DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang lingkup, Asas, Kewenangan Dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Pengelompokan Perpustakaan, Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara, Hak Kewajiban Dan Larangan Masyarakat, Kerja Sama, Peran Serta Dunia Usaha, Penghargaan, Keadaan Daruat, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya memberikan jaminan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan Perpustakaan guna meningkatkan wawasan keilmuan dan menumbuhkan budaya gemar membaca, maka perlu mendayagunakan dan mengembangkan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan wahana belajar sepanjang hayat;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf q Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109);
8.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3.Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
8.Penyelenggaraan Perpustakaan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dalam suatu sistem Perpustakaan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
9.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
12.Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
13.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
14.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota Daerah.
16.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
17.Perpustakaan sekolah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
18.Perpustakaan keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
19.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
20.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
21.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22.Orang adalah orang perseorangan atau badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :
1. a.penguatan komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pentingnya Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan rekreasi;
2. b.menyediakan pelayanan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis kepada masyarakat secara cepat, tepat dan lengkap;
3. c.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan rekreasi;
4. d.membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;
5. e.mewujudkan pelestarian naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;
6. f.membangun masyarakat Kota Tasikmalaya sebagai masyarakat pembelajar; dan
7. g.membangun peradaban di Kota Tasikmalaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.asas;
b.kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah:
c.pengelompokan Perpustakaan;
d.pembentukan Perpustakaan;
e.penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi :
1. 1.perencanaan;
2. 2.jenis dan jumlah koleksi Perpustakaan;
3. 3.pengembangan bahan Perpustakaan;
4. 4.pengolahan bahan Perpustakaan;
5. 5.perawatan dan pelestarian bahan Perpustakaan;
6. 6.naskah kuno;
7. 7.penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus;
8. 8.promosi Perpustakaan;
9. 9.pelayanan Perpustakaan;
10. 10.pengembangan Perpustakaan;
11. 11.sarana dan prasarana;
12. 12.tenaga Perpustakaan;
13. 13.pembiayaan;
f.pembudayaan kegemaran membaca;
g.pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;
h.hak, kewajiban dan larangan masyarakat;
i.kerjasama;
j.peran serta dunia usaha;
k.penghargaan;
l.keadaan darurat;
m.pembinaan dan pengawasan; dan
n.sanksi administratif.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan.

BAB V

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.mengelola Perpustakaan tingkat Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
b.menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
c.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
d.melestarikan naskah kuno milik Daerah;
e.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
f.membudayakan gemar membaca di tingkat Daerah;
g.mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan
h.mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
d.menyelenggarakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
e.memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
g.mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis; dan
h.mendorong partisipasi masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca.

BAB VI

PENGELOMPOKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 7

Perpustakaan dikelompokan berdasarkan :

a.jenis; dan
b.kepemilikan.

Pasal 8

Berdasarkan jenisnya, Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah terdiri dari:

a.Perpustakaan Umum;
b.Perpustakaan Sekolah;
c.Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
d.Perpustakaan Khusus.

Pasal 9

(1)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kecamatan.
(3)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(4)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menerapkan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 10

(1)Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diselenggarakan untuk melayani peserta didik di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Perpustakaan Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal;
2. b.Perpustakaan Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah;
3. c.Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
4. d.Perpustakaan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah;
5. e.Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. f.Perpustakaan Sekolah Luar Biasa;
(3)Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah.
(4)Perpustakaan Sekolah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…