasaran, yaitu : T8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran : S15. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi; S16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah. V - 6 Tabel 5.1. Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Tasikmalaya VISI : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran satuan Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2017 Target Target Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaan Target Awal Target Perubaa n 1 Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal T1. Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius (%) % - 63 65 68 68 74 87 75 87 75 87 S1. Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) kasus 3 3 3 2 0 2 0 1 0 1 0 T2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%) % 55 60 65 70 70 75 57 80 61 80 61 S2. Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah Persentase kelompok seni budaya aktif (%) % 55 60 65 70 70 75 75 80 80 80 80 2 Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan T3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Angka kemiskinan (%) % 14,8 13,8 12.80 11.80 13,50 10.80 12,50 9.80 11,50 9.80 11,50 V - 7 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran satuan Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2017 Target Target Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaan Target Awal Target Perubaa n daya beli masyarakat S3. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial seta pemberdayaan masyarakat Persentase Penanganan PMKS (%) % 71.5 74.5 77.4 80.4 81,90 83.4 85,75 86.3 89,51 86.3 89,51 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial % - - - - 100,00 - 100 - 100 - 100 T4. Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) % 6,91 6,95 7,06 7,15 2,50 7,24 4,50 7,32 5,00 7,32 5,00 PDRB ADH Berlaku (triliyun rupiah) Triliyun Rupiah 18,44 20,33 22,44 24,79 22,08 27,42 22,98 30,36 23,61 30,36 23,61 PDRB Perkapita ADH Berlaku (juta rupiah) juta Rupiah 27,8 30,60 33,70 37,2 30,23 41,1 30,77 45,3 31,04 45,3 31,04 Pengeluaran Perkapita (juta rupiah) juta Rupiah 9,51 9,84 10,16 10,49 7,63 10,82 8,57 11,15 9,86 11,15 9,86 Inflasi daerah (%) % 3.98 3,76 3,53 3,32 2,5 3,12 2,25 3,13 2,00 3,13 2,00 Indeks gini (point) point 0.41 0,40 0,39 0,38 0,41 0,37 0,40 0,36 0,39 0,36 0,39 S4. Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa Indek daya beli (point) point 68,6 69,64 70,64 71,61 55,79 72,55 57,58 73,46 59,63 73,46 59,63 Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan % 4,65 4,67 4,69 4,71 3,01 4,73 4,38 4,75 5,74 4,75 5,74 Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran; % 5,15 7,40 7,9 8,2 2,45 8,5 4,68 8,8 6,97 8,8 6,97 V - 8 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran satuan Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2017 Target Target Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaan Target Awal Target Perubaa n Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % 5,5 5,35 5,08 4,83 3,53 4,61 4,61 4,41 5,83 5,83 5,83 Nilai investasi daerah (milyar rupiah) Milyar Rupiah 305 325 350 450 200 600 250 650 300 650 300 Jumlah kunjungan wisatawan (orang) orang 589.000 591.000 614.00 0 624.000 287.049 638.000 430.560 642.000 642.000 3.109.00 0 1.686.89 6 S5.Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha Tingkat Pengangguran Terbuka (%) % 6,89 6,20 5,60 5 8,50 4,4 7,72 4.00 7,02 4.00 7,02 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) % 64.58 65.69 65.90 66.12 66.12 66.62 66,50 67.30 66,75 67.30 66,75 S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan % 1,42 1,94 1,90 1,87 0,05 1,83 0,07 1,8 0,10 1,8 0,10 Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point) point 67,6 70 74 77 90 82 91 87 92 87 92 3 Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan T5. Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan Persentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%) % 66,07 68,62 69,68 70,55 75,83 71,43 71,80 72,15 72,92 72,15 72,92 S7. Meningkatnya layanan infrastruktur jalan Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%) % 83 86 89 93 93 95 80 98 83 98 83 V - 9 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran satuan Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2017 Target Target Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaan Target Awal Target Perubaa n yang berwawasan lingkungan yang mantap, aman, nyaman dan inklusif Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang % - - - 100 - 100 - 100 - 100 S8. Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat Persentase rumah tangga bersanitasi (%) % 41,04 41,17 41,30 41,43 60,49 41,56 - 41,69 - 41,69 - Persentase KK/RT yang berakses SPALD % - - - - - - 61,04 - 61,59 - 61,59 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat % - - - 100 - 100 - 100 - 100 S9. Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan sesuai tata ruang wilayah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point) point 73,52 73,72 73,92 74,00 74,12 74,20 74,32 74,40 74,32 74,40 4 Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan T6. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Indek Pembangunan Manusia (point) 71.35 71.99 72.72 73.33 72,05 74.00 73,25 74.65 73,95 74.65 73,95 Indeks Pendidikan (point) point 66,75 67,22 67,97 68,36 67,95 68,89 68,25 69,39 68,50 69.39 68,50 V - 10 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran satuan Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2017 Target Target Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaan Target Awal Target Perubaa n kualitas sumber daya manusia S10. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan % - - - 100 - 100 - 100 - 100 S11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indek Kesehatan (point) point 79,33 79,70 80,11 80,56 80,40 81,06 81,06 81,61 81,65 81,61 81,65 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan % - - - 100 - 100 - 100 - 100 S12. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%) % - 10 11 12 12 13 13 14 14 14 14 S13. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Angka Kriminalitas (point) point 4,8 3,7 3,2 2,7 3,5 2,4 3,0 2,2 2,5 2,2 2,5 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat % - - - 100 - 100 - 100 - 100 Persentase Penanganan Bencana Daerah (%) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 T7. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk Persentase Keluarga Sejahtera (%) % 85,2 86,2 87,2 88,2 85,00 89,2 86,00 90,2 87,00 90,2 87,00 Indeks Pembangunan Gender (point) point 90,62 90,82 90,91 91,02 91,02 91,09 91,52 91,18 91,54 91,18 91,54 V - 11 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran satuan Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2017 Target Target Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaan Target Awal Target Perubaa n Indeks Pemberdayaan Gender (point) point 66 67 69 70 62,94 71 62,95 72 62,96 72 62,96 S14. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender Laju Pertumbuhan Penduduk (%) point 0,27 0,25 0,23 0,22 0,22 0.21 0,21 0.20 0,20 0.20 0,20 Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (point) % 2,14 2,12 2,10 2,08 2,08 2,06 2,06 2,04 2,04 2,04 2,04 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih T8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi (kategori) (kategori) - 51-60 (CC) 51-60 (CC) 61-70 (B) 51-60 (CC) 61-70 (B) 61-70 (B) 71-80 (BB) 61-70 (B) 71-80 (BB) 61-70 (B) S15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori) kategori 77 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 89-100 (Sangat Baik) 77-88 (Baik) 89-100 (Sangat Baik) 77-88 (Baik) 89-100 (Sangat Baik) 77-88 (Baik) 89-100 (Sangat Baik) 77-88 (Baik)) Capaian Implementasi e- government (point) % 40 47 54 61 - 68 - 75 - 75 - Capaian Predikat Indeks SPBE Predikat - - - Baik (2,50) Baik (2,75) Sangat Baik (3,00) Sangat Baik (3,00) S16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini) opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%) % 4 4,5 5.6 6,5 -11,79 6,7 21,79 7 3,40 7 3,40 V - 12 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran satuan Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir 2018 2019 2020 2021 2022 2017 Target Target Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaa n Target Awal Target Perubaan Target Awal Target Perubaa n Hasil Evaluasi SAKIP (kategori) kategori 62,85 (B) 61-70 (B) 71-80 (BB) 71-80 (BB) 71-80 (BB) 81-90 (A) 71-80 (BB) 81-90 (A) 81-90 (A) 81-90 (A) 81-90 (A) Hasil evaluasi LPPD (kategori) kategori 3,2 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sanga t Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) Tingkat Maturitas SPIP (level) Level 1 2 2 3 2,65 3 2,75 4 3 4 3 Keterangan : T = Target, TA = Target Awal (RPJMD Tahun 2017-2022) TP= Target Perubahan (Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022) V - 13 Tabel 5.2. Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Visi Misi Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani
13. 1.Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal
14. 1.Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius
15. 1.Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  Jumlah isu/potensi konflik SARA yang tertangani (%) Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi  Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)
16. 1.Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan beragama  Indeks kerukunan Umat Beragama
17. 2.Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah
18. 1.Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah  Persentase kelompok seni budaya aktif (%) Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal  Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)
19. 1.Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan  Indeks Pembangunan Kebudayaan
20. 2.Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli
21. 3.Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
22. 2.Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat  Persentase Penanganan PMKS (%) MeningkatnyaKualitasKesehatan Masyarakat danJangkauanPelayanan Kesehatan  Usia Harapan Hidup (tahun) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk  Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial:
23. 4.Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
24. 3.Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa  Indeks daya beli (point)  Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan
25. 1.Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif  KontribusiPariwisata Terhadap PDRB (%)
26. 2.Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian awa Barat
27. 1.Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi  Rasio kewirausahaan nasional (%)  Kontribusi UMKM terhadap PDB (%)  Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)  Proprosi Industri Mikro Kecil (IMK) yang menjalin kemitraan (%Proporsi UMKM yang mengakses kredit V - 14 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Visi Misi Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran  Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran  Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum  Nilai investasi daerah (milyar rupiah)  Jumlah kunjungan wisatawan (orang)  Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)  Lajupertumbuhan Sektor Perdagangan(%)
28. 3.Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi  Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)  Proporsi kreditUMKM terhadap total kredit (%) lembaga keuangan formal (8.10.1(b)) (%)  ) Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%)  Jumlah koperasi modern yang dikembangkan (unit)  Pertumbuhan wirausaha (%)  Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi (sentra)
29. 2.Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi  Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%)  Pertumbuhan PDB industri pengolahan  Pertumbuhan investasi (PMTB) (%
30. 1.Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha  Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)
31. 1.Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan memperluas kesempetan pemenuhan kebutuhan dasar  Indeks Kebahagiaan (Poin) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing  Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)  Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)  Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)  Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang) V - 15 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Visi Misi Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran
32. 2.Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah  Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan,Kelautan dan perikanan yangmandiri untuk mencapai kedaulatanpangan  Skor PolaPanganHarapan(SPPH) (Poin)  Nilai TukarPetani (NTP) (Poin Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi  Pertumbuhan PDB pertanian (%)
33. 3.Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
34. 5.Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan berkelanjutan
35. 7.Meningkatnya layanan infrastruktur jalan yang mantap, aman, nyaman dan inklusif  Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)  Rasio Jaringan Irigasi (poin)
36. 1.Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusatpusat perekonomian  Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
37. 1.Meningkatnya konektivitas wilayah  Panjang jalan baru yang terbangun (Km)  Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota (%)
38. 2.Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan  Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)
39. 8.Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat  Persentase rumah tangga bersanitasi (%) Meningkatkan ketersedian air Untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik  Indeks Penggunaan Air (Poin) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar  Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)  Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)  Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)  Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air V - 16 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Visi Misi Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran limbah domestik) layak dan aman (%)  Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga)  Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga)  Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)  Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)  Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah Tangga)
40. 9.Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan sesuai tata ruang wilayah  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)  Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)
41. 1.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup  Indeks Kualitas Udara (IKU)  Indeks Kualitas Air (IKA  Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)  Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)
42. 2.Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  umlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi V - 17 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Visi Misi Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran  Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan (perusahaan)
43. 4.Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
44. 6.Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
45. 10.Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan  Indeks Pendidikan (point) Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan  Rata–Rata lama sekolah (tahun)  Harapan Lama Sekolah (tahun) Terpenuhinya layanan dasar  Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)  Harapan Lama Sekolah (Tahun)  Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%)  Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) (%)  Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%)  Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya  Nilai rata-rata hasil PISA  Proporsi Anak di Atas Standar Kompetensi Minimum dalam Test PISA (%)  Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Asesmen Kompetensi (%)
46. 11.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  Indeks Kesehatan (point) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan  Usia Harapan Hidup (tahun) Terpenuhinya layanan dasar  Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)  Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)  Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%) V - 18 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Visi Misi Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran  Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)  Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)  Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)  Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)  Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)  Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)  Eliminasi malaria (kab/kota)  Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)  Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)  Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)  Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)  Persentase rumah sakit terakreditasi (%)  Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)  Persentase puskesmas tanpa dokter (%)  Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)  Persentase obat memenuhi syarat (%)  Persentase makanan memenuhi syarat (%) V - 19 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Visi Misi Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran
47. 12.Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga  Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%) Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional  Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)
48. 1.Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan  Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
49. 2.Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing  Budaya dan prestasi olahraga
50. 13.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakt  Angka Kriminalitas (point)  Persentase Penanganan Bencana Daerah (%) Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial  Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional  Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional  Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)
51. 7.Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk
52. 14.Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender  Laju Pertumbuhan Penduduk (%)  Indeks Pembangunan Gender (point)  Indek Pemberdayaan Gender (point)
53. 1.Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan  Usia HarapannHidup (tahun)
54. 2.Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)  Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan  Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate/TFR )  Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
55. 5.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
56. 8.Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan
57. 15.Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi  Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)
58. 1.Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel  IndeksReformasi Birokrasi (Kategori) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola  Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik V - 20 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Visi Misi Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran Sasaran/Indikator Sasaran nepotisme berbasis teknologi informasi  Capaian Implementasi e- government (poin)  Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)
59. 16.Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah  Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini)  Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Hasil Evaluasi SAKIP (kategori)  Hasil evaluasi LPPD (kategori)  Maturitas SPIP (level) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel  IndeksReformasi Birokrasi (Kategori) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola  Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik*  Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip  Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik VI - 1 Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain :
60. 1.Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
61. 2.Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
62. 3.Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah berdasarkan analisi SWOT (strength, weakness, opportunity, threats);
63. 4.Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
64. 5.Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
65. 6.Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal- hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab VI - 2 sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang telah dan proyeksi yang akan terjadi dimasa mendatang. Analisis pengaruh lingkungan yang digunakan adalah metode analisis SWOT. Penggunaan metode SWOT dalam penentuan strategi lebih dikarenakan mudah dipahami, sederhana dan banyak digunakan oleh pelaku pembangunan di Indonesia. Identifikasi faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT digambarkan sebagaimana tabel berikut : Gambar 6.1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan Analisis SWOT Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa SWOT serta memperhatikan analisis kondisi, permasalahan dan isu strategis, maka strategi umum pembangunan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi misi kepala daerah adalah sebagai berikut :
66. 1.Meningkatkan pembinaan dan pengawasan implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berkarakter dan religiusdalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
67. 2.Meningkatkan pembinaan, apresiasi dan pelestarian kesenian dan kebudayaan daerahyang berlandaskan tata nilai kehidupan yang religius;
68. 3.Meningkatkan layanan infrastruktur dasar perkotaan, penataan kota dan permukiman yang aman, nyaman, sehat, inklusif dan berkelanjutan; I N T E R N A L
69. 1.Pemegang regulator dan kebijakan
70. 2.Regulasi yang ada cukup memadai dalam menjalankan pemerintahan
71. 3.Anggaran yang cukup tersedia baik yang bersumber dari APBD kota, provinsi dan pusat
72. 4.Sarana dan prasarana pemerintahan yang cukup memadai Strength (Kekuatan)
73. 1.Implementasi perda tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia belum optimal
74. 2.SDM aparatur yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas
75. 3.Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan (e-government) belum optimal
76. 4.Penegakan perda yang belum optimal
77. 5.Pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur yang belum optimal
78. 6.Pembinaan dan apresiasi terhadap kebudayaan daerah, pemuda dan olahraga belum optimal Weakness (Kelemahan) E K S T E R N A L
79. 1.Dukungan dan kondisi lingkungan masyarakat yang religius, aman dan tertib
80. 2.Lokasi yang strategis sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) Priangan Timur
81. 3.Percepatan pembangunan dan bantuan oleh pemerintah pusat dan provinsi
82. 4.Pelaksanaan pasar bebas (MEA,AFTA)
83. 5.Kemajuan teknologi dan informasi
84. 6.Pembangunan Jalan Tol Cigatas Opportunity (Peluang)
85. 1.Media dan budaya global yang negatif
86. 2.Dinamika ekonomi nasional dan internasional yang belum stabil
87. 3.Masih tinggi angka kemiskinan dan kesenjangan
88. 4.Daya beli dan kualitas hidup masyarakat masih kurang baik
89. 5.Masih terdapat kawasan kumuh dan terduga kumuh serta akses terhadap layanan dasar yang belum layak Threat (Ancaman) VI - 3
90. 4.Meningkatkan kesejahteraan sosial dan penanganan masalah kesejahteraan sosial, pengurangan kemiskinan, meningkatkan jaminan dan perlindungan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat;
91. 5.Meningkatkan daya saing dan memperkuat perekonomian daerah yang merata dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi lokal, mendorong partisipasi dan kerja sama dengan pihak ketiga, mengurangi pengangguran serta meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusahayang pelaksanaannya berlandaskan pada tata nilai kehidupan yang religius;
92. 6.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera berlandaskan tata nilai kehidupan yang religius serta meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum;
93. 7.Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan pelayanan publik serta mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, inovatif dan terintegrasiberbasis teknologi informasi. Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi kedalam strategi pembangunan berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :
94. 1.Sasaran 1 yaitu meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan strategi meningkatkan kerukunan umat beragama dan karakter masyarakat serta implementasi tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui implementasi Program Magrib Mengaji dan Program Tasik Berkarakter;
95. 2.Sasaran 2 yaitu meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerahdengan strategi meningkatkan apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah melalui pelaksanaan Program Tasik Berbudaya;
96. 3.Sasaran 3 yaitu meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat dengan strategi memperbaiki dan meningkatkan sistem program jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta mendorong pembangunan yang inklusif yang diimplemantasikan melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Tasik Bersedekah, Program Gema Madani, Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK);
97. 4.Sasaran 4 yaitu meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa dengan strategi meningkatkan peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa, meningkatkan investasi dan membangun kemitraan/kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat, meningkatkan PDRB dan pengeluaran perkapita, mendorong sektor pariwisata daerah melalui peningkatan Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah;
98. 5.Sasaran 5 yaitu meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan strategi menyediakan lapangan kerja dan VI - 4 kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui pelaksanaan Program Pencetakan Wirausaha Baru, dan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
99. 6.Sasaran 6 yaitu meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerahstrategi meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah melalui Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah;
100. 7.Sasaran 7 yaitu meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman dan nyamandengan strategi meningkatkan layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman dan nyaman melalui implementasi program pemantapan infrastruktur dasar perkotaan yang ditunjang oleh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pelaksanan Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan;
101. 8.Sasaran 8 yaitu meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat dengan strategi meningkatkan pembangunan dan penataan kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat melalui pelaksanaan Program Gema Manasik;
102. 9.Sasaran 9 yaitu meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan dengan strategi meningkatkan pembangunan dan penataan kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat melalui pelaksanaan Program Tasik Resik;
103. 10.Sasaran 10 yaitu meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikandengan strategi meningkatkan aksesibiltas dan kualitas pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang inklusi melalui pelaksanaan Program Tasik Cerdas;
104. 11.Sasaran 11 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan strategi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam mencapai penurunan angka kelahiran, angka kematian, angka kesakitan, prevalensi stunting untuk pencapaian indeks kesehatan yang diimplementasikan dalam Program Tasik Sehat;
105. 12.Sasaran 12 yaitu meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga dicapai dengan meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga melalui peningkatan pelayanan kepemudaan dan olahraga untuk pencapaian prestasi kepemudaan dan olahraga baik tingkat provinsi maupun nasional yang diimplementasikan dalam Program Tasik Muda Berprestasi;
106. 13.Sasaran 13 yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan strategi meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang konprehensif melalui pelaksanaan Program Tasik Siaga (siap, aman, terjaga);
107. 14.Sasaran 14 yaitu meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarustamaan gender dengan meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarustamaan gender serta memperkuat pemberdayaan ketahanan keluarga melalui pelaksanaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
108. 15.Sasaran 15 yaitu meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dengan strategi meningkatkan pelayanan publik VI - 5 yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi infomasi yang dilaksanakan melalui Program Tasik Layanan Prima;
109. 16.Sasaran 16 yaitu meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah dengan strategi meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja. 6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Namun demikian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan termasuk target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD mengalami perubahan terkait dengan adanya bencana non alam pandemik virus corona atau covid-19. Terjadinya pandemik covid-19 atau virus corona yang telah menyebar secara cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menuntut pemerintah untuk secara cepat dan tepat mengatur strategi untuk melakukan penanganan dan mempertahankan stabilitas perekonomian dalam negerinya masing-masing. Dampak dari pandemik covid-19 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi diantaranya mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada jadwal Kuartal I 2020 dan juga melakukan refocusing penganggaran serta melakukan perubahan asumsi APBN/APBD serta meluncurkan paket Stimulus Fiskal yang diharapkan mendukung bergeraknya sektor riil. Adapun upaya, kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penanganan covid-19 untuk jangka pendek tahun 2020 diantaranya :
110. 1.Pengendalian dan Penanganan Penyebaran Covid-19 : a) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mulai tingkat Kota sampai ke Kelurahan b) Optimalisasi peran RT dan RW dalam pengawasan warga c) Memperketat kebijakan Physical/Social Distancing termasuk di tempat umum dan komplek perumahan d) Pembatasan VI - 6 pergerakan orang dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah e) Peningkatan kapasitas pelayanan fasilitas kesehatan
111. 2.Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat : a) Menjaga ketahanan dan stabilitas pangan daerah b) Penyiapan Jaring Pengaman Sosial c) Validasi data penduduk miskin dan rentan miskin untuk berbagai skema bantuan d) Operasi pasar murah online;
112. 3.Refocusing APBD : a) Optimalisasi APBD 2020 dan RAPBD 2021 untuk mitigasi dampak multisector COVID-19 b) Mendorong partisipasi sektor non pemerintah;
113. 4.Menjaga Ekonomi Lokal : a) Mengawal dan menjamin aktivitas pertanian tetap berjalan, termasuk pengawalan distribusi pupuk dan benih b) Relaksasi pajak daerah terutama pada sektor usaha vital dan masyarakat terdampak c) Penerapan belanja infrastruktur dengan pola padat karya d) Optimalisasi belanja daerah terhadap produk lokal daerah Sedangkan kebijakan dan stategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pasca pandemik covid-19 khususnya tahun 2021 dan tahun 2022 diantaranya yaitu :
114. 1.Penguatan Sektor Kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, peningkatan kapasitas health security terutama surveilans dan sistem informasi, peningkatan jejaring dan peningkatan dan pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan laboratorium;
115. 2.Perluasan Program Perlindungan Sosial melalui perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal;
116. 3.Menjaga ketahanan dan stabilitas pangan dan pemberian stimulus bantuan bagi pelaku usaha terutama di sektor pertanian, industri sektor pangan dan kebutuhan dasar serta kelompok usaha mikro dan sektor informal ;
117. 4.Pembangunan Infrastruktur melalui investasi infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan permukiman, pertanian, industri dan pariwisata;
118. 5.Akselerasi Investasi dengan menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi dan membuka lapangan kerja ;
119. 6.Optimalisasi program kegiatan dalam APBD dalam mendorong perekonomian daerah dalam mencapai target pembangunan daerah. Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut : Tabel 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan (Tema Pembangunan) Arah KebijakanPembangunan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Peningkatan Daya Saing dan Pemerataan Pembangunan untuk Pengurangan Kemiskinan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Beli yang Ditunjang oleh Infrastruktur dan Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Beli yang Ditunjang oleh Infrastruktur dan Pelayanan Publik Memacu Investasi dan Daya Saing untuk Pemulihan, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Memacu Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan menuju Masyarakat VI - 7 Maju dan Madani Untuk lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka arah kebijakan dari masing-masing strategi guna menjawab permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang berkembang diuraikan sebagaimana tabel berikut : VI - 8 Tabel 6.2. Arah Kebijakan dari Strategi Pembangunan VISI : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Misi 1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal T.1. Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius S1. Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Meningkatkan kerukunan umat beragama dan karakter masyarakat serta implementasi tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui implementasi Program Magrib Mengaji dan Program Tasik Berkarakter
120. 1.Peningkatan kerukunan umat beragama dan implementasi tata nilai kehidupan yang religius,
121. 2.Penguatan pendidikan karakter dan akhlak mulia pada siswa dan masyarakat
122. 3.Meminimalkan konflik masyarakat dan SARA dengan melibatkan secara aktif lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan pemuka agama T.2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah S2. Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah Meningkatkan apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah melalui pelaksanaan Program Tasik Berbudaya
123. 1.Peningkatan pembinaan pelaku dan sarana prasarana kesenian serta kebudayaan daerah,
124. 2.Peningkatan event/pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah,
125. 3.Pemeliharaan dan pelestarian terhadap cagar budaya daerah dan kearifan lokal dengan meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya yang berkembang Misi 2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat T.3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat S3. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat Memperbaiki dan meningkatkan sistem program jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta mendorong pembangunan yang inklusif yang diimplementasikan melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
126. 1.Penguatan dan perbaikan mekanisme program bantuan, jaminan dan perlindungan sosialserta peningkatan cakupan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan daerah yang menggunakan basis data terpadu/satu data sasaran VI - 9 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Tasik Bersedekah, Program Gema Madani, Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)
127. 2.Peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
128. 3.Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat miskin dan lembaga kesejahteraan sosial,
129. 4.Peningkatan penanganan PMKS terutama yang berada diluar panti sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) T.4. Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan S4. Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa Meningkatkan peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa, meningkatkan investasi dan membangun kemitraan/kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat, meningkatkan PDRB dan pengeluaran perkapita, mendorong sektor pariwisata daerah melalui peningkatan Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah
130. 1.Peningkatan nilai tambah produksi dan pengeluaran perkapita dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan promosi daerah,
131. 2.Penguatan kelembagaan dunia usaha pada sektor koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata, baik sektor formal maupun informal
132. 3.Pengembangan pasar rakyat dan memfasilitasi kemudahan akses terhadap pemasaran dan permodalan yang dilandasi oleh pelaksanaan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius S.5. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang seluas- luasnya kepada masyarakat melalui pelaksanaan Program Pencetakan Wirausaha Baru, dan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
133. 1.Peningkatan potensi ekonomi lokal, dan pencetakan wirausaha baru
134. 2.Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, penyediaan Balai Latihan Kerja,
135. 3.Memberikan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan pembinaan hubungan industrial serta pengelolaan VI - 10 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan informasi ketenagakerjaan yang baik dan terbuka S6. Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah melalui Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
136. 1.Peningkatan produksi dan pemasaran pertanian serta ketersediaan pangan
137. 2.Peningkatan sarana prasarana dan optimalisasi penggunaan teknologi serta kapasitas SDM pertanian
138. 3.Penataan kelembagaan dan pengelolaan distribusi hasi pertanian yang baik, mendorong pola dan keanekaragaman konsumsi serta menjamin keamanan pangan daerah Misi 3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan T.5. Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan berkelanjutan S7. Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif Meningkatkan layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman dan nyaman melalui implementasi program pemantapan infrastruktur dasar perkotaan yang ditunjang oleh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pelaksanaan Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan
139. 1.Peningkatan layanan infrastruktur dasar perkotaan melalui peningkatan kondisi jalan yang baik didukung oleh pelengkap jalan dan fasilitas lalu lintas untuk menunjang keselamatan pengguna jalan serta pengembangan infrastruktur transportasi yang diprioritaskan pada sentra – sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa
140. 2.Peningkatan sumberdaya air dan irigasi untuk kawasan pertanian produktif
141. 3.Penataan infrastruktur dengan memperhatikan perencanaan tata ruang daerah S8. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat Meningkatkan pembangunan dan penataan kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat melalui pelaksanaan Program Gema Manasik
142. 1.Peningkatan kualitas lingkungan permukiman Penurunan luasan kawasan kumuh dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, perbaikan infrastruktur permukiman dan sanitasi lingkungansesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), VI - 11 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
143. 2.Peningkatan rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan mendorong peran serta masyarakat S9. Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan melestarikan kawasan resapan air, pemantauan kualitas lingkungan hidup, dan penyelenggaraan layanan dan pengelolaan persampahan melalui pelaksanaan Program Tasik Resik.
144. 1.Penyediaan kualitas lingkungan hidup danlayanan dan pengelolaan persampahan dari hulu sampai hilir
145. 2.Penambahan ruang terbuka hijau, kawasan lindung dan ruang public
146. 3.Pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan Kota Tasikmalaya Misi 4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia T.6. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat S10. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang inklusi melalui pelaksanaan Program Tasik Cerdas
147. 1.Peningkatan kualitas pendidikan guna meningkatkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah dengan meningkatkan mutu dan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan non formal yang inklusi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM),
148. 2.Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan yang didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, sarana prasarana yang memadai, kurikulum dan metode pendidikan yang tepat, pemanfaatan teknologi informasi,serta dilandasi oleh pendidikan karakter yang kuat
149. 3.Peningkatan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca masyarakat S11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam mencapai penurunan angka kelahiran, angka kematian, angka kesakitan, prevalensi stunting untuk pencapaian
150. 1.Peningkatan indeks kesehatan, angka harapan hidup, penurunan kematian ibu dan bayi serta gizi balita dan prevalensi stunting, penurunan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan sesuai Standar VI - 12 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan indeks kesehatan yang diimplementasikan dalam Program Tasik Sehat Pelayanan Minimal (SPM)melalui pendekatan keluarga dan masyarakat
151. 2.Peningkatan kualitas pelayanan dan SDM kesehatan serta penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai
152. 3.Mendorong pencapaian kepesertaan menyeluruh (universal coverage) jaminan kesehatan nasional S12. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga Mengoptimalkan pembinaan, apresiasi dan penggalian potensi pemuda dan organisasi kepemudaan serta keolahragaan untuk lebih berkembang dan berprestasi melalui pelaksanaan Program Tasik Muda Berprestasi
153. 1.Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalian potensi kepemudaan dan olahraga
154. 2.Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta peningkatan penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga S13. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang komprehensif melalui pelaksanaan Program Tasik Siaga (siap, aman, terjaga)
155. 1.Peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat secara sinergis dan komprehensif dengan melibatkan peran serta masyarakat
156. 2.Peningkatan pencegahan tindak kriminal dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)dengan melibatkan peran serta masyarakat T.7. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk S14.Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender Meningkatkan pengendalian penduduk, pengarustamaan gender, memperkuat pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta melalui pelaksanaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
157. 1.Peningkatan layanan untuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap keluarga terutama perempuan, anak dan kelompok marjinal
158. 2.Penguatan kualitas dan kesejahteraan keluarga serta mendorong peran serta perempuan dalam pembangunan, VI - 13 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
159. 3.Peningkatan keluarga berencana dan pengendalian penduduk Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih T.8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi S15.Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi infomasi yang dilaksanakan melalui Program Tasik Layanan Prima
160. 1.Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan serta penyediaan sarana prasarana yang memadai
161. 2.Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik S16.Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja
162. 1.Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional, efektif efisien, transparan dan akuntabel,
163. 2.Peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah VI - 14 6.2. Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti diagram kinerja pembangunan sebagaimana gambar berikut: Gambar 6.2. Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah Sesuai arsitektur perencanaan dan kinerja tersebut di atas, perencanaan dipisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional, yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent. Program strategis selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji-janji dan program prioritas serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih Perencanaan Stratejik Program Pembangunan Daerah Program Prioritas (Stratejik) Hasil / Outcome Indikator Kinerja Strategis Perencanaan Operasional Program Penyelenggaraan Urusan Program Prioritas Hasil / Outcome Indikator Kinerja Operasional VI - 15 diimplementasi dalam tataran sasaran, program dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (outcome/impact), program (outcome) atau kegiatan (output) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana ilustrasi gambar berikut ini : Gambar 6.3. Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :
164. 1.Janji Politik Kepala Daerah Janji politik kepala daerah (Walikota dan Wakil Walikota) yang disampaikan pada saat kampanye, yaitu :
165. 1.Pencetakan 5.000 wirausaha baru;
166. 2.Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni;
167. 3.Pembangunan jalan lingkar utara dan perintisan jalan lingkar selatan;
168. 4.Pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center;
169. 5.Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif;
170. 6.Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen;
171. 7.Beasiswa sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan dokter spesialis;
172. 8.Peningkatan bantuan operasional/insentif dan sarana prasarana posyandu;
173. 9.Peningkatan bantuan operasional/insentif RT dan RW;
174. 10.Peningkatan bantuan bidang keagamaan;
175. 11.Revitalisasi pasar rakyat;
176. 12.Implementasi e-government.
