DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, asas, arah dan sasaran penanggulangan kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan daerah kota, program penanggulangan kemiskinan, pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan, kriteria atau indikator kemiskinan, verifikasi dan validasi data kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pendanaan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, larangan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengikutsertakan peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005–2025, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dalam setiap tahapan pembangunan periode lima tahunan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6.Kriteria Kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8.Penduduk Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, yang berdomisili di Daerah Kota dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Daerah Kota.
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah Kota.
12.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah Kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan Daerah Kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Penduduk Miskin;
2. b.memperkuat peran Penduduk Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
3. c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Penduduk Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
4. d.memberikan rasa aman bagi kelompok Penduduk Miskin dan rentan miskin;
5. e.menurunkan jumlah Penduduk Miskin; dan
6. f.terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas;
b.arah dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan;
c.strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota;
d.Program Penanggulangan Kemiskinan;
e.pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan;
f.kriteria atau indikator Kemiskinan;
g.verifikasi dan validasi data Kemiskinan;
h.pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
i.TKPKD;
j.hak dan kewajiban;
k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l.pendanaan;
m.peran serta masyarakat; dan
n.larangan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesionalitas; dan
j.keberlanjutan.

BAB V

ARAH DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berpedoman pada dokumen perencanaan Daerah Kota.

Pasal 6

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan yaitu Penduduk Miskin yang termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah dimutahirkan dalam data terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VI

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA

Pasal 7

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kota dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a.pendataan Penduduk Miskin secara akurat dan terpadu;
b.pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
c.peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
d.pengembangan dan peningkatan keberlangsungan usaha masyarakat miskin;
e.penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan; dan
f.peningkatan dan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi bagi kelembangan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VII

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

a.program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b.program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
c.program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Pasal 9

(1)Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
1. a.bantuan pangan dan sandang;
2. b.bantuan kesehatan;
3. c.bantuan pendidikan;
4. d.bantuan fasilitasi usaha masyarakat miskin; dan
5. e.bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan program bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan:
1. a.pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di kelurahan;
2. b.peningkatan kapasitas bagi masyarakat miskin;
3. c.pinjaman modal bagi keluarga miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak memberatkan; dan
4. d.bantuan sosial bagi rumah tangga sangat miskin.
(2)Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
1. a.masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
2. b.pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh kelembagaan masyarakat; dan
3. c.Pemerintah Daerah Kota memberikan tenaga pendampingan.
(3)Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
1. a.peningkatan permodalan bagi Penduduk Miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
2. b.perluasan akses program pinjaman modal jasa ringan oleh lembaga keuangan/perbankan bagi Penduduk Miskin;
3. c.peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
4. d.peningkatan sarana dan prasarana usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…