DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan Dana Cadangan; besaran Dana Cadangan; sumber Dana Cadangan; jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan; dan pengelolaan Dana Cadangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan penanggulangan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berkenaan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022 yang tidak dilaksanakan di Kota Tasikmalaya, maka rencana dana cadangan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan perlu disesuaikan dengan prioritas pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemendesakan;
b.bahwa penyesuaian terhadap prioritas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan mengganti Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Pembentukan Dana Cadangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 1 7 ) ; - 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 5 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024. - 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : 1 . Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikrnalaya.

2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 1 1 . Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan uang dana cadangan yang dipergunakan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikrnalaya Tahun 2024. - 4

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tujuan Dana Cadangan;
b.besaran Dana Cadangan;
c.sumber Dana Cadangan;
d.jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan;dan
e.pengelolaan Dana Cadangan.

BAB III

TUJUAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang diperkirakan penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV

BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

( 1) Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima rnilyar rupiah).

(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dianggarkan pada 2 (dua) tahun anggaran, yaitu:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); dan
2. b.APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). BABV SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 5

BAB VI

JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 6

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

( 1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah.

(2)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menambah Dana Cadangan.
(4)Mekanisme penggunaan Dana Cadangan dalam program dan kegiatan dilakukan dengan memindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(5)Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(6)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
(7)Penatausahaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 6

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 25 Tovem'er 2021 WALI KOTA TASIKMALAYA, - UHAMMAD YUSUF Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 25 ovemher 202 1 SEK LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINS! JAWA BARAT : ( 3 / 233 / 2 0 2 1 ) .

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019