177. 2.Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah adalah sebagai berikut :
178. 1.Program Magrib Mengaji;
179. 2.Program Tasik Berkarakter; Sasaran •Outcome/Impact Program Strategis •Outcome Kegiatan •Output Program Operasional dan Kegiatan JANJI/ PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH VI - 16
180. 3.Program Tasik Berbudaya;
181. 4.Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat;
182. 5.Program Tasik Bersedekah ;
183. 6.Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif);
184. 7.Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK);
185. 8.Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah;
186. 9.Program Pencetakan Wirausaha Baru;
187. 10.Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
188. 11.Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah;
189. 12.Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan;
190. 13.Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya);
191. 14.Program Tasik Resik;
192. 15.Program Tasik Cerdas;
193. 16.Program Tasik Sehat;
194. 17.Program Tasik Muda Berprestasi;
195. 18.Program Tasik Siaga (Siap Aman Terjaga);
196. 19.Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
197. 20.Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel);
198. 21.Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur. Guna mempercepat implementasi dari program pembangunan daerah tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dengan menggunakan pendekatan yang bersifat holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial adalah sebagai berikut :  Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.  Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.  Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. VI - 17 Penjelasan tentang program daerah dapat diuraikan sebagai berikut.
199. 1.Program Magrib Mengaji Program Magrib Mengaji adalah program untuk meningkatkan minat dan membudayakan membaca, mempelajari, dan memahami kandungan isi AL-Quran yang dilaksanakan setelah shalat Magrib sampai datangnya waktu shalat Isya di kalangan masyarakat terlebih pada anak usia jenjang pendidikan dasar. Program Magrib Mengaji merupakan perwujudan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya.Disamping itu untuk menumbuhkembangkan kembali tradisi masyarakat Kota Tasikmalaya dalam membaca dan “ngaderes” Al-Quran yang biasa dilaksanakan di rumah, mushola, mesjid, dan pesantren. Program Magrib Mengaji bertujuan :
200. 1.Menghidupkan kembali budaya atau tradisi membaca (ngaderes) Al- Quran di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya;
201. 2.Meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat atau siswa dalam membaca Al-Quran;
202. 3.Menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya siswa sekolah untuk membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Arah kebijakan dalam pelaksanaan Program Magrib Mengaji :
203. 1.Peningkatan tata kelola dan mekanisme implementasi Program Magrib Mengaji;
204. 2.Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi Program Magrib Mengaji;
205. 3.Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta mendorong peran serta masyarakat.
206. 2.Program Tasik Berkarakter Program Tasik Berkarakter merupakan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius dan berkearifan lokal, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran revolusi mental bangsa sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional yang dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas atau Nawa Cita. Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian Program Tasik Berkarakter adalah sebagai berikut :
207. 1.Peningkatan wawasan kebangsaan dan kualitas pendidikan karakter bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar;
208. 2.Peningkatanwawasan kebangsaan bagi masyarakat;
209. 3.Peningkatankualitas penyelenggaraan pendidikan agama pada jenjang pendidikan dasar;
210. 4.Peningkatankualitas penyelenggaraan pembinaan keagamaan bagi masyarakat;
211. 5.Penguatan koordinasi lintas sektor bidang pendidikan, keagamaan dan wawasan kebangsaan. Sasaran dalam mewujudkan Program Tasik Berkarakter antara lain :
212. 1.Peningkatan wawasan kebangsaan dan kualitas pendidikan karakter bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, dengan sasaran : VI - 18
a.Meningkatnya pendidikan wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan;
b.Meningkatnya pendidikan karakter bagi peserta didik terutama pada jenjang pendidikan dasar untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik melalui peningkatan kegiatan ekstra kurikuler.
1. 2.Peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, dengan sasaran:
a.Meningkatnyapendidikan wawasan kebangsaan, politik dan bela negara bagi masyarakat;
b.Menyelenggarakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat/ kelompok masyarakat multi etnis dan lintas agama;
c.Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertema nasionalisme.
1. 3.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama pada jenjang pendidikan dasar, dengan sasaran :
a.Meningkatnyakualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia;
b.Meningkatnya pembinaan peserta didik melalui kegiatan keagamaan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan membangun harmoni serta saling memahami antar umat beragama;
c.Meningkatnyakompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar;
d.Tersedianya media pembelajaran, termasuk untuk peserta didikberkebutuhan khusus.
1. 4.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pembinaan keagamaan bagi masyarakat, dengan sasaran :
a.Meningkatnyapembinaan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan keagamaan dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari;
b.Meningkatnyapembinaan sikap dan perilaku yang toleran dan saling menghormati antar etnis dan antar umat beragama;
c.Meningkatnyafasilitasi bantuan keagamaan.
1. 5.Penguatan koordinasi lintas sektor bidang pendidikan, keagamaan dan wawasan kebangsaan, dengan sasaran :
a.Meningkatnyaperan serta orangtua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral;
b.Meningkatnyakoordinasi dan kerja sama dengan stakeholder pendidikan, keagamaan dan wawasan kebangsaan dalam rangka mewujudkan karakter peserta didik dan masyarakat.
1. 3.Program Tasik Berbudaya Program Tasik Berbudaya merupakan program untuk mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan menjunjung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada dan berkembang di Kota Tasikmalaya. Ruang lingkup sasaran kegiatan ini adalah kelompok kebudayaan, kesenian, cagar budaya, VI - 19 sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya kebudayaan di Kota Tasikmalaya. Sasaran yang ingin dicapai Program Tasik Berbudaya yaitu :
2. 1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku kesenian dan kebudayaan;
3. 2.Meningkatnya event/pagelaran kebudayaan daerah;
4. 3.Terpeliharanya cagar budaya daerah dan kearifan lokal. Arah kebijakan dari Program Tasik Berbudaya adalah sebagai berikut:
5. 1.Peningkatan pembinaan kualitas dan kuantitas pelaku dan sarana prasarana kesenian dan kebudayaan daerah;
6. 2.Peningkatan event/pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah; serta
7. 3.Pemeliharaan dan pelestarian terhadap cagar budaya daerah dan kearifan lokal.
8. 4.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat adalah program pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin atau kelompok rentan lainnya untuk mencegah dan menangani resiko dan kerentanan sosial, baik seseorang, kelompok maupun masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat bertujuan melindungi seseorang, kelompok atau masyarakat dari kemungkinan menurunnya standar hidup dan terjadinya ketenteraman dan guncangan sosial. Sasarannya adalah berupa :
9. 1.Pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, orang dengan kecacatan (fisik, mental), korban penyalahgunaan narkotika, yatim piatu, korban bencana alam, lansia terlantar serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
10. 2.Perlindungan anak terutama anak terlantar, anak jalanan, anak-anak dan remaja rentan lainnya;
11. 3.Jaminan sosial berupa jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang masuk dalam basis data terpadu, lansia terlantar dan kelompok marjinal lainnya;
12. 4.Pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial dan kelompok rentan sosial lainnya. Arah kebijakan dalam mendorong terlaksananya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial:
13. 1.Penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor;
14. 2.Peningkatan dan pengembangan berbagai bentuk program pelayanan untuk melindungi warga Kota Tasikmalaya, terutama bagi kelompok rentan, masyarakat miskin dari berbagai resiko ekonomi, sosial, dan politik;
15. 3.Peningkatan dan pengembangan program perlindungan sosial yang berbasis masyarakat atau jaring pengaman sosial yang berbasis masyarakat.
16. 5.Program Tasik Bersedekah Program Tasik Bersedekah dilatarbelakangi oleh keprihatinan dan kepedulian masyarakat atas realita sosial yang terjadi di Kota Tasikmalaya, VI - 20 terutama dengan masih tingginya angka kemiskinan, tetapi potensi dana masyarakat melalui ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqah) sangat besar. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama dengan beberapa stakeholders bersepakat mencanangkan Gerakan/Program Tasik Bersedekah. Program Tasik Bersedekah merupakan gerakan bersedekah dari, oleh dan untuk umat, yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan Baznas Kota Tasikmalaya sebagai pengelola dana sedekah. Tujuan dari Program Tasik Bersedekah adalah untuk menumbuhkembangkan kesadaran kolektif ulama, umaro, dan umat untuk mengamalkan prinsip tata nilai kehidupan masyarakat yang religius menuju Kota Tasikmalaya yang maju dan madani. Sasaran yang ingin dicapai dari Program Tasik Bersedekah adalah sebagai berikut :
17. 1.Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bersedekah;
18. 2.Meningkatnya dana sedekah yang terkumpul;
19. 3.Meningkatnya mekanisme dan penyaluran dana sedekah. Adapun arah kebijakan pelaksanaan dari Program Tasik Bersedekah adalah sebagai berikut :
20. 1.Peningkatan komitmen seluruh stakeholders dalam mendukung Program Tasik Bersedekah melalui sosialisasi dan penyuluhan;
21. 2.Peningkatan tata kelola dan mekanisme penerimaan dan penyaluran Tasik Bersedekahdengan melibatkan lembaga pengelola ZIS, UPZ pada tingkat kelurahan dan perangkat daerah/instansi;
22. 3.Pemanfaatan dana untuk membantu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan sosial khususnya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat miskin.
23. 6.Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif) Program Gema Madani merupakan model pembangunan berbasis partisipasi masyarakat yang diarahkan menuju terwujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang berdaya saing, mandiri, dan berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Program Gema Madani dikembangkan atas dasar prinsip kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan. Program Gema Madani memberikan keleluasaan serta ruang gerak kepada masyarakat sebagai pelaksana teknis untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan pada tingkat kelurahan dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan pelaksanaan program sebagai berikut :
24. 1.Penguatan dan perbaikan mekanisme pelaksanaan program;
25. 2.Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan dan kelompok masyarakat miskin; VI - 21
26. 3.Penguatan pendampingan kelompok masyarakat miskin;
27. 4.Peningkatan kegiatan pemberdayaan yang bersifat padat karya yang mendorong partisipasi dan potensi masyarakat lokal.
28. 7.Program Peningkatan Pendapatan Keluarga berbasis Komunitas (P3KK) Program Peningkatan Pendapatan Keluarga berbasis Kominitas selanjutnya disebut Program P3KK, adalah program penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keluarga sangat miskin guna meningkatkan produktivitas, pendapatan dan penghidupannya, melalui penguatan kapasitas keluarga dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif dalam suatu komunitas atau kelompok. Tujuan dari program ini diantaranya adalah :
29. 1.Meningkatkan wawasan, motivasi dan karakter untuk perubahan pola pikir dan prilaku masyarakat dan keluarga miskin;
30. 2.Meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dan keluarga miskin;
31. 3.Meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga miskin secara berdaya, mandiri dan berkelanjutan;
32. 4.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Arah kebijakan yang mendukung pencapaian Program Peningkatan Pendapatan Keluarga berbasis Komunitas (P3KK) adalah : 1) Meningkatkan kualitas usaha dari rumah tangga miskin; 2) Fasilitasi promosi dan pemasaran. Sasaran dalam mewujudkan Program Peningkatan Pendapatan Keluarga berbasis Komunitas (P3KK) adalah : 1) Meningkatkan kualitas wirausahawan dari rumah tangga miskin, dengan sasaran pelatihan usaha dari rumah tangga miskin melalui rekruitmen, pelatihan dan pendampingan; 2) Fasilitasi promosi dan pemasaran, dengan sasaran :
a.Penyelenggaraan promosi produk P3KK;
b.Penyelenggaraan Pemasaran Hasil Produksi P3KK.
1. 8.Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah Program peningkatan kapasitas ekonomi daerah adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah dari sektor industri, perdagangan dan jasa, pariwisata berbasis potensi ekonomi lokal yang didukung oleh pelaku usaha dan koperasi yang sehat, perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang berkualitas dengan iklim investasi yang kondusif. Arah kebijakan yang mendukung pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah yaitu :
2. 1.Peningkatan nilai tambah industri, perdagangan dan jasa, pariwisata;
3. 2.Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pelaku usaha;
4. 3.Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan promosi daerah;
5. 4.Penguatan kelembagaan dunia usaha;
6. 5.Memfasilitasi kemudahan akses terhadap pemasaran dan permodalan. VI - 22 Sasaran dalam mewujudkan Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah adalah :
7. 1.Peningkatan nilai tambah industri, perdagangan dan jasa, pariwisata dengan sasaran :
a.Pengembangan industri kecil dan menengah;
b.Pengembangan pasar tradisional;
c.Peningkatan promosi dan pemasaran;
d.Pengembangan destinasi pariwisata;
e.Pengembangan pemasaran pariwisata;
f.Peningkatan dan pengembangan perdagangan lokal dan ekspor;
g.Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
1. 2.Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pelaku usaha, dengan sasaran : Peningkatan SDM penyuluh, pelaku usaha sub sektor industri, perdagangan, koperasi, dan pariwisata melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan pemagangan;
2. 3.Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif, dengan sasaran :
a.Optimalisasi kemudahan perijinan investasi;
b.Meningkatkan kerjasama investasi;
c.Meningkatkan pasar tertib ukur;
d.Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya);
e.Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
1. 4.Penguatan kelembagaan dunia usaha, dengan sasaran :
a.Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
b.Pengembangan kemitraan dengan lembaga yang kompeten di bidangnya.
1. 5.Memfasilitasi kemudahan akses terhadap pemasaran dan permodalan, dengan sasaran :
a.Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
b.Peningkatan pemasaran produk unggulan;
c.Peningkatan fasilitasi akses permodalan dengan lembaga keuangan.
1. 9.Program Pencetakan Wirausaha Baru Program pencetakan 5.000 (lima ribu) Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Program WUB Kota Tasikmalaya, adalah program pembangunan ekonomi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui kegiatan penyiapan pelaku usaha, kegiatan fasilitasi pembiayaan modal usaha dan kegiatan fasilitasi subsidi kredit/margin modal usaha dengan target kinerja mencetak 5.000 (lima ribu) Wirausahawan Baru di Kota Tasikmalaya. Arah kebijakan yang mendukung pencapaian Program Pencetakan 5.000 (Lima Ribu) Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya adalah : 1) Menyiapkan dan meningkatkan kualitas wirausahawan; 2) Penguatan lembaga BUMD pembiayaan BPRS Al-Madinah dan fasilitasi kredit modal kerja; 3) Fasilitasi promosi dan pemasaran. Sasaran dalam mewujudkan Program pencetakan 5.000 (lima ribu) Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya adalah : VI - 23 1) Menyiapkan dan meningkatkan kualitas wirausahawan, dengan sasaran penyiapan wirausahawan baru melalui rekruitmen, pelatihan, pemagangan dan pendampingan; 2) Penguatan lembaga BUMD pembiayaan BPRS Al-Madinah, dengan sasaran :
a.Pemanfaatan dana investasi permanen Pemerintah Kota Tasikmalaya pada BPRS Al-Madinah;
b.Pemanfaatan fasilitasi subsidi atas kredit modal kerja pada BPRS Al-Madinah. 3) Fasilitasi promosi dan pemasaran, dengan sasaran :
a.Penyelenggaraan promosi produk WUB;
b.Penyelenggaraan Pemasaran Hasil Produksi WUB.
1. 10.Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Program peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan program dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta meningkatkan kesempatan berusaha dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Arah kebijakan yang mendukung pencapaian Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :
2. 1.Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan;
3. 2.Penguatan kelembagaan ketenagakerjaan melalui penyediaan Balai Latihan Kerja, dan penguatan LPK (Lembaga Pendidikan dan Keterampilan);
4. 3.Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja;
5. 4.Peningkatan dan pembinaan hubungan industrial;
6. 5.Penyediaan informasi ketenagakerjaan yang baik dan terbuka. Sasaran dalam mewujudkan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja adalah :
7. 1.Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
8. 2.Penguatan kelembagaan ketenagakerjaan melalui penyediaan Balai Latihan Kerja, dan penguatan LPK (Lembaga Pendidikan dan Keterampilan), dengan sasaran :
a.Tersedianya Gedung Balai Latihan Kerja berikut sarana prasarananya;
b.Meningkatnya kapasitas LPK.
1. 3.Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, dengan sasaran :
a.Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha;
b.Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan.
1. 4.Peningkatan dan pembinaan hubungan industrial, dengan sasaran :
a.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksana tentang Ketenagakerjaan;
b.Meningkatnya kelembagaan hubungan industrial.
1. 5.Penyediaan informasi ketenagakerjaan yang baik dan terbuka, dengan sasaran meningkatnya Informasi Pasar Kerja (IPK). VI - 24
2. 11.Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Program peningkatan pertanian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan mekanisasi serta pemasaran sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan dalam upaya meningkatkan nilai tambah pertanian. Termasuk ke dalam program ini adalah upaya pencegahan penularan penyakit yang diakibatkan dari hewan terhadap manusia. Adapun ketahanan pangan daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah dilaksanakan melalui arah kebijakan prioritas yaitu :
3. 1.Peningkatan nilai tambah sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
4. 2.Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM;
5. 3.Penguatan kelembagaan dunia usaha pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;
6. 4.Memfasilitasi kemudahan akses terhadap pemasaran dan permodalan;
7. 5.Menjamin kontinuitas produksi, distribusi dan konsumsi pangan berkualitas;
8. 6.Peningkatan upaya kesehatan masyarakat veteriner. Sasaran dalam mewujudkan Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah adalah :
9. 1.Peningkatan nilai tambah sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan sasaran:
a.Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
b.Peningkatan produksi hasil peternakan;
c.Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
d.Peningkatan produksi perikanan;
e.Peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
f.Pengembangan kawasan budidaya ikan air tawar.
1. 2.Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta ketahanan pangan, dengan sasaran : Peningkatan SDM penyuluh, tenaga medis veteriner, petani, pelaku usaha sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta ketahanan pangan melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan pemagangan;
2. 3.Penguatan kelembagaan dunia usaha pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan, dengan sasaran : pembinaan dan pendampingan kelompok tani, gapoktan dan kelompok ketahanan pangan. VI - 25
3. 4.Memfasilitasi kemudahan akses terhadap pemasaran, dengan sasaran :
a.Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
b.Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
c.Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.
1. 5.Menjamin kontinuitas produksi, distribusi dan konsumsi pangan berkualitas, dengan sasaran :
a.Menjamin ketersediaan bahan pangan melalui Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Penguatan Lumbung Pangan, Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Penguatan Lembaga Dewan Ketahanan Pangan;
b.Menjaga Stabilitas Harga Pangan;
c.Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Konsumsi Pangan Lokal melalui Sosialisasi, Promosi dan Edukasi;
d.Sosialisasi Keamanan Pangan;
e.Penanganan Masyarakat Rawan Pangan;
1. 6.Peningkatan upaya kesehatan masyarakat veteriner dengan sasaran:
a.Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang berasal dari hewan;
b.Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan hewan dan fasilitas pendukungnya.
1. 12.Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. Pemantapan infrastruktur di Kota Tasikmalaya diperlukan untuk menangani permasalahan yang terkait dengan infrastruktur, dan menjawab tantangan isu strategis yang ada. Selain itu, pemantapan infrastruktur merupakan pendukung pengimplementasian rencana pengembangan wilayah menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi dan sosial dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang perlu ditangani melalui pengembangan infrastruktur, antara lain peningkatan kualitas jalan, genangan air hujan di beberapa ruas jalan, fasilitas pejalan kaki yang kurang memadai, keterbatasan rambu-rambu lalu lintas, pengaturan rekayasa lalu lintas yang kurang optimal, kurangnya ketersediaan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian lahan basah, dan menurunnya kapasitas sungai sebagai badan air penerima limpasan air hujan. Lebih lanjut, sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Kota Tasikmalaya, diperlukan peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum, serta terpenuhinya infrastruktur yang mendukung pusat-pusat lingkungan, sub pusat pelayanan kota dan rencana pusat pelayanan kota. Program pemantapan infrastruktur dasar perkotaan bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan demi tercapainya visi pembangunan jangka VI - 26 menengah Kota Tasikmalaya. Program tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan prioritas yaitu: 1) Peningkatan layanan infrastruktur dasar perkotaan melalui peningkatan kondisi jalan yang baik didukung oleh pelengkap jalan dan fasilitas lalu lintas untuk menunjang keselamatan pengguna jalan serta pengembangan infrastruktur transportasi yang diprioritaskan pada sentra – sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa 2) Peningkatan sumberdaya air dan irigasi untuk kawasan pertanian produktif 3) Penataan infrastruktur dengan memperhatikan perencanaan tata ruang daerah
2. 13.Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya) Program Gema Manasik, merupakan program inovasi daerah untuk mendorong Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai dengan target RPJMD dan RPJMN. Sebagai program yang menitikberatkan koordinasi antar perangkat daerah, serta melibatkan peran serta stakeholder, maka program ini merupakan gerakan bersama untuk menata Kota Tasikmalaya. Latar belakang dirumuskannya program Gema Manasik adalah sebagai respon Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mendukung kebijakan pusat untuk percapaian unvesal access 100-0-100, yaitu 100% akses air minum, nol hektar luas kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Lebih lanjut, program Gema Manasik ini dimaksudkan pula untuk membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur kota sebagai upaya penataan pusat kota, yang merupakan kawasan pusat perdagangan dan jasa, sebagai icon Kota Tasikmalaya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Kota Tasikmalaya baik dari aspek keindahan, kebersihan, dan kelayakan huni. Berdasarkan uraian diatas, Program Gema Manasik dicanangkan untuk mencapai dua tujuan, pertama yaitu untuk menata kawasan permukiman kumuh sesuai dengan Keputusan Walikota 050.13/Kep.374.Bappeda/2014 terdiri dari 18 lokasi permukiman kumuh, seluas 276,17 ha. Tingkat kekumuhan permukiman tersebut berkisar dari kumuh sedang sampai dengan kumuh ringan. Adapun tujuan Program Gema Manasik yang kedua adalah untuk menata keindahan Kota Tasikmalaya. Arah kebijakan Program Gema Manasik yaitu untuk menangani permasalahan dan meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman, meliputi jalan lingkungan, drainase, akses layanan air minum, dan sistem pengelolaan air limbah domestik, peningkatan kualitas dekorasi dan taman kota, penyediaan pemakaman, penyerahan PSU perumahan dan penatagunaan pertanahan. Lebih lanjut, dalam hal penataan kawasan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pemukiman sesuai dengan indikator permukiman kumuh yang terdiri dari:
3. 1.Keteraturan bangunan
4. 2.Keberadaan Rumah tidak layak huni
5. 3.Kualitas jalan/gang
6. 4.Kualitas drainase
7. 5.Akses air minum VI - 27
8. 6.Akses pengelolaan air limbah domestik
9. 7.Pengelolaan sampah
10. 14.Program Tasik Resik Program Tasik Resik dilatarbelakangi dengan lambang Kota Tasikmalaya yang berbentuk tameng/perisai, didalamnya tercantum tulisan “Kota Resik”, yang mengandung makna antara lain:
11. 1.Kota Tasikmalaya dengan masyarakatnya yang hidup bergotong- royong dan masyarakatnya yang rajin dan kreatif, sehingga menjadi Kota yang Ramah, Rukun, Repeh, Rapih dan Rancage;
12. 2.Kota Tasikmalaya dengan penataan Kotanya yang representatif sehingga menjadi Kota yang Endah;
13. 3.Kota Tasikmalaya dengan sumberdaya manusianya yang baik ditunjang dengan sarana dan prasarananya yang memadai sehingga menjadi Kota yang Sehat Jasmani, Rohani, Sosial dan Spiritual. Berdasarkan penjabaran dari makna motto “Kota Resik” tersebut, maka dirumuskanlah Program Tasik Resik dengan semangat untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya yang bersih, indah, hijau, dan layak huni, sehingga dapat menujang peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, maju dan kreatif. Program Tasik Resik diarahkan untuk menjawab tantangan terhadap dampak dari pemanasan global, kerusakan dan pencemaran lingkungan, perubahan tata guna lahan yang berpotensi mengancam kualitas dan kuantitas sumber daya alam, luas ruang terbuka hijau yang masih terbatas, masih perlunya peningkatan kualitas dekorasi dan pertamanan, serta masih belum optimalnya pengelolaan persampahan. Dengan demikin, arah kebijakan program Tasik Resik dititikberatkan pada penambahan ruang publik atau ruang terbuka hijau sebagai upaya untuk perlindungan kualitas air, kualitas udara, dan iklim mikro di Kota Tasikmalaya, serta terpeliharanya kebersihan di Kota Tasikmalaya.
14. 15.Program Tasik Cerdas Program Tasik Cerdas merupakan program pembangunan daerah dalam rangka mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan Program Indonesia Pintar. Arah kebijakan dalam mencapai Program Tasik Cerdas adalah sebagai berikut :
15. 1.Penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor;
16. 2.Penyediaan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau;
17. 3.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan;
18. 4.Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Sasaran prioritas yang dilakukan dalam mewujudkan Program Tasik Cerdas adalah sebagai berikut :
19. 1.Penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor, dilakukan melalui:
a.Penyusunan regulasi dalam rangka mendorong Program Tasik Cerdas;
b.Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder pendidikan dan sektor lainnya; VI - 28
c.Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga dan unit pendidikan.
1. 2.Penyediaan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau, dilakukan melalui :
a.Peningkatan fasilitasi/bantuan untuk operasional sekolah bagi jenjang pendidikan dasar ;
b.Penyediaan sarana angkutan kendaraan/bis sekolah;
c.Penerapan kurikulum dan standar pendidikan yang merata pada semua unit pendidikan.
1. 3.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, dilakukan melalui :
a.Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan manajemen sekolah;
b.Rekrutmen dan pemetaan sumber daya manusia pendidikan.
1. 4.Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dilakukan melalui:
a.Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, toilet dan kantin sehat;
b.Penyediaan buku-buku, alat peraga dan alat TIK.
1. 16.Program Tasik Sehat Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Program Tasik Sehat merupakan program pembangunan daerah yang mendukung program pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan Program Indonesia Sehat Pemerintah Indonesia dengan Pendekatan Keluarga, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan (Universal Health Coverage) untuk seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Arah kebijakan dalam mencapai Program Tasik Sehat adalah sebagai berikut :
2. 1.Penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor;
3. 2.Peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang preventif dan promotif dengan pendekatan keluarga;
4. 3.Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan;
5. 4.Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
6. 5.Mendorong peningkatan cakupan jaminan kesehatan. Sasaran prioritas yang dilakukan dalam mewujudkan Program Tasik Sehat adalah sebagai berikut :
7. 1.Penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor, dilakukan melalui:
a.Penyusun regulasi dalam rangka mendorong Program Tasik Sehat;
b.Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder kesehatan dan sektor lainnya;
c.Meningkatkan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan.
1. 2.Peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang preventif dan promotif dengan pendekatan keluarga, dilakukan melalui :
a.Peningkatan kesehatan ibu dan bayi;
b.Peningkatan kesehatan anak, remaja dan lansia;
c.Peningkatan pelayanan pada fasilitas kesehatan;
d.Peningkatan promosi dan penyuluhan langsung ke masyarakat;
e.Peningkatan kesehatan lingkungan;
f.Pemeriksaan dan pemantauan kesehatan keluarga; VI - 29
g.Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
1. 3.Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan, dilakukan melalui :
a.Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan manajemen puskesmas;
b.Rekrutmen dan pemetaan sumber daya manusia kesehatan.
1. 4.Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dilakukan melalui :
a.Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendukungnya seperti di Puskesmas, Pustu, Rumah Sakit, laboratorium, Poskesdes, Posyandu, dsb. ;
b.Peningkatan alat kesehatan dan alat penunjang kesehatan lainnya;
c.Menjamin ketersediaan obat-obatan yang aman dan terjangkau.
1. 5.Mendorong peningkatan cakupan jaminan kesehatan, dilakukan melalui:
a.Melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS kesehatan yang didanai dari PBI pusat, provinsi dan kota;
b.Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
c.Melakukan koordinasi dengan BPJS kesehatan dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.
1. 17.Program Tasik Muda Berprestasi Program Tasik Muda Berprestasi adalah program untuk mendorong peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga. Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga. Arah kebijakan dalam mencapai Program TasikMuda Berprestasi adalah sebagai berikut :
2. 1.Peningkatan pembinaan, pemberdayaan dan penggalian potensi kepemudaan dan olahraga;
3. 2.Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan kepemudaan dan olahraga;
4. 3.Peningkatan penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga.
5. 18.Program Tasik Siaga (Siap Aman Terjaga) Program Tasik Siaga (Siap, Aman dan Terjaga) merupakan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang cepat tanggap, aman, dan tertib. Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian Program Tasik Siaga adalah sebagai berikut :
6. 1.Peningkatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
7. 2.Peningkatan penanggulangan bencana;
8. 3.Penguatan koordinasi lintas sektor bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan kebencanaan. Sasaran dalam mewujudkan Program Tasik Siaga (Siap, Aman Terjaga) antara lain :
9. 1.Peningkatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan sasaran :
a.Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah; VI - 30
b.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
c.Peningkatan penertiban terhadap pelanggaran fungsi fasilitasi umum;
d.Meningkatnya pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima;
e.Meningkatnya kuantitas dan kualitas satuan polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat;
f.Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
g.Meningkatnya koordinasi, kuantitas dan kualitas aparatur PPNS;
h.Meningkatnya penanggulangan kenakalan remaja, penyalahgunaan napza dan penyakit masyarakat lainnya.
1. 2.Peningkatan penanggulangan bencana, dengan sasaran :
a.Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana;
b.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada mitigasi bencana;
c.Meningkatnya keamanan dan ketertiban lokasi bencana;
d.Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
1. 3.Penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan kebencanaan, dengan sasaran:
a.Meningkatnya penerbitan regulasi tentang keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan kebencanaan;
b.Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal ketentraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
c.Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana;
d.Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan kepolisian, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan/keagamaan, dan stakeholder lainnya.
1. 19.Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah program yang berupaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Implementasi dari program ketahanan keluarga adalah meningkatkan mutu penduduk/masyarakat dengan SDM yang tangguh. Keluarga yang tangguh merupakan modal dasar bagi pembangunan, keluarga yang tangguh akan menghasilkan anggota keluarga sebagai individu yang memiliki daya saing yang tinggi. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis, sejahtera dan bahagia lahir batin. Tujuan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga:
2. 1.Terwujudnya keluarga yang tangguh, sejahtera dan berkualitas serta berkarakter mulia;
3. 2.Meningkatnya ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
4. 3.Tertanamnya nilai-nilai moral keluarga melalui fungsi-fungsi keluarga. Sasaran program ini adalah masyarakat terutama perempuan, anak, dan kelompok marginal yang ada di Kota Tasikmalaya. VI - 31 Arah kebijakan dalam mencapai Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut :
5. 1.Peningkatan layanan untuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap keluarga terutama perempuan, anak dan kelompok marjinal;
6. 2.Mendorong peran serta perempuan dalam pembangunan;
7. 3.Penguatan kualitas dan kesejahteraan keluarga.
8. 20.Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel) Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel) merupakan program pembangunan daerah dalam rangka wemujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian Program Tasik Layanan Prima adalah sebagai berikut :
9. 1.Peningkatan kualitas pelayanan publik;
10. 2.Penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor bidang pelayanan publik. Sasaran dalam mewujudkan Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Ramah, Responsif, Memuaskan dan Akuntabel) antara lain:
11. 1.Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran :
a.Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik;
b.Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan publik;
c.Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
d.Meningkatnya inovasi pelayanan publik.
