DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini merupakan pedoman dalam memberikan bantuan keeuangan kepada Partai Politik khususnya yang memperoleh kursi di DPRD. Perda ini mengatur ketentuan tentang pemberian bantuan keuangan, penganggaran dalam APBD, pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan, penggunaan bantuan keuangan, laporan pertanggungjawaban, dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik scbagai sarana pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat mcmahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bcrncgara, maka terhadap Parlai Politik yang memperoleh kursi di DPRD perlu diberikan bantuan keujuigan;
c.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Da era h Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dipandang sudah ridak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), scbagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua -Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan an tarn Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantu an Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Dantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9.Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menten Dalam Negrn Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoraan Tata Cam Penghitungan. PpnganRRaran dalam APBD. Pengajusn. Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Panai Politik, .wbagdimana telah diubah dengan Prraiuran Men ten Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 imiang Penjbahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang ffcdoman Tata Cam Penghitungnn, Penganggaran dalam APBD. Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pmanggungjawaban PengRunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681); 11 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tenUtng Pedoman Pasilitasj Penyelenggaman Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310); 12 Prraiuran Daerah Kota Tasikmalava Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Taaikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
13.Peraruran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemenntahan yang menjadi Kewmangan Pemenntah Kota Tasikmalava (Lembaran Daerah Kota Tavkmalaya Tahun 2008 Nomor 83); Dengan Prraetujuan Bersama DEW AN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WAUKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANO BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLTT1K.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman daiam memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. khususnya yang memperoleh kursi di DPRD.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
1. a.meningkatkan kapasitas kelembagaan Partai Politik;
2. b.meningkatkan pcran Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat; dan
3. c.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Partai Politik daiam pengelolaan keuangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a.pemberian bantuan keuangan;
b.penganggaran daiam APBD:
c.pengajuan dan penyaiuran bantuan keuangan;
d.penggunaan bantuan keuangan;
e.laporan pertanggungjawaban; dan
f.sanksi administraiif.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD dibcrikan olch Pcmcrintah Daerah sctiap tahun.
(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.

Pasal 5

(1)Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik hasil Pemilu DPRD terakhir.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Partai Politik di Daerah yang telah ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 6

(1)Besamya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dihitung dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.I>esarnya nilai bantuan persuara untuk Parlai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD v,ang bersumber dan APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD pcriode sebelumnya berdasarkan rckapitulasi hasil penghitungan suara sah Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPUD; dan
2. b.jumlah bantuan keuangan yang bcrsumber dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah pcrolehan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD periode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2)Tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 7

(1)APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah APBD tahun anggaran terakhir sebelum Pemilu DPRD untuk penghitungan bantuan kcuangan kepada Partai Politik pada periode berikutnya.
(2)Perolchan suara hasil Pemilu DPRD pcriode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah pcrolehan suara hasil Pemilu DPRD pcriode sebelumnya untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik pcriode berikutnya.

Pasal 8

Pada tahun diselenggarakan Pemilu DPRD. besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a.untuk tahap pertama. terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum pelantikan Anggota DPRD hasil pemilu DPRD, bantuan keuangan diberikan secara proporsionai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
b.untuk tahap kedua, terhitung mulai pelantikan Anggota DPRD hasil pemilu DPRD sampai dengan 31 Desember, bantuan keuangan diberikan secara proporsionai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada Partai Politik di Dacrah dianggarkan setiap lahun dalam APBD pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantu an keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 10

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemcrintah Daerah.
(2)Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. Pengajuan

BAB VI

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

(1)DPC mengÿjukan permohonan bantuan keuangan Partai Politik secara tertulis kepada Walikota.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang sah dilengkapi dengan dokumen administrasi.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012