Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2023
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD 2023
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD 2023
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
547);
1447);
581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
1781);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALI KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.666.796.638.856,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp115.812.292.282,00 sehingga menjadi Rp1.782.608.931.138,00 dengan rincian sebagai berikut :
Rp1.567.135.095.499,00
Rp156.894.256.249,00 Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp . Rp1.724.029.351.748,00
Rp1.645.296.638.856,00
Rp115.812.292.282,00 Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp . Rp1.761.108.931.138,00
a) Semula Rp . Rp99.661.543.357,00 b) Bertambah/(Berkurang) Rp . (Rp41.081.963.967,00) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp . Rp58.579.579.390,00
a) Semula Rp . Rp21.500.000.000,00 b) Bertambah/(Berkurang) Rp . Rp0,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp . Rp21.500.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp . Rp37.079.579.390,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. Rp0,00
Rp40.802.904.675,00 Jumlah Pendapatan asli daerah (PAD) Setelah Perubahan R p . Rp363.879.499.575,00
Rp1.244.058.500.599,00
Rp116.091.351.574,00 Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan . Rp1.360.149.852.173,00
Rp156.708.275.900,00
Rp162.480.186.629,00
Rp17.482.117.000,00
(Rp1.645.597.000,00) Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan . Rp15.836.520.000,00
Rp6.405.414.000,00
Rp932.556.075,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan p . Rp7.337.970.075,00
Rp142.480.788.000,00
Rp35.744.034.871,00 Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan p . Rp178.224.822.871,00
Rp1.112.017.601.000,00
Rp18.729.378.647,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan R p . Rp1.130.746.979.647,00
Rp132.040.899.599,00
Rp97.361.972.927,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan R . Rp229.402.872.526,00
Rp1.508.809.118.363,00
Rp98.555.554.196,00 Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan R p . Rp1.607.364.672.559,00
Rp116.029.970.493,00
Rp31.551.897.791,00 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan R . Rp147.581.868.284,00
Rp20.457.550.000,00
(Rp14.295.159.705,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan R . Rp6.162.390.295,00
Rp833.261.340.578,00
(Rp47.694.619.014,00) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan R p . Rp785.566.721.564,00
Rp581.644.915.007,00
Rp142.673.299.188,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan R p . Rp724.318.214.195,00
Rp1.000.000.000,00
(Rp500.000.000,00) Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan R p . Rp500.000.000,00
Rp1.250.000.000,00
(Rp502.675.000,00) Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan \ p . Rp747.325.000,00
Rp87.167.362.778,00
Rp6.265.049.022,00 Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan R p . Rp93.432.411.800,00
Rp4.485.500.000,00
(Rp1.685.500.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan R . Rp2.800.000.000,00
Rp1.699.400.000,00
(Rp44.455.124,00) Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan R . Rp1.654.944.876,00
Rp36.303.567.550,00
Rp33.781.039.425,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan R p . Rp70.084.606.975,00
Rp40.703.505.249,00
Rp2.129.210.718,00 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan R . Rp42.832.715.967,00
Rp36.522.794.794,00
(Rp4.512.829.228,00) Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan R p . Rp32.009.965.566,00
Rp800.702.900,00
Rp198.932.000,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan R p . Rp999.634.900,00
Rp20.457.550.000,00
(Rp14.295.159.705,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan R . Rp6.162.390.295,00
Rp99.661.543.357,00
(Rp41.081.963.967,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan R p . Rp58.579.579.390,00
Rp21.500.000.000,00
Rp0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan R p . Rp21.500.000.000,00
Rp89.661.543.357,00
Rp22.502.803.290,00
Rp18.676.776.100,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan . Rp18.676.776.100,00
Rp10.000.000.000,00
Rp0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan R p . Rp10.000.000.000,00
Rp0,00
Rp7.400.000.000,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan R p . Rp7.400.000.000,00
Rp10.000.000.000,00
Rp0,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan R . Rp10.000.000.000,00
Rp1.500.000.000,00
Rp0,00 Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan R . Rp1.500.000.000,00
Rp10.000.000.000,00
Rp0,00 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan R . Rp10.000.000.000,00
(1), termasuk Belanja Untuk Keperluan Mendesak.
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 20 Oktober 2023 04 Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 20 Oktober 202304 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR: 4.... NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT ( 6 / 174/2023) Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA, ttd CHEKA VIRGOWANSYAH
Membuka PDF…