1. 2.Penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor bidang pelayanan publik, dengan sasaran:
a.Tersusunnya regulasi bidang pelayanan publik;
b.Terpenuhinya SPM dan SOP pelayanan publik;
c.Tersedianya sertifikasi pelayanan publik;
d.Meningkatnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
e.Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik.
1. 21.Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur merupakan program pembangunan daerah dalam rangka wemujudkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah. Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur adalah sebagai berikut :
2. 1.Peningkatan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
3. 2.Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja daerah;
4. 3.Peningkatan profesionalisme aparatur. Sasaran dalam mewujudkan Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur antara lain :
5. 1.Peningkatan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan sasaran :
a.Terintegrasinya sistem informasi perencanaan dan penganggaran daerah; VI - 32
b.Meningkatnya penatausahaan keuangan dan aset daerah;
c.Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
d.Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
e.Menguatnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan SPIP.
1. 2.Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja daerah, dengan sasaran :
a.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b.Meningkatnya implementasi pengukuran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
c.Optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
d.Penguatan pengendalian akuntabilitas kinerja daerah melalui penerapan SPIP.
1. 3.Peningkatan profesionalisme aparatur, dengan sasaran :
a.Meningkatnya kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
b.Meningkatnya manajemen pengelolaan aparatur;
c.Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.Meningkatnya penerapan reward dan punishment kinerja aparatur. Untuk mengimplementasikan program-program pembangunan daerah tersebut, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program-program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pada perangkat daerah. Keterkaitan program pembangunan daerah dalam RPJMD dengan program operasional pada perangkat daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut : Tabel 6.3. Keterkaitan Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Program Operasional pada Perangkat Daerah No. Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab dan Pendukung 1 Program Maghrib Mengaji  Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Sekretariat Daerah  Dinas Pendidikan VI - 33 No. Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab dan Pendukung 2 Program Tasik Berkarakter  Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik  Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya  Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Sekretariat Daerah  Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum  Kecamatan 3 Program Tasik Berbudaya  Program Pengembangan Kebudayaan  Program Pengembangan Kesenian Tradisional  Program Pembinaan Sejarah  Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya  Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata  Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Sekretariat Daerah  Dinas Pendidikan  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan  Kecamatan 4 Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat  Program Pemberdayaan Sosial  Program Rehabilitasi Sosial  Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  Program Penanganan Bencana  Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan  Dinas Sosial  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Dinas Kesehatan VI - 34 No. Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab dan Pendukung 5 Program Tasik Bersedekah  Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Sekretariat Daerah  Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum  Kecamatan  Seluruh Perangkat Daerah 6 Program Gema Madani  Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Sekretariat Daerah  Kecamatan 7 Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)  Program Rehabilitasi Sosial  Dinas Sosial  Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  Program Penyuluhan Pertanian  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)  Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan 8 Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat  Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam  Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi  Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian  Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi  Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)  Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan  Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  Program Pengembangan Ekspor  Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen  Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri  Program Perencanaan dan Pembangunan Industri  Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota  Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan VI - 35 No. Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab dan Pendukung  Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  Program Promosi Penanaman Modal  Program Pelayanan Penanaman Modal  Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  Program Pemasaran Pariwisata  Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata  Program Perekonomian dan Pembangunan  Sekretariat Daerah  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Dinas Perhubungan 9 Program Pencetakan Wirausaha baru  Program Pengembangan UMKM  Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri  Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan  Program Penyuluhan Pertanian  Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata  Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  Dinas Tenaga Kerja  Program Perekonomian dan Pembangunan  Sekretariat Daerah  Program Pengelolaan Pendidikan  Dinas Pendidikan 10 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja  Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  Program Penempatan Tenaga Kerja  Program Hubungan Industrial  Dinas Tenaga Kerja  Program Pengelolaan Pendidikan  Dinas Pendidikan VI - 36 No. Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab dan Pendukung 11 Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah  Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan  Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  Program Penanganan Kerawanan Pangan  Program Pengawasan Keamanan Pangan  Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  Program Penyuluhan Pertanian  Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  Sekretariat Daerah  Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan 12 Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan  Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  Program Penyelenggaraan Jalan  Program Pengembangan Jasa Konstruksi  Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  Program Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL)  Program Pengembangan Jasa Konstruksi  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  Dinas Perhubungan VI - 37 No. Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab dan Pendukung 13 Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  Program Pengembangan Permukiman  Program Pengembangan Perumahan  Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh  Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  Program Penatagunaan Tanah  Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 14 Program Tasik Resik  Program Perencanaan Lingkungan Hidup  Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk Masyarakat  Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  Program Pengelolaan Persampahan  Dinas Lingkungan Hidup  Kecamatan 15 Program Tasik Cerdas  Program Pengelolaan Pendidikan  Program Pengembangan Kurikulum  Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Program Pengembangan Bahasa dan Sastra  Dinas Pendidikan  Program Pembinaan Perpustakaan  Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah VI - 38 No. Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab dan Pendukung  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Kesehatan 16 Program Tasik Sehat  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman  Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  Dinas Kesehatan  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  RSUD dr.Soekardjo  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Kecamatan 17 Program Tasik Muda Berprestasi  Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata  Sekretariat Daerah 18 Program Tasik Siaga (Siap Aman Terjaga)  Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum  Program Kebakaran  Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  Program Penanggulangan Bencana  Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  Kecamatan VI - 39 No. Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab dan Pendukung 19 Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga  Program Pengendalian Penduduk  Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)  Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)  Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  Program Perlindungan Perempuan  Program Peningkatan Kualitas Keluarga  Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)  Program Perlindungan Khusus Anak  Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   Dinas Kesehatan  Kecamatan 20 Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Inovatif dan Memuaskan)  Program Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Program Pendaftaran Penduduk  Program Pencatatan Sipil  Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  Program Pengelolaan Profil Kependudukan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Program Informasi dan Komunikasi/Publik  Program Aplikasi Informatika  Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi  Dinas Komunikasi dan Informatika  Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam  Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan  Program Penelitian dan Pengembangan Daerah  Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah  Program Pengelolaan Arsip  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah VI - 40 No. Program Pembangunan Daerah Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab dan Pendukung  Program Penyelenggaraan Pengawasan  Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  Inspektorat  Program Administrasi Umum  Sekretariat Daerah  Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Sekretariat Daerah  Program Perekonomian dan Pembangunan  Sekretariat Daerah  Program Layanan dan Administrasi Keuangan  Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD  Sekretariat DPRD  Program Pengelolaan Keuangan Daerah  Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  Program Layanan dan Administrasi Keuangan  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  Badan Pendapatan Daerah  Program Kepegawaian Daerah  Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia  Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  Kecamatan  Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Seluruh Perangkat Daerah 21 Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur  Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Seluruh Perangkat Daerah VI - 41 Tabel 6.4. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Misi 1 :Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal T1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius (%) - 63 - 65 68 87 87 87 S1 : Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) 3 3 - 3 0 0 0 0 P1 : Program Magrib Mengaji Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti Program Magrib Mengaji (%) 65 70 - 75 500.000. 000 80,00 510.000 . 000 90,00 520.000. 000 90 572.000. 000 90 2.102. 000.000  Sekretariat Daerah P2 : Program Tasik Berkarakter Persentase siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti pendidikan karakter (%) 95 - 100 12.146. 800.000 100 12.609. 000.000 100 14.489.9 03.428 100 15.778.6 93.771 100 55.024.397.199  Sekretariat Daerah  Dinas Pendidikan  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Sekretariat Daerah  Kecamatan Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan berwawasan kebangsaan (%) 20 40 60 80 100 100 VI - 42 Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan hari besar keagamaan (%) 45,50 72,70 72,70 75,00 75,00 75,00 T2 : Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%) 55 60 65 70 57 61 61 S2 : Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah Persentase kelompok seni budaya aktif (%) 55 60 65 70 75 80 80 P3 : Program Tasik Berbudaya Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah (%) 60 65 1.070. 000.000 70 1.068 . 700.000 57 950.000.0 00 61 1.075.000 .000 61 4.163.700.000  Sekretariat Daerah  Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata  Kecamatan Persentase pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah tingkat kota (%) 100 100 100 100 100 100 Misi 2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat T3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Angka Kemiskinan (%) 14,80 13,80 12,80 13,50 12,50 11,50 11,50 S3 : Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Persentase Penanganan PMKS (%) 71,50 74,50 77,40 81,90 85,75 89,51 89,51 VI - 43 Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial - - - - - 100 - 100 100 100 P4 : Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Persentase rumah tangga miskin yang terlayani program jaminan dan perlindungan sosial (%) 80 82 85 24.329. 612.000 90 24.454. 612.000 95 27.665.0 00.000 100 27.931.5 00.000 100 104.380.724.000  Sekretariat Daerah  Dinas Sosial  Dinas Kesehatan P5 : Program Tasik Bersedekah Jumlah zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul (milyar rupiah) 0,6 1,00 1,25 55.000. 000 2,80 65.000. 000 2,80 240.000. 000 3,40 245.000. 000 11,25 605.000.000  Sekretariat Daerah  Kecamatan P6 : Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif) Jumlah sasaran penerima Program Gema Madani (kelompok/orang) 4.815 5.000 - 5.000 2.431.74 4.000 5.000 2.561.2 65.000 5.000 585.000. 000 5.000 643.500. 000 25.000 6.221.509.000  Sekretariat Daerah P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK) Jumlah RTS miskin yang mendapat program P3KK 460 750 - 600 3.980. 500.000 600 4.504. 400.000 600 2.100.00 0.000 600 2.100.00 0.000 3.150 12.684.900.000  Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  Dinas Sosial  Dinas Pendidikan VI - 44 Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. T4 : Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,91 6,95 7,06 2,50 4,50 5,00 5,00 PDRB ADH Berlaku (triliyun rupiah) 18,44 20,33 22,44 22,08 22,98 23,61 23,61 PDRB Perkapita ADH Berlaku (juta rupiah) 27,8 30,6 33,7 30,23 30,77 31,04 31,04 Pengeluaran Perkapita (juta rupiah) 9,51 9,84 10,16 7,63 8,57 9,86 9,86 Inflasi daerah (%) 3,98 3,76 3,53 2,5 2,25 2,00 2,00 Indeks Gini (point) 0,41 0,40 0,39 0,41 0,40 0,39 0,39 S4 : Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa Indeks Daya Beli (point) 68,60 69,64 70,64 55,79 57,58 59,63 59,63 Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan (%) 4,65 4,67 4,69 3,01 4,38 5,74 5,74 Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran (%) 5,15 7,40 7,90 2,45 4,68 6,97 6,97 Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) 5,5 5,35 5,08 3,53 4,61 5,83 5,83 Nilai investasi daerah (milyar rupiah) 305 325 350 200 250 300 300 VI - 45 Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 589.000 591.000 614.000 287.049 638.000 642.000 3.109.000 P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah Persentase Koperasi sehat (%) 0 4 8 12.821. 520.300 12 12.057. 671.300 500.000 16 31.834.7 15.700 20 35.000.4 33.700.0 00 20 91.714.341.000 2.775.000.000  Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata  Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Sekretariat Dearah Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil (%) 0 1 1 1 1 1 5 Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang meningkat omsetnya (%) 0 2 2 2 3 3 12 Persentase Industri Kecil Menengah berkualitas (%) 0 2 2 2 3 3 12 Capaian penerbitan Perijinan Terpadu tepat waktu sesuai SOP (%) 0 100 200.000.0 00 100 615.000. 000 100 620.000 .000 100 620.000. 000 100 720.000. 000 100 S5 : Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,89 6,20 5,60 8,50 7,72 7,02 7,02 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 64,58 65,69 65,90 66,12 66,50 66,75 66,75 P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru Jumlah Wirausaha Baru (orang) 0 757 4.500.000. 000.000 954 4.675. 000.0000 .000.000 105 300.000 .000 1.550 5.000.00 0.000 1.688 5.558.00 0.000 5.000 15.533.000.000  Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian VI - 46 Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. dan Perdagangan  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  Dinas Tenaga Kerja  Dinas Pendidikan  Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata  Sekretariat Daerah P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten (%) 0 40 1.790.000. 000 45 2.000. 000.0001 .850.000. 000 58 2.185. 000.000 2.035.0 00.000 60 2.487.50 0.000.02 0.000.00 0 62 2.855.00 0.000.17 0.000.00 0 62 9. 9.527.500.000  Dinas Tenaga Kerja  Dinas Pendidikan S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) 1,42 1,94 1,90 0,05 0,07 0,10 0,10 Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point) 67,6 70 74 90 91 92 92 P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian (%) 2,7 3 31.744.00 0.000 3,2 32.947.0 00.00031 0,05 38.195. 000.000 36.590. 0,07 34.930.0 00.000.0 0,10 38.730.0 00.000 0,10 146.550.757.474.000  Dinas Ketahanan Pangan, VI - 47 Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Ketahanan Pangan Daerah Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point) 80 81 82 .266.500. 000 83 000.000 84 35.000.0 00 85 275.000. 000 85 Pertanian dan Perikanan Misi 3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan T5 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan Persentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%) 66,07 68,62 69,68 75,83 76,83 77,75 77,75 S7 : Meningkatnya layanan infratruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%) 83,00 86,00 89,00 93,00 95,00 97,00 97,00 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%) - - - - - 100 100 100 100 P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%) 86,00 221.638.9 00.000 89,00 212.860. 512.1902 13.800.4 94.000 93,00 238.243 .388.68 0245.19 1.500.0 00 80,00 189.269. 200.000. 422.400. 000 83,00 220.932. 158.324. 394.500. 000 83,00 861.305.259.194  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Dinas Perhubungan Rasio Jaringan Irigasi (point) 0,044 0,047 0,050 0,053 0,0704 0,0742 0,0742 S8 : Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat Persentase rumah tangga bersanitasi (%) 41,04 41,17 41,30 60,49 - - - VI - 48 Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase KK/RT yang berakses SPALD - - - - - - 61,04 61,59 61,59 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat (%) - - 100 100 100 100 P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya) Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%) 44,60 52,70 50,791,73 0,000 59,81 78.132. 471.0001 ,500,000, 000 98,88 81.044. 086.000 1,500,0 00,000 99,23 67.994.3 76.592.5 00.000.0 00 100,00 70.867.1 76.592 100,00 298.038.110.184  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman S9 : Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point) 73,32 73,52 73,72 74,00 74,20 74,40 74,40 P14 : Program Tasik Resik penambahan ruang terbuka hijau (Ha) 7,14 7,94 20.400.62 2.000 9,44 34.867. 367.0003 5,047,36 7, 000 10,84 23.199. 897.000 23,199, 897,000 12,14 27.116.9 17.000,8 09,897,0 00 13,34 27.712.9 17.000,6 24,897,0 00 13,34 112.897.098.000  Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air - - - 52,88 53,54 53,60 53,60 Indesk Kualitas Udara - - - 79,00 79,00 79,60 79,60 Persentase Penanganan Sampah (%) 67.46 70.46 73.46 76.46 77,86 83,45 83,45 Misi 4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia T6 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Indek Pembangunan Manusia (point) 71.35 71.99 72,72 72,05 73,25 73,95 73,95 VI - 49 Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. S10 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan Indeks Pendidikan (point) 66,75 67,22 67,97 67,95 68,25 68,50 68,50 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan - - - - - 100 100 100 100 P15 : Program Tasik Cerdas Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,67 8,73 8,87 100.694. 197.850 9,35 117.849 .500.80 0 9,55 101.610. 216.700 9,70 94.776.7 57.300 9.70 414.930.672.650  Dinas Pendidikan  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,62 13,42 13,44 13,47 13,51 13,54 13,54 S11 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indek Kesehatan (point) 79,33 79,70 80,11 80,40 81,06 81,65 81,65 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - - - - - 100 100 100 100 P16 : Program Tasik Sehat Usia Harapan Hidup (tahun) 71.57 71.70 71,93 210.917. 847.807 72,35 214.830 .720.80 7 72,75 186.107. 233.897 73,15 186.913. 658.897 73,15 798.769.461.408  Dinas Kesehatan  RSUD dr. Soekardjo Angka Kematian Ibu (per 100.000) 116,75 101,00 80,00 162,25 145,18 125,09 125,09 Angka Kematian Bayi (per 1.000) 6,09 5,72 5,29 6,15 5,72 5,29 5,29 Prevalensi Stunting (%) 12,3 11,00 10,50 20,10 19,10 18,10 18,10 S12 : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%) 10 11 12 13 14 14 P17 : Program Tasik Muda Berprestasi Jumlah prestasi bidang kepemudaan (buah) 2 2 1.995. 000.000 2 4.175. 000.000 3 28.020.3 50.000 3 35.370.3 50.000 3 69.560.700.000  Dinas Kepemudaan, Olahraga, VI - 50 Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat (%) 2 3 4 3 5 5 Kebudayaan dan Pariwisata  Sekretariat Daerah S13 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Angka Kriminalitas (point) 4,8 3,7 3,2 3,5 3,0 2,5 2,5 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - - - - - 100 100 100 100 P18 : Program Tasik Siaga (Siap, Aman Terjaga) Persentase penegakan Peraturan Daerah (%) 80 85 5.446. 350.000 86 5.011. 350.000 87 8.612.10 0.000 90 9.261.90 0.000 90 28.331.700.000  Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase penanganan bencana daerah (%) 100 100 100 100 100 100 T7 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender Persentase Keluarga Sejahtera (%) 85,20 86,20 87,20 85,00 86,00 87,00 87,00 Indeks Pembangunan Gender/IPG (point) 90,62 90,82 90,91 91,02 91,52 91,54 91,54 Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (point) 66,00 67,00 69,00 62,94 62,95 62,96 62,96 VI - 51 Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. S14 : Meningkatnya keluarga berencana dan pengendalian penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,27 0,25 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (point) 2,14 2,12 2,10 2,08 2,06 2,04 2,04 P19 : Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang tertangani (%) 100 100 100 6.509. 910.000 100 6.468. 110.000 100 4.937.50 0.000 100 5.086.07 1.000 100 23.001.591.000  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%) 63.8 64.3 64.8 72,50 72,60 72,70 72,70` Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih T8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi (kategori) - 51-60 (CC) 51-60 (CC) 51-60 (CC) 61-70 (B) 61-70 (B) 61-70 (B) S15 : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori) 77 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Capaian Implementasi e- government ((poin) 40 47 54 - - - - VI - 52 Misi/Tujuan/Sas aran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact / Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Capaian Predikat Indeks SPBE - - - - Baik (2,5) Baik (2,75) Sangat Baik (3,00) Sangat Baik (3,00) P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel) Cakupan IKM Perangkat Daerah (%) 75 80 85 89.410.6 18.600 90 114.939 .549.50 0 95 162.685. 572.608 100 155.846. 477.368 100 522.882.218.076  Semua Perangkat Daerah S16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini) WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%) 4,0 4,5 5,6 -11,79 21,79 3,40 3,40 Nilai Evaluasi SAKIP (kategori) 62,85 (B) 61-70 (B) 71-80 (BB) 71-80 (BB) 71-80 (BB) 81-90 (A) 81-90 (A Nilai Evaluasi LPPD (kategori) 3,2 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) Tingkat Maturitas SPIP (level) 1 2 2 2,65 2,75 3 3 P21 : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur Cakupan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (%) 35 40 50 310.208. 549.253 60 320.302 .748.91 3 73 935.681. 463.982 75 950.968. 680.378 75 2.517.161.442.526  Semua Perangkat Daerah Cakupan nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah (%) 35 40 50 60 65 70 70-11 VI - 53 Tabel 6.5. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan 1 Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Meningkatkan kerukunan umat beragama dan, karakter serta implementasi tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui implementasi Program Magrib Mengaji dan Program Tasik Berkarakter Meningkatkan Penerapan nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial,
1. 1.Peningkatan kerukunan umat beragama dan implementasi tata nilai kehidupan yang religius,
2. 2.Penguatan pendidikan karakter dan akhlak mulia pada siswa dan masyarakat
3. 3.Meminimalkan konflik masyarakat dan SARA dengan melibatkan secara aktif lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan pemuka agama
4. 1.Meningkatkan fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat
5. 2.Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaaan
6. 1.Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama
7. 2.Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama
8. 3.Penyelarasan relasi agama dan budaya
9. 4.Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
10. 5.Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan 2 Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah Meningkatkan apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah melalui pelaksanaan Program Tasik Berbudaya Melestarikan kearufan local dan kebudayaan Jawa Barat memperluas tingkat partisipasi dam kolaborasi masyarakat dalam jumlah objek pemajuan kebudayaan Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
11. 1.Peningkatan pembinaan pelaku dan sarana prasarana kesenian serta kebudayaan daerah,
12. 2.Peningkatan event/pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah,
13. 3.Pemeliharaan dan pelestarian terhadap cagar budaya daerah dan kearifan lokal dengan meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman Meningkatkan Pelestarian, pengakuan atas seni dan budaya lokal
14. 1.Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga
15. 2.Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat
16. 3.Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif VI - 54 No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan budaya yang berkembang
17. 4.Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
18. 5.Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan 3 Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat Memperbaiki program perlindungan sosial,meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang diwujudkan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Program Gema Madani
19. 1.Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
20. 1.Penguatan dan perbaikan mekanisme program bantuan, jaminan dan perlindungan sosial serta peningkatan cakupan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan daerah yang menggunakan basis data terpadu/satu data sasaran
21. 2.Peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
22. 3.Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat miskin dan lembaga kesejahteraan sosial,
23. 4.Peningkatan penanganan PMKS terutama yang berada diluar panti sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
24. 1.Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin
25. 2.Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarkaat miskin
26. 3.Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
27. 1.Penguatan pelaksanaan jaminan sosial,
28. 2.Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran
29. 3.Perlindungan sosial adaptif
30. 4.Peningkatan kesejahteraan social
31. 5.Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu VI - 55 No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan 4 Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa Meningkatkan peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa, mendorong investasi dan membangun kemitraan dan mendorong pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat, meningkatkan PDRB dan pengeluaran perkapita, meningkatkan investasi dan pariwisata daerah melalui Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah
32. 1.Meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri
33. 1.Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
34. 1.Peningkatan nilai tambah produksi dan pengeluaran perkapita dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan promosi daerah,
35. 2.Penguatan kelembagaan dunia usaha pada sektor koperasi, usaha mikro kecil, industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata, baik sektor formal maupun informal
36. 3.Pengembangan pasar rakyat dan memfasilitasi kemudahan akses terhadap pemasaran dan permodalan yang dilandasi oleh pelaksanaan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius
37. 1.Mengembangkan klaster insdutri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
38. 2.Meningkatkan sisten dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam da luar negeri serta perlidungan konsumen dan pasar tradisional
39. 3.Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing
40. 1.meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
41. 2.meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
42. 3.meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
43. 4.meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta
44. 5.meningkatkan nilai tambah usaha sosial. 5 Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui pelaksanaan Program Pencetakan
45. 1.Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha Meningkatkan produktivitas dan daya saing
46. 1.Peningkatan potensi ekonomi lokal, dan pencetakan wirausaha baru
47. 2.Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga
48. 1.Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angakatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar
49. 2.Mengembangkan incubator Bisnis
50. 1.Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi
51. 2.Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan VI - 56 No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan Wirausaha Baru, Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas dan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja kerja, penyediaan Balai Latihan Kerja,
52. 3.Memberikan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan pembinaan hubungan industrial serta pengelolaan informasi ketenagakerjaan yang baik dan terbuka penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta 6 Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah melalui Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat
53. 1.Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
54. 2.Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
55. 1.Peningkatan produksi dan pemasaran pertanian serta ketersediaan pangan
56. 2.Peningkatan sarana prasarana dan optimalisasi penggunaan teknologi serta kapasitas SDM pertanian
57. 3.Penataan kelembagaan dan pengelolaan distribusi hasi pertanian yang baik, mendorong pola dan keanekaragaman konsumsi serta menjamin keamanan pangan daerah
58. 1.Meningkatkan ketersediaan, akses, distriusi,keamanan, dan penguatan cadangan serta konsumsi yangberagam
59. 1.meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
60. 2.meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok;
61. 3.meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar;
62. 4.menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta VI - 57 No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan
63. 5.meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.
64. 6.mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan;
65. 7.meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
66. 8.meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta 7 Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif Meningkatkan layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman dan nyaman melalui implementasi program pemantapan infrastruktur dasar perkotaan yang ditunjang oleh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan yang
67. 1.Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transfortasi
68. 2.Mengembangkan sistem jariingan transfortasi yang handal dan modern
69. 1.Peningkatan kualitas jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan
70. 2.Pengembangan sistem angkutan
71. 1.Peningkatan layanan infrastruktur dasar perkotaan melalui peningkatan kondisi jalan yang baik didukung oleh pelengkap jalan dan fasilitas lalu lintas untuk menunjang keselamatan pengguna jalan serta pengembangan infrastruktur transportasi yang diprioritaskan pada sentra – sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa
72. 1.Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok
73. 2.Membanguan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
74. 3.Mengembangkan sistem jaringan massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman terjangkau dan antar moda
75. 4.Mengembangkan prasarana transfortasi Darat,LAut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis
76. 1.perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala
77. 2.Skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas
78. 3.Pembangunan sistem angkutan umum massal termasuk di 6 Wilayah Metropolitan (Major Project); VI - 58 No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan berkualitas dan berkelanjutan umum massal perkotaan
79. 3.meningkatkan infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan
80. 2.Peningkatan sumberdaya air dan irigasi untuk kawasan pertanian produktif
81. 3.Penataan infrastruktur dengan memperhatikan perencanaan tata ruang daerah ii) Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi, iii) Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, iv) Pembangunan jalan lingkar perkotaan, serta v) Penyediaan PSO dan subsidi angkutan umum massal perkotaan
82. 4.Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaanPengembangan sistem layanan panggilan darurat, Pengembangan sistem Public Protection and Disaster Relief (PPDR), 8 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat Meningkatkan pembangunan dan penataan kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat melalui pelaksanaan Program Gema Manasik
83. 1.Meningkatkan kuaitas lingkungan permukiman
84. 2.penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan
85. 3.Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni.
86. 1.Penurunan luasan kawasan kumuh dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, perbaikan infrastruktur dan sanitasi lingkungan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM),
87. 2.Peningkatan rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan mendorong peran serta masyarakat
88. 1.Meningktakan pengelolaan limbah domestic
89. 2.Meningkatkan kualitas dan kawasan permukiman
90. 3.Meningkatkan tertib tata kelola pertnahan
91. 1.Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
92. 2.Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
93. 3.Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah VI - 59 No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan Terjangkau di Perkotaan daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
94. 4.Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;
95. 5.Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.
96. 6.Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan
97. 7.Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi
98. 8.mengembangkan sistem perumahan publik 9 Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan melakukan penataan dan pemanfaatan pertanahan dan kawasan pertamanan sebagai ruang terbuka hijau melalui pelaksanaan Program Tasik Resik Meningkatkan Pengeloalan DAS, konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati berserta ekosistemnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
99. 1.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan layanan dan pengelolaan persampahan dari hulu sampai hilir
100. 2.Penambahan ruang terbuka hijau dan ruang publik, pembangunan dan penataan taman kota,
101. 1.Meningkatkan kuaitas dan penyediaan air serta kualitas udara
102. 2.Meningkatkan kualitas tutupan hutan dan lahan
103. 3.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
104. 1.Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
105. 2.Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
106. 3.Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
107. 4.Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 10 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan Meningkatkan aksesibiltas dan kualitas pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang inklusi Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas, Merata dan Terjangkau Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
108. 1.Peningkatan kualitas pendidikan guna meningkatkan rata- rata lama sekolah dan angka harapan sekolah dengan meningkatkan mutu dan akses
109. 1.Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah
110. 1.Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
111. 2.Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan VI - 60 No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan melalui pelaksanaan Program Tasik Cerdas masyarakat terhadap pendidikan formal dan non formal yang inklusi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM),
112. 2.Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan yang didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, sarana prasarana yang memadai, kurikulum dan metode pendidikan yang tepat, pemanfaatan teknologi informasi, serta dilandasi oleh pendidikan karakter yang kuat
113. 3.Peningkatan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca masyarakat
114. 2.Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah
115. 3.Meningkatkan Minat Baca Masyarakat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
116. 3.eningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
117. 4.Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah
118. 5.peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan 11 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam mencapai penurunan angka kelahiran, angka kematian, angka kesakitan, prevalensi stunting untuk pencapaian
119. 1.Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi
120. 1.Peningkatan indeks kesehatan, angka harapan hidup, penurunan kematian ibu dan bayi serta gizi balita dan prevalensi stunting, penurunan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui pendekatan keluarga dan masyarakat
121. 2.Peningkatan kualitas pelayanan dan SDM
122. 1.Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing
123. 2.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasrana kesehatan
124. 3.Meningkatkan kemandirian masayrakat dalam uapaya kesehatan promotif dan preventif
125. 1.Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
126. 2.Percepatan perbaikan gizi masyarakat
127. 3.Peningkatan pengendalian penyakit
128. 4.Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
129. 5.Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan VI - 61 No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan indeks kesehatan yang diimplementasikan dalam Program Tasik Sehat kesehatan serta penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai
130. 3.Mendorong pencapaian kepesertaan menyeluruh (universal coverage) jaminan kesehatan nasional 12 Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga Mengoptimalkan pembinaan, apresiasi dan penggalian potensi pemuda dan organisasi kepemudaan serta keolahragaan untuk lebih berkembang dan berprestasi melalui pelaksanaan Program Tasik Muda Berprestasi Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
131. 1.Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
132. 2.Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
133. 1.Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalian potensi kepemudaan dan olahraga
134. 2.Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta peningkatan penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga
135. 1.Meningkatkan peran Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
136. 2.Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
137. 1.Peningkatan kualitas pemuda
138. 2.Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan;
139. 3.Pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus maupun olahraga pendidikan;
140. 4.Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah, khususnya melalui sinergi pembinaan olahraga di satuan pendidikan dengan olahraga prestasi didukung dengan pemusatan pelatihan, penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan;
141. 5.Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan; VI - 62 No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan
142. 6.Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional;
143. 7.Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel; dan
144. 8.Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan, dan industri olahraga. 13 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang komprehensif melalui pelaksanaan Program Tasik Siaga (siap, aman, terjaga Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
145. 1.Peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat secara sinergis dan komprehensif dengan melibatkan peran serta masyarakat
146. 2.Peningkatan pencegahan tindak kriminal dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan melibatkan peran serta masyarakat
147. 1.Meningkatkan penanganan pelanggaran perda
148. 1.Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
149. 2.Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya;
150. 3.Peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya; dan
151. 4.Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri; 14 Meningkatnya keluarga berencana dan pengendalian penduduk Meningkatkan pengarustamaan gender, memperkuat pemberdayaan ketahanan keluarga serta pengendalian
152. 1.Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas
153. 2.Menguatkan Peran Keluarga dan Kesetaraan gender
154. 1.Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary
155. 1.Peningkatan layanan untuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap keluarga terutama perempuan, anak dan kelompok marjinal
156. 1.Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
157. 2.Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan Anak.
