DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah mengatur tentang Penetapan Nama dan Perubahan Modal Dasar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Penetapan Nama; 5. Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal; 6. Penatausahaan; 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan badan usaha milik daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah modal dasar yang telah ditetapkan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS), belum

Menetapkan

menetapkan nama badan usaha milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2O17 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu disesuaikan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama dan Perubahan Modal Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. 5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2O17 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. 10.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 106);
10. 11.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NAMA DAN PERUBAHAN MODAL DASAR PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI’AH MILIK PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4.PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al-Madinah Tasikmalaya (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPRS Al-Madinah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
6.Penyertaan Modal adalah salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Al-Maidah untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa deviden, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7.Modal Dasar adalah jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan perusahaan sesuai anggaran dasarnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam peningkatan kinerja pengelolaan badan usaha milik Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah;
2. b.sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
3. c.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
4. d.memperoleh laba dan/atau keuntungan dari pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. e.memperluas akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur dan menetapkan:

a.penetapan nama;
b.perubahan modal dasar dan penyertaan modal; dan
c.penatausahaan.

BAB IV

PENETAPAN NAMA

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) milik Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS), ditetapkan dengan nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al-Madinah Tasikmalaya (Perseroda).
(2)PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al-Madinah Tasikmalaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat disebut dengan nama singkat PT. BPRS Al- Madinah.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Pasal 5

(1)Modal Dasar PT. BPRS Al-Madinah ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
(2)Penetapan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengubah Modal Dasar PT. BPRS Al-Madinah yang semula ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 24.920.000.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(4)Modal dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dipenuhi secara bertahap.
(5)Terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), telah dipenuhi dari APBD melalui penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp. 6.114.000.000,00 (enam milyar seratus empat belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
7. g.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).
(6)Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Al-Madinah sebesar Rp.18.806.000.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam juta rupiah) yang pemenuhannya sesuai dengan kebutuhan PT. BPRS Al-Madinah.

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada PT. BPRS Al-Madinah dengan rincian sebagai berikut :

a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); dan
b.sisa kekurangan modal dasar akan dipenuhi secara bertahap pada setiap tahunnya paling kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini, pemenuhan sebagian modal dasar dalam bentuk barang senilai Rp. 1.806.000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: NO KELOMPOK ASET JUMLAH (Rp.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan 1.524.000.000,00 140.000.000,00 142.000.000,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH 1.806.000.000,00 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Modal Dasar dan Penyertaan Modal, diganti menjadi penyertaan modal dalam bentuk uang dan merupakan bagian dari sisa kewajiban pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada PT. BPRS Al-Madinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

Pasal 8

Penatausahaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS); dan
b.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Modal Dasar dan Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 146) sepanjang mengatur mengenai PT. BPRS Al-Madinah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 2 April 2018 WALI KOTA TASIKMALAYA, ttd H. BUDI BUDIMAN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 2 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd IVAN DICKSAN HASANNUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT : ( 3 / 36 /2018)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…