158. 1.Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
159. 2.Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak VI - 63 No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan penduduk melalui pelaksanaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi
160. 2.Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
161. 2.Penguatan kualitas dan kesejahteraan keluarga serta mendorong peran serta perempuan dalam pembangunan,
162. 3.Peningkatan keluarga berencana dan pengendalian penduduk yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah
163. 3.anak untuk memastikan anak menikmati haknya
164. 4.Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
165. 5.Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO 15 Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi infomasi yang dilaksanakan melalui Program Tasik Layanan Prima
166. 1.Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi
167. 2.Meningkatkan kerjasama pembangunan
168. 1.Penguatan implementasi manajemen ASN
169. 2.Penataan kelembagaan dan proses bisnis
170. 3.Reformasi sistem akuntabilitas kinerja
171. 4.Transformasi pelayanan publik
172. 1.Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan serta penyediaan sarana prasarana yang memadai
173. 2.Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
174. 1.Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government
175. 2.Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
176. 3.Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan
177. 1.penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
178. 2.Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
179. 3.Perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
180. 4.pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu. VI - 64 No. RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2014-2019 RPJMD Kota Tasikmalaya RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 Sasaran Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan 16 Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja
181. 1.Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi
182. 2.Meningkatkan kerjasama pembangunan
183. 1.Reformasi sistem akuntabilitas kinerja
184. 2.Transformasi pelayanan publik
185. 1.Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional, efektif efisien, transparan dan akuntabel,
186. 2.Peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah
187. 1.Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government
188. 2.Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
189. 3.Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan
190. 1.Perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
191. 2.pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu. VI - 65 6.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Untuk mencapai pelaksanaan SPM tersebut di Kota Tasikmalaya dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 6.6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal NO JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG JAWAB 1 SPM PENDIDIKAN pendidikan anak usia dini Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD Dinas Pendidikan pendidikan dasar Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP pendidikan kesetaraan Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan 2 SPM KESEHATAN pelayanan kesehatan ibu hamil Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas kesehatan pelayanan kesehatan ibu bersalin Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat pelayanan kesehatan bayi baru lahir Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat pelayanan kesehatan balita Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat pelayanan kesehatan pada usia produktif Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat pelayanan kesehatan pada usia lanjut Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat VI - 66 pelayanan kesehatan penderita hipertensi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus); Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular 3 SPM PEKERJAAN UMUM pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase KK berakses layanan air minum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah persentase KK yang berakses SPALD 4 SPM PERUMAHAN penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Program Pengembangan Perumahan Persentase rumah korban bencana yang ditangani Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Program Pengembangan Perumahan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota 5 SPM KEAMANAN, DAN KETERTIBAN UMUM pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran K3 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran pelayanan informasi rawan bencana Program Penanggulangan Bencana Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana BPBD VI - 67 pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Program Penanggulangan Bencana Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana BPBD pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Program Penanggulangan Bencana Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana BPBD pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Program Penanggulangan Kebakaran Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan wilayah manajemen kebakaran Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 6 SPM SOSIAL rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Program Rehabilitasi Sosial Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Program Rehabilitasi Sosial Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; Program Rehabilitasi Sosial Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Program Rehabilitasi Sosial Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Prosentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial 6.4. Proyek Startegis Provinsi Jawa Barat Di Kota Tasikmalaya Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya harus bersinergi dengan pembangunan Nasional dan Regional. Oleh karena itu salahsatu wujud sinergitas tersebut adalah pelaksanaan program prioritas dan proyek startegis di Kota Tasikmalaya. Beberapa proyek strategis Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya antaralain :
192. 1.Pembangunan Command Center;
193. 2.Pembangunan Creative Centre;
194. 3.Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional;
195. 4.Pembangunan Pasar Rakyat;
196. 5.Pembangunan Alun-alun;
197. 6.Penataan Situ Gede. Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kota, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program- program pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut : 4 Belanja Tidak Langsung 898,325,927,631 921,825,927,631 864.054.216.296 58.329.756.317 68.329.756.317 5 Pengeluaran Pembiayaan - 5,000,000,000 11.500.000.000 21.500.000.000 1.500.000.000,00 Kapasitas riil kemampuan keuangan 1,022,427,611,185 1,148,000,000,000 944.377.496.609 1.832.837.049.906 1.888.225.274.331 BAB VII | 3 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Indikasi rencana program pembangunan dalam RPJMD terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung terhadap janji dan program prioritas kepala daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas pembangunan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), prioritas pusat dan provinsi, yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas yang bersifat operasional pada perangkat daerah yang disesuaikan dengan program-program yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta program-program tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selain itu akan disajikan pula pencapaian indikator dan target kinerja serta alokasi pendanaan pagu indikatif program. Pagu indikatif merupakan jumlah anggaran sementara yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program operasional pada perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaannya terbagi ke dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 8 perangkat daerah, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar dan 6 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 11 perangkat daerah, serta unsur pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah, dan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 4 perangkat daerah, unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah, unsur kewilayahan dilaksanakan oleh 10 perangkat daerah dan unsur pemerintahan umum dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah. Jumlah program operasional yang pada perangkat daerah sebanyak 170 program, yang terdiri dari 1 program untuk operasional kesekretariatan yang berada pada seluruh perangkat daerah dan 169 program yang terbagi pada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangannya masing-masing. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya terinci pada tabel berikut ini : satuan Target Rp Target Rp Target Rp Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1,132,792,113,484 1,178,763,737,408 1,813,541,571,453 DINAS PENDIDIKAN 508,470,240,585 518,836,781,185 1,027,307,021,771 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 508,470,240,585 518,836,781,185 1,027,307,021,771 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah poin 64 (B) 414,715,023,885 68 (B) 424,715,023,885 68 (B) 839,430,047,771 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 81 (Baik) 82(Baik) 82(Baik) Program Pengelolaan Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Siswa TK/RA dibagi jumlah penduduk usia 3-6 tahun dikali 100 poin 25.52 93,321,275,700 25.77 93,667,816,300 25.77 186,989,092,000 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Jumlah Siswa SD/MI/Paket A usia 7- 12 thn/ Penduduk usia 7-12 thn X 100 poin 89.66 89.78 89.78 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 thn/ Penduduk usia 13-15 thn X 100 poin 78.56 78.64 78.64 Tingkat Partispasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Jumlah anak usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan/ jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah % 6.5% 6.52% 6.52% Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD Jumlah Peserta Didik Jenjang PAUD (usia 4- 6 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/Jumlah peserta didik jenjang PAUD(usia 4-6 tahun) x 100% % 100% 100% 100% Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD Jumlah Peserta Didik Jenjang SD (usia 7-12 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/Jumlah peserta didik jenjang SD (usia 7-12 tahun) x 100% % 100% 100% 100% Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP Jumlah Peserta Didik Jenjang SMP (usia 13- 15 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/Jumlah peserta didik jenjang SMP (usia 13-15 tahun) x 100% % 100% 100% 100% Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan (Usia 7-18 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Usia 7-18 tahun) x 100% % 100% 100% 100% Jumlah Wirausaha Baru yang dibina Jumlah Wirausaha Baru yang dibina orang 100 100 100 persentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter/keagamaan persentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter/keagamaan % 100.00% 100.00% 100.00% Program Pengembangan Kurikulum Persentase capaian pengembangan kurikulum Jumlah Kurikulum lokal yang ditetapkan / Jumlah muatan lokal X 100 % 89.00% 70.00% 77,715,000 100.00% 77,715,000 100% 155,430,000 Unit Kerja Pelaksana2021 2022 Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2022 Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD BAB VII | 161 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik Jumlah Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik / Jumlah Seluruh Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik X 100 % 51.35% 220,000,000 51.45% 240,000,000 51% 460,000,000 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Persentase Siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar Jumlah Prestasi Siswa jenjang Pendidikan Dasar / Jumlah Cabang Lomba X 100 % 30.00% 136,226,000 40.00% 136,226,000 40% 272,452,000 BAB VII | 162 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD DINAS KESEHATAN 166,271,547,365 166,660,472,365 332,932,019,729 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan - 166,271,547,365 - 166,660,472,365 - 332,932,019,729 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori 73 (BB) 65,715,360,365 75 (BB) 65,715,360,365 75 (BB) 131,430,720,729 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) capaian Fasilitasi BLUD Puskesmas capaian Fasilitasi BLUD Puskesmas % 100% 2,454,956,044 100% 2,554,956,000 100% Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan kali 100 % 91.67% 89,960,655,956 100.00% 89,890,156,000 100% 179,850,811,956 Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat Rata-rata Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat % 100.00% 100.00% 100.00% Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular Rata-rata Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular % 100.00% 100.00% 100.00% Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk daya tampung rumah sakit rujukan/jumlah penduduk x 100 % 0.13% 0.11% 0.11% Persentase Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi jumlah rumah sakit yang terakreditasi / jumlah seluruh rumah sakit x 100 % 75.00% 75.00% 75.00% Prosentase Faskes dengan sistem informasi kesehatan terintegrasi Jumlah Faskes dengan sistek kesehatan terintegrasi terhadap jumlah seluruh faskes kali 100 % 100.00% 100.00% 100% Prosentase penduduk memiliki jaminan kesehatan Jumlah penduduk memiliki jaminan kesehatan terhadap jumlah seluruh penduduk kali 100 % 95% 100.00% 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Prosentase tenaga kesehatan yang mempunyai izin praktik Jumlah nakes dengan izin praktik terhadapjumlah seluruh nakes x 100 % 80% 100% 1,151,575,000 100% 1,281,000,000 100% 2,432,575,000 Prosentase Faskes dengan SDMK terstandarisasi Jumlah faskes dengan SDMH terstandar terhada jumlah seluruh faskes x 100 % 80% 100% 100% 100% Prosentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi Jumlah nakes yg tersertifikasi terhadap jumlah seluruh nakes x 100 % 80% 100% 100% 100% Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Prosentase sarana kefarmasian sesuai standar Jumlah Fasilitas kefarmasian sesuai standar terhadap jumlah seluruh fasilitas kefarmasian x 100 % 100% 100% 5,389,000,000 100% 5,389,000,000 100% 10,778,000,000 Prosentase IRTP sesuai standar Jumlah IRTP sesuai standar terhadap seluruh IRTP x 100 % 100% 100% 100% 100% Prosentase TPM sesuai standar Jumlah TPM sesuai standar terhadap jumlah seluruh TPM x 100 % 100% 100% 100% 100% Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Prosentase Masyarakat dan lintas sektor yang bermitra Jumlah LSM dan dunia usaha yang bermitra terhadap jumlah seluruh LSM dan dunia usaha x 100 % 10% 1,600,000,000 10% 1,830,000,000 10% 3,430,000,000 Prosentase Rumah tangga Ber PHBS Jumlah RT yg berPHBS terhadap jumlah seluruh RT x 100 % 70.00% 75.00% 75% Prosentase UKBM yang dikembangkan Jumlah UKBM yang dikembangkan terhadap jumlah seluruh UKBM x 100 % 10.00% 10.00% 10% RSUD dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA 156,314,896,345 156,929,896,345 313,244,792,690 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 156,314,896,345 156,929,896,345 313,244,792,690 BAB VII | 163 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori 76 (BB) 37,664,152,662 78 (BB) 37,664,152,662 78 (BB) 75,328,305,324 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Capaian Kesesuaian Realisasi Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran Realisasi kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran % 100% 100% 100% Capaian Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN % 100% 100% 100% Capaian Laporan Keuangan Sesuai Dengan SAP Realisasi laporan keuangan tepat waktu % 100% 100% 100% BAB VII | 164 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Perkantoran Capaian Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terhadap Kebutuhan % 80% 85% 85% Capaian profesionalisme ketenagaan SDM Kesehatan Realisasi SDM (attitude, skill, knowledge) sesuai SKP % 87% 90% 90% Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian pelayanan medis sesuai dengan standar Realisasi capaian indikator pelayanan medis (IGD, Rajal&Ranap) sesuai dengan SPM terhadap jumlah pelayanan medis (IGD, Rajal&Ranap) % 84% 118,650,743,683 86% 119,265,743,683 86% 237,916,487,366 Capaian rujukan yang ditangani Realisasi rujukan yang ditangani (IGD+rawat jalan+penunjang) terhadap seluruh kasus rujukan yang masuk (yang ditangani dan dirujuk keluar) % 100% 100% 100% Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan Realisasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan (survey persepsi pasien terhadap asuhan keperawatan) % 80% 82% 82% DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 193,620,060,558 225,348,018,882 418,968,079,440 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 193,620,060,558 225,348,018,882 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori 81 (A) 11,845,860,558 83 (A) 12,180,860,558 83 (A) 24,026,721,116 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase sumber daya air dalam kondisi baik Persentase sungai yang ditangani+persentase irigasi yang ditangani/2 % 34.95% 9,550,000,000 35.53% 9,550,000,000 35.53% 19,100,000,000 Program Penataan Bangunan Gedung persentase bangunan gedung yang ditangani Jumlah bangunan gedung yang ditangani / jumlah total bangunan gedung yang menjadi kewajiban pemda * 100 % 13.16% 15,849,200,000 26.32% 56,700,000,000 26.32% 73,054,297,324 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (RTBL) Prosentase Kawasan Prioritas Kota yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya Luas kawasan prioritas kota yang ditangani/Luas kawasan maksimal kawasan prioritas yang dilaksanakan (2 kawasan prioritas kota/45 Ha)*100 % 33.33 350,000,000 100.00% 500,000,000 8.33% 650,000,000 Program Penyelenggaraan Jalan persentase panjang jalan yang dibangun Panjang jalan yang dibangun/target (2 km)*100 % 50.00% 131,950,000,000 100.00% 123,482,158,324 100.00% 255,127,061,000 persentase panjang jalan yang ditingkatkan Panjang jalan yang ditingkatkan/target (20 km)*100 % 50.00% 100.00% 100.00% persentase panjang jalan yang direhabilitasi Panjang jalan yang direhabilitasi/target (20 km)*100 % 50.00% 100.00% 100.00% persentase jembatan yang ditangani Jumlah jembatan yang ditangani/jumlah seluruh jembatan (73 jembatan)*100 % 8.22% 16.44% 16.44% Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Panjang pengelolaan dan pengembangan drainase yang ditangani/panjang jalan (450,74 km)*100 % 13.31% 22,700,000,000 15.53% 21,100,000,000 15.53% 43,800,000,000 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Prosentase tersedianya dokumen kajian rencana tata ruang wilayah daerah Realisasi dokumen kajian rencana tata ruang yang disusun/target (2dok)*100 % 50.00% 1,010,000,000 100.00% 1,485,000,000 97.00% 2,495,000,000 Persentase ijin pengawasan pemanfaatan ruang Realisasi pengawasan pemanfaatan ruang yang ditangani thd yg diajukan atau diadukan % 97.00% 98.00% 98.00% BAB VII | 165 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan Jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan/seluruh penyedia jasa (236 penyedia jasa)*100 % 42.37% 365,000,000 100.00% 350,000,000 100.00% 715,000,000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 82,684,376,592 - 83,887,176,592 - 76,920,353,184 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 40,995,500,000 38,050,700,000 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase KK/RT berakses layanan air minum Jumlah KK /RT berakses Air Minum dibagi Jumlah Total KK x 100% (Jumlah total KK 180.442) % 55.82% 14,690,000,000 56.07% 13,020,000,000 56.07% 27,710,000,000 BAB VII | 166 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah persentase KK/RT yang berakses SPALD Jumlah KK/RT yang berakses SPALD dibagi Jumlah Total KK x 100% (Jumlah total KK 180.442) % 61.04% 15,732,780,200 61.59% 11,727,000,000 61.59% 27,459,780,200 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase persentase drainase pemukiman dalam kondisi baik Panjang Drainase permukiman Yang Ditangani / Target Drainase yang akan ditangani selama 5 tahun x 100% (target penanganan drainase 93.400 Km) % 71.44% 10,572,719,800 95.72% 13,303,700,000 95.72% 13,303,700,000 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 36,018,876,592 - 40,901,476,592 - 76,920,353,184 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori BB (76) 7,921,076,592 BB (77) 7,973,076,592 BB (77) 15,894,153,184 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Pengembangan Perumahan Persentase rumah korban bencana yang ditangani Jumlah rumah korban bencana yang ditangani dibagi Jumlah rumah terdampak bencana yang ditargetkan (35 unit/tahun) x 100 % lokasi 100% 1,125,000,000 100% 1,125,000,000 100% 2,250,000,000 Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Jumlah rumah rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kotayang ditargetkan (35 unit/tahun) x 100 % lokasi 100% 100% 100% Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Persentase PSU yang diverifikasi Jumlah PSU perumahan yang diverifikasi dibagi Jumlah perumahan Kota Tasikmalaya (269 Perumahan) x 100% % 30.11% 1,325,000,000 37.55% 1,325,000,000 37.55% 2,250,000,000 Persentase PSU yang diserahterimakan Jumlah PSU perumahan yang diserahterimakan dibagi Jumlah perumahan Kota Tasikmalaya (269 Perumahan) x 100% % 17.84% 21.56% 21.56% Program Kawasan Permukiman Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani Realisasi kawasan kumuh yang ditangani dibagi jumlah kawasan kumuh sesuai SK (Tahun 2014 = 276,17 ha) x 100 % % 99.23% 6,070,000,000 100.00% 6,207,500,000 100.00% 12,277,500,000 Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Realisasi Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi dibagi total RTLH (12.504) % 47.59 51.59 51.59 - Program Pengembangan Permukiman Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan / Total Panjang Jalan Lingkungan (1.941,759 Km) x 100% % 27.01 19,577,800,000 32.42 24,270,900,000 32.42 43,848,700,000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 495,000,000 510,000,000 Program Penatagunaan Tanah Persentase pengelolaan penatagunaan tanah Jumlah Kecamatan yang didata pertanahan dibagi Jumlah Kecamatan di Kota Tasikmalaya x 100% % 60 495,000,000 100 510,000,000 100 1,005,000,000 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 5,175,000,000 4,425,000,000 BAB VII | 167 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Persentase Lokasi taman yang ditangani Jumlah Lokasi taman yang ditangani dibagi jumlah taman yang dikelola Dinas Perawaskim (29 taman) x 100% % 100% 5,175,000,000 100% 4,425,000,000 100% 9,600,000,000 Persentase Lokasi pemakaman yang ditangani Jumlah Lokasi pemakaman yang ditangani dibagi jumlah pemakaman milik pemerintah (3 TPU) x 100% % 100% 100% 100% BAB VII | 168 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN - 17,184,632,422 17,731,532,422 34,916,164,843 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 17,184,632,422 17,731,532,422 34,916,164,843 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori B (69) 11,617,032,422 BB (70) 11,647,032,422 BB (70) 23,264,064,843 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran K3 Pelanggaran K3 yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP % 93% 3,867,600,000 100% 4,384,500,000 100% 8,252,100,000 Persentase penanganan perlindungan masyarakat Capaian perlindungan masyarakat yang ditangani % 95% 100% 100% Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Realisasi penanganan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 87% 90% 90% Program Penanggulangan Kebakaran Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan wilayah manajemen kebakaran Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran (<1jam setelah pengaduan)/jumlah kejadian kebakaran x 100% % 85.50% 1,700,000,000 86% 1,700,000,000 86% 3,400,000,000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4,254,541,835 4,379,541,835 8,634,083,670 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4,254,541,835 4,379,541,835 8,634,083,670 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori B (62) 2,469,541,835 B (65) 2,469,541,835 B (65) 4,939,083,670 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penanggulangan Bencana Persentase masyarakat yang memperoleh informasi layanan bencana Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi layanan bencana/ jumlah total masyarakat 100% % 60% 100% 1,785,000,000 100% 1,910,000,000 100% 3,695,000,000 persentase masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/ jumlah total masyarakat 100% % 100% 100% 100% Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Jumlah penanganan tanggap darurat bencana dibagi jumlah Kejadian Bencana % 100% 100% 100% 100% - Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dibagi Total Kejadian % 60% 73% 78% 78% DINAS SOSIAL 9,661,817,783 9,925,317,783 19,587,135,566 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 9,661,817,783 9,925,317,783 19,587,135,566 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori BB (71) 5,996,817,783 BB (73) 5,993,817,783 BB (73) 11,990,635,566 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS aktif PSKS Aktif/Jumlah PSKS Lembaga 160 335,000,000 160 368,500,000 160 703,500,000 BAB VII | 169 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Persentase Peneribtan Izin Pengumpulan sumbangan Jumlah izin sumbangan yang diterbitkan/jumlah ajuan x 100% 100 100 100 Program Rehabilitasi Sosial Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial/target x 100% % 77.00% 1,595,000,000 80.00% 1,664,500,000 80.00% 3,259,500,000 Jumlah RTS miskin yang dibina Jumlah RTS miskin yang dibina Orang 200 200 200 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Jumlah Korban Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani /jumlah Kasus x 100% % 100.00% 100,000,000 100.00% 100,000,000 100.00% Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Prosentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial Jumlah Pengaduan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ditangani/jumlah pengaduan x 100% % 100 % 1,050,000,000 100 % 1,155,000,000 100 % 2,205,000,000 Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial Korban bencana yang menerima bantuan sosial/jumlah korban bencana x 100% % 100 % 485,000,000 100 % 533,500,000 100 % 1,018,500,000 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara/jumlah makam pahlawan x % 100.00% 100,000,000 100.00% 110,000,000 100.00% 210,000,000 237,175,815,751 229,606,634,351 466,782,450,103 DINAS TENAGA KERJA - 7,306,339,972 7,436,339,972 17,600,000,000 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 7,236,339,972 7,366,339,972 17,600,000,000 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori BB (76) 4,588,839,972 BB (77) 4,555,339,972 BB (77) 9,144,179,944 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 78,72 (Baik) 80 (Baik) 80 (Baik) Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ketenagakerjaan capaian ketersediaan dokumen perencanaan ketenagakerjaan % 100% - 100% 10,000,000 100% 10,000,000 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Jumlah tenaga kerja yang dilatih/jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi x 100% % 30 % 100% 1,305,000,000 100% 1,430,000,000 60 % 2,735,000,000 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Jumlah tenaga kerja yang dilatih/jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan x 100% % 100% 100% 100% Jumlah Wirausaha Baru sektor ketengakerjaan Jumlah wirausaha baru sektor tenaga kerja yang dibina Orang 150 163 313 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan/jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100% % % 43.32% 522,500,000 44.32% 526,000,000 44.32% 1,048,500,000 Program Hubungan Industrial Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/perjanjian kerja bersama (PKB) Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB) /jumlah total perusahaan dengan jumlah tenaga kerja >10 orang x 100% % 10% 78% 820,000,000 83% 845,000,000 25 % 1,665,000,000 Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah kasus yang diselesaikan melalui PB/Jumlah kasus yang dicatatkan x 100% % 100.00% 100.00% 100.00% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 70,000,000 70,000,000 140,000,000 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase transmigran swakarsa Jumlah transmigran swakarsa/jumlah transmigran x 100% % 100% 70,000,000 100% 70,000,000 100% 140,000,000 Urusan Pemerintahan Wajib Yang bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar BAB VII | 170 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 54,416,214,283 58,226,214,283 39,947,428,566 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan - 19,721,214,283 - 20,226,214,283 - 39,947,428,566 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori BB (79) 17,686,214,283 A (81) 17,696,214,283 A (81) 35,382,428,566 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 82 (Baik) 85 (Baik) 85 (Baik) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun unit 3 600,000,000 6 1,100,000,000 9 1,700,000,000 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) % 100% 895,000,000 100% 890,000,000 100% 1,785,000,000 persentase Angka Kecukupan Protein (AKG) persentase Angka Kecukupan Protein (AKG) % 100% 100% 100% Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani % 50% 240,000,000 51% 240,000,000 51% 480,000,000 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah % 79% 300,000,000 80% 300,000,000 80% 600,000,000 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 34,695,000,000 38,000,000,000 72,695,000,000 BAB VII | 171 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 20,745,000,000 24,760,000,000 45,505,000,000 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian persentase peningkatan populasi ternak persentase peningkatan populasi ternak % 1% 10,250,000,000 1% 15,000,000,000 1% 25,250,000,000 Capaian Produksi Tanaman Pangan Capaian produksi tanaman pangan Ton 70,000 70,200 74,100 - Capaian produksi hortikultura dan perkebunan Capaian produksi hortikultura dan perkebunan Ton 7,000 7,500 5,000 - Cakupan bina kelompok petani Cakupan bina kelompok petani Kelompok 120 120 240 - Jumlah Wirausaha Baru Sektor Pertanian Jumlah Wirausaha Baru Sektor Pertanian yang dibina orang 225 270 495 - Jumlah RTS Miskin Bidang Pertanian yang dibina Jumlah RTS Miskin Bidang Pertanian yang dibina orang 225 225 450 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kw/Ha 62.80 6,770,000,000 63 5,935,000,000 63 12,705,000,000 Capaian Produksi hasil peternakan Angka produksi hasil peternakan (daging, telur, susu) Ton 9,000 9,200 9,200 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Prosentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Prosentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner % 100 % 1,525,000,000 100 % 1,625,000,000 100 % 3,150,000,000 Jumlah Wirausaha Baru Sektor Pertanian Jumlah Wirausaha Baru Sektor Pertanian yang dibina orang 75 95 170 - Jumlah RTS Miskin Bidang Pertanian yang dibina Jumlah RTS Miskin Bidang Pertanian yang dibina orang 75 75 150 - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Jumlah laporan pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim Jumlah laporan pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim dokumen 4 250,000,000 4 250,000,000 8 500,000,000 Program Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan kelas kelompok tani Persentase peningkatan kelas kelompok tani % 30% 1,950,000,000 30% 1,950,000,000 30% 3,900,000,000 - KELAUTAN DAN PERIKANAN 13,950,000,000 13,240,000,000 27,190,000,000 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Capaian Produksi Perikanan Budidaya Capaian Produksi Perikanan Budidaya Ton 10,000 13,100,000,000 10,100 12,390,000,000 10100 25,490,000,000 Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar % 50% 50% - Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan orang 150 150 300 - Jumlah RTS Miskin Perikanan yang dibina Jumlah RTS Miskin Perikanan yang dibina orang 75 75 150 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Capaian produksi hasil perikanan Capaian produksi hasil perikanan Ton 197 850,000,000 199 850,000,000 199 1,700,000,000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 43,212,173,260 43,248,173,260 86,460,346,520 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup - 34,837,173,260 - 34,148,173,260 68,985,346,520 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori BB (71) 16,475,956,260 A (81) 15,877,956,260 A (81) 31,630,512,520 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77 (Baik) 89 (Sangat Baik) 89 (Sangat Baik) Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun terhadap Target % 100 100 150,000,000 100 225,000,000 100 375,000,000 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Tercapainya Indeks Kualitas Air Realisasi Indeks Kualitas Air Kategori 45 - 64, Sedikit Memenuhi 53,54 (Sedang) 1,635,000,000 53,60 (Sedang) 1,385,000,000 53,60 (Sedang) 3,020,000,000 Tercapainya Indeks Kualitas Udara Realisasi Indeks Kualitas Udara Kategori 74 - 82, Cukup 79,00 (Baik) 79,60 (Baik) 79,60 (Baik) - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Capaian tersedianya dokumen pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Persentase Jumlah Dokumen Pengelolaan Taman KEHATI yang disusun terhadap yang ditargetkan (2 diakhir RPJMD) % 0 50 130,000,000 100 130,000,000 100 260,000,000 Capaian Luas RTH yang dikelola Persentase Luas RTH (Bukit) yang dikelola terhadap yang ditargetkan pertahun % 100 100.00 1,360,000,000 100.00 1,430,000,000 100 2,790,000,000 BAB VII | 172 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Persentase Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang Dibina dan Diawasi terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH dari Ijin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terhadap Total Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang dibina dan diawasi terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH dari Ijin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditargetkan (300 diakhir RPJMD) % 0.00% 80 240,000,000 100 240,000,000 100 480,000,000 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Capaian Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase jumlah Masyarakat yang dilatih atau mendapatkan penyuluhan terhadapat target % 100 200,000,000 100 200,000,000 100 400,000,000 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase Kelompok Masyarakat yang memperoleh Penghargaan Persentase jumlah kelompol masyarakat yang memperoleh penghargaan terhadap target % 50 300,000,000 50 300,000,000 50 600,000,000 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditangani % - 100 190,000,000 100 190,000,000 100 380,000,000 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Pengelolaan Sampah Persentase jumlah pengurangan sampah dan jumlah sampah yang terangkut ke TPA terhadap total timbulan sampah % 58.82 77.86 14,156,217,000 83.45 14,170,217,000 83.45 28,326,434,000 - URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8,375,000,000 9,100,000,000 17,475,000,000 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah Jumlah sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah yang tersedia / jumlah total sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah yang dibutuhkan x 100% % - 33.71% 8,375,000,000 35.10% 9,100,000,000 35.10% 17,475,000,000 0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 13,505,132,055 - 14,005,132,055 27,510,264,109 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 13,505,132,055 14,005,132,055 27,510,264,109 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori BB (71) 8,387,032,055 A (81) 8,387,032,055 A (81) 16,774,064,109 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Pendaftaran Penduduk Persentase Penduduk yang Terekam Persentase Penduduk yang Terekam % 80 % 1,714,000,000 100 % 1,714,000,000 3,428,000,000 Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Kartu Keluarga Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Kartu Keluarga - Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik - Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Kartu Identitas Anak Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Kartu Identitas Anak - - BAB VII | 173 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Pencatatan Sipil Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Realisasi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil % 20% 80 % 1,077,100,000 100 % 1,077,100,000 2,154,200,000 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Realisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan % 20% 80 % 2,227,000,000 100 % 2,727,000,000 4,954,000,000 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Realisasi Pengelolaan Profil Kependudukan % 20% 75 % 100,000,000 100 % 100,000,000 200,000,000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10,970,545,143 11,019,116,143 21,989,661,287 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - 8,940,545,143 - 8,989,116,143 - 17,929,661,287 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori BB (71) 6,033,045,143 A (81) 5,933,045,143 A (81) 11,966,090,287 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Pengendalian Penduduk Cakupan Data Mikro Keluarga Yang Akurat % 100.00% 600,000,000 100.00% 625,000,000 1.12% 1,225,000,000 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur x100% % 65% 67 % 1,727,500,000 70% 1,801,071,000 70% 3,528,571,000 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase jumlah peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan keluarga Jumlah orang dan organisasi terbina / total target binaan x 100 % 100% 100 % 580,000,000 100 % 630,000,000 100 % 1,210,000,000 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2,030,000,000 2,030,000,000 4,060,000,000 Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender Jumlah OPD yang menyetorkan GAP GBS/jumlah total OPD x 100 kategori 57.89% 555,000,000 63.15% 555,000,000 63.15% 1,110,000,000 Program Perlindungan Perempuan Persentase penanganan Kekerasan terhadap perempuan Jumlah kasus perempuan yang ditangani / jumlah total kasus kekerasan perempuan x 100 % 60% 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100.00% 300,000,000 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Persentase peningkatan kualitas keluraga binaan Jumlah keluarga binaan yang meningkat kualitasnya/jumlah keluarga binaan x 100% % 20% 100% 525,000,000 100% 525,000,000 100.00% 1,050,000,000 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) persentase anak yang difasilitasi pemenuhan haknya Jumlah anak yang dipenuhi haknya/jumlah anak x 100% % 100% 650,000,000 100% 650,000,000 100.00% 1,300,000,000 Program Perlindungan Khusus Anak persentase kasus anak yang ditangani Jumlah kasus anak yang ditangani / total kasus anak x 100 % 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100.00% 300,000,000 - DINAS PERHUBUNGAN - 53,078,328,131 - 53,092,078,131 - 106,170,406,262 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan - 53,078,328,131 - 53,092,078,131 - 106,170,406,262 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori A (83) 45,583,328,131 A (84) 45,327,078,131 A (84) 90,910,406,262 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan / jumlah ruas jalan kota yang ditargetkan x 100% (SK.541.3/Kep.136- DIPUPR/2017) % 81.16% 50.00 7,495,000,000 100.00 7,765,000,000 100.00 15,260,000,000 BAB VII | 174 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Persentase Pelayanan Andalalin Jumlah usulan Rekomendasi Andalalin /rekomendasi Andalalin yang ditetapkan x 100% % 83.52% 100.00 100.00 100.00 - Persentase Pemenuhan standar keselamatan angkutan jumlah kendaraan lulus uji terhadap kendaraan wajib uji x 100% % 95.25 100.00 100.00 - Persentase Pelayanan angkutan umum Prosentase ijin trayek aktif/ijin trayek yang dikeluarkan x 100% % 84.12 85.91 85.91 - - - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14,892,412,621 15,404,412,621 30,296,825,242 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika 14,142,412,621 14,589,412,621 28,731,825,242 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori BB (79) 8,322,412,621 A (81) 8,654,412,621 A (81) 16,976,825,242 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Informasi Dan Komunikasi/Publik Persentase Pengelolaan Saluran Informasi Realiasasi Pengelolaan Saluran Informasi % 100 % 2,500,000,000 100 % 3,175,000,000 100% 5,675,000,000 Program Aplikasi Informatika Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola Realisasi Domain dan Sub Domain yang dikelola % 1% 3,320,000,000 1% 2,760,000,000 1% 6,080,000,000 Capaian Predikat Indeks SPBE Capaian Predikat Indeks SPBE predikat 2,5 (baik) 3,0 (sangat Baik) 3,0 (sangat Baik) - - Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 350,000,000 385,000,000 735,000,000 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase pengelolaan basis data statistik sektoral terpadu Realisasi pengelolaan basis data statistik terpadu yang terealisasi terhadap target % 100% 100 % 350,000,000 100 % 385,000,000 100 % 735,000,000 - Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 400,000,000 430,000,000 830,000,000 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persentase Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Realisasi Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah % 50% 400,000,000 60 % 430,000,000 60 % 830,000,000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 37,960,410,651 40,782,410,651 78,742,821,302 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 11,497,874,951 11,582,874,951 23,080,749,902 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori 74 (BB) 9,697,874,951 75 (BB) 9,727,874,951 75 (BB) 19,425,749,902 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 89 (Sangat Baik) 91 (Sangat Baik) 91 (Sangat Baik) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional Jumlah koperasi yang diberi rekomendasi/jumlah koperasi pemohon rekomendasi x 100% % 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 80,000,000 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Persentase koperasi aktif yang diawasi dan atau diperiksa Jumlah koperasi aktif yang diawasi dan atau diperiksa/jumlah total koperasi aktif x 100% % 13.51% 100,000,000 13.51% 100,000,000 13.51% 200,000,000 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase koperasi KSP/USP sehat Jumlah KSP/USP sehat/Jumlah total KSP/USP x 100% % 24.00% 90,000,000 48.00% 120,000,000 48.00% 210,000,000 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Persentase Bina Koperasi yang berkompeten Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi/Jumlah SDM koperasi yang dibina x 100% % 33.00% 150,000,000 38.00% 160,000,000 38.00% 310,000,000 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Persentase koperasi aktif yang dibina Jumlah koperasi aktif yang dibina/Jumlah total koperasi aktif x 100% % 100.00% 50,000,000 100.00% 50,000,000 100.00% 100,000,000 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase pemberdayaan usaha mikro Jumlah usaha mikro yang terakses dukungan usaha % 65.00% 395,000,000 65.00% 395,000,000 65.00% 790,000,000 BAB VII | 175 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa Jumlah RTS miskin yang dibina Orang 100 100 200 - Program Pengembangan UMKM Jumlah wirausaha baru sektor perdagangan Jumlah wirausaha baru sektor perdagangan Orang 325 975,000,000 330 990,000,000 655 1,965,000,000 - Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 24,547,535,700 27,295,535,700 51,843,071,400 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan Jumlah perusahaan yang difasilitasi/Jumlah total perusahaan pemohon x 100% % 100 % 100,000,000 100 % 100,000,000 100 % 200,000,000 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik / Jumlah total pasar rakyat x 100% % 80.00% 23,137,535,700 100% 25,710,535,700 100% 48,848,071,400 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil Jumlah bapokting yang harganya stabil/Jumlah total bapokting x 100% % 72.00% 235,000,000 89% 235,000,000 89% 470,000,000 Program Pengembangan Ekspor Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor Jumlah pelaku usaha yg berorientasi ekspor/Jumlah total pelaku usaha x 100% % 3.00% 605,000,000 4% 790,000,000 4% 1,395,000,000 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Persentase alat UTTP yang bertera sah Jumlah alat UTTP yang bertera sah/ Jumlah total alat UTTP x 100% % 88.00% 245,000,000 94% 235,000,000 94% 480,000,000 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan kota tasikmalaya Jumlah peningkatan penggunaan produk unggulan/Jumlah penggunaan produk unggulan yang ditargetkan x 100% % 76.00% 225,000,000 80% 225,000,000 80% 450,000,000 - Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1,915,000,000 1,904,000,000 3,819,000,000 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industri Jumlah realisasi sasaran RPIK/Jumlah total sasaran dalam RPIK x 100% % 5.00% 1,800,000,000 100.00% 1,789,000,000 100% 3,589,000,000 Jumlah wirausaha baru sektor industri Jumlah wirausaha baru sektor industri Orang 325 338 663 - Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industri Jumlah RTS miskin yang dibina Orang 150 150 300 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Jumlah Izin Usaha Industri yang dipantau dan diawasi/jumlah total Izin Usaha Industri yang diterbitkan x 100% % 100.00% 35,000,000 100.00% 35,000,000 100.00% 70,000,000 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional Jumlah IKM yang Terdaftar/jumlah total IKM x 100% % 30.00% 80,000,000 40.00% 80,000,000 40.00% 160,000,000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - 9,313,152,795 - 9,318,152,795 - 18,631,305,590 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 9,313,152,795 9,318,152,795 18,631,305,590 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) 73 (BB) 7,402,152,795 76 (BB) 7,642,152,795 76 (BB) 15,044,305,590 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori (poin) 89 (Sangat Baik) 91 (Sangat Baik) 91 (Sangat Baik) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya Realisasi RUPM/jumlah tahapan dalam RUPM x 100% % 50% 350,000,000 100% 175,000,000 100% 525,000,000 Program Promosi Penanaman Modal Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) Jumlah investasi daerah yang masuk Rp. (Milyar) 550 250 460,000,000 300 695,000,000 300 1,155,000,000 Program Pelayanan Penanaman Modal Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP Persentase Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap % 100% 421,000,000 100% 426,000,000 100% 847,000,000 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor x 100% % 5% 130,000,000 2% 130,000,000 7% 260,000,000 BAB VII | 176 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP Jumlah basis data potensi investasi yang dikelola sesuai SOP/Jumlah total basis data potensi investasi x 100% % 70% 100.00% 550,000,000 100 % 250,000,000 100 % 800,000,000 Persentase pengelolaan perijinan sesuai SOP Jumlah data perijinan yang dikelola sesuai SOP/Jumlah total data perijinan x 100% 100.00% 100.00% 100% - - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 35,725,285,331 43,407,782,931 79,133,068,263 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 32,875,285,331 40,682,782,931 73,558,068,263 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) 73 (BB) 6,454,935,331 76 (BB) 6,662,432,931 76 (BB) 13,117,368,263 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase OKP yang dibina Jumlah OKP yang dibina/jumlah OKP x 100 % 100 % 28 % 475,000,000 30 % 460,000,000 30 % 935,000,000 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi Perolehan medali tingkat provinsi/jumlah cabang olah raga x 100 % 77% 75% 25,945,350,000 83% 33,560,350,000 83% 59,505,700,000 - Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 950,000,000 1,075,000,000 2,025,000,000 Program Pengembangan Kebudayaan Persentase Pengembangan Kebudayaan OPK yang dikembangkan /Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) x 100 % 57% 325,000,000 61% 280,000,000 61% 605,000,000 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya Jumlah grup kesenian yang dibina / jumlah grup kesenian tercatat x 100 % 20 % 500,000,000 20 % 675,000,000 40% 1,175,000,000 Program Pembinaan Sejarah Persentase sejarah lokal yang dilestarikan jumlah pelestarian sejarah / target pelestarian x 100 % 50% 50,000,000 50% 45,000,000 100% 95,000,000 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase cagar budaya yang dilestarikan cagar budaya yang dipelihara / target cagar budaya yang akan dilestarikan x 100 % 34% 75,000,000 40% 75,000,000 40% 150,000,000 - Urusan Pemerintahan Pilihan 1,900,000,000 1,650,000,000 3,550,000,000 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1,900,000,000 1,650,000,000 3,550,000,000 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Jumlah objek pariwisata yang dipelihara/objek pariwisata terdaftar di RIPPDA x 100% % 20 % 51% 500,000,000 55% 250,000,000 55% 750,000,000 Program Pemasaran Pariwisata Jumlah kunjungan wisata Jumlah kunjungan wisata Orang 591,000 430,560 750,000,000 642,000 650,000,000 1,072,560 1,400,000,000 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil Jumlah subsektor jasa dan usaha pariwisata yang dibina/total subsektor jasa dan usaha pariwisata x 100% % 77% 41% 650,000,000 52% 750,000,000 52.00% 1,400,000,000 Jumlah Wira Usaha Baru subsektor ekonomi kreatif dan jasa usaha Pariwisata Jumlah Wira Usaha Baru subsektor ekonomi kreatif dan jasa usaha Pariwisata Orang 150 192 342 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 22,628,357,209 6,751,357,209 29,379,714,418 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 13,506,357,209 6,151,357,209 19,657,714,418 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) BB (75) 5,326,357,209 76 (BB) 5,171,357,209 76 (BB) 10,497,714,418 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Pembinaan Perpustakaan Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan Jumlah penambahan pengunjung tahun berkenaan / Total pengunjung tahun lalu X 100% % 8 % 14% 8,155,000,000 17% 955,000,000 31% 9,110,000,000 BAB VII | 177 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Persentase pembinaan perpustakaan Jumlah perpustakaan yang dibina : Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina X 100% % 5.53% 5.53% 11.06% - Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Persentase naskah kuno yang dilestarikan Jumlah naskah kuno yang dilestarikan / Jumlah naskah kuno yang ditargetkan untuk dilestarikan X % 4% 50% 25,000,000 50% 25,000,000 100% 50,000,000 - Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 9,122,000,000 600,000,000 9,722,000,000 Program Pengelolaan Arsip Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal poin 2.00 9,122,000,000 2.00 600,000,000 4.00 9,722,000,000 Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai hasil audit kearsipan internal minimal kategori cukup (CC) ( Nilai > 50 - 60 ) : Jumlah Perangkat Daerah Seluruhnya X 100% % 62.16% 70.27% 70.27% - Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan 124,479,472,205 131,544,204,675 256,023,676,880 SEKRETARIAT DAERAH 54,582,323,184 59,956,814,972 114,539,138,156 Sekretariat Daerah 54,582,323,184 59,956,814,972 114,539,138,156 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (81) 40,939,739,756 A (82) 44,261,573,201 A (82) 85,201,312,957 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah/target x 100% % 100% 100% 100% - Persentase IKM perangkat daerah dengan predikat baik Realisasi perangkat daerah dengan IKM predikat baik/jumlah perangkat daerah x 100% % 95% 100% 100% Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP sesuai target Daerah Realisasi Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP sesuai target Daerah/jumlah perangkat daerah x 100% % 73% 75% 75% Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik dan tata laksana Baik Realisasi Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik dan tata laksana Baik/jumlah perangkat daerah x 100% % 100% 100% 100% Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik Kecamatan dan kelurahan berkinerja baik/jumlah kecamatan dan kelurahan x 100% % 100% 100 % 9,955,403,428 100 % 11,639,343,771 100% 21,594,747,199 Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pemerintahan Realisasi kebijakan yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan % 100% 100% 100% Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Realisasi Fasilitasi Penyelenggaraan Program Keagamaan(Magrib Mengaji, Tata Nilai, Tasik Bersedekah, dan Fasilitasi Keagamaan yang direncanakan % 100% 100% 100% Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Realisasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan % 100% 100% 100% Persentase produk hukum daerah yang diundangkan produk hukum daerah yang diundangkan/jumlah target x 100% % 100% 100% 100% BAB VII | 178 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Perekonomian Realisasi kebijakan perekonomian yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan % 100% 3,687,180,000 100% 4,055,898,000 100% 7,743,078,000 Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pembangunan Realisasi kebijakan pembangunan yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan % 100% 100% 100% Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah perbandingan target pembangunan daerah terhadap capaian fisik dan realisasi anggaran pemerintah daerah % 100% 100% 100% - Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE/Jumlah Rencana Umum Pengadaan x 100% % 100% 100% 100% - - SEKRETARIAT DPRD 69,897,149,021 71,587,389,703 141,484,538,724 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69,897,149,021 71,587,389,703 141,484,538,724 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (81) 52,671,148,821 A (82) 53,500,089,493 A (82) 106,171,238,314 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD Persentase realisasi fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD % 100% 100% 100% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD Persentase realisasi fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD % 92% 100% 17,226,000,200 100% 18,087,300,210 100% 35,313,300,410 Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pengganggaran dan pengawasan Persentase realisasi fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pengganggaran dan pengawasan % 33% 100% 100% 100% - Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan 86,599,648,476 87,793,148,476 174,392,796,951 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 13,151,226,890 13,287,726,890 26,438,953,780 PERENCANAAN 13,151,226,890 13,287,726,890 26,438,953,780 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) 0% A (83) 9,601,226,890 A (84) 9,662,726,890 A (84) 19,263,953,780 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Prosentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD x 100% % 100% 100% 1,375,000,000 100% 1,650,000,000 100% 3,025,000,000 Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100% % 100% 100% 100% 100% - Prosentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan jumlah usulan (Musrebang dan Reses) dalam dokumen perencanaan terhadap Total Usulan (Musrenbang dan Reses) % 30% 35% 35% Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100% % 100% 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% BAB VII | 179 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100% % 90% 95% 95% - Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilyahan Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100% % 100% 100% 100% 100% - Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilyahan Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100% % 90% 95% 95% - - URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Persentase hasil penelitian dan pengembangan Jumlah hasil litbang dibagi jumlah total hasil litbang yang ditargetkan (8 dokumen) x 100% % 100% 1,175,000,000 100% 975,000,000 100% 2,150,000,000 Persentase Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi dibagi jumlah total yang ditargetkan x 100% % 100% 100% 100% - - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 17,258,030,056 18,073,030,056 35,331,060,111 Keuangan 17,258,030,056 18,073,030,056 35,331,060,111 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (83) 11,618,030,056 A (84) 12,193,030,056 A (84) 23,811,060,111 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Penetapan APBD Tepat Waktu Realisasi waktu penetapan APBD/ Target waktu penetapan APBD x 100 % 100% 100 % 3,640,000,000 100 % 3,880,000,000 100% 7,520,000,000 Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan Realisasi belanja/ target belanja yang telah ditetapkan x 100 % 95% 95% 100% - Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP Laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP/ total perangkat daerah % 100% 100% 100% - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase inventarisasi aset milik daerah Jumlah aset daerah yang terinventarisasi / Total aset milik daerah x 100 % 100% 100 % 2,000,000,000 100 % 2,000,000,000 100% 4,000,000,000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 24,885,779,703 25,027,779,703 49,913,559,405 Keuangan 24,885,779,703 25,027,779,703 49,913,559,405 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (83) 18,701,279,703 A (84) 18,448,779,703 A (84) 37,150,059,405 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) % 53.40 6,184,500,000 3.39 6,579,000,000 3.39 12,763,500,000 Persentase peningkatan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan % 56.73 5.02 5.02 - BAB VII | 180 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Persentase peningkatan pajak parkir, pajak air tanah , pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak penerangan jalan % 44.56 4.63 4.63 - Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah % 23.88 20.81 20.81 - - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 17,086,162,916 17,186,162,916 34,272,325,833 Kepegawaian 14,560,162,916 14,660,162,916 29,220,325,833 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (83) 11,635,162,916 A (84) 11,645,162,916 A (84) 23,280,325,833 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Kepegawaian Daerah Capaian implementasi SIMPEG Realisasi implementasi teknologi informasi kepegawaian terhadap target (pelayanan online, E-presensi, E- kinerja) % 20.00% 80.00% 2,925,000,000 100% 3,015,000,000 100% 5,940,000,000 persentase pangadaan ASN sesuai formasi realisasi pengadaan ASN terhadap formasi yang ditetapkan % 100% 100% 100% 100% Capaian pembinaan disiplin aparatur Realisasi pembinaan disiplin seluruh aparatur terhadap target % 100% 100% 100% 100% Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan realisasi kompetensi aparatur yang sesuai jabatannya terhadap target orang 5,286 5,680 5,830 5,830 Capaian pelayanan kepegawaian Realisasi pelayanan kepegawaian terhadap target % 100% 100% 100% 100% Pendidikan Dan Pelatihan 2,526,000,000 2,526,000,000 5,052,000,000 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase capaian pendidikan dan pelatihan aparatur Realisasi jumlah peserta pendidikan dan pelatihan terhadap yang ditargetkan % 100% 100 % 2,526,000,000 100 % 2,526,000,000 100 % 5,052,000,000 - Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan 14,218,448,911 14,218,448,911 28,436,897,822 INSPEKTORAT - 14,218,448,911 14,218,448,911 28,436,897,822 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 14,218,448,911 14,218,448,911 28,436,897,822 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 10,887,982,911 A (85) 10,887,982,911 A (85) 21,775,965,822 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti / jumlah total rekomendasi) x 100% % 100% 75% 1,025,990,000 77% 1,025,990,000 77% 2,051,980,000 Nilai SAKIP Kota Hasil Penilaian SAKIP dari Kemenpan-RB % 73% 75% 75% Level Maturitas SPIP Kota Hasil QA Maturitas SPIP dari BPKP level 3 3 3 Skor PMPRB Kota Hasil Penilaian PMPRB dari Kemenpan-RB Point 70 75 75 Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Predikat WBK/WBBM Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Predikat WBK/WBBM hasil penilaian Kemenpan- RB Unit 3 5 5 BAB VII | 181 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Persentase Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (Jumlah ASN pemkot TSM yg menyampaikan / jumlah wajib lapor harta kekayaan ) x 100% % 100% 100% 100% Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi (jumlah peraturan teknis yang disusun / jumlah peraturan teknis pengawasan yang harus dibuat) x 100% % 100% 100% 2,304,476,000 100% 2,304,476,000 100% 4,608,952,000 Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (jumlah pengaduan yang selesai ditangani / jumlah total pengaduan) x 100% % 100% 100% 100% Indeks Persepsi Korupsi hasil survey eksternal Hasil survey persepsi korupsi / survey penilaian integritas Point 3 3.5 3.5 Unsur Kewilayahan 173,783,934,295 175,884,483,725 349,668,418,019 KECAMATAN CIHIDEUNG 15,086,437,249 15,133,797,249 30,220,234,498 Unsur Kewilayahan 15,086,437,249 15,133,797,249 30,220,234,498 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 6,480,621,249 A (85) 6,527,981,249 A (85) 13,008,602,498 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80% 90% 950,000,000 95% 950,000,000 95% 1,900,000,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan % 80% 90% 7,315,816,000 95% 7,315,816,000 95% 14,631,632,000 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase fasiilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 280,000,000 100% 280,000,000 100% 560,000,000 Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 100% 100% 560,000,000 Persentase capaian tasik bersedekah realisasi tasik bersedekah/target x 100 % 100% 100% 100% - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 120,000,000 - KECAMATAN CIPEDES 13,208,416,223 13,325,363,723 26,533,779,946 Unsur Kewilayahan 13,208,416,223 13,325,363,723 26,533,779,946 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 6,250,316,223 A (85) 6,352,263,723 A (85) 12,602,579,946 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80% 90% 762,000,000 95% 782,000,000 95% 1,544,000,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan % 80% 90% 5,673,600,000 95% 5,673,600,000 95% 11,347,200,000 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase fasiilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 280,000,000 100% 280,000,000 100% 560,000,000 Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 100% 100% - Persentase capaian tasik bersedekah realisasi tasik bersedekah/target x 100 % 100% 100% - BAB VII | 182 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100% 242,500,000 100% 237,500,000 480,000,000 - KECAMATAN TAWANG 14,053,860,182 14,205,398,782 28,259,258,964 Unsur Kewilayahan 14,053,860,182 14,205,398,782 28,259,258,964 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 6,239,860,182 A (85) 6,368,898,782 A (85) 12,608,758,964 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80% 90% 399,000,000 95% 421,500,000 80% 820,500,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan % 80% 90% 7,145,000,000 95% 7,145,000,000 80% 14,290,000,000 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase fasiilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 280,000,000 Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 100% 100% - Persentase capaian tasik bersedekah realisasi tasik bersedekah/target x 100 % - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum % 130,000,000 130,000,000 260,000,000 - KECAMATAN INDIHIANG 15,604,406,434 15,845,610,934 31,450,017,367 Unsur Kewilayahan 15,604,406,434 15,845,610,934 31,450,017,367 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 7,360,906,434 A (85) 7,557,110,934 A (85) 14,918,017,367 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80 % 90 % 417,000,000 95 % 457,000,000 95% 874,000,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan % 100% 100% 7,416,500,000 100% 7,416,500,000 100% 14,833,000,000 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase fasiilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100 % 260,000,000 100 % 265,000,000 100% 525,000,000 Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 100% 100% Persentase capaian tasik bersedekah realisasi tasik bersedekah/target x 100 % 100% 100% 100% Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 300,000,000 - KECAMATAN KAWALU 22,915,177,650 23,232,690,650 46,147,868,301 Unsur Kewilayahan 22,915,177,650 23,232,690,650 46,147,868,301 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 10,673,727,650 A (85) 10,822,815,650 A (85) 21,496,543,301 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80% 90% 963,000,000 95% 1,059,300,000 95% 2,022,300,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan % 80% 90% 10,902,200,000 95% 10,902,200,000 95% 21,804,400,000 BAB VII | 183 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase fasiilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 299,250,000 100% 363,675,000 100% 662,925,000 Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 100% 100% Persentase capaian tasik bersedekah realisasi tasik bersedekah/target x 100 % 100% 100% 100% Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100% 77,000,000 100% 84,700,000 100% 161,700,000 - KECAMATAN CIBEUREUM 21,466,207,405 21,668,720,405 43,134,927,809 Unsur Kewilayahan 21,466,207,405 21,668,720,405 43,134,927,809 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 10,061,157,405 A (85) 10,210,245,405 A (85) 20,271,402,809 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80% 90% 888,000,000 95% 959,300,000 95% 1,847,300,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan % 80% 90% 10,030,800,000 95% 10,030,800,000 95% 20,061,600,000 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase fasiilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 399,250,000 100% 393,675,000 100% 792,925,000 Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 100% 100% - Persentase capaian tasik bersedekah realisasi tasik bersedekah/target x 100 % 100% 100% 100% - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100% 87,000,000 100% 74,700,000 100% 161,700,000 - KECAMATAN TAMANSARI 18,361,986,910 19,043,629,240 37,405,616,149 Unsur Kewilayahan 18,361,986,910 19,043,629,240 37,405,616,149 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 8,499,372,910 A (85) 8,655,572,740 A (85) 17,154,945,649 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80% 90% 884,642,000 95% 1,116,063,500 95% 2,000,705,500 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan % 80% 90% 8,317,972,000 95% 8,911,993,000 95% 17,229,965,000 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase fasiilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 595,000,000 100% 295,000,000 100% 890,000,000 Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 100% 100% Persentase capaian tasik bersedekah realisasi tasik bersedekah/target x 100 % 100% 100% 100% BAB VII | 184 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100% 65,000,000 100% 65,000,000 100% 130,000,000 - KECAMATAN MANGKUBUMI 19,462,146,233 19,467,267,063 38,929,413,296 Unsur Kewilayahan 19,462,146,233 19,467,267,063 38,929,413,296 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 8,593,103,733 A (85) 8,774,303,563 A (85) 17,367,407,296 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80% 90% 984,642,500 95% 1,066,063,500 95% 2,050,706,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan % 80% 90% 9,159,400,000 95% 9,159,400,000 95% 18,318,800,000 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase fasiilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 670,000,000 100% 395,000,000 100% 1,065,000,000 Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 100% 100% - Persentase capaian tasik bersedekah realisasi tasik bersedekah/target x 100 % 100% 100% 100% - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100% 55,000,000 100% 72,500,000 100% 127,500,000 - KECAMATAN BUNGURSARI 17,973,752,722 18,296,287,722 36,270,040,444 Unsur Kewilayahan 17,973,752,722 18,296,287,722 36,270,040,444 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 8,765,887,722 A (85) 9,088,387,722 A (85) 17,854,275,444 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80% 90% 440,000,000 95% 455,000,000 95% 895,000,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan % 80% 90% 8,287,865,000 95% 8,287,900,000 95% 16,575,765,000 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase fasiilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 340,000,000 100% 325,000,000 100% 665,000,000 Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 100% 100% 100% 100% Persentase capaian tasik bersedekah realisasi tasik bersedekah/target x 100 % 100% 100% 100% Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 280,000,000 - KECAMATAN PURBARATU 15,651,543,287 15,665,717,957 31,317,261,245 Unsur Kewilayahan 15,651,543,287 15,665,717,957 31,317,261,245 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 7,652,043,287 A (85) 7,651,217,957 A (85) 15,303,261,245 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 100% 100% 170,000,000 100% 185,000,000 100% 355,000,000 BAB VII | 185 satuan Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja Pelaksana2021 2022Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan % 100% 100% 7,416,500,000 100% 7,416,500,000 100% 14,833,000,000 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase fasiilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 80% 90% 160,000,000 95% 160,000,000 95% 320,000,000 Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan di kali 100 % 80% 100% 100% 100% Persentase capaian tasik bersedekah realisasi tasik bersedekah/target x 100 % 100% 100% 100% Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100% 253,000,000 100% 253,000,000 100% 506,000,000 - Unsur Pemerintahan Umum 6,503,529,995 6,653,529,995 13,157,059,990 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6,503,529,995 6,653,529,995 13,157,059,990 Kesatuan Bangsa Dan Politik 6,503,529,995 6,653,529,995 13,157,059,990 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP perangkat daerah kategori (poin) A (84) 3,292,529,995 A (85) 3,311,529,995 A (85) 6,604,059,990 Capaian IKM Perangkat Daerah capaian hasil survey kepuasan masyarakat kategori 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) 77-88 (Baik) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan Realisasi pembinaan wawasan kebangsaan yang ditargetkan x100 % 100% 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 500,000,000 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase capaian pendidikan politik Realisasi capaian pendidikan politik yang ditargetkan x100 % 100% 100% 1,228,000,000 100% 1,369,000,000 100% 2,597,000,000 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Organisasi Masyarakat ( Ormas ) yang Aktif Jumlah Ormas yang aktif/Jumlah Total Ormas x 100 % 100% 71% 681,000,000 71% 678,000,000 100% 1,359,000,000 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Realisasi capaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditargetkan x100 % 100% 100% 152,000,000 100% 145,000,000 100% 297,000,000 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Penanganan Konflik Sosial. Jumlah isu potensi konflik yang ditangani/ jumlah isu potensi konflik yang ditargetkan x 100 % 100% 100% 900,000,000 100% 900,000,000 100% 1,800,000,000 - BAB VII | 186 BAB VIII | 1 Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan disajikan dalam tabel sebagai berikut : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya VISI : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI NO. INDIKATOR SATUAN FORMULASI TARGET CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi TA TP TA TP TA TP 1 Jumlah isu/ potensi konflik SARA Kasus Jumlah isu/ potensi konflik SARA 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 2 Persentase kelompok seni budaya aktif % Jumlah kelompok seni budaya aktif / jumlah total kelompok seni budaya x 100% 60 63 65 65 70 70 75 75 80 80 3 Angka kemiskinan (%) % Persentase Angka Kemiskinan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 13,8 12,71 12.80 11,60 11.80 13,50 10.80 12,50 9.80 11,50 4 Persentase Penanganan PMKS % Jumlah PMKS yang ditangani/ Jumlah seluruh PMKS x 100% 74.5 74,47 77.4 78,23 80.4 81,90 83.4 85,75 86.3 89,51 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi % Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 6,95 5,94 7,06 5,97 7,15 2,50 7,24 4,50 7,32 5,00 6 PDRB ADH Berlaku triliyun rupiah Nilai Produk Domestik Regional Bruto/PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 20,33 20,09 22,44 21,75 24,79 22,08 27,42 22,98 30,36 23,61 BAB VIII | 3 NO. INDIKATOR SATUAN FORMULASI TARGET CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi TA TP TA TP TA TP 7 PDRB Perkapita ADH Berlaku juta rupiah Nilai Produk Domestik Regional Bruto/Jumlah Penduduk, yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 30,6 30,6 33,7 32,78 37,2 30,23 41,1 30,77 45,3 31,04 8 Inflasi daerah % Angka Inflasi daerah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 3,76 2,3 3,53 1,72 3,32 2,5 3,12 2,25 3,13 2,00 9 Indeks gini point Indeks gini yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 0,4 0,39 0,39 Data Blm tersedia 0,38 0,41 0,37 0,40 0,36 0,39 10 Indek daya beli Point Indeks daya beli yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 69,64 69,69 70,64 71,37 71,61 55,79 72,55 57,58 73,46 59,63 11 Nilai investasi daerah milyar rupiah Nilai investasi daerah yang masuk 325 520 350 1.223 450 200 600 250 650 300 12 Jumlah kunjungan wisatawan orang Akumulasi jumlah kunjungan wisatawan ke kota Tasikmalaya yang diperoleh dari hotel, dan tempat rekreasi 591.000 650.553 614.000 615.988 624.000 287.049 638.000 638.000 642.000 642.000 13 Tingkat Pengangguran Terbuka % Persentase tingkat pengangguran terbuka yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 6,2 6,85 5,6 6,75 5 8,50 4,4 7,72 4,00 7,02 BAB VIII | 4 NO. INDIKATOR SATUAN FORMULASI TARGET CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi TA TP TA TP TA TP 14 Tingkat partisipasi angkatan kerja % Persentase Tingkat partisipasi angkatan kerja yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 65.69 62,75 65.90 65,38 66.12 66.12 66.62 66,50 67,30 66,75 15 Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi point Persentase AKG x bobot masing-masing kelompok pangan 70 89,2 74 n/a 77 90 82 91 87 92 16 Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap % panjang jalan dalam kondisi mantap ((94,44%xjalan kondisi baik)+(0,44%xkesesuaian tata ruang)+(5,12%Xtingkat ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan)) 86 87,88 89 90,08 93 93 95 95 98 97 17 Persentase rumah tangga bersanitasi % Jumlah rumah tangga berakses sanitasi (air limbah rumah tangga)/Jumlah rumah tangga X 100% 41,72 58,65 41,30 60,42 41,98 60,49 41,46 - 41,69 - Persentase KK/RT yang berakses SPALD (%) % Jumlah KK yang berakses SPALD dibagi Jumlah Total KK x 100% (Jumlah total KK 180.442) - - - - - - - 61,04 - 61,59 18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup point Realisasi capaian indeks kualitas air, udara dan penutupan lahan 73,52 70,56 73,72 73,99 73,92 74,00 74,12 74,20 74,32 74,40 19 Indek Pembangunan Manusia (IPM) point Indek Pembangunan Manusia (IPM) komponen IPM yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 71,99 72,03 72,72 72,84 73,33 72,05 74 73,25 74,65 73,95 BAB VIII | 5 NO. INDIKATOR SATUAN FORMULASI TARGET CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi TA TP TA TP TA TP 20 Indeks Pendidikan point Indeks Pendidikan komponen IPM yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 67.22 67,41 67.97 67,77 68.36 67,95 68.89 68,25 69.39 68,50 21 Indek Kesehatan point Indeks Kesehatan komponen IPM yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 79.70 79,54 80.11 79,89 80.56 80,40 81.06 81,06 81.61 81,65 22 Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga % Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga terhadap yang ditargetkan 10 12 11 12 12 12 13 13 14 14 23 Angka Kriminalitas point Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun/ Jumlah penduduk x 10.000 3,7 5,11 3,2 5,51 2,7 3,5 2,4 3,0 2,2 2,5 24 Persentase Penanganan Bencana % Jumlah bencana yang ditangani/ Jumlah Pengaduan Bencana X 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25 Persentase Keluarga Sejahtera % Realisasi Keluarga Sejahtera (KS) / Jumlah total keluarga X 100% 86,2 85 87,2 87,41 88,2 85,00 89,20 86,00 90,2 87,00 26 Laju Pertumbuhan Penduduk % Laju Pertumbuhan Penduduk yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 0,25 0,2 0,23 0,12 0,22 0,22 0.21 0,21 0.20 0,20 27 Indeks Pembangunan Gender point Indeks Pembangunan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 90,82 90,73 90,91 n/a 91,02 91,02 91,09 91,52 91,18 91,54 28 Indeks Pemberdayaan Gender point Indeks Pemberdayaan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 67 62,46 69 n/a 70 62,94 71 62,95 72 62,96 29 Indeks Kepuasan Masyarakat kategori Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah 77-88 (Baik) 79,35 77-88 (Baik) 79,17 (Baik) 89-100 77-88 (Baik) 89-100 77-88 (Baik) 89-100 77-88 (Baik) (Baik) (Sangat Baik) (Sangat Baik) (Sangat Baik) BAB VIII | 6 NO. INDIKATOR SATUAN FORMULASI TARGET CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi TA TP TA TP TA TP 30 Capaian Implementasi e- government % Capaian Implementasi e- government terhadap standar PeGI 47 25 54 N/A 61 - 68 - 75 - Capaian Predikat Indeks SPBE kategori Capaian Predikat Indeks SPBE - - - - - Baik (2,50) - Baik (2,75) - Sangat Baik (3,00) 31 Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah opini Hasil penilaian/opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 32 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah % Realisasi kenaikan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah /Jumlah Total Peningkatnya Pendapatan Asli Daerah X 100% 4,5 -21,09 5.6 3,91 6,5 -11,79 6,7 21,79 7,00 3,40 33 Hasil Evaluasi SAKIP kategori Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh KemenPANRB 61-70 (B) 70,21 71-80 (BB) 71,09 71-80 (BB) 71-80 (BB) 81-90 (A) 71-80 (BB) 81-90 (A) 81-90 (A) (BB) (BB) 34 Hasil evaluasi LPPD kategori Hasil Evaluasi LPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,2622 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) N/A 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) (Sangat Tinggi) 35 Tingkat Maturitas SPIP level Hasil penilaian SPIP oleh BPKP 2 2,9 3 2,5 3 2,65 3 2,75 4 3 36 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang persen capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/jumlah total SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - - - - - 100 - 100 - 100 BAB VIII | 7 NO. INDIKATOR SATUAN FORMULASI TARGET CAPAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi TA TP TA TP TA TP 37 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat persen capaian indikator SPM bidang Perumahan Rakyat/jumlah total SPM bidang Bidang Perumahan Rakyat - - - - - 100 - 100 - 100 38 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan persen capaian indikator SPM bidang pendidikan/jumlah total SPM bidang Pendidikan - - - - - 100 - 100 - 100 39 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan persen capaian indikator SPM bidang Kesehatan/jumlah total SPM bidang Kesehatan - - - - - 100 - 100 - 100 40 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial persen capaian indikator SPM bidang sosial/jumlah total SPM bidang sosial - - - - - 100 - 100 - 100 41 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat persen capaian indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat/jumlah total SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - - - - - 100 - 100 - 100 BAB VIII | 8 Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1. Pertumbuhan PDRB (%) % Angka Pertumbuhan PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 6,9 6,95 5,94 7,06 5,97 7,15 2,50 7,24 4,50 7,32 5,00 1.2. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%) % Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 22,65 5,22 4,58 4,96 6,85 4,73 2,45 4,57 4,68 4,32 6,97 1.3. Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian (%) % Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 13,78 3,66 6,81 3,53 7,72 3,41 3,01 3,29 4,38 3,19 5,74 1.4. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%) % Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 5,24 20,33 -0,15 22,44 -0.05 24,79 0,05 27,42 0,07 30,36 0,1 1.5. Laju inflasi Kota (%) % Angka Inflasi daerah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 3,76 2,30 3,53 1,72 3,32 2,5 3,12 2,25 3,13 2,00 1.6.  Indeks Gini (point) point Indeks gini yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 0,4 0,39 0,39 n/a 0,38 0,41 0,37 0,40 0,36 0,39 1.7.  Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (point) point Angka IPM yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 71.35 71,99 72,03 72,72 72,84 73,33 72,05 74 73,25 74,65 73,95 BAB VIII | 9 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.7.1  Indeks Kesehatan point Indeks kesehatan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 79.33 79.70 79,54 80.11 79,89 80.56 80,4 81.06 81,06 81.61 81,65 1.7.2  Indeks Pendidikan point Indeks kesehatan dan dikeluarkan oleh BPS 66.75 67.22 67,41 67.97 67,77 68.36 67,95 68.89 68,25 69.39 68,5 1.7.3  Indeks Daya Beli point Indek daya beli yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 68.60 69,64 69,69 70,64 71,37 71,61 55,79 72,55 57,58 73,46 59,63  Fokus Kesejahteraan Masyarakat
198. 1.Pendidikan 1.1. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Point Angka RLS yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 8.67 8.73 9,04 8.87 9,13 8.92 9,35 9.01 9,55 9.11 9,7
199. 2.Kesehatan 2.1. Angka Kematian Bayi (per 1.000) Point Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000 6,09 5,72 6.72 5,29 5,29 4,85 6,15 4,42 5,72 3,99 5,29 2.2. Angka Kematian Ibu (per 100.000) Point Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 116,75 100,98 151.6 83,89 93,94 66,92 162,25 100 145,18 100 128,09 BAB VIII | 10 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 2.3. Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan % Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100 40 42 40 47 42,3 52 67,5 56 76,9 60 68,3 2.4. Prevalensi Stunting (%) % Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100 12,3 11 10,8 10,5 10,95 9,6 20,10 8,7 19,10 7,8 18,10 ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Wajib Pelayanan Dasar
200. 1.Pendidikan 1.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini % Jumlah Siswa TK/RA dibagi jumlah penduduk usia 3-6 tahun dikali 100% - - - - - - - - 25,52 - 25,77 1.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun jenjang SD/MI/Paket A dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100% 99,99 94,62 94,62 94,94 89,40 94,65 89,5 94,67 89,66 94,69 89,78 1.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun jenjang SMP/MTs/Paket B dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100% 99,23 89,73 89,73 89,76 82,88 89,8 89,8 89,83 89,83 89,85 89,85 1.1.4. Tingkat Partisipasi anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % Jumlah anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / jumlah anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan - - - - - - - - 6,50 - 6,52 BAB VIII | 11 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n pendidikan dasar dan menengah 1.1.5. Tingkat Kelulusan Warga Belajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan % Jumlah Warga Belajar yang lulus dan mendapatkan sertifikat / Jumlah seluruh Warga Belajar yang mengikuti pelatihan x 100 - - - - - - - - 100,00 - 100,00 1.1.6. Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD % Jumlah Peserta Didik Jenjang PAUD (usia 4-6 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/Jumlah peserta didik jenjang PAUD(usia 4-6 tahun) x 100% - - - - - - - - 100 - 100 1.1.7. Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD % Jumlah Peserta Didik Jenjang SD (usia 7-12 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/Jumlah peserta didik jenjang SD (usia 7-12 tahun) x 100% - - - - - - - - 100 - 100 1.1.8. Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP % Jumlah Peserta Didik Jenjang SMP (usia 13-15 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/Jumlah peserta didik jenjang SMP (usia 13-15 tahun) x 100% - - - - - - - - 100 - 100 1.1.9. Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan % Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan (Usia 7- 18 tahun) yang terpenuhi perlengkapan dasarnya/Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Usia 7-18 tahun) x 100% - - - - - - - - 100 - 100 1.1.10. Presentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter / keagamaan % Presentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter / keagamaan - - - - - - - - 100 - 100 1.1.14. Persentase capaian pengembangan kurikulum % Jumlah Kurikulum lokal yang ditetapkan / Jumlah muatan lokal X 100 - - - - - - - - 70,00 - 100 BAB VIII | 12 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.1.15. Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik % Jumlah Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik / Jumlah Seluruh Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik X 100 - - - - - - - - 51,35 - 51,45 1.1.16. Persentase Siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar % Jumlah Prestasi Siswa Pendidikan Dasar / Jumlah Cabang Lomba X 100 - - - - - - - - 30,00 - 40,00 1.1.17. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % Jumlah Siswa SD/MI/Paket A dibagi jumlah penduuduk usia 7-12 tahun dikali 100% 102,89 102,92 102,92 102,94 95,29 102,95 102,95 102,97 - 102,99 - 1.1.18. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B % Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100% 96,03 112,90 112,90 112,93 105,28 112,95 112,95 112,97 - 112,99 - 1.1.19. Angka Peserta Didik yang mengikuti pendidikan karakter Siswa Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pendidikan karakter - 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 - 2.500 - 1.1.20. Jumlah Wira usaha baru sektor Pendidikan Orang Jumlah Wira usaha baru sektor Pendidikan - 100 95 100 100 100 - 100 100 100 100 1.1.21. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini % Jumlah Siswa TK/RA dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun dikali 100% 88,7 89 89 89 55,82 89 89 90 - 90 - 1.1.22. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) % Jumlah penduduk usia 7-12 thn yang masih bersekolah dibagi Jumlah penduduk usia 7-12 thn dikali 1.000 98,29 94,80 94,80 94,82 89,40 94,84 94,84 94,85 - 94,88 - BAB VIII | 13 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.1.23. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) % Jumlah penduduk usia 13-15 thn yang masih bersekolah dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 thn dikali 1.000 98,01 99,13 99,13 107,8 85,99 107,83 107,83 107,85 - 107,87 - 1.1.24. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD/MI (per 10.000) % Jumlah SD/MI dibagi jumlah penduduk usia 7-12) Thn dikali 10.000 - - - 39,81 36,05 39,81 39,81 39,84 - 40,01 - 1.1.25. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP/MTs (per 10.000) % Jumlah SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 13-15 Thn dikali 10.00 - - - 36,26 33,87 36,26 36,26 36,74 - 37,47 - 1.1.26. Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000) % Jumlah guru SD/MI dibagi jumlah siswa SD/MI dikali 10.000 509,84 - - 510,67 490,14 511,49 511,49 512,27 - 513,28 - 1.1.27. Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000) % Jumlah guru SMP/MTs dibagi jumlah siswa SMP/MTs dikali 10.000 720,34 - - 723,8 686,57 727,6 727,6 731,11 - 736,95 - 1.1.28. Rasio guru/murid per kelas rata- rata SD/MI/Paket A (per 1.000) % Jumlah guru SD/MI per kelas dibagi jumlah siswa SD/MI dikali 1.000 0,22 - - 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22 - 0,22 - 1.1.29. Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMP/MTs/Paket B (per 1.000) % Jumlah guru SMP/MTs per kelas dibagi jumlah siswa SMP/MTs dikali 1.000 0,57 - - 0,57 0,48 0,58 0,58 0,58 - 0,58 - 1.1.30. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % Jumlah ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik - - - 96,06 69,85 96,08 96,08 96,11 - 96,13 - 1.1.31. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % Jumlah ruang kelas pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik - - - 96,57 78,78 96,58 96,58 96,58 - 96,58 - BAB VIII | 14 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.1.32. Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI (%) % Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI dibagi Jumlah Seluruh APS SD/MI dikali 100% - - - 0,01 - 0,01 0,01 0,01 - 0,01 - 1.1.33. Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs (%) % Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs dibagi Jumlah Seluruh APS SMP/MTs dikali 100% - - - 0,21 - 0,21 0,21 0,2 - 0,2 - 1.1.34. Angka Kelulusan (AL) SD/MI % Jumlah Lulusan SD/MI dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pd tahun sebelumnya - - - 98,09 100 98,09 98,09 98,16 - 98,22 - 1.1.35. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % Jumlah Lulusan SMP/MTs dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pd tahun sebelumnya - - - 99,93 100 99,93 99,93 99,94 - 99,95 - 1.1.36. Angka Melanjutkan (AM) dari SD//MI ke SMP/MTs % Jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP/MTs dibagi jumlah lulusan SD/MI tahun ajaran sebelumnya kali 100% - - - 112,63 - 112,66 112,66 112,67 - 112,69 - 1.1.37. Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus % Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus dibagi target tahunan X 100% - 0 - 100 100 100 100 100 - 100 - 1.1.38. Persentase Wira usaha Baru sektor pendidikan yang dibina % Jumlah Wira usaha Baru sektor pendidikan yang dibina /target X 100% - 0 - 100 100 100 - 100 - 100 - 1.1.39. Persentase Lulusan Kesetaraan Paket A, B dan C % Jumlah Lulusan Kesetaraan Paket A, B dan C/ Jumlah total peserta Kesetaraan Paket A, B dan C x 100% - 0 - 99 100 99 99 100 - 100 - 1.1.40. Persentase Capaian Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan % Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten / Jumlah total Pendidik dan Tenaga Kependidikan x 100% - 0 - 90,44 88,94 85 85 90 - 90 - BAB VIII | 15 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.1.41. Persentase pelayanan pendidikan yang dihitung % Jumlah pelayanan pendidikan yang diberikan/ jumlah total pelayanan x 100% - 89 - 90 90 90 90 90 - 90 - 1.1.42. Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang SD dan SMP % Jumlah prestasi /jumlah total prestasi x 100% - 30 - 7,70 16,67 30 30 30 - 30 - 1.1.43. Persentase Siswa SDN dan SMPN yang terlayani BOS % Jumlah Siswa SDN dan SMPN yang terlayani BOS / Jumlah total Siswa SDN dan SMPN x 100% - - - 100 100 97 97 99 - 99 - 1.1.44. Persentase Kegiatan UPTD Pendidikan SKB yang dilaksanakan % Jumlah Kegiatan UPTD Pendidikan SKB yang dilaksanakan / jumlah total Kegiatan UPTD Pendidikan SKB x 100% - - - 100 100 100 100 100 - 100 -
201. 2.Kesehatan 2.1 Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar % Jumlah faskes sesuai standar terhadap jumlah seluruh faskes dikali seratus - - - 83,33 - - 87,5 - 91,67 - 100 2.2 Prosentase Faskes dengan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar % Jumlah faskes dengan layanan sesuai standar terhadap jumlah seluruh faskes x 100 - - - 76,19 - - 95,45 - 100 - 100 2.3 Prosentase Faskes dengan sistem informasi kesehatan terintegrasi % Jumlah faskes yang menggunakan SIK terhadap seluruh faskes x 100 - - - 100 - - 100 - 100 - 100 2.4. Persentase layanan jaminan kesehatan nasional masyarakat % Jumlah masyarakat yang mendapat layanan jaminan kesehatan nasional terhadap seluruh masyarakat 80 74,34 85 80,73 90 90 95 95 100 100 BAB VIII | 16 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 2.5. Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan % Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100 40 42 40 47 42,3 52 67,5 56 76,9 60 68,3 2.6 Prosentase tenaga kesehatan yang mempunyai izin praktik % Jumlah nakes dengan izin praktik terhadap jumlah seluruh nakes x 100 - - - 90 - - 95 - 100 - 100 2.7 Prosentase Faskes dengan SDMK terstandarisasi % Jumlah faskes dengan SDMH terstandar terhada jumlah seluruh faskes x 100 - - - 90 - - 95 - 100 - 100 2.8 Prosentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi % Jumlah nakes yg tersertifikasi terhadap jumlah seluruh nakes x 100 - - - 90 - - 95 - 100 - 100 2.9 Prosentase sarana kefarmasian sesuai standar % Jumlah Fasilitas kefarmasian sesuai standar terhadap jumlah seluruh fasilitas kefarmasian x 100 - - - 80 - - 90 - 100 - 100 2.10 Prosentase IRTP sesuai standar % Jumlah IRTP sesuai standar terhadap seluruh IRTP x 100 - - 80 - - 85 - 100 - 100 2.11 Prosentase TPM sesuai standar % Jumlah TPM sesuai standar terhadap jumlah seluruh TPM x 100 - - 70 - - 80 - 100 - 100 2.12 Prosentase Masyarakat dan lintas sektor yang bermitra % Jumlah LSM dan dunia usaha yang bermitra terhadap jumlah seluruh LSM dan dunia usaha x 100 - - - - - - - - 10 - 10 2.13. Persentase Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat % Jumlah Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terahadap total rumah tangga dalam periode yang sama x 100 - 34 59,44 36 39,47 38 38 40 45,13 42 50 BAB VIII | 17 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 2.14 Prosentase UKBM yang dikembangkan % Jumlah UKBM yang dikembangkan terhadap jumlah seluruh UKBM x 100 - - - - - - - - 10,00 - 10,00 2.15. Persentase capaian Mutu dan Keselamatan Pasien % Realisasi capaian elemen penilaian PMKP terhadap target akreditasi (Standar KARS) - 0 63,85 81 66,15 82 82 83 83 84 84 2.16 Capaian standar Layanan Rumah Sakit % Realisasi standar pelayanan rumah sakit sesuai kepatuhan SOP terhadap target (pelayanan, penunjang pelayanan dan keperawatan) - - - - - - - - 84 - 85 2.17 Capaian pelayanan medis sesuai dengan standar % Realisasi capaian indikator pelayanan medis (IGD, Rajal&Ranap) sesuai dengan SPM terhadap jumlah pelayanan medis (IGD, Rajal&Ranap) - - - - - - - - 84 - 86 2.18 Capaian perekaman medis sesuai standar % Realisasi Perekaman medis pasien sesuai standar (SPM) - - - - - - - - 77 - 80 2.19 Capaian rujukan yang ditangani % Realisasi rujukan yang ditangani (IGD+rawat jalan+penunjang) terhadap seluruh kasus rujukan yang masuk (yang ditangani dan dirujuk keluar) - - - - - - - - 100 - 100 2.20 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan % Realisasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan (survey persepsi pasien terhadap asuhan keperawatan) - - - - - - - - 80 - 82 2.21 Capaian profesionalitas keperawatan % Jumlah perawat yang mengikuti diklat profesi dibagi jumlah perawat - - - - - - - - 72 - 74 BAB VIII | 18 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 2.22 Persentase Capaian implementasi Sistem Informasi Rumah sakit % Realisasi implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit terhadap target (22 modul) - - - - - - - - 87 - 100 2.23 Capaian profesionalisme ketenagaan SDM Kesehatan % Realisasi SDM (attitude, skill, knowledge) sesuai SKP - - - - - - - - 87 - 90 2.24 Cost Recovery Ratio % Cost Recovery adalah nilai dalam persen yang menunjukan seberapa besar kemampuan rumah sakit menutup biayanya dengan penerimaan yang diperoleh dari pendapatan fungsionalnya. 83,98 100 80,79 100 80,77 100 100 100 100 100 100 2.25 Jumlah pasien terlayani Orang Jumlah pasien yang dilayani - - - - - - - - 144.18 9 - 144.28 9 2.26 Jumlah Dokumen DED Dok Jumlah Dokumen DED - - - - - - - - 1 - 1 2.27 Jumlah Terpenuhinya Sarana & Prasarana Rumah Sakit Paket Jumlah Pemenuhan Sarana & Prasarana Rumah Sakit - - - - - - - - 12 - 12 2.28 Capaian Kesesuaian Realisasi Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran % Realisasi kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran - - - - - - - - 100 - 100 2.29 Capaian Laporan Keuangan Sesuai Dengan SAP % Realisasi laporan keuangan tepat waktu - - - - - - - - 100 - 100 2.30. Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah 6,09 6 6.72 5,29 5,29 4,85 6,15 4,42 5,72 3,99 5,29 BAB VIII | 19 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000 2.31 Angka Kematian Neonatal Per 1.000 KH Jumlah kematian bayi (0-28 hari)pada satu tahun tertentu/jumlah seluruh kelahiran x 1.000 KH - - - - - - 4,70 - 4,44 - 4,18 2.32. Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 116,75 101 151.6 80 99,64 90 162,25 100 145,18 100 125,09 2.33. Prevalensi Stunting % Jumlah kasus stunting/Jumlah anak usia 2 Tahun dalam kurun waktu yang sama x 100 12,3 11 74,34 10,5 10,95 9,6 20,10 8,7 19,10 7,8 18,10 2.34 Prevalensi Wasting % - - - - - - 8 - 7,70 - 7,40 2.35 Persentase ODF % - - - - - - 37,68 - 71,01 - 100 2.36. Persentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular % Jumlah Capaian indikator Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular terhadap total indikator Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular dalam periode dan waktu yang sama x 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.37. Persentase Puskesmas Terakreditasi % Jumlah Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah seluruh puskesmas dalam kurun waktu yang sama x 100 23,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 BAB VIII | 20 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 2.38. Persentase ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar % Jumlah obat yang disediakan dan jumlah pelayanan kefarmasian dalam kurun waktu tertentu terhadap jumlah penyediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar yang ditetapkan pemerintah x 100 - 60 79,3 70 72 80 80 90 90 100 100 2.39. Cakupan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja % Capaian pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja dalam waktu tertentu terhadap jumlah kasus gangguan kesehatan ibu, anak dan remaja yang ditemukan dalam kurun waktu yang sama x 100 100 94,9 100 97,9 100 100 100 100 100 100 2.40. Persentase balita gizi buruk % Jumlah balita gizi buruk terhadap jumlah seluruh balita dalam kurun waktu yang sama x 100 0 0,37 0 0,545 0 0 0 0 0 0 2.41. Capaian Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga yang memenuhi standar % Jumlah lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, jumlah pos Upaya kesehatan kerja informal dan jumlah penguuran kebugaran penduduk usia > 15 tahun x 100 43 65,6 48 67 53 53 58 54,25 64 59,36 2.42. Persentase Puskesmas sesuai standar permenkes 75 % Jumlah Puskesmas sesuai standar permenkes 75 terhadap jumlah seluruh peuskesmas dalam kurun waktu yang sama x 100 70 66 80 81 90 90 95 95 100 100 2.43. Persentase pemenuhan sarana dan prasaran kesehatan sesuai standar % Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas sesuai permenkes 75 terhadap Total sarana dan prasarana puskesmas x 100 25 24,9 40 42,5 80 80 80 80 80 80 2.44. Persentase pelayanan kesehatan keluarga % Persentase Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan kesehatan terhadap jumlah total 50 70,75 65 72,5 75 75 85 85 100 100 BAB VIII | 21 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n keluarga dalam periode dan waktu yang sama x 100 2.45. Persentase Penyakit menular ditangani sesuai tatalaksana standar % Jumlah kasus penyakit menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar terhadap kasus penyakit menular yang ditemukan x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.46. Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar % Jumlah kasus penyakit tidak menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar terhadap kasus penyakit tidak menular yang ditemukan x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.47. Capaian fasilitas kesehatan tahapan pertama yang terakreditasi % Jumlah fasilitas kesehatan tahap pertama yang terakreditasi terhadap jumlah total fasilitas kesehatan tahap pertama dalam waktu yang sama x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.48. Persentase Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya % Jumlah capaian penyelenggaraan operasional puskesmas terhadap jumlah total puskesmas dalam waktu yang sama x 100% 100 94,25 100 88,05 100 100 100 100 100 100 2.49. Capaian Penyelenggaraan Operasional Pelayanan terhadap jumlah lab dan gudang farmasi % Jumlah capaian penyelenggaraan operasional labkesda dan gudang farmasi terhadap jumlah lab dan gudang farmasi x 100% 100 96,31 100 100 100 100 100 100 100 100 2.50. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja sesuai standar % Jumlah Laporan Perencanaan kerja sesuai standar dibanding jumlah total laporan perencanaan kerja x 100% 80 80 95 95 100 100 100 100 100 100 2.51. Persentase implementasi sistem informasi kesehatan % Jumlah puskesmas yang menerapakn SIK terhadap jumlah total puskesmas dalam waktu yang sama x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 BAB VIII | 22 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 2.52. Persentase standar pelayanan minimal rumah sakit % Jumlah standar pelayanan minimal rumah sakit yang diberikan / Jumlah standar pelayanan minimal x 100% 73 80 82,09 82 82,13 84 84 86 86 88 88 2.53. Akreditasi Rumah Sakit kategori Jumah Rumah Sakit yang terakreditasi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2.54. Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit % Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit x 100% 0 82,05 75 82,05 80 80 85 85 90 90 2.55. Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat % Rata-rata Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat - - - - - - - - 100 - 100 2.56. Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk % daya tampung rumah sakit rujukan/jumlah penduduk x 100 - - - - - - - - 0,13 - 0,11 2.57. Persentase Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi % jumlah rumah sakit yang terakreditasi / jumlah seluruh rumah sakit x 100 - - - - - - - - 75 - 75 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1. Persentase infrastruktur fisik daerah dalam kondisi baik % Realisasi infrastruktur fisik dalam kondisi baik (jalan+sda)/ total infrastruktur fisik (2) x 50% 20 28 36,9 36 39,93 44 44 52,00 38,75 60,00 40,50 3.2. Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik % Realisasi panjang jalan dalam kondisi baik/ panjang jalan menurut SK jalan 2017 x 100% 91 93 89,61 91,58 91,25 97 97 98 80,00 100 82,00 BAB VIII | 23 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 3.3. Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang yang ditangani % Realisasi Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang yang ditangani x 100% 0 78 80 81 82 84 84 87,00 87,00 90,00 90,00 3.4. Persentase luas sawah terairi % (Luas sawah kewenangan kota yang terairi /Luas Sawah Total Kewenangan Kota (1.749 Ha) *100) pada Masa Tanam II (MT. II) - - - - - - - - 75,00 - 80,00 3.5. Persentase Penataan Bangunan yang ditangani % Persentase penataan bangunan+penataan kawasan yang ditangani/2 - - - - - - - - 23,25 - 63,16 3.6. Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik % Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik/Panjang Total Jaringan Irigasi x 100 % (panjang total 202 km) 46,38 53,47 58 60,2 68,49 66,6 66,6 72,68 - 78,45 - 3.7. Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target % Jumlah Pajang Jalan yang dibangun/Target Panjang Jalan selama 5 Tahun terhadap target (target = panjang jalan 6,405 jembatan = 3unit) 0 3,3 10,93 14,83 14,05 33,55 33,55 88,16 - 100,0 0 - 3.8. Capaian jumlah jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target km Panjang jalan yang ditingkatkan/target yang ditingkatkan terhadap target (target = 200 Km) 0 6 14,55 25 18,74 30 30 0,40 - 38,60 - 3.9. Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin km Realisasi panjang jalan yang dipelihara secara rutin terhadap target (target = 60 km)/ thn 0 20 21,91 20 26,81 20 20 20,00 - 20,00 - 3.10. Capaian pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan km Realisasi Panjang bangunan pelengkap yang di rehabilitas/ dipelihara (drainase, gorong- gorong, trotoar) terhadap target (target = 30 Km) u/ 5 thn 0 79,25 71,7 89,62 80,93 94,34 94,34 95,28 - 110,3 8 - 3.11. Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik km Realisasi jaringan irigasi dalam kondisi baik 93,7 108,01 117,15 121,61 138,36 134,53 134,53 146,80 - 158,46 - BAB VIII | 24 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 3.12. Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya % Realisasi Panjang Sungai yang ditangani terhadap target (2 Km) 0 20 13,9 20 27,2 20 20 20,00 - 20,00 - 3.13. Capaian ijin pemanfaatan ruang % Realisasi keterangan pemanfaatan ruang yang ditangani terhadap yang diajukan 82 85 86 87 88 90 90 92,00 - 95,00 - 3.14. Capaian pengawasan ijin pemanfaatan ruang % Realisasi pengawasan pemanfaatan ruang yang ditangani terhadap yang diajukan atau diadukan 88 94 95 95 96 96 96 97,00 97,00 98,00 98,00 3.15. Capaian dokumen rencana detail tata ruang yang disusun dokumen Realisasi dokumen rencana detail tata ruang yang disusun 0 0 0 2dok 6 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 3.16. Capaian realisasi bangunan sesuai ijin % Realisasi rekomendasi teknis bangunan yang ditangani terhadap yang diajukan 99,1 99,2 100 99,3 100 99,4 99,4 99,50 - 99,60 - 3.17. Capaian pengawasan rekomendasi teknis bangunan % Realisasi pengawasan rekomendasi teknis bangunan yang ditangani terhadap yang diajukan atau diadukan 88 94 100 95 95,99 96 96 97,00 - 98,00 - 3.18. Capaian pengurangan titik genangan Lokasi Jumlah lokasi genangan yang ditangani - 2 - 2 5 2 2 2 - 2 - 3.19 Persentase sumber daya air dalam kondisi baik % Persentase sungai yang ditangani+persentase irigasi yang ditangani/2 - - - - - - - - 34,95 - 35,53 3.20. Persentase bangunan gedung yang ditangani % Jumlah bangunan gedung yang ditangani / jumlah total bangunan gedung yang menjadi kewajiban pemda (114 unit)* 100 - - - - - - - - 13,16 - 26,32 BAB VIII | 25 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 3.21. Prosentase Kawasan Prioritas Kota yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya % Luas kawasan prioritas kota yang ditangani/Luas kawasan maksimal kawasan prioritas yang dilaksanakan (2 kawasan prioritas kota/45 Ha)*100 - - - - - - - - 33,33 - 100,00 3.22. Persentase panjang jalan yang dibangun % Panjang jalan yang dibangun/target (2 km)*100 - - - - - - - - 50,00 - 100,00 3.23. Persentase panjang jalan yang ditingkatkan % Panjang jalan yang ditingkatkan/target (20 km)*100 - - - - - - - - 50,00 - 100,00 3.24. Persentase panjang jalan yang direhabilitasi % Panjang jalan yang direhabilitasi/target (20 km)*100 - - - - - - - - 50,00 - 100,00 3.25. Persentase jembatan yang ditangani % Jumlah jembatan yang ditangani/jumlah seluruh jembatan (73 jembatan)*100 - - - - - - - - 8,22 - 16,44 3.26. Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase % Panjang pengelolaan dan pengembangan drainase yang ditangani/panjang jalan (450,74 km)*100 - - - - - - - - 13,31 - 15,53 3.27. Prosentase tersedianya dokumen rencana tata ruang wilayah daerah % Realisasi dokumen rencana tata ruang yang disusun/target (2dok)*100 - - - - - - - - 50,00 - 100,00 3.28. Persentase penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan % Jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan/seluruh penyedia jasa (236 penyedia jasa)*100 - - - - - - - - 42,37 - 100,00 3.29. Persentase ijin pengawasan pemanfaatan ruang % Realisasi pengawasan pemanfaatan ruang yang ditangani thd yg diajukan atau diadukan 88 94 95 95 96 96,00 96,00 97,00 97,00 98,00 98,00 BAB VIII | 26 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 3.30. Persentase KK berakses layanan air minum % Jumlah KK berakses Air Minum dibagi Jumlah Total KK x 100% (Jumlah total KK 180.442) 52,77 53,27 53,33 53,77 55,51 54,27 55,57 54,77 55,82 55,27 56,07 3.31. Persentase KK yang berakses SPALD % Jumlah KK yang berakses SPALD dibagi Jumlah Total KK x 100% (Jumlah total KK 180.442) - - - - - - 60,49 - 61,04 - 61,59 3.32 persentase drainase pemukiman dalam kondisi baik % Panjang Drainase permukiman Yang Ditangani / Target Drainase yang akan ditangani selama 5 tahun x 100% (target penanganan drainase 93.400 Km) - 20,00 20,77 20,00 20,92 20,00 47,15 20 71,44 20 95,72 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.1. Persentase rumah korban bencana yang ditangani % Jumlah rumah korban bencana yang ditangani dibagi jumlah rumah terdampak bencana yang ditargetkan (35 unit/tahun) x 100 % - - - - - - 100 - 100 - 100 4.2. Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota % Jumlah rumah rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kotayang ditargetkan (35 unit/tahun) x 100 % - - - - - - 100 - 100 - 100 4.3. Persentase PSU yang diverifikasi % Jumlah PSU perumahan yang diverifikasi dibagi Jumlah perumahan Kota Tasikmalaya (269 Perumahan) x 100% 7,43 15,61 14,87 22,68 22,30 0,00 - 30,11 - 37,55 BAB VIII | 27 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 4.4. Persentase PSU yang diserahterimakan % Jumlah PSU perumahan yang diserahterimakan dibagi Jumlah perumahan Kota Tasikmalaya (269 Perumahan) x 100% 3,72 7,06 7,43 14,13 11,15 0,00 - 17,84 - 21,56 4.5. Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani % Realisasi kawasan kumuh yang ditangani dibagi jumlah kawasan kumuh sesuai SK (Tahun 2014 = 276,17 ha) x 100 % - - - - - - 98,88 - 99,23 - 100 4.6. Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) % Realisasi Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi dibagi total RTLH (12.504) - - - - - - 43,59 47,59 51,59 4.7. Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani unit Jumlah RTLH yang ditangani (Jumlah RTLH 12.502 BDT) 1075 3333 1000 1075 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4.8. Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik % Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan / Total Panjang Jalan Lingkungan (1.941,759 Km) x 100% - 18,75 25,162 21,62 109,58 19,07 21,60 20,25 27,01 31,50 32,42 4.9. Persentase rumah tangga bersanitasi (%) % Jumlah rumah tangga berakses sanitasi (air limbah rumah tangga)/Jumlah rumah tangga X 100% 41,04 41,17 58,65 41,3 60,42 60,42 64 41,56 - 41,69 - 4.10. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan % Luas kawasan kumuh yg ditangani terhadap luas permukiman kumuh (SK Walikota) 44,6 52,70 61,65 59,81 97,78 - - - - - - 4.11. Capaian penanganan rumah tidak layak huni % Realisasi rumah tidak layak huni terhadap total RTLH (12.502 BDT) 8,60 26,66 16,60 35,25 24,60 43,25 32,59 51,25 40,59 59,25 4.12. Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau % Realisasi Penanganan Ruang Terbuka Hijau (Pemakaman dan Pertamanan) 28,00 44,44 50,00 50,00 66,67 - 83,33 - 100,0 0 - BAB VIII | 28 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 4.13. Persentase penanganan kawasan kumuh % Realisasi penanganan kawasan kumuh terhadap target (jalan, SPAL, Drainase, Air bersih) 39,63 61,65 59,81 97,78 - - - - - - 4.14. Capaian realisasi penataan pertanahan (realisasi pendataan pertanahan terhadap target) kecamatan Jumlah Kecamatan yang didata aset tanah milik Pemkot/Jumlah Kecamatan di Kota Tasikmalaya 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 - 20,00 - 30,00 - 4.15. Jumlah Lokasi yang didekorasi yang ditangani Lokasi Jumlah Lokasi yang ditata 35,00 25,16 35,00 109,58 2,00 - 2,00 - 2,00 - 5. Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 5.1. Persentase penanganan pelanggaran K3 % Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh satpol PP 86 88 88 90 100 94 94 96 96 100 100 5.2. Persentase penanganan perlindungan masyarakat % Capaian perlindungan masyarakat yang ditangani 80 80 80 85 100 90 90 95 95 100 100 5.3. Persentase penegakan perda % Jumlah penyelesaian penegakan perda dibagi jumlah pelanggaran perda 80 80 80 85 84,84 90 86 95 86 100 90 5.4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) % Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran (<1jam setelah pengaduan)/jumlah kejadian kebakaran x 100% 83,3 84 84 84,5 84 85 85 85,5 85,5 86 86 BAB VIII | 29 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 5.5. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%) % Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan / Jumlah Pelanggaran K3 x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.6 Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana % Jumlah Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana x 100 - - - - - - - - 73 - 78 5.7 Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana % Jumlah penanganan tanggap darurat bencana dibagi jumlah Kejadian Bencana - - - - - - - - 100 - 100 5.8 Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana % Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dibagi Total Kejadian - - - - - - - - 73 - 78 5.9. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (per 10.000) point Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 1,13 1,13 1,13 1,14 1,02 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 5.10. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (per 10.000) point Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 55,79 55,8 55,80 56,10 60,49 56,3 56,3 56,3 56,3 56,5 56,5 5.11. Persentase Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (%) % Jumlah poskamling/ jumlah kelurahan x 100% 26 27 27 28 22,95 29 29 30 30 31 31 5.12. Cakupan patroli petugas Satpol PP (%) % Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam 60 65 65 70 100 75 75 80 80 85 85 5.13. Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Wilayah Kota (%) % Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat/ Jumlah penduduk x 100% 0,00557 0,00558 0,00558 0,00561 0,604 0,00563 0,00563 0,00563 0,00563 0,00565 0,00565 BAB VIII | 30 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 5.14. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%) % Capaian wilayah pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani 80 80 80 85 95,87 90 90 95 95 100 100 5.15. Persentase pembinaan dalam penegakan peraturan daerah % Realisasi pemahaman terhadap pembinaan aparatur (kecamatan dan kelurahan) dalam penegakan peraturan daerah - 70 70 75 100 80 80 90 90 100 100 5.16. Persentase rekomendasi penindakan yang ditangani % Realisasi rekomendasi penindakan perangkat daerah yang ditangani - 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 5.17. Angka Kriminalitas Point Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun/ Jumlah penduduk x 10.000 4,8 3,7 5,11 3,2 5,51 2,7 3,5 2,4 3,00 2,2 2,5 5.18. Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani % Capaian bencana kebakaran kota yang dilayani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.19. Cakupan patroli petugas Satpol PP % Realisasi patroli Satpol PP terhadap cakupan wilayah penanganan 0,6 0,9 0,9 1,2 1,26 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 2,1 5.20. Persentase ketersediaan anggota linmas per kelurahan sesuai standar (Permendagri) % Realisasi ketersediaan anggota linmas per kelurahan sesuai standar (Permendagri) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.21. Capaian pelatihan anggota linmas % Realisasi pelatihan anggota linmas terhadap total anggota linmas - 18 18 28 65,22 38 38 48 48 58 58 5.22. Capaian pos siskamling aktif per RW % Realisasi pos siskamling per RW aktif terhadap total RW - 50 50 60 94,85 70 70 85 85 100 100 BAB VIII | 31 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 5.23. Capaian penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan % Realisasi penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan yang terjadi - 80 80 85 100 90 90 95 95 100 100 5.24. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi % Jumlah aparatur damkar yang telah mengikuti diklat dibagi jumlah aparatur damkar keseluruhan 23 23 23 25 75 30 30 30 30 30 30 5.25. Persentase aktifitas pencegahan rawan kebakaran yang dilakukan % Jumlah kegiatan pencegahan dibagi jumlah daerah rawan kebakaran yang teridenfikasi dan terdata 20 20 20 30 100 40 40 50 50 60 60 5.26. Persentase pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang ditangani % Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dibagi jumlah kejadian kasus kebakaran 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.27. Persentase masyarakat yang memperoleh informasi layanan bencana % Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi layanan bencana/ jumlah total masyarakat 100% - - - - - - - - 100 - 100 5.28. persentase masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/ jumlah total masyarakat 100% - - - - - - - - 100 - 100 5.29. Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana % Jumlah penanganan tanggap darurat bencana dibagi jumlah Kejadian Bencana - - - - - - - - 100 - 100 5.30. Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana % Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dibagi Total Kejadian - - - - - - - - 100 - 100
202. 6.Sosial 6.1 Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk % Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk yang difasilitasi kepulangannya ke - - - - - - - - 100 - 100 BAB VIII | 32 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Desa/Kelurahan Asal/ jumlah tatget 6.2. Persentase PSKS Aktif Lembaga PSKS Yang aktif/jumlah PSKS x 100% - - - - - - - - 160 - 160 6.3. Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial % Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / target x 100% 67 66,88 70 79,89 74 74 77 77 80 80 6.4 Jumlah RTS miskin yang dibina Orang Jumlah RTS miskin yang dibina - - - - - - - - 200 - 200 6.5 Persentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial % Jumlah Pengaduan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ditangani/jumlah pengaduan x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6.6 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial % korban bencana yang menerima bantuan sosial/jumlah korban bencana alam x 100% - - - - - - - - 100 - 100 6.7 Waktu pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Tahun Waktu pemeliharaan Taman Makam Pahlawan - - - - - - - - 1 - 1 6.8 Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia (PMKS) Lainnya % Jumlah Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya/ Jumlah total PMKS x 100% 14 13,95 15 13,95 15 15 16 16 16 16 6.9 Capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Komunitas Binaan % Jumlah PSKS yang dibina / target x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6.10 Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan % Jumlah Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan/ target x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar BAB VIII | 33 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n
203. 7.Tenaga Kerja 7.1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ketenagakerjaan % capaian ketersediaan dokumen perencanaan ketenagakerjaan - - - - - - - - - - 100 7.2 Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten % Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Lulusan SMK/SMA ke atas Ditambah hasil pelaksanaan UJK Disnaker/Lembaga resmi Dibanding Jumlah Pencari Kerja Terdaftar - 40 45,83 45 57,55 58 60 60 100 62 100 7.3. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat % Jumlah tenaga kerja yang dilatih/jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi x 100 - - - - - - - - 100 - 100 7.4. Jumlah Wirausaha Baru Orang Jumlah wira usaha baru sektor ketenagakerjaan yang dibina - 100 87 100 100 100 - 100 150 100 163 7.5. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat % (Jumlah kasus yg diselesaikan melalui PB/Jumlah kasus yg dicatatkan) x 100% - - - - - - - - 100 100 7.6. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan % (Jumlah pencari kerja yg ditempatkan/Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100% - - - - - - - - 43,32 - 44,32 7.7. Persentase perusahaan yang memiliki lembaga ketenagakerjaan % (Jumlah perusahaan yg memiliki lembaga ketenagakerjaan/Jumlah total perusahaan) x 100% - - - 10 - 15 15 20 20 25 25 7.8. Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) % (Jumlah kasus yg diselesaikan melalui PB/Jumlah kasus yg dicatatkan) x 100% - - - - - - - - 100 100 7.9 Persentase kesempatan kerja yang terpenuhi terhadap permintaan % Persentase kesempatan kerja yang terpenuhi terhadap permintaan yang ada - 0,15 n/a 17,3 17,75 17 17 22 - 24,3 - BAB VIII | 34 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 7.10 Persentase lembaga ketenagakerjaan yang dibina terhadap total lembaga ketenagakerjaan yang terbentuk % Lembaga ketenagakerjaan yang dibina / jumlah total perusahaan x 100 13,6 Di LKPJ tidak ada 19,3 - 25 - 30 - Persentase tenaga kerja yang dilatih produktivitas terhadap target yang ditentukan % Realisasi tenaga kerja yang dilatih produktivitas oleh LPK dan disnaker terhadap target yang ditentukan x 100 - - - 30 Di LKPJ tidak ada 40 - 50 - 60 - 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.1. Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak % Penyelesaian pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak di bagi jumlah pengaduan x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8.2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA) % Realisasi Jumlah skor dari indikator tingkatan kota layak anak 500 500 500 700 699,7 700 700 800 - 800 - 8.3. Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender % Jumlah OPD yang menyetorkan GAP GBS/jumlah total OPD x 100 - - - - - - - 57,89 57,89 63,15 63,15 8.4. Persentase penanganan Kekerasan terhadap perempuan % Jumlah kasus perempuan yang ditangani / jumlah total kasus kekerasan perempuan x 100 - - - - - - - 100 100 100 100 8.5. Persentase peningkatan kualitas keluraga binaan % Jumlah keluarga binaan yang meningkat kualitasnya/jumlah keluarga binaan x 100% - - - - - - - - 100 - 100 BAB VIII | 35 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 8.6. Persentase anak yang difasilitasi pemenuhan haknya % Jumlah anak yang dipenuhi haknya/jumlah anak x 100% - - - - - - - - 100 - 100 8.7. Persentase kasus anak yang ditangani % Jumlah kasus anak yang ditangani / total kasus anak x 100 - - - - - - - 100 100 100 100
204. 9.Ketahanan Pangan 9.1. Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun unit Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun - - - - - - - - 3 - 6 9.2. Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) % Persentase Angka Kecukupan Energi - - - - - - - - 88 - 90 9.3. Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) % Persentase Angka Kecukupan Gizi - - - - - - - - 71 - 72 9.4. Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani % (realisasi intervesi daerah rawan pangan dibagi dengan total daerah rawan pangan) dikali100% 46 47 6,25 48 81,25 49 49 50 50 51 51 9.5. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan % (Realisasi jumlah pangan = Jumlah sample pangan yang aman dikonsumi / Jumlah sample pangan yang diperdagangkan ) dikali 100% 75 76 80 77 80 78 81 79 79 80 80 9.6. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita % (AKE+AKP+)/2 x 100 70,2 75 104,35 80 110,25 85 - 88 - 90 - 9.7. Penguatan Cadangan Pangan Ton capaian ketersediaan Cadangan Pangan 89 92 98 95 100,6 98 - 100 - 100 - 9.8. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah % Persentase ketersediaan informasi Pasokan + Persentase ketersediaan informasi + 85 86 86,11 87 75 88 - 89 - 90 - BAB VIII | 36 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n Persentase ketersediaan informasi akses/3 9.9. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % Persentase dari standar deviasi realiasi untuk harga dan pasokan dibagi rata-rata harga dan pasokan komoditas 75 78 33,07 81 82,09 84 - 87 - 90 - 9.10. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan % Persentase dari jumlah KWT dan KKP yang telah diintervensi dibagi jumlah KWT dan KKP 67 68 65,17 69 43,39 70 - 71 - 72 -
205. 10.Pertanahan 10.1. Persentase pengelolaan penatagunaan tanah % Jumlah Kecamatan yang didata pertanahan dibagi Jumlah Kecamatan di Kota Tasikmalaya x 100% - 10 10 20 20 20 - 20 60 30 100 10.2. Persentase luas lahan bersertifikat (%) % Jumlah Luas Lahan bersertifikat / Jumlah luas wilayah x 100% 27,9 30 58,17 32 62,68 33 - 34 - 35 - 10.3. Capaian realisasi penataan pertanahan (realisasi pendataan pertanahan terhadap target) % Jumlah Kecamatan yang didata aset tanah milik Pemkot/Jumlah Kecamatan di Kota Tasikmalaya 10 10 20 20 20 - 20 30 30 40 10.4. Penyelesaian kasus tanah Negara (%) % Jumlah kasus yang diselesaikan / Jumlah kasus yang terdaftar x 100% 1 1 100 1 100 1 - 1 - 1 - 10.5. Penyelesaian izin lokasi (%) % Jumlah Ijin Lokasi/ Permohonan Ijin Lokasi x 100% 1 1 93,33 1 93,33 1 - 1 - 1 -
206. 11.Lingkungan Hidup BAB VIII | 37 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 11.1. Penambahan ruang terbuka hijau (Ha) Ha Penambahan luas RTH dalam setahun (Ha) terhadap yang ditargetkan 7,14 7,94 8,56 9,44 10,3 10,84 - 12,14 - 13,34 - 11.2. Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani % Jumlah sampah yang terangkut + dikurangi dibagi total timbulan sampah 58,8 61,8 59,35 64,8 71,04 67,8 - 70,8 - 74,3 - 11.3 Capaian Indeks Kualitas Air dan Udara Poin Rumus Baku (IKA/IKU) 45-64, Cukup) / Baik 45-64, Cuku p) / Baik (IKA=49,03, Sedikit Memenuhi), (IKU=71.38 5, Cukup)) 45-64, Cuku p) / Baik (IKA = 50,53 Sedikit Memenuhi ), (IKU = 81,32, Cukup) / Baik 45-64, Cuku p) / Baik - 45-64, Cuku p) / Baik - 45-64, Cuku p) / Baik - 11.4. Cakupan Pengendalian Lingkungan Hidup % Capaian Pengendalian Lingkungan Hidup (Kajian dan Pemantauan) terhadap yang Ditargetkan 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 11.5. Persentase Pengelolaan Sampah % Volume Sampah yang Dikelola terhadap Total Volume Sampah 67,46 70,46 62,34 73,46 71,04 76,46 - 79,46 - 82,96 - 11.6. Capaian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun % Realisasi Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dibuat terhadap yang Ditargetkan (5 tahun = 18 dok) 0 27,78 22,22 50 27,78 66,67 - 83,33 - 100 - 11.7. Persentase Luas Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam % Realisasi Luas Perlindungan dan Konservasi SDA yang Ditangani terhadap yang Ditargetkan (5 Tahun = 5.9Ha) 0 13,56 23,99 38,98 46,24 61,02 - 81,36 - 100 - 11.8. Capaian Pemantauan Kualitas Lingkungan % Realiasai Pemantauan Kualitas Lingkungan terhadap Target 21,04 26,04 34,38 100 35,18 100 - 100 - 100 - BAB VIII | 38 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 11.9. Capaian UKM Berpotensi Pencemaran yang Ditangani % Realisasi Jumlah UKM yang Difasilitasi Penanganan Limbahnya terhadap Target (23 UKM dlm 5 tahun) 4,35 17,39 21,74 39,13 21,74 60,87 - 82,61 - 100 - 11.10. Capaian Volume Sampah yang terangkut ke TPA % Jumlah Volume Sampah yang Terangkut ke TPA terhadap Total Volume Sampah 56,43 57,93 56,76 59,43 58,98 60,93 - 62,43 - 11.11. Capaian Pengurangan Sampah % Jumlah Pengurangan Sampah terhadap Total Volume Sampah 11,03 12,53 2,59 14,03 12,05 15,53 - 17,03 - 11.12 Indek Kualitas Air Indeks IKA = ∑ 𝑊𝑖 × 𝐼𝑖 𝑛 𝑖=𝐼 W= Bobot Parameter i I = Nilai dari Parameter i - - - - - - - - 53,54 (Sedang ) 53,6 (Sedang ) 11.13 Indek Kualitas Udara Indeks 𝐼𝐾𝑈 = 100 − ( 50 0,9 𝑥(𝐼𝑒𝑢 − 0,1)) - - - - - - - - 79,00 (Baik) - 79,60 (Baik) 11.14. Persentase Pengelolaan Sampah % Persentase Pengurangan Sampah + Persentase Penanganan Sampag - - - - - - - - 77,86 - 83,45 11.15. Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup % Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun terhadapa Target - - - - - - - - 100 - 100 11.16. Capaian tersedianya Dokumen Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Dokumen Jumlah Dokumen Pengelolaan Taman Kehato - - - - - - - - 50 - 100 11.17. Capaian Luas RTH yang dikelola Ha Persentase Luas RTH (Bukit) yang dikelola terhadap yang ditargetkan pertahun - - - - - - - - 100 - 100 BAB VIII | 39 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 11.18. Capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah % Persentase Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang Dibina dan Diawasi terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH dari Ijin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terhadap Total Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang dibina dan diawasi terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH dari Ijin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditargetkan (300 diakhir RPJMD) - - - - - - - - 100 - 100 11.19. Capaian Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat % Persentase jumlah Masyarakat yang dilatih atau mendapatkan penyuluhan terhadapat target - - - - - - - - 100 - 100 11.20. Persentase sekolah yang memperoleh Penghargaan % Persentase jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan terhadap target - - - - - - - - 50 - 50 11.21. Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup % Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditangani - - - - - - - - 100 - 100 11.22. Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah % Ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah terhadap sarana prasarana yang diperlukan x 100% - - - - - - - - 33,71 - 35,10 11.23. Persentase Lokasi taman yang ditangani % Jumlah Lokasi taman yang ditangani dibagi jumlah taman yang dikelola Dinas Perawaskim (29 taman) x 100% - 15,38 23,08 23,08 46,15 30,77 - 0 100 0 100 11.24. Persentase Lokasi pemakaman yang ditangani % Jumlah Lokasi pemakaman yang ditangani dibagi jumlah pemakaman milik pemerintah (3 TPU) x 100% - 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 BAB VIII | 40 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 12.. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 12.1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%) % Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP Jumlah : /penduduk usia > 17 atau telah menikah 94,88 96 96 96,5 96,5 97 97 97,5 97,5 98 98 12.2. Rasio bayi berakte kelahiran (%) % Jumlah bayi berakte /kelahiran Jumlah bayi x 100% 60 60 65 99,6 70 70 75 75 80 80 12.3. Jumlah pasangan yang membuat akte nikah non muslim lembar Jumlah pasangan nikah berakte nikah 178 178 178 190 331 200 200 210 210 210 210 12.4. Kepemilikan KTP (orang) Orang Jumlah orang yang memiliki KTP 472.376 477.099 477.099 486.641 636.570 491.508 491.508 501.338 501.338 506.351 506.351 12.5. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (per 1.000) point Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk 360,7 373,2 373,2 385,7 226.108 398,2 398,2 410,7 410,7 373,2 373,2 12.6. Ketersediaan database kependudukan skala kota Ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 12.7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 12.8. Capaian IKM Perangkat Daerah Kategori Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017 Baik Baik Baik Baik Baik Sanga t Baik Sangat Baik Sanga t Baik Sangat Baik Sanga t Baik Sangat Baik BAB VIII | 41 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 12.9. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan % Realisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan/jumlah penduduk x 100% 75 75 75 76 97,94 76 76 77 77 78 78 12.10. Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil % Realisasi Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil 64 65 65 66 99,8 67 67 68 68 69 69 12.11. Persentase Akurasi Database Kependudukan % Realisasi Jumlah Data Bersih SIAK Terhadap DKB - - - 80 91,16 85 85 90 90 95 95 12.12. Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk % Realisasi Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Terhadap Target 20 20 20 40 100 60 60 80 80 100 100 12.13. Persentase Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak % Realisasi Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak - - - 60 - 80 - 100 12.14. Persentase Penerbitan Akta Akta Kelahiran % Realisasi Penerbitan Akta Kelahiran 0 0 0 0 0 60 60 80 80 100 100 12.15. Persentase Penerbitan Akta Kematian % Realisasi Penerbitan Akta Kematian 0 0 0 0 0 60 60 80 80 100 100 12.16. Persentase Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan % Realisasi Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan 0 0 0 0 0 60 60 80 80 100 100 12.17. Persentase penerbitan dokumen adopsi dan pengakuan anak % Realisasi Penerbitan Dokumen Adopsi dan Pengakuan Anak 0 0 0 0 0 60 60 80 80 100 100 BAB VIII | 42 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 12.18. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan % Realisasi Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 20 40 100 60 60 80 80 100 100 12.19. Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan % Realisasi Pengelolaan Profil Kependudukan 0 0 0 0 0 60 60 80 80 100 100 12.20. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kependudukan % Realisasi Ketersediaan Sarana dan Prasana Penunjang Administrasi Kependudukan Terhadap Yang Digunakan 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 12.21. Persentase Kerjasama Administrasi Kependudukan % Realisasi Lembaga Yang Bekerjasama Dalam Administrasi Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 12 Lembaga Selama 5 Tahun) 20 20 20 40 66,67 50 - 75 - 100 - 12.22. Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan % Jumlah Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 8 Inovasi Selama 5 Tahun) - - 25 100 50 50 75 - 100 - 12.23. Persentase Lembaga Pemanfaat Data Kependudukan % Realisasi Lembaga Pemanfaat Data Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 12 Lembaga Selama 5 Tahun) - - - 25 100 50 50 75 - 100 - 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13.1. Persentase Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat % Jumlah Lembaga Pemberdayaan yang dibina/ Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat x 100 - - - - - - - - 100 - 100 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BAB VIII | 43 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 14.1. Cakupan Layanan Keluarga Berencana % Jumlah layanan KB/ total PUS x 100% 65 72,34 66 72,4 66 66 67 - 67 - 14.2. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif % Jumlah PUS KB aktif / total PUS x 100% 65 72,34 66 72,40 66 72,50 67 72,60 67 72,70 14.3. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun % Jumlah PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun jumlah total PUS x 100% 1 1,26 1 1,17 1 1 1 - 1 - 14.4. Persentase Peran serta masyarakat dlm pembangunan kesejahteraan keluarga % Jumlah peran serta masyarakat/ target x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 14.5 Cakupan data mikro keluarga % Jumlah data mikro keluarga / total data keluarga x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
207. 15.Perhubungan 15.1. Persentase kenyamanan berlalulintas dan angkutan umum % Persentase pemenuhan perlengkapan jalan sesuai standar keselamatan + Persentase pelayanan andalin + Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan + Persentase Pelayanan angkutan umum /4 - - - - - - - - 82,34 - 96,48 15.2. Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan % Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan / jumlah ruas jalan kota yang ditargetkan x 100% (SK.541.3/Kep.136- DIPUPR/2017) - - - - - - - - 50 - 100 15.3. Persentase pelayanan andalin % Jumlah usulan Rekomendasi Andalalin /rekomendasi Andalalin yang ditetapkan x 100% - - - - - - - - 100 - 100 BAB VIII | 44 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 15.4. Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan % Jumlah kendaraan lulus uji terhadap kendaraan wajib uji x 100% - - - - - - - - 95,25 - 100 15.5. Persentase Pelayanan angkutan umum % Prosentase ijin trayek aktif/ijin trayek yang dikeluarkan x 100% - - - - - - - - 84,12 - 85,91 15.6 Tingkat terlayani angkutan umum % Jumlah rata-rata cakupan indikator program pelayanan angkutan 84,29 85,51 89,37 86,9 90,54 88,45 88,45 - - - - 15.7. Tingkat terpenuhinya prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota % Realisasi ruas jalan memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan sesuai SK.541.3/Kep.136- DIPUPR/2017 dengan tingkat layanan angkutan umum 64,44 65,49 67,63 66,75 68,13 47,25 47,25 - - - - 15.8. Tingkat ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan % Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dengan tingkat terlayani angkutan umum 42,15 52,76 56,69 63,45 69,27 74,23 74,23 - - - - 15.9. Capaian Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan sesuai yang ditargetkan % Realisasi ruas jalan memenuhi standar keselamatan terhadap jumlah ruas jalan sesuai target (25 ruas jalan ) 0 20 24 40 48 60 60 - - - - 15.10. Tingkat penurunan waktu antrian kendaraan pada ruas jalan pusat kota point VC Rasio ruas jalan pusat kota yang ditargetkan < 0.8 0 0,3 < 0.8 0,3 < 0.8 < 0.8 - - - - 15.11. Tingkat terpenuhinya kualitas perlengkapan jalan yang bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota % Realisasi terpenuhinya kualitas perlengkapan jalan terhadap kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota - - - 75 91,67 42,86 42,86 - - - - 15.12. Capaian kualitas layanan lalu lintas pada ruas jalan pusat kota % Realisasi terpenuhinya kualitas perlengkapan jalan sesuai target (lokus ruas jalan gema manasik) - - - 75 91,67 50 50 - - - - BAB VIII | 45 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n
208. 16.Komunikasi dan Informatika 16.1. Jumlah jaringan komunikasi (unit) 209 209 107 300 300 301 - 302 - 303 - 16.2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan % Jumlah KIM /Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota x 100% 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 16.3. Cakupan Layanan Telekomunikasi % Luas Wilayah Yang Tercoverage/ Luas Wilayah Keseluruhan x 100% 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 16.4. Web site milik pemerintah daerah (ada/tidak) Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada - Ada - 16.5. Capaian Implementasi E- Government % Capaian implementasi E- Government berdasarkan Permenpan RB No 5 Tahun 2018 20 25 25 35 Nilai Evaluasi Belum Ada 50 - 65 - 80 - 16.6. Capaian penyebarluasan informasi dan komunikasi public % Realiasasi Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik (pembangunan dan SPM) terhadap Target 2/3 Kota Tasik, 2/3 Jawa barat, 2/3 Nasional pulau jawa 10 15 20 20 33 30 30 40 40 50 50 16.7. Persentase pelayanan informasi/ dokumentasi dan pengaduan % Realisasi pelayanan informasi/ dokumentasi dan pengaduan yang ditangani terhadap yang diajukan 45 50 45 60 100 70 70 80 80 90 90 16.8. Capaian pembangunan infrastruktur TIK terhadap target % Realisasi pembangunan infrastruktur TIK terhadap target 45 50 54 60 65 70 - 80 - 90 - BAB VIII | 46 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 16.9. Capaian implementasi smart city % Realisasi Smart City Terhadap 3 (Tiga) Komponen Utama Smart City: Kelembagaan, SDM, dan Teknologi 5 10 10 17 46 24 - 32 - 40 - 16.10. Rasio ketersediaan tenaga TIK terhadap kebutuhan % Realisasi ketersediaan tenaga TIK terhadap kebutuhan 5 10 8 25 38 50 - 75 - 100 - 16.11. Persentase penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan % Realiasasi penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terhadap target 2/3 Kota Tasik, 2/3 Jawa barat, 2/3 Nasional Pulau Jawa 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 16.12. Persentase Pengelolaan Saluran Informasi % Jumlah Saluran Informasi yang dikelola/jumlah saluran informasi x 100% - - - - - - - - 100 - 100 16.13. Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola % Jumlah domain dan sub domain yang dikelola/jumlah total domain dan sub domain x 100% - - - - - - - - 1 - 1 16.15. Capaian Predikat Indeks SPBE poin Hasil Evaluasi dari Permenpan RB pada Domain dan Aspek - - - - - - - - 2,7 - 3 16.16. Jumlah titik Jaringan Intranet Pemerintah Daerah node Jumlah titik Jaringan Intranet Pemerintah Daerah - - - - - - - - 400 - 400 16.17. Persentase Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah % jumlah pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan e-gov/jumlah target x 100% - - - - - - - - 100 - 100 16.18. Capaian pengelolaan pusat Data Tier Jumlah data yang dikelola - - - - - - - - 1 - 1 BAB VIII | 47 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 16.19. Jumlah Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah sistem Jumlah Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah - - - - - - - - 2 - 2 16.20. Jumlah data dan Informasi Elektronik dok Jumlah data dan Informasi Elektronik - - - - - - - - 1 - 1 16.21. Jumlah Aplikasi yang dikembangkan aplikasi Jumlah Aplikasi yang dikembangkan - - - - - - - - 2 - 2 16.22. Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sistem Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah - - - - - - - - 7 - 7 16.23. Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang dikelola paket Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang dikelola - - - - - - - - 3 - 3 16.24. Capaian Government Chief Information Officer (Gcio) level Capaian Government Chief Information Officer (Gcio) - - - - - - - - 1 - 1 17. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 17.1. Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional % Jumlah koperasi yang diberi rekomendasi/jumlah koperasi pemohon rekomendasi x 100% - - - - - - - - 100% - 100% 17.2 Persentase koperasi aktif yang diawasi dan diperiksa % Jumlah koperasi aktif yang diawasi dan atau diperiksa/jumlah total koperasi aktif x 100% - - - - - - - - 13,51% - 13,51% BAB VIII | 48 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 17.3 Persentase koperasi sehat % Jumlah KSP/USP sehat/Jumlah total KSP/USP x 100% 4 3,14 2 8,45 2 2 2 24,00% 2 48,00% 17.4 Persentase Bina Koperasi yang berkompeten % Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi/Jumlah SDM koperasi yang dibina x 100% - - - - - - - - 33,00% - 38,00% 17.5. Persentase koperasi aktif yang dibina % Jumlah koperasi aktif yang dibina/Jumlah total koperasi aktif x 100% - - - - - - - - 100,00 % - 100,00 % 17.6 Persentase pemberdayaan usaha mikro % Jumlah usaha mikro yang terakses dukungan usaha / Jumlah usaha mikro x 100% - - - - - - - - 65,00% - 65,00% 17.7 Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa Orang Jumlah RTS miskin yang dibina - - - - - - - - 100 - 100 17.8 Jumlah wirausaha baru sektor perdagangan Orang Jumlah wirausaha baru sektor perdagangan - 400 328 400 354 400 - 400 325 400 330 17.9. Persentase usaha mikro yang bersertifikat % Jumlah usaha mikro yang bersertifikat/ jumlah total usaha mkro x 100% 2 4,13 2 4,39 2 2 2 2 2 2 17.10. Jumlah Koperasi yang dibina Buah Jumlah Koperasi yang dibina 190 270 550 622 550 550 550 550 270 270 17.11. Persentase usaha mikro yang terakses dukungan usaha Buah Jumlah usaha mikro yang terakses dukungan usaha 836 846 150 947 650 650 150 150 150 150 BAB VIII | 49 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 17.12. Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina % jumlah masyarakat miskin yang dibina/ target x 100% 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 17.13. Jumlah sentra IKM yang dikembangkan Buah Jumlah sentra IKM yang dikembangkan 3 3 3 3 3 3 3
209. 18.Penanaman Modal 18.1. Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya % (Realiasi RUPM/Jumlah tahapan dalam RUPM) x 100% - - - - - - - - 50 - 100 18.2. Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) M/Rp Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) yang masuk 452 500 520 550 1723 600 200 650 250 700 300 18.3. Persentase pelayanan perijinan sesuai standar pelayanan % (Jumlah permohonan perijinan yg dilayani/Jumlah total permohonan perijinan) x 100% - - - - - - - - 100 - 100 18.4. Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal % (Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor) x 100% - - - - - - - - 5 - 2 18.5. Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP % (Jumlah basis data potensi investasi yg dikelola sesuai SOP/Jumlah total basis data potensi investasi) x 100% - - - - - - - - 100 - 100 18.6 Capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP % Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap 24 80,87 39 100 58 100 67 - 80 - 18.7. Persentase pengelolaan perijinan sesuai SOP % (Jumlah data perijinan yang dikelola sesuai SOP/Jumlah total data perijinan) x 100% - - 100 - 100 BAB VIII | 50 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n
210. 19.Kepemudaan dan Olahraga 19.1. Persentase Organisasi pemuda terbina % Jumlah organisasi pemuda yang terbina/ total oraganisasi pemuda x 100% 20 40 42 42 57,14 45 - 47 - 50 - 19.2. Persentase peran serta organisasi kepemudaan yang dibina % Jumlah peran serta organisasi kepemudaan yang dibina - 22 23 24 46.15 26 - 28 - 30 - 19.3. Persentase Pembinaan Cabor yang berprestasi propinsi % Jumlah cabor yang dibina / total cabor x 100% - 77 81 79 83,33 81 - 83 - 85 - 19.4. Persentase peningkatan sarpras Olahraga % Jumlah sapras yang tersedia / total sapras yang dibutuhkan x 100% - 0 52 54 58,33 56 - 58 - 60 - 19.5. Persentase OKP yang dibina % Jumlah OKP yang dibina / Jumlah OKP x 100 - - - - - - - - 28 - 30 19.6. Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi % Perolehan medali tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga * 100 - - - - - - - - 75 - 83
211. 20.Statistik 20.1. Persentase data dan informasi statistik sektoral % Realisasi terpenuhinya data dan informasi statistik sektoral terhadap target - - - 100 - 100 - 100 - 100 - 20.2. Persentase pengelolaan basis data/Informasi dan statistik terpadu % Realisasi pengelolaan basis data statistik terpadu yang terealisasi terhadap target - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 21 Persandian BAB VIII | 51 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 21.1. Capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi % Realisasi pengamanan informasi perangkat daerah terhadap total aplikasi perangkat daerah 10 15 10 20 20 30 - 45 - 60 - 21.2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi % Realisasi perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi terhadap target 10 15 10 20 21 30 - 45 - 60 - 21.3. Persentase Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah % Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah/ Jumlah total area x 100% - - - - - - - - 50 - 60 21.4. Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Area Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah - - - - - - - - 8 - 8 21.5. Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan/Perw al Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kota - - - - - - - - 2 - 2 21.6. Jumlah Jenis Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Jenis Jumlah Jenis Keamanan Informasi Pemerintah Daerah - - - - - - - - 3 - 3 21.7. Persentase jumlah Insiden Kemanan Informasi yang tertangani % jumlah Insiden Kemanan Informasi yang tertangani/jumlah total insiden x 100% - - - - - - - - 100 - 100
212. 22.Kebudayaan 22.1. Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah % Jumlah kelompok seni budaya yang dibina / total kelompok seni budaya x 100% 55 65 63 70 65,32 75 - 80 - 85 - BAB VIII | 52 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 22.2. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/ total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya x 100% - 30 41 40 64 50 - 60 - 70 - 22.3. Persentase pembinaan dan pengembangan terhadap grup kesenian % Jumlah grup kesenian yang dibina / total grup kesenian x 100% - 0 61 20 28,9 20 - 20 - 20 - 22.4. Persentase Pengembangan Kebudayaan % OPK yang dikembangkan /Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) x 100 - - - - - - - - 57 - 61 22.5. Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya % Jumlah grup kesenian yang dibina / jumlah grup kesenian tercatat x 100 - - - - - - - - 20 - 20 22.6. Persentase sejarah lokal yang dilestarikan % jumlah sejarah lokal yang dilestarikan/jumlah target x 100% - - - - - - - - 50 - 50 22.7 Persentase cagar budaya yang dilestarikan % cagar budaya yang dipelihara / target cagar budaya yang akan dilestarikan x 100 - - - - - - - - 34 - 40
213. 23.Perpustakaan 23.1. Kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan % Rata-rata persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan" 3 3 4 4 5 32 6 35 7 37 23.2. Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan % Jumlah penambahan pengunjung tahun berkenaan : Total pengunjung tahun lalu X 100% 0 0 8 8 11 0 14 14 17 17 BAB VIII | 53 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 23.3. Persentase peningkatan koleksi buku % Jumlah penambahan buku yang dikoleksi tahun berkenaan : Total koleksi buku tahun lalu X 100% 0 0 4 4 4 4 4 - 4 - 23.4. Persentase pembinaan perpustakaan % Jumlah perpustakaan yang dibina : Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina X 100% - - - - - - - 5,53 - 5,53 23.5. Persentase naskah kuno yang dilestarikan % Jumlah naskah kuno yang dilestarikan : Jumlah naskah kuno yang ditargetkan untuk dilestarikan X 100% - - - - - - - 50 - 50
214. 24.Kearsipan 24.1. Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal poin Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal - - - - - - - - 2 - 2 24.2. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup % Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai hasil audit kearsipan internal minimal kategori cukup (CC) ( Nilai > 50 - 60 ) : Jumlah Perangkat Daerah Seluruhnya X 100% - - - - - - - - 62,16 - 70,27 Fokus Layanan Urusan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan 1.1. Capaian produksi perikanan budidaya Ton Angka produksi perikanan budidaya 10000 10.100 9.979,24 10200 9.982,62 10.30 0 10.300 10.40 0 10.000 10.50 0 10.100 1.2. Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar % Realisasi pembangunan kawasan minapolitan terhadap target - 25 24,74 30 32,65 40 40 50 40 60 50 BAB VIII | 54 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.3. Jumlah Wira usaha Baru Sektor Perikanan Orang Jumlah Wira usaha baru sektor perikanan yang dibina 0 100 52 100 100 100 - 100 150 100 198 1.4. Jumlah RTS Miskin Perikanan yang dibina Orang Jumlah masyarakat miskin sektor perikanan yang dibina - 75 100 75 50 75 75 75 75 75 75 1.5. Capaian produksi hasil perikanan Ton Capaian produksi hasil perikanan 191.17 195.16 199,38 195.20 317,8 197.24 197.24 199.39 197 199.39 199 2 Pariwisata 2.1. Jumlah Kunjungan Wisata Orang Jumlah kunjungan wisatawan 589.000 591.000 651.000 614.00 0 615.988 624.00 0 287.049 638.00 0 638.000 642.00 0 642.000 2.2. Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata % objek pariwisata dipelihara /objek pariwisata terdaftar di RIPPDA) x 100% - - - - - - - - 51 - 55 2.3. Jumlah Wira Usaha Baru sub sektor ekonomi kreatif dan jasa usaha Pariwisata Orang Jumlah Wira Usaha Baru sub sektor ekonomi kreatif dan jasa usaha Parawisata - 100 58 100 100 100 - 100 150 100 192 2.4. Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil Orang jumlah subsektor jasa dan usaha pariwisata yang dibina/jumlah seluruh sub sektor jasa dan usaha pariwisata) x 100% - - - - - - - - 41 - 52 3 Pertanian 3.1. Persentase peningkatan populasi ternak % Realisasi peningkatan populasi ternak dari tahun sebelumnya - 1 1,61 2 1,73 2 2 3 1 3 1 BAB VIII | 55 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 3.2. Capaian Produksi Tanaman Pangan Ton Angka produksi tanaman pangan - 90000 81720 91800 71970 93000 93000 95000 73400 97000 74100 3.3. Capaian produksi Hortikultura dan perkebunan Ton Angka produksi hortikultura dan perkebunan - - - - - - - - 4950 - 5000 3.4. Cakupan bina kelompok petani Kelompok Jumlah Kelompok Tani yang dibina - - - - - - - - 198 - 252 3.5 Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar Kwintal/hektar - - - - - - - - 63 - 64 3.6. Capaian produksi Hasil peternakan Ton Angka produksi hasil peternakan (daging, telur, susu) - - - - - - - - 8000 - 8300 3.7 Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner % Persentase pengendalian keshatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang dilayani - - - - - - - - 100 - 100 3.8 Jumlah laporan pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim Dokumen Jumlah laporan pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim - - - - - - - - 4 - 4 3.9. Jumlah Wira usaha Baru Sektor Pertanian Orang Jumlah Wira usaha Baru Sektor Pertanian yang Dibina - 200 135 200 200 200 - 200 300 200 300 3.10. Jumlah RTS Miskin Bidang Pertanian yang dibina Orang Jumlah petani miskin yang dibina - 300 410 300 352 300 300 300 225 300 225 3.11. Persentase produksi tanaman pangan % Jumlah penambahan produksi tanaman pangan tahun berkenaan/ total produksi tanaman pangan tahun lalu x 100% -13,5 1 -6,22 1 -11,93 2 2 - - - - 3.12. Persentase produksi hortikultura dan perkebunan persen Jumlah penambahan produksi hortikultura dan perkebunan tahun berkenaan/ total produksi hortikultura dan perkebunan tahun lalu x 100% -14,39 1 22,82 1 26,79 1 1 1 - 1 - BAB VIII | 56 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 3.13. Jumlah Gapoktan yang dibina Buah Jumlah Gapoktan yang dibina - 64 64 64 64 64 64 64 - 64 - 3.14. Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak % Realisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan yang dilayani - 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 3.15. Persentase peningkatan kelas kelompok tani % Jumlah penambahan kelompok tani yang naik kelas/total jumlah kelompok tani - - - - - - - - 30 - 30 3.16. Capaian peningkatan omset hasil olahan tanaman pangan Realisasi peningkatan omset hasil olahan tanaman pangan - 5 39,41 5 21,67 5 5 - - - -
215. 4.Perdagangan 4.1 Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan % Jumlah perusahaan yang difasilitasi/Jumlah total perusahaan pemohon x 100% - - - - - - - - 100 - 100 4.2 Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik % Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik / Jumlah total pasar rakyat x 100% - - - - - - - - 100 - 100 4.3 Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil % Jumlah bapokting yang harganya stabil/Jumlah total bapokting x 100% - - - - - - - - 72 - 89 4.4 Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor % Jumlah pelaku usaha yg berorientasi ekspor/Jumlah total pelaku usaha x 100% - - - - - - - - 3 - 4 4.5 Persentase alat UTTP yang bertera sah % Jumlah alat UTTP yang bertera sah/ Jumlah total alat UTTP x 100% 54.02 50 65,83 60 80,44 70 70 80 88 90 94 4.6 Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan kota tasikmalaya % Jumlah peningkatan penggunaan produk unggulan/Jumlah penggunaan produk unggulan yang ditargetkan x 100% - - - - - - - - 76 - 80 BAB VIII | 57 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 4.7. Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik % Jumlah wajib ukur dalam kondisi baik/ total wajib ukur x 100% 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 4.8. Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina Orang Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina - 450 450 200 400 100 - 100 - 100 - 4.9. Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor % Jumlah pelaku peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor/ total pelaku usaha berorientasi ekspor x 100% - 2 - 2 3,21 1 - 2 - 1 - 4.10. Persentase Pelaku usaha yang dibina % Jumlah pelaku usaha yang dibina/ target x100% - 100 100 100 104 100 - 100 - 100 - 4.11. Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal % Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang dibina / target x 100% - 100 100 100 343 100 - 100 - 100 - 4.12. Persentase Pasar yang dibina % Jumlah pasar yang dibina/ target x 100% - 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 4.13. Persentase peningkatan omset pelaku usaha % Jumlah peningkatan omset pelaku usaha/ omset pelaku usahax 100% - 5 5 5 4,58 5 5 5 5 5 5 4.14. Nilai ekspor bersih US$ Jumlah nilai ekspor bersih 38371754. 38.000 34.000 39.000 14.993,52 40.000.00 0 40.000.000 41.000.00 0 41.000.000 42.000.00 0 42.000.000
216. 5.Perindustrian 5.1 Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industri % Jumlah realisasi sasaran RPIK/Jumlah total sasaran dalam RPIK x 100% - - - - - - - - 5 - 10 5.2 Jumlah wirausaha baru sektor industri Orang Jumlah wirausaha baru sektor industri - - - - - - - - 325 - 338 5.3 Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industri Orang Jumlah RTS miskin yang dibina - - - - - - - - 550 - 550 5.4 Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri % Jumlah Izin Usaha Industri yang dipantau dan diawasi/jumlah total Izin Usaha Industri yang diterbitkan x 100% - - - - - - - - 100 - 100 BAB VIII | 58 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 5.5 Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional % Jumlah IKM yang Terdaftar/jumlah total IKM x 100% - - - - - - - - 30 - 40 5.6. Persentase pertumbuhan industri % Jumlah pertumbuhan industri/ total industri x 100% 0.7 2 11,68 2 5,07 2 2 2 2 2 2
217. 6.Transmigrasi 6.1. Persentase transmigran swakarsa % - - - - - - - - 100 - 100 Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan 1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 1.1. Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik % Kecamatan dan kelurahan berkinerja baik/jumlah kecamatan dan kelurahan x 100% 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 1.2 Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pemerintahan % Realisasi kebijakan yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan - - - - - - - - 100 - 100 1.3. Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan % Realisasi Fasilitasi Penyelenggaraan Program Keagamaan(Magrib Mengaji, Tata Nilai, Tasik Bersedekah, dan Fasilitasi Keagamaan yang direncanakan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.4. Capaian Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat % Realisasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.5. Persentase produk hukum daerah yang diundangkan % Produk hukum daerah yang diundangkan/jumlah target x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 BAB VIII | 59 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.6 Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Perekonomian % Realisasi kebijakan perekonomian yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan - - - - - - - - 100 - 100 1.7 Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pembangunan % Realisasi kebijakan pembangunan yang diimplementasikan terhadap kebijakan yang diterbitkan - - - - - - - - 100 - 100 1.8. Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah % Perbandingan target pembangunan daerah terhadap capaian fisik dan realisasi anggaran pemerintah daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.9. Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa % Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE/Jumlah Rencana Umum Pengadaan x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.10. Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah % Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah/target x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.11. Persentase IKM perangkat daerah dengan predikat baik % Jumlah perangkat daerah dengan IKM predikat baik/ total perangkat daerah x 100% 50 - - 55 81,58 60 82,5 65 83,5 70 84,5 1.12. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKiP sesuai target Daerah % Persentase PD dengan Nilai AKIP lebih atau sama dengan target sakip daerah 33 62,85 70,21 66 44,73 66 60 66 73 100 75 1.13. Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik dan tatalaksana Baik % Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik - 50 50 55 84,21 60 84,50 65 84,75 70 85,50 1.14. Persentase Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar yang Mengikuti Program Magrib Mengaji % Jumlah siswa muslim yang mengikuti program / Jumlah siswa muslim jenjang pendidikan dasar 65 70 100 75 89,56 80 89 85 90 90 90 BAB VIII | 60 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.15. Tingkat Partisipasi Maghrib Mengaji Ktgr Realisasi keikutsertaan siswa sekolah (SD-Sederajat/SMP- Sederajat/SMA-Sederajat dalam maghrib mengaji terhadap jumlah usia (7-15) 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1.16. Tingkat Implementasi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius % Capaian implementasi tata nilai (sesuai Perda No.7 Th 2014) 60 63 63 65 87 68 70 74 87 75 87 1.17. Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Keagamaan % Realisasi Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Keagamaan Terhadap yang Ditargetkan 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 1.18. Jumlah muzakki, munfiq, mushoddiq pegawai/penduduk muslim Orang Jumlah muzakki, munfiq, mushoddiq pegawai/penduduk muslim 200.000 200.00 0 200.000 200.00 0 200.000 200.00 0 200.000 200.00 0 - 200.00 0 - 1.19. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal % Realisasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal terhadap yang ditargetkan - 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 1.20. Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pengelolaan Keragaman Budaya % Persentase implementasi koordinasi dan kebijakan Pengelolaan Keragaman Budaya terhadap target 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 1.21. Persentase Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat % Realisasi Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat 100 100 89,00 100 100 100 100 100 100 100 100 1.22. Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti % Realisasi fasilitasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti terhadap total kerjasama - 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 1.23. Persentase kinerja koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal % Realisasi koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal terhadap target 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 BAB VIII | 61 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.24. Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan % Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh PD dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri 100 100 100 100 367 100 100 100 100 100 100 1.25. Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan % Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang ditindaklanjuti oleh PD dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri 100 100 100 100 0 100 100 100 - 100 - 1.26. Persentase PD dengan dokumen LPPD sesuai ketentuan % Persentase PD dengan dokumen LPPD sesuai ketentuan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.27. Persentase Produk Hukum Daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan % Jumlah Produk Hukum yang harmonis/ sinkron dibandig dengan Peraturan Perundang Undangan 100 100 100 100 163,88 100 100 100 100 100 100 1.28. Persentase penanganan masalah hukum % Persentase penanganan masalah hukum 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 1.29. Persentase dokumentasi produk hukum yang dipublikasikan % Realisasi jumlah produk daerah dipublikasikan dibandingkan dengan jumlah seluruh produk hukum daerah yang ditetapkan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.30. Persentase pemantauan implementasi 10 hak dasar % Realisasi Pemantauan implementasi 10 hak dasar terhadap target (25 perusahaan) 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 BAB VIII | 62 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.31. Persentase implementasi Kebijakan pembinaan dunia usaha, sumber daya alam dan pertanian % Realisasi Implementasi Kebijakan pembinaan dunia usaha, sumber daya alam dan pertanian 100 100 83 100 100 100 100 100 100 100 100 1.32. Persentase PD yang Melaksanakan PBJ melalui ULP % Realisasi Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari Perangkat Daerah melalui ULP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.33. Persentase penerbitan Analisis Standar Belanja, Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga tepat waktu % Penerbitan Analisis Standar Belanja, Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 1.34. Persentase PD yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan % Jumlah PD yang menyampaikan Laporan Realiasai Pembangunan pada tgl 10 bulan berikutnya/ jumlah PD x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 1.35. Presentase Implementasi Pengendalian Pembangunan, Pengembangan Perekonomian, sosial budaya dan kemasyarakatan % Realisasi Implementasi Pengendalian Pembangunan, Pengembangan Perekonomian, sosial budaya dan kemasyarakatan 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 1.36. Persentase Perangkat Daerah yang Tatalaksananya baik % Hasil survey - 50 50 50 50 60 62 65 - 70 - 1.37. Nilai Evaluasi Kelembagaan Nilai Hasil Evaluasi - 68 - - 75 75 - - 82 82 1.38. Capaian IKM perangkat daerah Kategori Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017 Baik (76,98) 78 77-78 79,17 88,31 88,35 - - - - 1.39. Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen anjab, ABK, kompetensi manajerial dan evaluasi jabatan % Jumlah perangkat daerah yang memiliki dokumen anjab, ABK, kompetensi manajerial dan evaluasi jabatan/ total perangkat daerah x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 BAB VIII | 63 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.40. Persentase ketersediaan metode kerja dan standar kerja % Jumlah Regulasi Metode kerja dan standar kerja dibandingkan dengan amanat peraturan perundangan x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.41. Persentase pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah % Realisasi dokumentasi kegiatan setda dan KDH, dokumentasi sejarah, penyiapan bahan KDH dan pengaduan terhadap yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.42. Persentase Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian % Persentase Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian - - - - - - - - 100 - 100 1.43 Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD % Persentase realisasi fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.44. Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD % Persentase realisasi fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.45. Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pengganggaran dan pengawasan % Persentase realisasi fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pengganggaran dan pengawasan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 1 Perencanaan Pembangunan 1.1. Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah % Rata-rata Persentase capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD, Renja terhadap RKPD 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD % Jumlah substansi program dalam RKPD/ Jumlah program dalam RPJMD Kota x 100% 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 BAB VIII | 64 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 1.3. Persentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD % Jumlah substansi program dalam Rencana Kerja/ Jumlah program dalam RKPD x 100% 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.4. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan % Jumlah usulan dalam RKPD (Hasil Musrenbang dan Reses) terhadap Total Usulan (Hasil Musrenbang dan Reses) x 100% 11,85 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 1.5. Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah % Jumlah capaian IKU sesuai target / total IKU x 100% 75 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 2 Keuangan 2.1. Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah % Realisasi capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah (rata- rata capaian penilaian indikator KABID) 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 2.2. Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya % Realisasi waktu penetapan Perda APBD / Target waktu penetapan Perda APBD x 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 2.3. Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP % Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 2.4. Persentase implementasi teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah % Realisasi laporan keuangan perangkat daerah menggunakan teknologi informasi terhadap total perangkat daerah 100 100 100 100 100* 100 - 100 - 100 - 2.5. Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca % Jumlah aset milik daerah / Total nilai aset di neraca x 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 2.6. Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah % Realisasi ketepatan waktu perencanaan keuangan (pendapatan dan belanja) 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - BAB VIII | 65 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n seluruh perangkat daerah sesuai ketentuan 2.7. Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah % Realisasi penatausahaan pendapatan dan belanja daerah (nilai composite dari kegiatan 3 subid) 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 2.8. Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP % Realisasi laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP terhadap total Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 2.9. Persentase pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah % Realisasi integrasi teknologi informasi keuangan daerah oleh Perangkat Daerah terhadap total 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 2.10. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah % Realisasi kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dengan RKA Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 - 2.11. Persentase tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bersertifikat % Jumlah bidang tanah yang bersertifikat / Seluruh bidang tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya x 100 33,68 38 32,83 36 31,66 40 - 42 - 44 - 2.17. Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya % Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya - - - - - - - WTP WTP WTP WTP 2.13. Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya % (Realisasi waktu penetapan Perda APBD/Target waktu penetapan Perda APBD) x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.14. Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP % Hasil Review Inspektorat terhadap LKPD Kota Tasikmalaya 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.15. Persentase waktu penetapan KUA dan PPAS % Realisasi waktu penetapan KUA dan PPAS/ Target waktu penetapan KUA dan PPAS x 100 - - - - - - - 100 100 100 100 BAB VIII | 66 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 2.16. Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan % Realisasi belanja/ target belanja yang telah ditetapkan x 100 92,848886 9 95 96,66398 95 95,74953 95 95 95 95 95 95 2.17. Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP % Laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP/ total perangkat daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.18. Persentase inventarisasi aset milik daerah % Jumlah aset daerah yang terinventarisasi/ Total aset milik daerah x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.19. Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah % Jumlah peningkatan pajak dan retribusi daerah/ total pajak dan retribusi daerah x 100% 6,37 17 17 11 11 10 6,49 10 7,01 10 2,37 2.20. Persentase peningkatan pajak daerah % Jumlah peningkatan pajak daerah/ total pajak daerah x 100% - 11 11 10 10 10 -27,77 10 4,49 10 5,61 2.21. Persentase peningkatan retribusi daerah dan pendapatan lainnya % Jumlah peningkatan retribusi daerah dan pendapatan lainnya/ total retribusi daerah dan pendapatan lainnya x 100% - 7 7 14 14 5 -5,72 4 1,95 5 1,48 2.22. Persentase objek pajak baru terhadap yang ditargetkan % Jumlah objek pajak baru / target x 100% - - - 20 20 20 20 20 20 20 20 2.23. Persentase implementasi sistem informasi pajak daerah % implementasi sistem informasi pajak daerah - - - 20 20 20 20 15 15 15 15 2.24. Persentase penanganan wajib pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh % jumlah penanganan wajib pajak/ wajib pajak yang tidak patuh x 100% - - - 20 20 20 20 20 20 20 20 2.25. Capaian pajak daerah terhadap target % Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah /target x 100% - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 BAB VIII | 67 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 2.26 Capaian retribusi daerah dan pendapatan lainnya terhadap target % Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya /target x 100% - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 3.1. Indeks Profesionalisme ASN Nilai Realisasi Indeks Profesionalisme ASN - 76 76 77 77 78 78 78 78 78 78 3.2. Kesesuaian kompetensi aparatur dengan jabatannya % Realisasi apartur yang memenuhi kompetensi jabatan terhadap total aparatur 72,55 73,5 73,5 75 75 76 76 78 78 80 80 3.3. Tingkat disiplin aparatur perangkat daerah % Realisasi disiplin aparatur perangkat daerah terhadap total aparatur 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 3.4. Capaian implementasi SIMPEG % Realisasi implementasi teknologi informasi kepegawaian terhadap target (pelayanan online, E- presensi, E-kinerja) 20 50 50 50 50 60 60 70 70 80 80 3.5. Capaian pembinaan disiplin aparatur % Realisasi pembinaan disiplin seluruh aparatur terhadap target 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.6 Capaian pelayanan kepegawaian % Realisasi pelayanan kepegawaian terhadap target 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.7. Capaian pembinaan jasmani aparatur % Realisasi pembinaan jasmani aparatur terhadap target - - - 100 - 100 - 100 - 100 - BAB VIII | 68 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 3.8. Capaian pelayanan administrasi kepegawaian Bidang Pengembangan, Mutasi dan Kepangkatan % Realisasi pelayanan administrasi kepegawaian (Bidang Pengembangan, Mutasi dan Kepangkatan) terhadap target 100 100 100 100 100 - - - - - - 3.9. Capaian pendidikan dan pelatihan aparatur % Realisasi jumlah peserta pendidikan dan pelatihan terhadap yang ditargetkan 43 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.10. Capaian pelayanan administrasi kepegawaian Bidang Pendidikan dan Pelatihan % Realisasi pelayanan administrasi kepegawaian (Bidang Pendidikan dan Pelatihan) terhadap yang diajukan 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 4 Penelitian dan Pengembangan 4.1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan % Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan / total penelitian penelitian dan pengembangan x 100% 75 - - - - - - - 100 - 100 4.2. Persentase Pengembangan Inovasi Dan Teknologi % Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi dibagi jumlah total yang ditargetkan x 100% - - - - - - - 100 - 100 3 Unsur Pengawasan Pemerintahan 3.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan % (jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti / jumlah total rekomendasi) x 100% - - - - - - - - 75% - 77% 3.2 Nilai SAKIP Kota % Hasil Penilaian SAKIP dari Kemenpan-RB - - - - - - - - 73% - 75% BAB VIII | 69 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 3.3 Level Maturitas SPIP Kota level Hasil QA Maturitas SPIP dari BPKP - - - - - - - - 3 - 3 3.4 Skor PMPRB Kota Point Hasil Penilaian PMPRB dari Kemenpan-RB - - - - - - - - 70 - 75 3.5 Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Predikat WBK/WBBM Unit Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Predikat WBK/WBBM hasil penilaian Kemenpan-RB - - - - - - - - 3 - 5 3.6 Persentase Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur % (Jumlah ASN pemkot TSM yg menyampaikan / jumlah wajib lapor harta kekayaan ) x 100% - - - - - - - - 100% - 100% 3.7 Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi % (jumlah peraturan teknis yang disusun / jumlah peraturan teknis pengawasan yang harus dibuat) x 100% - - - - - - - - 100 - 100 3.8 Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat % (jumlah pengaduan yang selesai ditangani / jumlah total pengaduan) x 100% - - - - - - - - 100 - 100 3.9 Indeks Persepsi Korupsi hasil survey eksternal Point Hasil survey persepsi korupsi / survey penilaian integritas - - - - - - - - 3 - 3,5 3.10. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti % Realisasi rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti 59 100 - 100 - 100 100 100 - 100 - 3.11. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti % Realisasi rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti 71 100 - 100 - 100 100 100 - 100 - 3.12. Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti % Realisasi pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti 100 100 - 100 - 100 100 100 - 100 - 3.13 Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah % Tingkat kematangan implementasi maturitas SPIP perangkat daerah terhadap total - 100 - 100 - 100 100 100 - 100 - BAB VIII | 70 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 3.14. Tingkat capaian kapabilitas APIP % Realisasi kapabilitas APIP terhadap target 2 100 - 100 - 100 100 100 - 100 - 3.15. Persentase penyelenggaraan pengawasan fungsional APIP % 100 100 - 100 - 100 100 100 - 100 - 3.16. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat % Jumlah pengawasan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/ total pengawasan dan pengaduan masyarakat x 100% - 100 - 100 - 100 100 100 - 100 -
218. 4.Unsur Kewilayahan 4.1. Persentase IKM kelurahan dalam kategori baik % Persentase kelurahan dengan IKM kategori baik 100 100 - 100 - 100 100 100 100 100 100 4.2. Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan % Realisasi ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan 70 75 - 80 - 85 85 90 90 95 95 4.3. Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kelurahan % Realisasi ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kelurahan 70 75 - 80 - 85 85 90 90 95 95 4.4 Capaian Kinerja Kecamatan Berkategori Baik Jumlah Kecamatan Berkategori Baik - - - - - - - - 100 - 100 4.5 Capaian Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - - - - - - - - 100 - 100
219. 5.Urusan Pemerintahan Umum 5.1 Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan % Realisasi pembinaan wawasan kebangsaan terhadap yang ditargetkan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 BAB VIII | 71 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSA N/ Satuan FORMULASI KONDISI AWAL TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Awal Target Perubaha n Target Awal Target Perubahan Target Awal Target Perubaha n 5.2. Persentase capaian pendidikan politik bagi masyarakat % Realisasi pendidikan politik bagi masyarakat terhadap yang ditargetkan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.3 Persentase Organisasi Masyarakat ( Ormas ) yang Aktif % Jumlah Ormas yang aktif/Jumlah Total Ormas x 100 - - - - - - - - 100 - 100 5.4 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya % Realisasi capaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditargetkan x100 - - - - - - - - 100 - 100 5.5 Persentase Penanganan Konflik Sosial. % Jumlah isu potensi konflik yang ditangani/ jumlah isu potensi konflik yang ditargetkan x 100 - - - - - - - - 100 - 100 5.6. Capaian kualitas pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara % Capaian implementasi pengembangan wawasan kebangsaaan (penanganan konflik sosial dan pencegahan demonstrasi) 100 100 100 100 100 100 100 - - - - 5.7. Persentase capaian koordinasi kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal % Realisasi koordinasi kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 - - - - 5.8. Persentase penyelesaian potensi konflik kerukunan umat beragama % Realisasi potensi konflik SARA yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 - - - - 5.9. Persentase capaian pembinaan kerukunan umat beragama % Realisasi pembinaan kerukunan umat beragama yang ditargetkan 100 100 100 100 100 100 100 - - - - 5.10. Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu % Jumlah pemilih yang aktif memilih terhadap total pemilih 82 83 83 84 86 - - - - - - BAB IX | 1 RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi misi dan janji kepala daerah terpilih dengan memperhatikan berbagai kondisi, permasalah, isu strategis baik skala lokal, regional maupun global, mengacu kepada RPJPD dan RTRW Kota Tasikmalaya, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan pembangunan regional dan nasional. Dengan adanya dokumen RPJMD ini maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :
220. 1.RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
221. 2.Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah/kota. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya kedalam sasaran, progam dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah/kota sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing
222. 3.RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
223. 4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
224. 1.Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tasikmalaya
225. 2.Program prioritas nasional dalam RKP serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
226. 3.Program prioritas Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat
227. 4.Arah kebijakan, sasaran dan program dalam RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
228. 5.Memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih WALIKOTA TASIKMALAYA H. BUDI BUDIMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018